Ditemukan 20366 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 — PURWANTO,dk ; PIMPINAN / DIREKTUR PT. TRIA SUMATERA CORPORATION I.C HOTEL SOECHI MEDAN
193 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ini dibuktikan dengan keterangan saksi Charles Nababan danSumidri di dalam persidangan menyatakan bahwa Pengugat/PemohonKasasi di PHK karena mendirikan/menjalankan serikat pekerja danakibatnya terjadi PHK terhadap seluruh pengurus dan anggota serikatpekerja tersebut yang termasuk di dalamnya Penggugat/Pemohon Kasasijuga telah dilaporkannya pidana kebebasan berserikat ini oleh SerikatPekerja Mandiri (SPM) / Pemohon Kasasi kepada pihak KepolisianRepublik Indonesia Sektor Kota Medan dengan NomorLP/154
Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi terhadapPenggugat/Pemohon Kasasi adalah kejahatan Kebebasan Berserikatkarena sebelum di PHK Pemohon Kasasi di Demosi (dipindahkan sertaditurunkan jabatannya) dengan alasan penyegaran pada saat ituHal. 10 dari 18 hal. Put.
No. 130 K/Pdt.Sus/201 118.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ini sudah mengetahui bahwaTergugat/Temohon Kasasi' telah melakukan PHK terhadapPenggugat/Pemohon Kasasi dikarenakan berkaitan dengan aktivitasserikat pekerja sehingga PHK tersebut bertentangan dengan hukum yangberlaku dan jelas sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, namundalam pertimbangannya hanya mengacu kepada Pasal 82 UndangUndang No. 4 Tahun 2004 Jo Pasal 159 dan 171
Pasal 171UndangUndang No. 13 tahun 2003 hanya untuk Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan alasan ketentuan pasal 160 dan pasal 162 UndangUndang No.138 Tahun 2008, sedangkan dalam gugatan perkara a quo mendalilkanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan pasal 168 UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 dan terhadap alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diluar alasan ketentuan pasal 160 dan pasal 162 UndangUndang No. 13 Tahun2003 batas waktu kadaluarsa gugatan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksudketentuan pasal
Bahwa oleh karena Para Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) maka berhak atas uang kompensasi akibat Pemutusan HubunganKerja (PHK) sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan pasal156 ayat (3), (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dengan perinciansebagai berikut :1. Penggugat I/Purwanto.(masa kerja 13 tahun 3 bulan, upah Rp. 973.000, per bulan).
Putus : 30-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 30 Maret 2012 — PT IGAS UTAMA ; Ir. PRAMADI ABDULGANI,DKK
176 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
Iren Ratna selakuKomisaris PT Igas Utama, tanggal 1 Mei 2009 ;Bahwa dikarenakan tidak ada penyelesaian dari Tergugat terhadap upayaperundingan secara bipartide, maka para Penggugat mengajukan PermohonanPencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan Surat tertanggal 28 Agustus 2009,perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan PHK ;Bahwa Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Pramadi Abdulgani berupa uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar satukali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;e Bahwa pengusaha hanya bersedia untuk memberikan uangkompensasi PHK kepada pekerja Sdri. Chairul Aini selaku direksisejumlah 7 bulan upah tertunda, dengan alasan pekerja tersebutadalah bukan pekerja biasa;e Bahwa pengusaha tidak bersedia sama sekali untuk memberikan uangkompensasi PHK kepada pekerja Sdri.
