57-Pid.B-2011-PNSS

Putusan Nomor 2177 B/PK/PJK/2017Bahwa Pajak Masukan tersebut merupakan PPN Masukan yang dapatdikreditkan karena merupakan PPN yang dibayarkan atas pembelian BarangKena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PemohonBanding;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di dalam prosespemeriksaan dan keberatan, bahwa PPN Masukan yang telah dikoreksi olehTerbanding, merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan pembelian bahanbakar solar kepada PT Pelayaran Nesitor Sakti Negara ("PT PNSS

kami bayar tersebut seharusnya dapat dikreditkan;Pemohon Banding telah melakukan seluruh kewajiban PPNnya, yaknipembayaran dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku;Bahwa Pemohon Banding juga telah menjelaskan di dalam proses pemeriksaandan keberatan, bahwa Pemohon Banding telah melakukan seluruh kewajibanPPN dari Pemohon Banding , yakni:(i) Pemohon Banding membayar PPN sebesar 10% dari harga pembelian solar,sesuai dengan invoice dan faktur pajak yang disampaikan oleh PT PNSS

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kKewajiban Pemohon Bandingselaku pembeli adalah untuk membayar PPN terutang dan menunjukkan buktipembayaran pajak tersebut (berupa invoice komersial, Faktur Pajak, buktirekening koran atas pembayaran kepada PT PNSS, serta pelaporan PPNMasukan di dalam SPT Masa terkait), dimana PPN yang telah dibayar tersebutnantinya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding;Bahwa lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan pula di dalam Pasal 33 UndangUndang

KUP, selama Pemohon Banding, selaku pembeli Barang Kena Pajak,dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang terutang telah dibayar makaPemohon Banding tidak perlu untuk bertanggung jawab secara renteng ataspembayaran pajak yang tidak disetor oleh pihak Penjual Barang Kena Pajaktersebut, yakni PT PNSS;Bahwa dalam hal ini, apabila PT PNSS kemudian lalai untuk menyetorkanataupun melaporkan Pajak Keluarannya, hal ini seharusnya bukan menjadialasan bagi Terbanding untuk mengoreksi Pajak Masukan di sisi PemohonBanding

menunjukkan bukti pembayaran atasPPN terutang dan selama PPN yang dibayarkan tersebut memiliki hubunganlangsung dengan aktivitas usaha Pemohon Banding, maka PPN yang telahdibayarkan oleh Pemohon Banding tersebut seharusnya dapat dikreditkansesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa oleh karenanya, apabila Terbanding mendapatkan jawaban konfirmasi"Tidak ada" dari KPP responden, maka hal tersebut seharusnya bukankewajiban dari Pemohon Banding, melainkan kelalaian dari pihak supplier, yakniPT PNSS

telahmengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Soasioyang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan alasanterlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa dan kurang memenuhi rasakeadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakatMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari denganseksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 14Juni2012 Nomor :40/Pid.Sus/2012/PNSs

Pengadilan Tingkat Bandingtidak melakukan penahanan terhadap terdakwa, dimana setelah berakhirnya masa penahanantertanggal 27 Juni 2012 terdakwa sudah berada diluar tahanan, sehingga terdakwa haruslahditetapkan tetap berada diluar tahanan ;Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdan denganmengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utaramemutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal tanggal 14 Juni 2012 Nomor: 40/Pid.Sus/2012/PNSs

pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturanperaturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 14 Juni 2012 Nomor:40/Pid.Sus/2012/PNSs

, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pajak Masukan tersebut merupakan PPN Masukan yang dapatdikreditkan karena merupakan PPN yang dibayarkan atas pembelian BarangKena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PemohonBanding;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di dalam prosespemeriksaan dan keberatan, bahwa PPN Masukan yang telah dikoreksi olehTerbanding, merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan pembelian bahanbakar solar kepada PT Pelayaran Nesitor Sakti Negara ("PT PNSS

bayar tersebut seharusnya dapat dikreditkan;Bahwa Pemohon Banding telah melakukan seluruh kewajiban PPNnya, yaknipembayaran dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku;Bahwa Pemohon Banding juga telah menjelaskan di dalam proses pemeriksaandan keberatan, bahwa Pemohon Banding telah melakukan seluruh kewajibanPPN dari Pemohon Banding , yakni:(i) Pemohon Banding membayar PPN sebesar 10% dari harga pembelian solar,sesuai dengan invoice dan faktur pajak yang disampaikan oleh PT PNSS

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kewajiban Pemohon Bandingselaku pembeli adalah untuk membayar PPN terutang dan menunjukkan buktipembayaran pajak tersebut (berupa invoice komersial, Faktur Pajak, buktirekening koran atas pembayaran kepada PT PNSS, serta pelaporan PPNMasukan di dalam SPT Masa terkait), dimana PPN yang telah dibayar tersebutnantinya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding;Bahwa lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan pula di dalam Pasal 33 UndangUndang KUP

