Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri telahberusaha melaksanakan kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batinkepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam danmenyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehariharidengan sebaikJbaiknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 83 ayat(1) dan (2) Instrsuksi Persiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.3.

Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami tidakmelaksanakan kewajibannya untuk membimbing PenggugatRekonpensi dan sering mengambil keputusan penting dalam rumahtangga secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat Rekonpensi, halitu bertolak belakang sebagaimana kewajiban seorang suami dalamketentuan Pasal 80 ayat (1) Instrsuksi Persiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum IslamHal. 6 dari 25 Hal. Put.

Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai seorangsuami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikanperlindungan dan tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga kepada Penggugat Rekonpensi, hal itu bertolakbelakang sebagaimana kewajiban seorang suami dalam ketentuanPasal 80 ayat (2) Instrsuksi Persiden Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yaitu"Suami wajib melidungi isterinva dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai

Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami tidakmelaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepadaPenggugat Rekonpensi sejak bulan Juni tahun 2015 hingga sekarang,hal itu bertolak belakang sebagaimana kewajiban seorang suami dalamketentuan Pasal 80 ayat (4) Instrsuksi Persiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islamyaitu "Ssesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah,kiswah dan tempat kediaman bagi ister; b. biaya rumah tangga, biayaperawatan

Bahwa untuk pemenuhan hakhak mantan isteri tentang akibathukum dari perceraian yang terjadi karena adanya Permohonan CeraiTalak dari suami / Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensisebagaimana ketentuan Pasal 149 Instrsuksi Persiden RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KompilasiHukum Islam (KH1) adalah mantan suami wajib :a.

;

• Asli Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model C7 PPWP Provinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Desa Tawiri Nomor TPS VI ;

Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;

5.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

;e Asli Daftar Hadir Pemilin Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan WakilPresiden Tahun 2014 Model C7 PPWP Provinsi Maluku Kota AmbonKecamatan Teluk Ambon Desa Tawiri Nomor TPS VI;Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).

;e Asli Daftar Hadir Pemilin Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan WakilPresiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP), Provinsi Maluku, Kota Ambon,Kecamatan Teluk Ambon, Desa Tawiri Nomor TPS VI;Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000, (duaribu rupiah).

;e Asli Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan WakilPresiden Tahun 2014 Model C7 PPWP Provinsi Maluku Kota AmbonKecamatan Teluk Ambon Desa Tawiri Nomor TPS VI ;Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).

Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepadasuaminya maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengantalak satu.Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan parasaksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkan padapokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka MejelisHakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil,sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 juncto pasal 184 Intruksi Persiden

Tergugat telah memiliki cukup alasan,maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satubain sugra Tergugat terhadap PenggugatMenimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan parasaksi yakni orangorang terdekat dari Penggugat yang menerangkan padapokoknya bahwa telah menasihati Peggugat, maka Mejelis Hakim menilaiupaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuanpasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal184 Intruksi Persiden

antara PenggugatSudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami istri lagi ;Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina manjadi suatu rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkintercapai lagi;Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumahtangga dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumahtangga yang sakinah, Mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagisebagaimana UndangUndang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan Instruksi Persiden

Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Persiden RI No.000001/KEPKA/TDH/23271/16 tertanggal 15 Maret 2015tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri ipil, atas nama Ir. Hari Sutjahjo, ME.yang dikeluarkanoleh TERGUGAT;B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGATHalaman 3 dari 75 halaman.Putusan Nomor : 240/G/2016/PTUN.

JKTBahwa PENGGUGAT adalah subyek hukum perseorangan(naturliike persoon) sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil(selanjutnya disebut PNS)pada Pemerintah Kota Bogordengan jabatan terakhir sebagai Kepala BAPPEDA Kota Bogoryang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnyasurat Keputusan Persiden RI No. 000001/KEPKA/TDH/23271/16 tertanggal 15 Maret 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,atas namaIr.

Tahun 2015:Diberhentikan dari PNS Kota Bogor berdasarkanKeputusan Persiden RI No. 000001/KEPKA/TDH/23271/16 tertanggal 15 Maret 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil (Bukti P1);Bahwa ketika PENGGUGAT sedang menjabat sebagai KepalaBAPPEDA Kota Bogor tersebut, pada tahun 2014PENGGUGAT telah ditetapbkan dan dipanggil sebagaiTersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyuapanbidang perijinan Hotel di Jl.

TERGUGAT yang diwakili oleh Kepala BKN RI dengansurat Keputusan Persiden RI No. 000001/KEPKA/TDH/23271/16 tertanggal 15 # Maret 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, telah memberhentikan PENGGUGATdengan tidak hormat tanpa hak pensiun (Buki P1).13.

Bukti P5Surat Keputusan Persiden RI No.000001/KEPKA/TDH/23271/16 tertanggal 15 Maret2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ir. HariSutjahjo, ME.

ssa vans sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak terwujud lagisebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Instruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentangKompolasi Ilukum Islam, sehingga sangat beralsan apabila gugatan inidkkabulkan ;Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 1842/Padt.G/2018/PA.

. ; Asli Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model C7 PPWP Provinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan Teluk Ambon Desa Tawiri Nomor TPS VI ; Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

;e Asli Daftar Hadir Pemilin Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan WakilPresiden Tahun 2014 Model C7 PPWP Provinsi Maluku Kota AmbonKecamatan Teluk Ambon Desa Tawiri Nomor TPS VI ;Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).

;e Asli Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan WakilPresiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP), Provinsi Maluku, Kota Ambon,Kecamatan Teluk Ambon, Desa Tawiri Nomor TPS VI;Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000, (duaribu rupiah).

;e Asli Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Persiden Dan WakilPresiden Tahun 2014 Model C7 PPWP Provinsi Maluku Kota AmbonKecamatan Teluk Ambon Desa Tawiri Nomor TPS VI ;Dikembalikan kepada Saudara Ahmad Bilal Tuhulele, S. Sos.;5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah).

Veteran No. 16 JakartaPusat, Pekerjaan menurut Hukum bukan Persiden yang sahSelanjutnya disebut sebagai ..........: eee Lergugat 1;2.SONY HERMANTO, dengan alamat yang diketahui Penggugat adalah di PTBank Tabungan Pensiunan Nasional tok MUR Cab. PasarBesar Madiun, Jl. H.Agus Salim No. 5 Madiun , PekerjaanMenurut Hukum Bukan Pejabat PT. Bank BTPN yang sahdalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sentot Ahmadi, sh,2. F.A. Hirmawan Hari, SH, 3. Budi Nuryadi, SH,4. AgusPoniman, SH, 5.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rmah Pengganti Sebesar Rp. 122.591.200,-( Seratus Duapulluh Dua Ribu lima ratus Sembilan Puluh satu ribu Dua ratus Rupiah); Sebagai peraturan persiden RI No 1 Tahun 2015 atas Menyatakan Penggugat berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Sebesar Rp. 122.591.200,-( Seratus Duapulluh Dua Ribu lima ratus Sembilan Puluh satu ribu

Dua ratus Rupiah); Sebagai peraturan persiden RI No 1 Tahun 2015 atas bangunan Rumah Tinggal panggung darurat dengan berukuran 33,41 m² yang berdiri di atas tanah seluas 148,5 m² milik Bapak ENDUN ( tua penggugat ) yang terletak di kampung sadang desa cipaku dengan Persil No.37 Letter C.643 Kelas D.