Ditemukan 150271 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — ZUBAIDAH VS GUBERNUR JAWA TIMUR DAN YULIZAR IDRIS;
147 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-03-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 36/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 24 Juli 2018 — Gapura Nirwanan Agung Konsultan
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Klaten
778 — 345
  • Gapura Nirwanan Agung Konsultan
    Tergugat:
    Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Klaten
    OBJEK GUGATANSurat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten No. 600/2322/22tanggal 11 Oktober 2017tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna AnggaranDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yangdikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan dan KawasanHalaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor : 36/G/2018/PTUN.Smg.Permukiman Kabupaten Klaten tanggal 11 Oktober 2017, danselanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek gugatan;.
    Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar HitamPengguna Anggaran Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanPengguna Anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11Oktober 2017, tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar HitamPengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;4.
    Gugatan Penggugat error in persona karena di Kabupaten Klatentidak ada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang adaadalah Dinas Perumahan Dan KawasanPermukiman;2.
    pengguna anggaran Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Klaten Nomor: 600/2322/22 tanggal 11 Oktober2017 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam pengguna anggaranDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten yangdikeluarkan oleh Plt.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 19/PID/2011/PT BABEL
Tanggal 20 April 2011 — HALIM SUSANTO Alias ALIM
93 — 56
  • Bangka Belitung serta diproses ;Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yangdiancam pidana dan yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) Jo.Pasal 36 ayat (4) UU RI No. 4 tahun 1992 tentang perumahan danPemukiman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Jaksa PenuntutUmum tertanggal : 15 Desember 2010, Nomor, REG.PERK : PPM 21/PK.PIN/EP.2/02/2010, terdakwa telah dituntut sebagaiberikut1.
    No. 4 Tahun 1192 tentang Perumahan dan Pemukimanjo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaankami;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIM SUSANTO AlsALIM dengan pidana penjara masing masing 5 (lima)bulan ;3. Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta No. 18tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Pengoperan danPenyerahan hak ;e 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah HakGuna Bangunan No. 415 tanggal 27 Maret 1981 Blok VJl.
    No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukimanjo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara iniMENGADILI3 Menerima Permintaan Pemeriksaan Banding dari Terdakwa ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinangtanggal O02 Maret 2011 No. 177 / PID.B / 2010 / PN.PKPyang dimintakan banding ;10 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam duatingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Demikianlah diputuskan
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 08-01-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
KIKILA ADI KUSUMA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
300 — 688
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 08-07-2019 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 8 Juli 2019 — H. RAHIDIN H. ANANG bin H. ANANG
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 04-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2017
Tanggal 13 September 2017 — ASIMA RUMAHORBO, DKK VS I. EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)., II. HARDIANI BUDIARTI, DKK;
187 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lampiran Il SPR selengkapnya berbunyi :Lampiran 2KetentuanKetentuan Mengenai Penghunian Rumah Dinas UntukRumahRumah Milik PT Kereta api (Persero)Dengan tidak mengurangi ketentuanketentuan tentang perumahan PTKereta Api (Persero) dan ketentuan dalam peraturanperaturan sewamenyewa yang berlaku serta hak PT KAI (Persero) untuk memajukantuntutan dan/atau gugatan, saratsarat yang terkandung dalampenerimaan penunjukan rumah antaranya meliputi ketentuanketentuan:1.
    Sampai berlakunya penunjukan perumahan dinas lain; ataud. Sampai tanggal penolakan penunjukan rumah dinas lain;7.
    Sampai berlakunya penunjukan perumahan dinas lain; ataud. Sampai tanggal penolakan penunjukan rumah dinas lain;Bahwa saat ini SPR yang diberikan kepada Para Penggugat maupun orangtua/suami/istri dari Para Penggugat telah berakhir sebagaimana tercantumdalam ketentuan SPR sebagaimana dimaksud. Dalam ketentuan SPRtersebut disebutkan bahwa masa berlaku SPR adalah sampai dengan 3(tiga) bulan sesudah pegawai PT KAI diberhentikan dan atau sesudahmeninggal dunia.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 15-08-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 136/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 15 September 2016 — Pembanding/Penggugat : Darwin Diwakili Oleh : M.Amin Said SH.,M.Hum
Terbanding/Tergugat : General Manager PT. PLN Persero Wilayah Aceh Diwakili Oleh : Sufrin, SH.
115 — 34
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 19-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — MOH. MURSALIM MADJID VS BUPATI BUOL;
107 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 433 K/TUN/2016dengan objek sengketa, dikaitkan pula dengan Surat Keputusan Bupati BuolToliToli Nomor : 012/1622/Bag.Umum tertanggal 08 Desember 1997,tentang Izin Penghunian Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat Il BuolToliToli pada Lampiran Surat Keputusan izin dimaksud adalah Ny.Nurhayati A.
    Arfah selakupenerima Surat Keputusan Nomor: 012/1622/Bag.Umum Tentang IzinPenghunian Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat II Buol ToliToli(Bukti P5), hal tersebut bersesuaian sebagaimana keterangan SaksiAnsar dan Saksi Marwan Dahlan pada pokoknya menerangkanHalaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/2016Penggugat bersamasama orang tua Penggugat sudah sejak lamayakni di tahun 1986 telah menempati rumah dan lahan tersebut*.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Putus : 23-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — I. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA., II. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs PT. DARMO GREEN LAND DAN WALIKOTA SURABAYA
114 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 133 PK/TUN/201514.15.(1) Menimbulkan keresahan warga Perumahan Darmo Green Garden, olehkarena jika pagar pembatas perumahan tersebut harus dirubuhkanterdapat kekhawatiran akan keamanan penghuni/warga perumahan.Kekhawatiran itu) sendiri merupakan hal yang sangat beralasanmengingat baru 25 % dari total seluruh area pengembangan yang lakuterjual dan terbangun;(2) Apabila pagar pembatas tanah area Perumahan Darmo Green Gardendirubuhkan, maka Penggugat selaku pengembang area perumahantersebut
    tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana,Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan danPemukiman Kepada Pemerintah Daerah.
    Siteplan perumahan Darmo Green Land;b.
    SHGB Nomor 690 adalah milikPenggugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali (quad non),namun dalam menjalankan kegiatan usaha perumahan, Penggugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali harus mematuhi peraturanperundangundangan termasuk Peraturan Daerah dan PeraturanWalikota yang terkait dengan usaha Pengembang Perumahan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 02-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 264/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 20 Maret 2019 — Ir. DARWIN MASRUL HARAHAP ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
270 — 175
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-07-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 194/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : DRS. HARIS HARAHAP
Terbanding/Pembanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
155 — 25
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 13-04-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 27-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 29 September 2011 — 1.Ruslan,2.Tohir,DKK;Kepala Kelurahan Karet
110 — 43
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 02-06-2010 — Putus : 26-08-2010 — Upload : 02-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 26 Agustus 2010 — 1.Anisah Binti Saleh Husen Balfas,2.Helmi Bin Saleh Husen Balfas;Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta
114 — 46
  • 1.Anisah Binti Saleh Husen Balfas,2.Helmi Bin Saleh Husen Balfas;Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    lingkungan Kelurahan Kramat Kecamatan Senen,Jakarta Pusat khususnya, serta di tengah tengahmasyarakat umumnya ;Bahwa Surat Vide Bukti P1 yang diterbitkan oleh Tergugattelah melanggar pasal 4, dan pasal 10 PeraturanPemerintah (PP) No.55 Tahun 1981 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 1963 tentangHubungan Sewa Menyewa Perumahan dan melanggar pasal 10ayat (3) yang berbunyi sebagai berikutPasal 4 ayat (2) huruf (a) berbunyi*"Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ditimbulkan oleh (a
    Keputusan Menteri SosialNo. 18/HUK/KEP/V/1982 di dalam lampirannya angkaVIII tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengosongandalam Huruf :Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.55 Tahun1981, menyatakanKepala KUP mengeluarkan Surat Perintah Pengosonganterhadap penghuniyang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpaSurat Ijin) Perumahan ( SIP) yang sah bagiperumahan yang masih dikuasai Kepala Daerah ;Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 72/G/2010/PTUN.JKT.Keputusan Menteri Sosial No. 18/HUK
    , menyatakanKepala Kantor Urusan Perumahan ( Dinas PerumahanProvinsi DK Jakarta) berwenang melaksanakanpengosongan terbatas pada: a.
    T 2: Keputusan Kepala Dinas Perumahan danGedung Pemerintah Daerah Khusus Ibu KotaJakarta No.260/2010 tertanggal 10 Mei 2010tentang Perintah Pengosongan Rumah / Bangunanyang terletak di Jln. Bunga Raya No.C 12Rt.003 Kel. Kramat Kec.
    KeputusanMenteri Sosial Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 lampiran VIIItentang tata cara melaksanakan pengosongan, disebutkanbahwa Kepala kantor Urusan Perumahan ( KUP ) berwenangmelakukan pengosongan terhadap perumahan yang digunakantanpa suatu hak, dengan demikian menurut pendapat MajelisHakim Kepala Dinas Perumahan dan GedungPemerintah DKI Jakarta ( dalam hal ini Tergugat i+)berwenang untuk melakukan pengosongan rumah / bangunanterhadap penghuni tanpa hak / tanpa persetujuan pemilik sahMenimbang, bahwa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 05-09-2008 — Putus : 17-02-2009 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 17 Februari 2009 — 1. Hasan Bin Mardjuk, 2. Saaman Bin Mardjuk, DKK;Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat
80 — 27
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-12-2009 — Upload : 25-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2032K/PDT/2007
Tanggal 29 Desember 2009 — Drs. SYINAR BUDHIARTHA ; PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT ; KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG, dkk.
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 02-03-2010 — Putus : 27-04-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 27 April 2010 — Drs. Djausin Silalahi, M.Si;Walikota Jakarta Barat
129 — 53
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 15-06-2010 — Putus : 04-10-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2010 — 1.Rusmiati,2.Teddy Nurjaya, DKK;1.Walikotamadya Jakarta Pusat,2.Hj. Fatima
137 — 69
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Register : 16-03-2012 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 23-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/TUN/2012
Tanggal 21 Juni 2012 — KADIS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROV. DKI JAKARTA, II. H.R. SUNARYO;
109 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KADIS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROV. DKI JAKARTA, II. H.R. SUNARYO;
    Kwitang Raya No. 8, Jakarta Pusat,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;melawan:1 KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAHDAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Komplek DinasDinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman JatibaruNo. 1 Jakarta Pusat 10150.
    Danselanjutnya menurut staff/petugas Dinas Perumahan tersebut Penggugatakan dipanggil kembali untuk memberikan datadata dan final daribentuk kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Pemohon, danPenggugat akan dipanggil kembali oleh Dinas Perumahan ;4 Namun kenyataannya yang Penggugat terima adalah Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:678/2010 tanggal 29 Oktober2010 berdasarkan permohonan dari Pemohon Sdr.HR.Sunaryo, SHtanggal
    No. 170 K/TUN/20121010VI49 tahun 1963 tentang Hubungan Sewa menyewaPerumahan.Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Angka Romawi IVNomor 6 poin a Keputusan Menteri Sosial No. 18/HUK/KEP/V/1982 yaitudalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 (1) PP Nomor 14 Tahun 1963tentang Hubungan Sewamenyewa Perumahan sebagaimana telah diubahdengan PP Nomor : 55 tahun 1981 tentang perubahan PP No. 49 tahun 1963tentang Hubungan SewaMenyewa Perumahan hendaklah diperhatikan bahwayang dapat dikualifikasikan
    sebagai penggunaan perumahan tanpa haksalah satunya adalah ; apabila seseorang atau badan memasuki, menghuniatau menggunakan perumahan dengan menyerobot tanpa sepengetahuan danseizin pemilik atau yang berhak memberikan izin.Bahwa dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak memenuhi kualifikasidimaksud, karena Penggugat tinggal dirumah kediaman milik Penggugatsendiri dan tidak menyerobot rumah orang lain sehingga Penggugat tidakmemerlukan izin dari siapapun untuk dapat tinggal dirumah Penggugatsendiri
    Tebet Jakarta Selatan selama puluhan tahun.Bahwa selain itu peraturanperaturan diatas semuanya adalah mengaturmengenai tentang SewaMenyewa Perumahan, dimana peraturanperaturantersebut sangat tidak tepat digunakan dalam sengketa antara Penggugat danPemohon. Karena kenyataannya tidak ada hubungan sewamenyewa antaraPenggugat dan Pemohon.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-04-2011 — Upload : 11-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1560 K/PID.SUS/2010
Tanggal 20 April 2011 — R. Drs. WINOTO als. TODE
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selain Terdakwa adalah jugasaudara Terdakwa yaitu Soelistyowati, Widiasti, Widiasto, Widiarto, Widiarsoyang masingmasing telah menerima tali asin Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) dan telah meninggalkan rumah tersebut karena merasa rumahtersebut bukan miliknya, adapun Terdakwa tidak mau meninggalkan rumahtersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Agus Pribadi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (4) UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
    Winoto Alias Tode, bersalah melakukantindak pidana menghuni/menempati rumah tanpa seijin pemilik yang sahsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) jo Pasal36 ayat (4) UU RI No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukimanyang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. R.
    Winarso mendapat hak prioritas menempati/menghuni tanah tersebutsehingga unsurunsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataspelanggaran pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) UURI No. 4tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman tidak terpenuhi, sehinggasudah layak dan pantas Terdakwa dinyatakan tidak bersalah.Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaalasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-06-2011 — Upload : 01-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Juni 2011 — H. HAIDIR DAMAR ALAM bin SUWARNO AL GHAZALI
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPemukiman;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKarawang tanggal 7 Juli 2010 sebagai berikut:Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 640 K/Pid.Sus/201 11Menyatakan terdakwa H. Haidir Damar Alam bin Suwarno AlGhazalibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 36 ayat (4) jo. Pasal 12 ayat (1) UU R.I.
    No. 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman;Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa H. Haidir Damar Alam binSuwarno AlGhazali berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun denganperintah untuk segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) set Surat pernyataan tanggal 31 Juli 2006 yang ditandatanganioleh H.
    No. 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman, karena setelah tanggal 01 November2006 Terdakwa menempati rumah sdr. Linna tersebut tidak ada ijin dari Ny.Linna sebagai pemilik yang sah dari tanah dan bangunan yang terletak diJalan Sastrakusumah nomor 26 Rawasari RT. 01/14 Kel. Nagasari, Kec.Karawang Barat, Kab. Karawang berdasarkan SHM No. 859/Nagasari seluas297 m? atas nama Ny. Linna;4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Ny.
    Pasal 12 ayat (1) UndangUndang No. 4Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas,Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri KarawangHal. 11 dari 13 hal. Put.
    Pasal 12 ayat (1) UnadangUndang RI No. 4Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa H. Haidir Damar Alam binSuwarno Al Ghazali selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak akan dijalani kecuali jikadikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim karena Terdakwadipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhisesuatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaaan berakhir selama1 (satu) tahun;4.