, selama Pemohon Banding, selaku pembeli Barang Kena Pajak,dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang terutang telah dibayar makaPemohon Banding tidak perlu untuk bertanggung jawab secara renteng ataspembayaran pajak yang tidak disetor oleh pihak Penjual Barang Kena Pajaktersebut, yakni PT PNSS;Bahwa dalam hal ini, apabila PT PNSS kemudian lalai untuk menyetorkanataupun melaporkan Pajak Keluarannya, hal ini seharusnya bukan menjadialasan bagi Terbanding untuk mengoreksi Pajak Masukan di sisi PemohonHalaman

;Dalam hal ini, apabila PT PNSS kemudian lalai untukmenyetorkan ataupun melaporkan Pajak Keluarannya, hal iniseharusnya bukan menjadi alasan bagi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk mengoreksi Pajak MasukanHalaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 2178 B/PK/PJK/2017 3.4.3.5.di sisi Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding), karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah melakukan seluruh kewajibanperpajakannya dengan benar;Bahwa dalam putusannya Majelis

, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pajak Masukan tersebut merupakan PPN Masukan yang dapatdikreditkan karena merupakan PPN yang dibayarkan atas pembelian BarangKena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PemohonBanding;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di dalam prosespemeriksaan dan keberatan, bahwa PPN Masukan yang telah dikoreksi olehTerbanding, merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan pembelian bahanbakar solar kepada PT Pelayaran Nesitor Sakti Negara ("PT PNSS

Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1984dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak,sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kewajiban Pemohon Bandingselaku pembeli adalah untuk membayar PPN terutang dan menunjukkan buktipembayaran pajak tersebut (berupa invoice komersial, Faktur Pajak, buktirekening koran atas pembayaran kepada PT PNSS

dalam SPT Masa terkait), dimana PPN yang telah dibayar tersebutnantinya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding;Bahwa lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan pula di dalam Pasal 33 UndangUndang KUP, selama Pemohon Banding, selaku pembeli Barang Kena Pajak,dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang terutang telah dibayar makaPemohon Banding tidak perlu untuk bertanggung jawab secara renteng ataspembayaran pajak yang tidak disetor oleh pihak Penjual Barang Kena Pajaktersebut, yakni PT PNSS

;Bahwa dalam hal ini, apabila PT PNSS kemudian lalai untuk menyetorkanataupun melaporkan Pajak Keluarannya, hal ini seharusnya bukan menjadialasan bagi Terbanding untuk mengoreksi Pajak Masukan di sisi PemohonBanding, karena Pemohon Banding telah melakukan seluruh kewajibanperpajakannya dengan benar;Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 2179/B/PK/PJK/2017Bahwa Pemohon Banding akan menyerahkan buktibukti pendukungsehubungan dengan penjelasan di atas kepada Majelis Hakim pada saatpersidangan.

menunjukkan buktipembayaran atas PPN terutang dan selama PPN yang dibayarkan tersebutmemiliki hubungan langsung dengan aktivitas usaha Pemohon Banding, makaPPN yang telah dibayarkan oleh Pemohon Banding tersebut seharusnya dapatdikreditkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Bahwa oleh karenanya, apabila Terbanding mendapatkan jawaban konfirmasiTidak ada dari KPP responden, maka hal tersebut seharusnya bukankewajiban dari Pemohon Banding, melainkan kelalaian dari pihak supplier, yakniPT PNSS

III/00/PNSS &P/I/11 tanggal 18 Februari2011, Surat PENGGUGAT No. 111/01/PNSS &P/111/11 tanggal 16 Maret 2011dan Surat PENGGUGAT No. III/03/PNSS &P/IV/11 tanggal 07 April 2011 (Bukti P4, P5 dan P6) namun kenyataannya Alm. Ir. MUCHAYAT tidak juga melunasinya.. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah berulang kali memberikan peringatan(somasi) kepada Alm Ir.

Selaku Kuasa hukumPT.Sac Nusantara, Nomor III/O0/PNSS&P/I/11 tanggal 18Februari 2011 perihal Penyelesaian hasil penjualan tanah danpengembalian surat tanah Surabaya.Foto copy Surat dari Abdullah Subur, SH. Selaku Kuasa hukumPT.Sac Nusantara, Nomor 111/01/PNSS&P/111/11 tanggal 16Maret 2011 perihal Penyelesaian hasil penjualan tanah danpengembalian surat tanah SurabayaFoto Copy Surat dari Abdullah Subur, SH.