Ir, Pramadi Abdulgani, dkk 3 orang bersedia untukmenerima uang kompensasi PHK sebagaimana dimaksud dalam point 1 tersebutdi atas ;Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjurantersebut di atas selambatIambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima Surat Anjuran ini, dengan catatan :b Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran ini, maka parapihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Pasal 13 ayat (2)huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;2 Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;Bahwa berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang pada intinyamenyatakan bahwa PHK
dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yangmenyatakan : ...Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusna diterima... ;20 Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugatberkewajiban membayar pesangon kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnyasebesar Rp 1.029.720.000,00 (satu milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratusdua puluh ribu rupiah) akibat PHK
Putus : 11-09-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551K/PHI/2007 Tanggal 11 September 2007 — PT. ABHIMATA PERSADA ; DINA HENI YULISA
125 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-07-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 6 Juli 2017 — - YULINDA PANEO, Dk
LAWAN
- PIMPINAN CV. MEGA ZANUR MART
113 — 32
113 — 32
Register : 02-11-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap Tanggal 31 Juli 2018 — - Syamsul Arief
- PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua
382 — 210
382 — 210
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan PHI ini karena adanyapermasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari Tergugat;4. Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja Penggugat dengan Tergugatberlaku dan diatur berdasarkan ketentuanketentuan dalam perjanjian kerjayang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari2001 dengan berstatus sebagai karyawan tetap karena Tergugat telahmempekerjakan Penggugat sejak 24 Februari 2001 secara terus menerus;5.
FI tapi tidak mau menandatangani tanda terima suratdan tidak mau menerima fisik surat;Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak tanoa adaperundingan bipartit dan penetapan pengadilan, bahwa pemahaman yangkeliru dari Tergugat dengan melakukan PHK sepihak tanpa adanya putusanPHI;Bahwa Tergugat melakukan PHK dengan dalil telah mangkir 5 (lima) harisebagaimana diatur dalam Pasal 168 UndangUndang 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan.
FI denganmembatalkan PHK sepihak bagi Penggugat dan Penggugat diberikan hakhaknya sebesar Rp877.404.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh jutaempat ratus empat ribu rupiah) dengan perincian seperti ada dalam anjurandengan rincian sebagai berikut:1. Bahwa pekerja Sdr. Jeffry Eduard O Sampul dipekerjakan kembali di PT.Freeport Indonesia;2. Bahwa pekerja Sdr.
Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan tidak sedang mempunyaitindakan disiplin dan proses PHK tanggal 25 September 2008, yang diberitanda bukti P3;4. Fotokopi sesuai dengan aslinya cover amplop, yang diberi tanda bukti P4;Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji karyawan non staf PT FreeportIndonesia tanggal 29 September 2010, yang diberitanda bukti P5;Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2017/PN.
Bahwa dalam anjuran nomor 565/16/Anj/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan Penggugat tanpa melalui prosesbipartit sehingga sanksi yang diberikan dalam = anjuran adalahmempekerjakan kembali dan memberikan hakhak Penggugat. Kemudian,Tergugat secara licik telah mengirimkan hakhak Penggugat melaluirekening tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukumtetap untuk melaksanakan ekseskusi atas PHK sepihak tersebut;3.
Putus : 13-11-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 36/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Tpg Tanggal 13 Nopember 2014 — NANA PRASETYANINGSIH (Penggugat) vs PT. FINE PRECITION (Tergugat)
126 — 0
126 — 0
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Yyk Tanggal 11 Juli 2018 — PT.STARLIGHT PRIME THERMOPLAST
Melawan
WIDODO, Dkk
323 — 205
323 — 205
Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan PT Starlight Prime Thermoplast (dalam pailiti) putus sejak dikeluarkan surat PHK karena perusahaan pailit ;3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat selaku kurator PT Starlight Prime Thermoplast .
Putus : 30-03-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 30 Maret 2012 — RAMAYANI DARWIS, ; PT. MULTI HARAPAN UTAMA
159 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat selaku Pengusaha denganTergugat selaku Pekerja putus karena PHK terhitung sejak tanggal 1 Maret2011;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sebesar Rp47.620.547,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratusempat puluh tujuh Rupiah) ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sampai bulan Maret2011;5.
Multi Harapan Utama,seharusnya semua yang ikut serta mogok kerja di PHK karena semua yangmogok kerja adalah karyawan PT. Multi Harapan Utama termasuk saksiHal. 5 dari 9 hal. Put.No. 419 K/PDT.SUS/2011saksi. Dan mengapa hanya Ramayani Darwis (Pemohon Kasasi/Penggugat)saja yang dikenakan PHK ;8.
