menyatakan tetap pada permohonannya ;1617Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal310 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan

Daerah yang bunyi redaksinya Setiap orang yang dengansengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebihdipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dandenda paling banyak Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dari bunyi redaksi Pasal 310 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan

Daerah dan Dewan Perwaklan RakyatDaerah maka inti deliknya atau unsurunsur tindak pidananya adalah sebagaiberikut :1.

tidak dalamkeadaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP dan tidak ditemukan adanyaalasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada saatpemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikansuaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena 310 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwaklan

Daerah dan Dewan Perwaklan Rakyat Daerahmengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda,maka Majelis juga menjatunkan pidana denda kepada Para Terdakwa denganketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 KUHPidana,yakni denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana berupa kurunganyang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para TerdakwaMajelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal

berdasarkan Keputusan KomisiPemilihnan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor : 02/Kpts/KPUKab/025433469/1/2014,tanggal 06 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Penitia Pemungutan Suara(PPS) SeKabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SertaPemilinan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, diangkat sebagai PanitiaPemungutan Suara (PPS) Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan

berdasarkan Keputusan KomisiPemilinan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor : 02/Kpts/KPUKab/025433469/1/2014,tanggal 06 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Penitia Pemungutan Suara(PPS) SeKabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SertaPemilinan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, diangkat sebagai PanitiaPemungutan Suara (PPS) Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan

yangberdasarkanKeputusan Komisi Pemilihaan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor : 02/Kpts/KPUKab/025433469/I/201 4, tanggal 06 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota PenitiaPemungutan Suara (PPS) SeKabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, diangkat sebagaiPanitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan

yangberdasarkanKeputusan Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor : 02/Kpts/KPUKab/025433469/I/2014, tanggal 06 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota PenitiaPemungutan Suara (PPS) SeKabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, diangkat sebagaiPanitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan

yangberdasarkanKeputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor : 02/Kpts/KPUKab/025433469/I/201 4, tanggal 06 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota PenitiaPemungutan Suara (PPS) SeKabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, diangkat sebagaiPanitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan

dilakukan pemilinan ulang di TPS 7 Kelurahan Sangele,Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso pada tangg 14 April 2014.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahperbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur dalam dakwaan Penuntut Umum dimanaTerdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaantunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar dan diancam pidana dalam pasal 310UndangUndang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, dewan Perwaklan

daerah dan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah,dimana untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam pasal tersebut perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsurunsur :1.

Terdakwa msih mempunyai tanggungan keluarga.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amarputusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai puladengan perbuatan terdakwa.Mengingat pasal 310 UndangUndang No. 8 tahun 2012 tentang PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwaklan daerah dan DewanPerwaklan Rakyat Daerah, UndangUndang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP sertaPeraturan

Bahwa sekitar jam 11:30 wita tim unit lapangan melihat seseorangmemasuki kantor perwaklan Bus Litha & Co setelah melihat seseorangtersebut mengambil sebuah kotak kiriman dari karyawan Bus selanjutnyasebelum keluar dari kantor perwakilan Bus anggota tim unit lapanganmelakukan penangkapan dan memasukkan kembali ke dalam kantorperwakilan Bus selanjutnya dilakukan penggeledahan yaitu membuka dosyang di bungkus isolasi warna coklat yang bertuliskan DEWI dan dibuka olehpengambil paket kiriman tersebut

Bahwa sekitar jam 11:30 wita tim unit lapangan melihat seseorangmemasuki kantor perwaklan Bus Litha & Co setelah melihat seseorangtersebut mengambil sebuah kotak kiriman dari karyawan Bus selanjutnyaHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Plpsebelum keluar dari kantor perwakilan Bus anggota tim unit lapanganmelakukan penangkapan dan memasukkan kembali ke dalam kantorperwakilan Bus selanjutnya dilakukan penggeledahan yaitu membuka dosyang di bungkus isolasi warna coklat yang bertuliskan

Bahwa sekitar jam 11:30 Wita, tim unit lapangan melihat Terdakwamemasuki kantor perwaklan Bus Litha & Co setelah Terdakwa tersebutmengambil sebuah kotak kiriman dari karyawan Bus selanjutnya sebelumkeluar dari Kantor perwakilan Bus anggota tim unit lapangan melakukanpenangkapan dan memasukkan kembali ke dalam kantor perwakilan Busselanjutnya dilakukan penggeledahan yaitu membuka dos yang di bungkusisolasi warna coklat yang bertuliskan DEWI dan dibuka oleh pengambilpaket kiriman tersebut yang diketahui

Bahwa sekitar jam 11:30 wita tim unit lapangan melihat Terdakwamemasuki kantor perwaklan Bus Litha & Co setelah Terdakwa mengambilsebuah kotak kiriman dari karyawan Bus selanjutnya sebelum keluar darikantor perwakilan Bus anggota tim unit lapangan melakukan penangkapandan memasukkan kembali ke dalam kantor perwakilan Bus selanjutnyadilakukan penggeledahan yaitu membuka dos yang di bungkus isolasiwarna coklat yang bertuliskan DEWI dan dibuka oleh pengambil paketkiriman tersebut yang diketahui bernama

berdasarkanKeputusan Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor : 02/Kpts/KPUKab/025433469/I/201 4, tanggal 06 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota PenitiaPemungutan Suara (PPS) SeKabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, diangkat sebagaiPanitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan

berdasarkanKeputusan Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor : 02/Kpts/KPUKab/025433469/I/2014, tanggal 06 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Anggota PenitiaPemungutan Suara (PPS) SeKabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, diangkat sebagaiPanitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Luwu Timur Pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwaklan

dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan sebagai berikut :ayat (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesiawajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dandilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia;ayat (2) apabila neggara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmenyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatandilakukan pada Perwaklan

Penetapan No 0102/Padt.P/2019/PA.Mlg.Fianta bin Edi Yusuf, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon danPemohon II telah pernah menikah secara sirri atau di bawah tangan pada sekitarbulan september atau Oktober 2011, sewaktu akad nikah dilangsungkan yanghadir sekurangkurangnya ada 15 (lima belas) orang termasuk para saksi,dilangsungkan di rumah ibu Pemohon Il, saksi tahu yang menikahkan pak modinsetelah mendapat perwaklan dari ayah kandung Pemohon II, Pemohon berstatusjejaka dan Pemohon II perawan

., dan kawankawan, Para Jaksa PengacaraNegara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 1 A,Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Agustus 2019;Termohon Kasasi:DanDEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH (DPRD)KABUPATEN SITUBONDO, yang diwakili oleh BupatiSitubondo H. Dadang Wigiarto, S.H., berkedudukan di JalanKenanga, Nomor 1, Kelurahan Patokan, KecamatanHalaman 2 dari 171 hal. Put.

Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Surat Keputusan GUBERNURPAPUA BARAT NOMOR : 224 / 169 / 9 / 2017 Tanggal 20 September 2017SEPANJANG LAMPIRAN tentang Penetapan Calon Anggota MajelisRakyat Papua Barat masa Keangotaan 2017 2022 dari UNSUR /PERWAKLAN :WAKIL ADAT :e NO. 12 AMIRUDDIN SABUKU,S.Sos, dari UNSUR ADAT yangmewakili kabupaten Kaimana menggantikan PENGGUGAT IL.nalaman 10 dari 21 halaman.

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKLAN BPKPPROVINSI RIAUtanggal 3 Juli2015 Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau wiayah hukum PTUNPekanbaru; 3.1.3.2.Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebutdiatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang (UU) No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkanbahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau

BADRIA
Pembanding/Penggugat VI : AHMAD MURSID
Pembanding/Penggugat IV : SUTANTO
Pembanding/Penggugat II : KUSNANI
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Terbanding/Turut Tergugat : DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN SITUBONDO

A Situbondo, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tanggal 05 November 2018, yangselanjutnya disebut:TERGUGAT / TERBANDING;DAN;DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENSITUBONDO;berkedudukan di Jalan Kenanga Nomor 1, Kelurahan Patokan,Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TEGUH WICAKSONO, S.H., M.Kn.;Advokat yang beralamat di Jalan K.H. M.