Selaku Kuasa hukumPT.Sac Nusantara, Nomor III/03/PNSS&P/IV/11 tanggal 07 April2011 perihal Penyelesaian hasil penjualan tanah danpengembalian surat tanah Surabaya.Foto Copy Surat dari PT.Sac Nusantara (Penggugat) NomorU.3.09.14 tanggal 2 September 2014 kepada MunadiHerlambang (ahli waris Alm Ir.Muchayat) perihal pengembaliansuratsurat tanah milik PENGGUGAT.Foto Copy Surat dari PT.Sac Nusantara (Penggugat) NomorU.10.04.15 tanggal 28 April 2015 kepada Sdr MuhadiHerlambang (anak/ahli waris Alm Ir.

, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pajak Masukan tersebut merupakan PPN Masukan yang dapatdikreditkan karena merupakan PPN yang dibayarkan atas pembelian BarangKena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PemohonBanding;Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di dalam prosespemeriksaan dan keberatan, bahwa PPN Masukan yang telah dikoreksi olehTerbanding, merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan pembelian bahanbakar solar kepada PT Pelayaran Nesitor Sakti Negara ("PT PNSS

Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai 1984dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak,sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kewajiban Pemohon Bandingselaku pembeli adalah untuk membayar PPN terutang dan menunjukkan buktipembayaran pajak tersebut (berupa invoice komersial, Faktur Pajak, buktirekening koran atas pembayaran kepada PT PNSS

tersebutnantinya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding;Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 2180/B/PK/PJK/2017Bahwa lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan pula di dalam Pasal 33 UndangUndang KUP, selama Pemohon Banding, selaku pembeli Barang Kena Pajak,dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang terutang telah dibayar makaPemohon Banding tidak perlu untuk bertanggung jawab secara renteng ataspembayaran pajak yang tidak disetor oleh pihak Penjual Barang Kena Pajaktersebut, yakni PT PNSS

;Bahwa dalam hal ini, apabila PT PNSS kemudian lalai untuk menyetorkanataupun melaporkan Pajak Keluarannya, hal ini seharusnya bukan menjadialasan bagi Terbanding untuk mengoreksi Pajak Masukan di sisi PemohonBanding, karena Pemohon Banding telah melakukan seluruh kewajibanperpajakannya dengan benar;Bahwa Pemohon Banding akan menyerahkan buktibukti pendukungsehubungan dengan penjelasan di atas kepada Majelis Hakim pada saatpersidangan.

;Dalam hal ini, apabila PT PNSS kemudian lalai untukmenyetorkan ataupun melaporkan Pajak Keluarannya, hal iniseharusnya bukan menjadi alasan bagi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk mengoreksi Pajak Masukandi sisi Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah melakukan seluruh kewajibanperpajakannya dengan benar;Bahwa dalam putusannya Majelis telah membatalkan KoreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding

.; S BP mom ncnremnnscncnsoe Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNSS s& pada Tim Bantuan Hukum Peferintah Daerah Provinsi Jawa See Barat, beralamat di Kantor Gubernur Jawa Barat, beralamat di aSy oYSs Jalan Piponegore Noor 22 Bandung, berdasarkan Surat ~x CGSs Kuasa Knusuedfismor : 180/97/Hukham, tanggal 30 Oktober &Vad a?S e$ Sess Hal 1 dari 14 hal. Put.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Tanggal 07 Februari2013 Nomor : 05 /Pen.Pid/2013/PNSS. tentang PenunjukanMajelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini :2. Penetapan Hakim Ketua Sidang Tanggal 14/ 2/ 2013 Nomor : 05 /Pen.Pid/2013/PNSS. tentang Hari dan Tanggal Sidang ;3.

denganPenuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April4 Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal19 April April5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 19 April2013 sampai dengan 18 Juni 2013;Terdakwa dalam menghadapi menghadapi Perkara ini tidak didampingi olehPenasehat Hukum :PENGADILAN NEGERI SOASIOTelah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Tanggal 21 Maret 2013 Nomor: 27 /Pen.Pid/2013/PNSS

. tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang MengadiliPerkara ini :2 Penetapan Hakim Ketua Sidang Tanggal 21/3/ 2013 Nomor :27/Pen.Pid/2013/PNSS. tentang Hari dan Tanggal Sidang ;3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa IRKAL KIPU beserta seluruhlampirannya ;Telah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa ;Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Soasio pada Hari Selasa, Tanggal 02 Mei 2013, yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim

jika suami danisteri selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasihmengasihi, saling cinta mencintai serta saling melayani kebutuhan masingmasing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya.Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dikehidupan rumah tanggaantara penggugat dan tergugat yang terjadi adalah percekcokan terusmenerus yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang diM1 & Fehin Ss/ fin PNSs