Bahwa pertimbangan JudexFacti tersebut kurang beralasan sebab mogok yang dilakukan Pemohon Kasasiadalah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan secaratertib, damai, dilakukan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja tetapikesepakatan dengan Pengusaha, dan sebagai akibat gagalnya perundingan ;Bahwa PHK yang dilakukan karena alasan melakukan mogok kerjabertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) huruf g UndangUndang No.13 Tahun 2003, juga tidak bertentangan dengan ketentuan
Pasal 28 UndangUndang No. 21 Tahun 2003 ;Selain itu, PHK dilakukan tanpa adanya penetapan telah melanggar Pasal151 ayat (8) jo.
Putus : 02-02-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — DOMINIKUS DION, S.T. VS BUPATI SIKKA
132 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto Tanggal 22 Juni 2015 — - ABD. MOHAMAD LASARUDIN Lawan PIMPINAN PT BANDAR TRISULA
219 — 80
219 — 80
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian PKWT No. I/PKWT/BT-MND/HRD/III/2014, yang tersisa dari bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Maret 2015 yaitu 3 (tiga) bulan X Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);4.
olehBapak Roys Manuwahe selaku Pimpinan Perusahan.Bahwa sampai dengan Tanggal 7 Januari 2015 Penggugat masih masukkantor, mengisi absensi dan melaksanakan order barang tetapi tidakdiberikan kewenangan oleh Tergugat untuk melakukan penagihan.Bahwa pada Tanggal 8 Januari 2015 Penggugat tidak dibolehkan lagimasuk kantor dan pagar kantor telah dikunci oleh Tergugat.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehinggaPHK tersebut
telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentang ketenagakerjaanBahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial (LPPHI).Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.Bahwa sesuai pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 selama PutusanLembaga
. sehingga penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial.11.Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan hal ini menjadi pukulanbagi keluarga Penggugat.12.Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak penggugat sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4).
Bahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugatberhak atas uang Proses sejak Bulan Januari 2015 yang dikalikan upahperbulan sebesar Rp. 1.375.000 sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang yang dilaksanakan oleh Tergugat.14.Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat, makaTergugat haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uangpesangon sebesar 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : Uang Pesangon (1 bulan X Rp.1.375.000) X 2) = Rp. 2.750.000
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan UUNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa : Uang Pesangon (1 bulan X Rp.1.375.000) X 2) = Rp. 2.750.000. Uang Penggantian Hak= 15 % dari uang Pesangon & penghargaan sebesar = Rp.412.500. Uang Cuti 10/25 x 1.375.000 = Rp. .000.Total = Rp. 3.712.500.(tiga juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);4.
Putus : 21-01-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131K/PDT.SUS/2007 Tanggal 21 Januari 2008 — TIARA MEDAN HOTEL ; RAHMITA ARIFA
107 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-11-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 22 Nopember 2016 — - NASTITI BUNTI
LAWAN
- PIMPINAN PT WINJAYA
158 — 54
158 — 54
Putus : 15-12-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774K/PDT.SUS/2008 Tanggal 15 Desember 2008 — PT BUMI ANGKASA TEKTIL INDUSTRI ; PRASETYO DWI NUGROHO ; SRI PURWANTI, dkk.
105 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-06-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324K/PDT.SUS/2008 Tanggal 23 Juni 2008 — PT. TORGANDA ; YUSWARDI NDURU
95 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-07-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto Tanggal 30 Juli 2015 — CINDRA HUSAIN LAWAN PIMPINAN PT. PG. GORONTALO UNIT TOLANGOHULA
505 — 191
505 — 191
; Bahwa saksi tahu status Penggugat sebagai karyawan kontrak ; Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK oleh Perusahaan pada bulan Desember2014; Bahwa saksi tahu Penggugat tidak bekerja lagi karena sudah diberhentikan ; Bahwa saksi tidak tahu, kenapa Penggugat di PHK ; Bahwa saksi tahu gaji Penggugat sebesar Rp.1.325.000, ; Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat diberikan haknya setelah di PHK ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah menandatangani surat Jeda ?