IQBAL KHAIRI
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Turut Tergugat:
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN SITUBONDO

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH(DPRD) KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan diJalan Kenanga Nomor 1, Kelurahan Patokan,Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam halini memberikan kuasa kepada Teguh Wicaksono, S.H.,M.Kn., Advokat yang beralamat di Jalan K.H. M.

Pasal 321 UndangUndang No. 8 tahun 2012tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwaklandaerah dan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah , UndangUndang No. 8 tahun1981 tentang KUHAP serta Peraturan PerundangUndangan yang berlaku danbersangkutan;MENGADILI:Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN. PSO..

Penggugat:
1.WARSAD SUDRAJAT
2.KARDA
3.ADE ANGWAR
4.CAHRIA
5.SENO WIBANU
6.YOGA ISKANDAR ZULKARNAEN
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG C q BUPATI KARAWANG
2.DEWAN PERWAKLAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG DPRD KABUPATEN KARAWANG C q KETUA DPRD KABUPATEN KARAWANG Cq KETUA KOMISI B DPRD KABUPATEN KARAWANG
3.YOGIE PATRIANA ALSYAH S T
4.TATANG ASMAR SE

ERWANSYAH Als IWAN, yang dimintapetugas menyaksikan penggeledahan adalah saksi selaku perwaklan wargadekat ruma terdakwa.Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat petugas memintakepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan adalah saksi selakuperwakilan warga dekat rumah terdakwa.Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat petugas memintakepada terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa,petugas menjelaskan kepada saksi tentang maksud dantujuannya,kemudian petugas memperlihatkan

, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjoseharga Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkansisa uang hasil penjualan Tanah Kas Desa sebesar Rp321.250.000,00Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan oleh karena itu Terdakwaharus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas akibat perbuatannya ;Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata perbuatan Terdakwaselaku Kepala Desa di Desa Betro menjual Tanah Kas Desa (TKD) tidak melaluiMusyawarah Desa, tidak melalui persetujuan Badan Perwaklan

Tugas dan tanggunggjawab saksi sebagai ManagerInvestigasi Kawan Lama adalah melaksanakan pengawasanterhadap kasuskasus tindak criminal yang terjadi di PT KawanLama dan juga sebagai perwaklan dari kantorpusat KawanLamayang berada di Jakarta ;Halaman 13dari 37 Halaman Putusan No. 147/Pid.B/2015/PN.

Bank Bengkulu (Bank BPDBengkulu) antara lain dengan Cek Nomor : 204411 tanggal 1642001sebesar Rp.88.830.000, dan Cek Nomor : 204412 tanggal 1392001sebesar Rp.59.175.000, sehingga telah menguntungkan diriTerdakwa sendiri ; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa telah merugikan KeuanganNegara sebesar Rp.79.180.376, (tujuh puluh sembilan juta seratusdelapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sesuai hasilperhitungan Ahli BPKP Perwaklan Propinsi Bengkulu dengan SuratNomor : S520/PW06/5/2003 tanggal

Umum telahmenghadapkan seorang AHLI bernama : yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan BAP penyidik benar ;Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah : Sebagai Ajun Akuntan pada Kantor Akuntan Negara Yogyakarta sejak Tahun 1980sampai dengan Tahun 1886 ;Sebagai Akuntan pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali sejak Tahun 1986sampai dengan Tahun 1990 ; Sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Keuangan dan Pembangunan jabatan AjunPKP Perwaklan

BPKP Bali sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1995 ; Sebegai Pejabat Fungsional Pengawas Keuangan dan Pembangunan jabatan PKPPratama Perwaklan BPKP Bali sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1996 ; Sebagai Auditor Ahli Muda pada kantor Perwakilan Provinsi D.I.

Peraturan DPRD Kota Salatiga No. 1 Tahun 2014 TentangTata Tertio Dewan Perwaklan Daerah Kota Salatiga Pasal25 menyebutkan; Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatanyaHal. 14 dari 72 hal. Putusan No. 75/G/2018/PTUN.SMGkarena: b. Meninggal dunia; c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutanatau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPRD;e.