ABDURROHIM dan dihadiri oleh Dua orangsaksi dengan maskawin Rp.3.000. kontan, namun suratnikahnya hilang,yang ada = hanya Duplikat, sedangkanDuplikat tersebut tidak dapat dipergunakan untukpengajuan tunjangan janda PNSS ke PT TASPEN ;~ Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P.3, suamitermohon yang bernama Sudjana bin Suari, telah meninggaldunia pada hari Jum,at, Tanggal 7 Maret 2008, dikarenakanSakit; eee ee re eeewere eee Menimbang, bahwa untuk memnperkokoh dalil dalilpokok permohonan nya, Pemohon telah

wt wow # nel 4 ws ot W1 "gM ren 9+ MEM ME MEM GB T4e+#2" 12")7" 2 mem gm (2H IH OCH QM IM LETH MEET) HU +)E SMG rm 4 om rein 24 $") +)# "Ss"rooming mom g mere mgm 5 REM MAC M ")+ 5 /* "PNSS)+ 48" MHS om ym # "5 "45 >* "MS 6)+ +8 (HSH +e+ 7S) &M OM BM Term bl+ym mcm#E"2+S6" I" a a a ee eoms # ymy xaUMSU (+S5" tw 2+ SH #2" Ww # Wd ) gM" +S Ww #139 SU#G)#ES We #GHIJK ILMNO POROPORSWwW&K YIYZ WT#2" 12my7" Com)" & #em ( gU7# om ow mm bi4ym 8mgm rgmem om or ( # # # Mau S$ 2#) 2" Shem LENSH Mx oor MEd ME2

Bahwa benar pada bulan April 2008 Saksi 1diberitahu karena Terdakwa, jika Saksi 1 gagalsebagai PNSS TNIAD, Terdakwa mengatakan jikauang diambil dan dikembalikan 1 (satu) Minggukemudian, akan tetapi setiap Saksi 1 memintauangnya kembali Terdakwa selalu berjanji akanmengembalikan.11.

Bahwa benar, pada bulan April 2008 Saksi1 diberitahu karena Terdakwa, jika Saksi 1gagal sebagai PNSS TNIAD, Terdakwa mengatakanjika uang diambil dan dikembalikan 1 (satu)Minggu kemudian, akan tetapi setiap Saksi 1meminta uangnya kembali Terdakwa selaluberjanji akan mengembalikan.10.

l 3 Agustus 2015 menunjuk Penyedia/Pemohon menjadi pihak dalam kontrak tersebut melalui suatu Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan PembangunanHalaman 3 dari 45 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2019/PN Mdn29 5 PNSs~oOooTP HOD BOTHJembatan Baru Sei Wampu (MYC).

tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa; Bahwa terdakwa sudah menggunakan sebagian sabu tersebut; Bahwa benar barang bukti yang diajukan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa di tangkap karena pengalah@unsaarrings kepasianNomor 313/Pid.Sus/2020/PNSs

Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PnsS,bertempat tinggal di Kecamatan XxxKota Xxxyang menerangkan di bawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksiadalah teman Pemohon; Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yangmenikah pada tahun 1998; Bahwa, setelan menikah Pemohon dan Termohon. tinggalbersama membina rumah tangga di alamat Pemohon; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak ; Bahwa, pada awalnya

pNSs~ewW Bpe wepy Ipelle eX seusqesBued veiceisy uep jyepep mere seszje sme uededbue. ye uelywsceAuneipees Bue vesnjndUSUOW. ule vedeovadieq wire siefeyy ecede neyy : Japisqisuoyowed ueuoycts.ad ueyindeiusut Yyepll : JOWdynqunweuaweg la Beued ueyBuepivaw Bues Laxey siefew *b 'D uiBnsSununs eweby Leipebued 2usy epedas uoyowelu LCYOWEny BuS.2> Uso TU! Wedes sey esyelusu.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Mayor IRmengatakan telah melakukan perbuatan tidak senonohkepada Serka(K) AL dengan cara sex by phone dengan PNSS yang sedang hamil dipeluk dari belakang ketika PNS Ssedang berada dimeja computer pada saat jam dinas,namun selama Saksi menjabat sebagai Kaurpam tidakpernah ada laporan dari anggota mengenai perbuatantidak senonoh yang dilakukan oleh Saksi Mayor IR ,namun dari perbuatan terdakwa dan Saksi Mayor IR inikesatuan merasa dipermalukan atas perbuatan

Pekerjaan Pensiunan PNSS;Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa, Kalau apa yang digugat oleh Penggugat Saksi tidak mengetahui,kalau tidak salah sepengetahuan Saksi, Penggugat meminta permohonanpenerbitan sertipikat hak milik tanahnya, tanah tersebut terletak di Jakabaring,kalau mau masuk lokasi tanah posisinya sebelah kiri, sebelum Bank SumSelBabel.