SAKSIPERSON KARIM : Bahwa saksi tahu ada masalah PHK terhadap Penggugat sdr.
dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.
yang diberi tanda P1 s/d P2 dan 2 (dua) orang saksi,sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alatbukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T8 dan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK terhadap Penggugat, hal tersebuttidaklah dipertentangkan oleh kedua belah pihak, yaitu terhadap Penggugat telahdilakukan PHK oleh Tergugat dengan berakhir Hubungan Kerja yang ditanda tanganioleh H.
Gorontalo Unit PT.Tolangohula tertanggal 24 Nopember 2014 ( bukti P1);Menimbang bahwa dengan demikian tentang adanya PHK terhadap Penggugattelah terbukti ;Menimbang bahwa mengenai alasan terjadinya PHK, Tergugat mendalilkandalam jawabannya alasan PHK karena Penggugat sebagai karyawan kontrak yang16telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhirmasa kontrak 30 Nopember 2014 ;Menimbang bahwa dalam pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 diatur bahwa ayat(1) Perjanjian kerja untuk
Putus : 25-09-2008 — Upload : 03-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564K/PDT.SUS/2008 Tanggal 25 September 2008 — PT. ARARA ABADI ; WILFRIDUS LEBA
317 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
317 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-03-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2021 Tanggal 30 Maret 2021 — Drs. MARLINDO SIBARANI VS BUPATI TOBA SAMOSIR
275 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 20-02-2018 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap Tanggal 4 Desember 2017 — - PT. SANDVIK SMC
- CORNELIUS SINYO KRISTANTO
543 — 813
543 — 813
Bahwa mengingat Tergugat telah nyatanyata terbukti melakukanpelanggaran atas tata tertib kerja dan pelanggaran atas keamanan danketertiban dengan sanksi PHK, maka untuk itu antara Penggugat danTergugat telah terjadi disharmoni dalam hubungan kerja, sehinggahubungan kerja sudah tidak dapat dibina kembali, maka adalah sah danberdasar hukum bagi Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Tergugat;26.
Sandvik SMC Periode 20152017 dengan sanksi pemutusanhubungan kerja (PHk);Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap (PHK) Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yangdilakukan oleh Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 pada Perjanjianbersama bersama dan PB pada tertanggal 9 Juni 2016;Mengijinkan Penggugat untuk membayar uang penggantian hak Tergugatsebesar Rp38.069.428,00 (tiga puluh delapan juta enam puluh sembilan ribuempat ratus dua puluh delapan rupiah) sebelum
Error In PersonBahwa Penggugat dalam gugatan perselisihan hubungan industrial dalamhal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Sdr. Cornelius SinyoKristanto karyawan PT. Sandvik SMC beralamat di JI.
kalao ada dokumen yang sah tidak mungkin dipermasalahkan;Bahwa pengambilan barang merupakan pelanggaran kerja sanksinyaadalah PHK;Bahwa saksi mengetahui pengambilan barang melalui surat jalan keluar;Bahwa barang yang diambil milik PT.
Freeportmembawa barang tanpa dilengkapi izin dari yang berwenang yangsanksinya adalah PHK;Bahwa saksi sebagai investigator sejak tahun 2006;Bahwa kasus yang masuk dalam proses investigasi adalah ancamannyasanksi PHK;Halaman 27 dari 49 halaman Putusan No: 5/Pdt.SusPHI/201 7/PN.JapBahwa untuk kasus Tergugat sudah sesuai dengan tahapantahapannya;Bahwa pengorderan barang yang Tergugat lakukan bukan untukkepentingan perusahannya tetapi untuk kepentingan pribadi;Bahwa prosedur pengorderan yang benar adalah
Putus : 23-06-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153K/PDT.SUS/2008 Tanggal 23 Juni 2008 — PT. DAVOMAS ABADI. TBK ; N. PRIYATNA ; SURITO, Dkk
327 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
327 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-06-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283K/PDT.SUS/2007 Tanggal 23 Juni 2008 — YAYAN TJASIAN ; PANDJI SUMIRAT ; PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap