Pemohon:
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK
Termohon:
AVICENNA FOR GOOD GOVERMENT DAN PUBLIC POLICY

PEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERMOHONINFORMASI;MELAWAN:AVICENNA FOR GOOD GOVERNMENT DAN PUBLIC POLICY berkedudukan diJalan Sunan Giri RT.11/RW. 05 Desa Karangrejo Kecamatan UjungPangkah Kabupaten Gresik.

dan ~mempelajari berkas Perkara Nomor:157/G/KI/2021/PTUN.SBY., beserta seluruh lampirannya;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan melalui Surat keberatannyatertanggal 13 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Tanggal 13 Oktober 2021, telah mengajukan Keberatanterhadap Putusan komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 8/IX/KIProv.JatimPSAMA/2021 tanggal 23 September 2021 dalam sengketa antaraAVICENNA FOR GOOD GOVERNMENT DAN PUBLIC POLICY

BuktiP6 : Foto copy Tampilan dalam websitehttp://gresikkab.go.id/ transparansi tidak tertuang informasiDaftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi danInformatika yang dimaksud oleh Avicenna For GoodGovernment and Public Policy;7. BuktiP7 : Foto copy Surat dari SekretarisAVICENNA Avicenna For Good Government and PublicPolicy tanggal 15 Maret 2021 No: 038/AV/01.III/2021 Hal:Keberatan;8.

halamanPublik apabila badan publik yang dimintakan informasinya adalan Badan PublikNegara;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Keberatan/Dahulu TermohonInformasi adalah mengenai pengujian keberatan atas Putusan Komisi InformasiProvinsi Jawa Timur Nomor : 8/IX/KIProv.JatimPSAMA/2021, tanggal 23September 2021, dan pihakpihak yang bersengketa pada sengketa InformasiPublik tersebut, adalah Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan selakuBadan Hukum Indonesia ( Avicenna For Good Goverment and Public Policy

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon MARETTA SUDERIA sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama : RAY JEANNE ANNE JOSUAH SUDERIA AUGUSTIN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Florida pada tanggal 2 April 2011, berdasarkan Pencatatan Kelahiran Luar Negeri No. 400/Kel/LN/04/2016 tertanggal 29 April 2016; selaku penerima manfaat atas asuransi di Aetna Group Life Insurance dengan nomor polis Aetna Policy 14008/ Hartfort Policy

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

obyektif dan terukatau,d.pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif danuntuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas buktibukti yang diberikan oleh Pemohon Babahwa selanjutnya Terbanding memberikan penjelasan tertulis tanggapan atas bukti importasisurat Nomor: S2446/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 13 Juni 2013, yang pada pokoknya mengensebagai berikut:bahwa Pemohon Banding melampirkan sertifikat asuransi open policy

dengan Nomor Registrasi:tanggal 30 Agustus 2012, namun tidak melampirkan polis induk yaitu Open Cover Policy070400025, sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Cukai Nomor: P02/BC/2005 tentang Asuransi yang Dapat Diterima untuk Pengamanan T;:Perdagangan Intemasional sebagai Komponen Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk,berikut:Pasal 5Open Cover PolicyOpen Cover Policy dapat diterima sebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan Beaapabila memenuhi kriteria

sebagai berikut:1) Diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau underwriternya;2) Dalam Open Cover Policy disebutkan jangka waktu polis berlaku Gam, bulan, tahudisebutkan harga pertanggungan maksimal untuk setiap kali pengiriman;3) Masa berlaku Open Cover Policy berakhir setelah masa berlakunya polis habimempersoalkan berapa semua harga pertanggungan dari pengiriman barang;4) Setiap kali pengiriman barang harus diterbitkan Sertifikat Asuransi;Pasal 6Kewajiban Importir1) Dalam hal terminologi penyerahan

barang impor bukan Cost Insurance and Freighpada saat penyerahan hardcopy PIB Importir wajib:a. melampirkan asli Polis Asuransi Individual Policy (closed); ataumelampirkan asli Sertifikat Asuransi dan fotokopi Polis Asuransi Open/Floating Policy dCover Policy;2) Apabila dokumen asuransi tidak diserahkan atau tidak memenuhi kriteria seperti tersetPasal 3, 4 dan maka besarnya nilai asuransi ditetapkan sebesar 0,5% dari Cost and(CFR).3) Dalam hal terminologi penyerahan barang impor adalah Cost Insurance

Tentang Open Cover PolicySejauh ini untuk pengurusan customs clearance tidak pernah/membutuhkan untuk dilampirk: cover policy karena open cover policy itu mewakilkan keseluruhan pengcoveran marine ;Pemohon Banding, yang Pemohon Banding berikan adalah polis asuransinya yang menbahwa cargo tersebut tercover asuransi. Kembali Pemohon Banding lampirkan polis asureopen cover policy;2.

adalah sebesar Rp32.317.795.683,00Saldo Piutang PT Harita Jaya Raya per 31 Des 2005menurut SPT setelah sunset policy adalah sebesar Rp 3.586.895.683,00Selisih (adjustment) Rp28.478.734.317,00bahwa penjelasan Pemohon Banding tentang adjustment yang dianggappemeriksa sebagai dividen: bahwa selisin (Adjustment) tersebut dikarenakan Pemohon Bandingmelakukan SPT PPh Badan sunset policy untuk SPT PPh Badan tahun 2003s.d tahun 2006;~ bahwa Pemohon Banding telah melakukan investasi di PT Lanna HaritaIndonesia

)mendebit hutang kepada Lim Hariyanto Wijaya Sarwono namun PT HaritaJaya Raya tidak membukukannya sebagaimana mestinya pada tahun 2005tersebut tetapi baru dibukukan oleh PT Harita Jaya Raya pada tahun 2008(PT Harita Jaya Raya tidak ikut sunset policy); bahwa Pemohon Banding lampirkan kembali Neraca Per 31 Desember 2005atas Hutang Piutang yang dimaksud yaitu Neraca setelah dan sebelumSunset Policy;Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 233 B/PK/PJK/2015bahwa surat Perjanjian Pinjam Meminjam dibuat

Harita Jayaraya tidak pernah ada pencatatan piutangkepada Lim Hariyanto Wijaya Sarwono; Pembetulan SPT PPh Tahun 2005 dalam rangka Sunset Policy tanggal31 Desember 2008 oleh Pemohon Banding tidak sesuai denganmaksud dan tujuan dari sunset policy sesuai pasal 37A ayat (1)Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan berupa fasilitas yangdiberikan kepada Pemohon Banding dengan memberikan penguranganatau

Harita Mahakam Mining.Bahwa dalam Neraca per 31 Desember 2005 Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersaji saldo piutang sbb:Saldo piutang PT Harita Jayaraya per 31 Des 2005Menurut SPT sebelum sunset policy adalah sebesar Rp32.317.795.683,Saldo Piutang PT Harita Jayaraya per 31 Des 2005Menurut SPT setelah sunset policy adalah sebesar Rp. 3.586.895.683,Selisih (adjustment) Rp.28.478.734.317,Bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tentang adjustment yang dianggap

HaritaJayaraya baru membukukannya pada akhir tahun 2008 karena tidak ikutsunset policy. Atas transaksi hutang piutang tersebut di atas jurnaladjustment sebelum dan setelah sunset policy adalah sebagai berikut:Jurnal Sebelum Sunset PolicyJurnal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padasaat transaksi pembayaran ke PT. Harita Jayaraya (PT HJR) tahun 2005:D) Piutang Hub Istimewa Rp. 32.317.795.683, aK) Bank Rp. 32.317.795.683,Jurnal PT.

Fotocopy Industrial/Property All Risks Policy Polis Semua RisikoIndustri/Properti, bahwa Tergugat sebagai Penanggung dan Penggugatsebagai Tertanggung telah mengetahui dengan jelas ketentuanketentuan yangdiatur dengan adanya pertanggungan asuransi yang diperbuat oleh Tergugatdengan Penggugat diantaranya ketentuan pemberian ganti rugi olehPenanggung kepada Tertanggung apabila terjadi kerugian, yang mana sesuaidengan ketentuan yang terdapat dalam Industrial/Property All Risks Policy PolisSemua Risiko

Policy No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama yang harusdilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu Tergugat/PT.

Apakah perbuatan Tergugat yang tidak mengganti biaya, kerugian dan bunga sesuaidengan Pasal 1239, 1243 dan 1246 KUH Perdata atas kerugian yang dialami olehPenggugat sebagaimana diatur dalam Industrial All Risks Policy/Polis Semua RisikoIndustri pada point 8 butir 8.1 /ndustrial / Property All Risks Policy (Polis SemuaResiko Industri / Properti) adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) atautidakMenimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di sangkal oleh Tergugatmaka berdasarkan pasal

dengan Policy No : MDD/FIAR/15/F0042431 pada hal 9 poin2.5 dan hal 10 poin 3.1. sebagai konsekwensi hukumnya dengan telah adanyapenandatanganan bersama Perjanjian Asuransi dengan Policy NoMDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015 antara Tergugat dengan Penggugat,maka perjanjian tersebut merupakan UndangUndang bagi para pihak yang membuatnyaserta harus dilaksanakan dengan itikad baik (vide Pasal 1320 dan Pasal 1338KUHPerdata) sehingga apa saja yang tertuang dalam Perjanjian Asuransi dengan PolicyNo

Maka dengan demikian Tergugattidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi atau (ingkar janji sebagaimana didalilkanPenggugat serta dengan sendirinya tidak ada kewajiban hukum Tergugat untukmengganti biaya, kerugian dan bunga berdasarkan Pasal 1239, 1243 dan 1246 KUHPerdata atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam IndustrialAll Risks Policy/Polis Semua Risiko Industri pada point 8 butir 8.1 /ndustrial / Property AllRisks Policy (Polis Semua Resiko Industri / Properti) tersebut.Menimbang

Bahwa mengenai ketentuan pensiun dini yang diatur dalamPeraturan Perusahaan Human Resources Policy, Indonesia EarlyRetirement Guidelines dapat dibaca dengan jelas dalam butir 1.Bagian Policy : POLICYI. EARLY RETIREMENTHalaman 9 dari 35 halaman Putusan perkara PHINo.111/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.1.1. Eligible employees may apply for Early Retirementfrom Baker Hughes Divisions in Indonesia, if they meetthe following criteria : 1.1.1.

Bahwa terhadap butir 10 dalil gugatan, benar Penggugattelah mengajukan kembali permohonan pensiun muda yangkedua kalinya pada tanggal 14 Desember 2012 secara tertulisdengan berpedoman pada ketentuan Peraturan PerusahaanHuman Resources Policy, Indonesia Early RetirementGuidelines.

Apabila Penggugat dalam permohonan pensiun diniberpedoman pada ketentuan Peraturan Perusahaan HumanResources Policy, Indondesia Early Retirement Guidelines,maka ketentuan dan syaratsyarat disetujuinya pensiun mudaatau dini atas permohonan Penggugat tersebut harus mengacupada isi ketentuan tersebut;20.

;Menimbang, bahwa merujuk pada Human Policy Indonesia EarlyRetirement Guidelines yang berlaku di lingkungan Tergugat, Penggugatmendalilkan memiliki hak mengajukan pensiun dini karena telahmengabdi paling sedikit 15 tahun dan Penggugat telah berusia 45Menimbang, bahwa membantah dalil gugatan Penggugat tersebutTergugat dengan merujuk pada ketentuan pensiun dini yaitu butir 1.3Human Policy Indonesia Early Retirement Guidelines, mengatakanbahwa permohonan pensiun dini tidak berlaku serta merta.

Persetujuan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 tersebutmerupakan peristiwa hukum yang memperlihatkan bahwa Penggugatmengakui dan membenarkan tawaran Tergugat tersebut telah sesuaidengan butir 2 Human Resources Policy Indonesia Early RetirementGuidelines.

("Arpeni") dimana Tergugat adalah pemilik kargo yang dimuat dalamM/T Durgandini menurut Bill of Lading Nomor 2425 A, Nomor 2426 B,Nomor 2426 C, Nomor 2426 D. yang dalam hal ini Arpeni bertindaksebagai pemilik dari M/T Durgandini, sekaligus sebagai "Tertanggung",menurut Polis Asuransi Hull & Machinery Nomor PRF507/MO51H1350("Polis"), dengan Renewal Insurance Policy Nomor AXA/05/0036 yangditutup atau dilead Oleh Axa General Insurance Hongkong Limited danAxa Corporate Solutions Marine Services Limited

Polis Asuransi Hull & Machinery Nomor PRF507/MO51H01350 danRenewal Insurance Policy Nomor AXA/05/0036 pada pokoknyamenyatakan kalau Arpeni selaku tertanggung Polis yang ditutup atau dilead oleh Penanggung Asuransi Axa General Insurance HongkongLimited dan AXA Corporate Solutions Marine Service Limited;b. Polis Asuransi Hull & Machinery Nomor PRF507/MO51H01350 danRenewal Insurance Policy Nomor AXA/05/0036 telah ditentukanpilihan hukum yaitu hukum Inggris;c.

Polis Asuransi Hull & Machinery Nomor PRF507/MO51H01350 danRenewal Insurance Policy Nomor AXA/05/0036 secara tegasmenyebutkan bahwa pihak yang membuat perjanjian adalah PT Arpenidan Para Pemohon Kasasi, dengan demikian sesuai dengan kaidahhukum Pasal 1338 dan Pasal 1340 KUHPerdata maka Polis AsuransiHull & Machinery Nomor PRF507/MO51H01350 dan RenewalInsurance Policy Nomor AXA/05/0036 hanya mengikat untuk PT Arpenidan Para Pemohon Kasasi.

Bahwa Polis Asuransi Hull & Machinery Nomor PRF507/MO51H01350 danRenewal Insurance Policy Nomor AXA/05/0036 hanya berlaku bagi Arpenidan Para Pemohon Kasasi, sejalan dengan Pasal 1338 dan 1340KUHPerdata maka sudah seharusnya syarat dan ketentuan yangterkandung dalam Polis Asuransi Hull & Machinery NomorPRF507/MO51H01350 dan Renewal Insurance Policy Nomor AXA/05/0036tidak dapat diberlakukan kepada pihak lain in casu PT Pertamina(Persero)/Termohon Kasasi yang tidak terlibat dalam Polis Asuransi;9.

Bahwa mengingat Termohon Kasasi/PT Pertamina bukanlah pihak dalamPolis Asuransi Hull & Machinery Nomor PRF507/MO51H01350 danRenewal Insurance Policy Nomor AXA/05/0036 maka pertimbangan hukumJudex Facti yang menyatakan bahwa permasalahan hukum antara ParaPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi harus tunduk kepada hukumInggris sebagaimana diatur dalam Polis Asuransi Hull & Machinery NomorPRF507/MO51H01350 dan Renewal Insurance Policy Nomor AXA/05/0036secara hukum merupakan pertimbangan hukum yang keliru

;Bahwa sebenarnya Pemohon Banding telah melihat dan mendengarmelalui Media Massa, baik elektronik maupun surat kabar dan spanduk sertabrosur yang dibuat oleh Kantor pajak mengenai adanya Sunset Policy tetapikarena dokumen Pemohon Banding selurunhnya ada pada pemeriksa sehinggaPemohon Banding tidak dapat melakukan segera Sunset Policy tersebutsampai Pemohon Banding terima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;Perhitungan PemeriksaHalaman 2 dari 9 halaman.

pada tanggal 18 Desember 2008, tetapipemeriksa tetap menerbitkan SKPKB pada tanggal 23 Desember 2008 yangtelah diterima tanggal 5 Januari 2009, Pemohon Banding mendapat kesansepertinya Pemeriksa memaksakan menyelesaikan proses pemeriksaan dantidak ikhlas bila Pemohon Banding menggunakan hak Sunset Policy sehinggaSPHP dipaksa terbit dan Pemohon Banding harus temui pemeriksa untuk tandatangan SPHP tersebut.

Pemohon Banding telah menerimapemberitahuan Pembatalan fasilitas Sunset Policy SPT tahun 2005 dengansurat Nomor S156/WPJ05/KP0207/2009 tanggal15 Januari 2009;Lain lainBahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa perusahaanPemohon Banding sejak tahun 2006 menurun jauh volume penjualannyabahkan nyaris tidak ada kegiatan usaha lagi;Alasan PerhitunganKoreksi Peredaran Usaha oleh Pemeriksa sebesar Rp1.459.305.998,00Menurut Perhitungan Pemohon Banding (Berdasarkan catatan dan buktipendukung yang ada)

Penolakan Permohonan Banding jikadisebabkan karena keterlambatan Pemohon Peninjauan Kembalimemasukkan Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan TahunPajak 2004 melalui fasilitas Sunset Policy menurut Pemohon PeninjauanKembali adalah kurang tepat, karena menurut Pemohon Pemohon Kembalihal itu mestinya pada saat Pengujian Ketentuan Formal, sedangkan prosessidang sudah sampai pada Materi Sengketa;Halaman 6 dari 9 halaman.

Sehinggadengan sendirinya Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan PPh BadanTahun Pajak 2004 (Sunset Policy) yang Pemohon Peninjauan Kembalisampaikan tanggal 2 Februari 2009 masih memenuhi syarat.

Put Nomor 617 K/Padt.SusBPSK/201530.ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property(Property All Risk Policy) Nomor Polis PKB01G091 101F0000353;Pasal 7 Polis Asuransi Semua Resiko Property (Property All Risk Policy)Nomor Polis PKB01G091101F0000353 jelas dan tegas mengatur halsebagai berikut:7.1.

Bahwa pihak Termohon telah melakukan penawaran/promosi produkyang berupa Asuransi semua resiko property (property all risk policy)tidak sesuai dengan kenyataan;b.

Polis Asuransi Semua Resikoproperty (Property All Risk Policy) Nomor Polis PKB01G091 101F0000353dan Pasal 246 KUHDagang.

;Pasal 8.1 Polis Asuransi Semua Resiko Property (Property All Risk Policy)Nomor Polis PKB01G091101F0000353 jelas dan tegas mengatur halsebagai berikut:8.1.

) Nomor Polis PKB01G091 101F0000353periode pertama (bukti PK7), dan Polis Asuransi Semua Resiko Property(Property All Risk Policy) Nomor Polis PKB01G091101F0000353 untukperiode kedua (bukti PK8), sehingga sudah seharusnya Majelis HakimPengadilan Negeri Pekanbaru secara teliti memahami dan mengerti isidaripada Polis Asuransi Semua Resiko Property (Property All Risk Policy)Nomor Polis PKB01G091101F0000353 periode pertama (bukti PK7), danPolis Asuransi Semua Resiko Property (Property All Risk Policy

Memerintahkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam Merk FILA yang berisikan 1 (satu) buah buku STRATEGIC MANAJEMENT AND BUSINESS POLICY, 1 (satu) buah flashdisc, 1 (satu) buah kalkulator merk CASIO dikembalikan pada saksi MUHAMMAD ROBBY BASKORO.5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Dipatiukur No.35 Kec.Coblong Kota Bandung ;Bahwa adapun barang yang dicuri pelaku Tas gendong warna hitamMerk Fila yang berisikan 1 (satu) buah buku STRATEGICMANAJEMENT AND BUSINESS POLICY, 1 (satu) buah Flashdisc,1 (satu) buah kalkulator merk Casio serta barang tersebut miliksaksi ;Bahwa saksi tidak tahu persis cara pelaku melakukan pencuriantersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti hanya tas hitamtersebut karena pada saat kejadian korban sedang melaksanakansholat Dzuhur di Masjid AlJihad

DODIMAN, SE untukdatang ke ruang DKM Masjid AlJihad lalu saksi dijelaskan oleh Sadr.DODIMAN, SE bahwa tas milik saksi ada yang mencuri dan terdakwaserta barang bukti berupa Tas gendong warna hitam Merk Fila yangberisikan 1 (satu) buah buku STRATEGIC MANAJEMENT ANDBUSINESS POLICY, 1 (satu) buah Flashdisc, 1 (satu) buahkalkulator merk Casio telah diamankan oleh Sdr. DODIMAN, SE(pinak pengurus), Sdr.

Dipatiukur No.35 Kec.Coblong Kota Bandung ;e Bahwa adapun barang yang dicuri pelaku Tas gendong warna hitamMerk Fila yang berisikan 1 (satu) buah buku STRATEGICMANAJEMENT AND BUSINESS POLICY, 1 (satu) buah Flashdisc,1 (satu) buah kalkulator merk Casio, semua barang tersebut milikMuhammad Roby Baskoro mahasiswa Unpad Fakultas Ekonomi;e Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 12.30Wib saksi sedang bekerja seperti biasa sebagai staf DKM MasjidUNPAD Jl.

Coblong Kota Bandung dan barang buktiyang diambil 1 (satu) buah Tas gendong warna hitam MerkFila yang berisikan 1 (satu) buah buku STRATEGICMANAJEMENT AND BUSINESS POLICY, 1 (satu) buahFlashdisc, 1 (satu) buah kalkulator merk Casio, sertasewaktu melakukan pencurian tersebut sendirian saja;Bahwa sewaktu melakukan pencurian tersebut terdakwatidak menggunakan alat apapun hanya denganmenggunakan tangan kosong ;Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa masuk

Memerintahkan agar barang bukti berupa :e 1 (satu) buah tas gendong warna hitam Merk FILA yang berisikan 1 (satu)buah buku STRATEGIC MANAJEMENT AND BUSINESS POLICY, 1 (satu)buah flashdisc, 1 (satu) buah kalkulator merk CASIO dikembalikan padasaksi MUHAMMAD ROBBY BASKORO.5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.6.

Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat dalamperjanjian pertanggungan/Asuransi dimana TERGUGAT menerbitkan Ikhtisardan Perjanjian Erection All Risks Policy atau Polis Semua RisikoPemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17, tanggal 06 Februari 2017 untukmenjamin resiko pada proyek pembangunan T/L 150 kV Mariana KayuAgung Section 2 yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT sebagai PihakTertanggung;2.

Bahwa adapun lokasi proyek pembangunan T/L 150 kV yangdipertanggungkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah dalamwilayah Mariana sampai dengan Kayu Agung, Sumatera Selatan, denganjangka waktu pertanggungan mulai tanggal 27 Desember 2015 sampaidengan tanggal 26 Desember 2017 ditambah 180 (seratus delapan puluh)hari masa pemeliharaan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam IkhtisarErection All Risks Policy atau Ikhtisar Polis Semua Risiko Pemasangan No. :10.31.11.0209.02.17, tertanggal 06 Februari 2017

Menyatakan Ikhtisar dan Perjanjian Erection All Risks Policy atauPolis Semua Risiko Pemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17 adalah sah danmengikat menurut hukum;3. Menyatakan TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) atas Ikhtisardan Perjanjian Erection All Risks Policy atau Polis Semua RisikoPemasangan No. : 10.31.11.0209.02.17;4.

Bahwa Erction All Risks Policy atau Polis Semua Resiko PemasanganNo. 10.31.11.0209.02.17 yang diterbitkan oleh Tergugat untuk menjaminresiko pada proyek pembangunan T/L 150 kV Mariana kayu Agung Section 2atas nama Tertanggung PT. PLN (Persero) Unit Induk PembangunanJaringan Sumatera II QQ PT. Sangkan Jaya berbeda dengan yangdisebutkan oleh Penggugat pada posita angga 1;2.

Bahwa adapun jangka waktu jaminan Erection All Risks Policy / PolisSemua Resiko Pemasangan Nomor : 10.31.11.0209.02.17 yang diterbitkanoleh Tergugat adalah untuk masa pemeliharaan adalah 27 Desember 2015 s/d26 Desember 2017, ditambah masa pemeliharaan (Maintenance) 180 hari ;4.

Panca Usaha Palopo Plywood dengan syarat dan ketentuan sesuai Polis asli Marine Cargo Policy Nr.01.20.11.0093.06.08 tanggal 3 juni 2008 adalah kesepakatan sah dan mengikat dalam perjanjian reasuransi Fakultatif antara Penggugat dan Tergugat ;- Menyatakan syarat dan ketentuan polis Asli marine Cargo Policy No. 01.20.11.0093.06.08 tanggal 3 Juni 2008 atas nama tertanggung PT.

Bahwa Gugatan Penggugat terkait dengan gugatan wanprestasi atasMarine Cargo Policy No. 01.20.11.0093.06.08 tanggal 3 Juni 2008 danMarine Cargo Fakultatif Reasurance Slip No. 01.20.11.0093.08.080000101/10124 dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untukmembayar atas resiko kerugian yang dialami PT. Panca Usaha PalipoPlywood sebagaimana dalam Marine Cargo Policy No.01.20.11.0093.06.08 tanggal 3 Juni 2008;b.

Bahwa Marine Cargo Policy No. 01.20.11.0093.06.08 tanggal 3 Juni2008 telah di Reasuransikan kepada Tergugat, PT. Tugu ReasuransiIndonesia, PT. Reasuransi Internasional Indonesia, PT. ReasuransiNasional Indonesia, PT.

Asuransi Bhakti Bhayangkara NomorB/758/X1V2008/ABB tanggal 12 Desember 2008 ;Deklarasi No. 27/PANPLY/V/2008 tanggal 2 Juni 2008 ;Marine Cargo Policy Nr.01.20.11.0093.06.08 tanggal 3 Juni2008 ;: Terjemahan Marine Cargo Policy Nr. 01.20.11.0093.06.08tanggal 3 Juni 2008 ( P 36) ;Surat PT.Panca Usaha Palopo Plywood No.101/Panply/TRP/VI/08 tanggal 16 Juni 2008 ;Halaman 19 dari 51 hal. Putusan No. 589/Padt.G/2012/PN.Jkt. Sel.39.40.41.42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.a2.53.54.Do.P 43Surat PT.

Gugatan penqgugat Kabur Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan Wanprestasi atasmarine Cargo Policy No. 01.20.11.0093.06.08 tanggal 3 Juni 2008Halaman 30 dari 51 hal. Putusan No. 589/Padt.G/2012/PN.Jkt.

Panca UsahaPalopo Plywood dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp.500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) yang syarat dan ketentuanyasesuai dengan polis asli Marine cargo Policy No. 01.20.11.0093.06.08tanggal 3 Juni 2008 Jo.

Proyek ListrikPedesaan Maluku dan Maluku Utara di Tual (P2);Bahwa kesepakatan penutupan asuransi untuk unit VOLVO Leroy SomerDiesel Gebset Trailler 250 kW type TAD 1630 GE dan Leroy Somer type LSG 45 1S6,Trailler unit E/m : 2160051622 A/n L45047101 (Genset Trailler Merk Volvo LeroySomer Daya 250 kW, Putaran Mesin 1500RPM, Type Mesin TAD 1600 GE, Nomor SeiMesin 2160051622, type Generator LSG 45 1S6, Nomor Seri Generator L45047101)untuk PLN Cabang Tual tersebut dituangkan dalam Polis Marine Cargo Policy

No. 1011 K/Pdt/2009Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas nyatanyata Tergugat telah melakukanwanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana termuat dalam Marine Cargo Policy PolisNo. 01.02.04.12.118.00945, tanggal 11 Desember 2004, oleh karena itu Penggugatmohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;Bahwa sebenarnya Tergugat juga ragu dan tidak konsisten dengan keputusannyamenolak klaim dari Penggugat tersebut, karena nyatanya Tergugat dengan SuratRef.No.176/HGI/CL/VI/

Cargo Policy No. 01.02.04.12.118.00945 tanggal 11 Desember2004;5 Menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat membayar kerugiankerugianmateril pada Penggugat dengan sejumlah uang Rp. 365.000.000,(Tiga ratusenam puluh lima juta rupiah) ;6 Menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat membayar kerugian immateriilkepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);7 Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah

No. 1011 K/Pdt/20099 Membebankan ongkos yang timbul dalam perakara ini pada Tergugat;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:EKSEPSI KOMPENTENSI ABSOLUT:1 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan hubunganhukum Asuransi Pengangkutan di laut (Marine Cargo Insurance) yangtertuang di dalam Marine Cargo Policy dengan nomor01.02.04.12.118.00945 yang diterbitkan

Dalam konteks perjanjian asuransiMarine Cargo Policy ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikatdiri dalam suatu perjanjian yang masuk dalam wilayah Hukum PerdataInternasional sebagaimana bunyi pasal 19 Marine Carao Policy vanaberbunyi LAW AND PRACTICE, This insurance is subjects to English Lawand Practice;Bahwa para pihak tidak menentukan pilihan domisili hukum, yaitu suatupilihan di pengadilan manakah para pihak akan menyelesaikan sengketahukum yang terjadi antara kedua belah pihak.

Asuransi BuanaIndependent dengan policy number DI0103131301881 tanggal 29 Juni 2013;b. Type of insurance adalah marine cargo insurance Ex cover note 0103131301656, namun tidakdilampirkan polls induknya;c. Dalam policy number DI0103131301881 tanggal 29 Juni 2013 tidak disebutkan jangka waktu polisberlaku (jam, bulan, tahun);d.

Pemohon tidak melampirkan asli Sertifikat Asuransi dan fotokopi Polls Asuransi Open/ Floating Policydan Open Cover Policy;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, oleh karena polis asuransi tidak memenuhi syarat asuransisebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, maka besarnya nilai asuransi ditetapkansebesar 0.5% dari Cost and Freight (CFR) sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Dirjen Bea dan Cukainomor 02/BC/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri

pada ayat (1) meliputi :f, Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor,;bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan Nilai pabean ditetapbkan dengan menggunakanmetode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode nilai transaksi yang diterapkan secara fleksibeldengan menambahkan unsur asuransi sebesar 0.5% dari nilai CFR dengan alasan Pemohon Banding tidakbisa menyerahkan asli Sertifikat Asuransi dan fotokopi Polls Asuransi Open/ Floating Policy

and Freight (CIF), pada saatpenyerahan hardcopy PIB Importir wajib:a. melampirkan asli Polis Asuransi Individual Policy (closed);b. melampirkan asli Sertifikat Asuransi dan fotokopi Polis Asuransi Open/Floating Policy dan Open CoverPolicy;(2) Apabila dokumen asuransi tidak diserahkan atau tidak memenuhi kriteria seperti tersebut pada Pasal 3, 4dan 5, maka besarnya nilai asuransi ditetapkan sebesar 0.5% dari Cost and Freight (CFR).(3) Dalam hal terminologi penyerahan barang impor adalah Cost Insurance

dan Open Cover Policy, bahwa menurut Majelis karena Pemohon Bandingtelah melampirkan polis duplikat yang dicetak (basil printout, bukan carbonized) sesuai aslinya yang dibukadidalam negeri berarti telah memenuhi ketentuan nilai transaksi C&F;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa harga yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIBnomor 281887 tanggal 12 Juli 2013 sebesar USD57,094.00 dengan incoterm C&F dapat diterima;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh

Penggugat Il: Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Offictanggal 30 Agustus 2007 (Perjanjian Kerjasama II).3. Penggugat Ill: Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Offic:tanggal 30 Agustus 2007 (Perjanjian Kerjasama III).4. Penggugat IV: Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Offictanggal 1 Oktober 2001 yang diperpanjang dengan PerjanjiPolicy Owner Service Officer tanggal 30 Agustus 20((Perjanjian Kerjasama IV).5.

Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officetanggal 30 Agustus 2007 (Perjanjian Kerjasama V).Penggugat VI: Ida RamayaniMenandatangani Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officetanggal 30 Agustus 2007 (Perjanjian Kerjasama V1").Penggugat VII: Mohamad SyaukantMenandatangani Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officetanggal 1 Juni 2004 yang diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasamtanggal 30 Agustus 2007 dan 1 April 2011 (Perjanjian Kerjasamea Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service

Penggugat IV: Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officetanggal 1 Oktober 2001 yang diperpanjang dengan Perjanjia:Kerjasama Policy Owner Service Officer tanggal 30 Agustus 200:(Perjanjian Kerjasama IV").5. Penggugat V: Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officetanggal 30 Agustus 2007 (Perjanjian Kerjasama V).6. Penggugat VI: Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officetanggal 30 Agustus 2007 (Perjanjian Kerjasama V1").7.

Penggugat Ill: Perjanjian Kerjasama Policy OwnerService Officer tanggal 30 Agustus 2007 (Perjanjian Kerjasama HN), (4).Penggugat IV: Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officer tanggal 1Oktober 2001 yang diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Policy Owne!Service Officer tanggal 30 Agustus 2007 ("Perjanjian Kerjasama Iv"), (9)Penggugat V: Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officer tanggal 3(Agustus 2007 (Perjanjian Kerjasama Vv), (6).

Penggugat VIII: Perjanjian Kerjasama Policy OwnerService Officer tanggal 2 Agustus 2010 (Perjanjian Kerjasama VII"), (9).Penggugat IX: Perjanjian Kerjasama Policy Owner Service Officer tanggal 1Mei 2002 yang diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 30Agustus 2007 (Perjanjian Kerjasama X), (10). Penggugat X: PerjanjianKerjasama Policy Owner Service Officer tanggal 2 Januari 2008 (PerjanjianKerjasama Policy OwnerService Officer tangga!

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran No. 1171-LT-29012020-0018 dan Kartu keluarga (KK) No. 1171020705080045, serta Kartu Tanda Penduduk Nik. 1171020303630005, yang semula tertera tahun 1963 agar dirubah menjadi tahun 1958 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan No. 100/ 015/ GKB/ 2020 dan Sertifikat Hak Milik No. 10456 serta Policy Status Sheet No. 4261021986 dari tahun 1963

SipilKota Banda Aceh yang telah mengeluarkan Akta kelahiran Nomor : 1171LT290120200018 tertanggal 30 Januari 2020;Bahwa untuk mendukung permohonan penetapan dimaksud Pemohonmengajukan suratsurat bukti yang berhubungan dengan permohonan ini berupa;aoe SPAsli Surat Keterangan No. 100/ 015/ GKB/ 2020;Kartu Tanda Penduduk Nik. 1171020303630005;Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1171LT290120200018;Fotokopi Kartu keluarga ( KK) Pemohon No. 1171020705080045;Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 10456;Fotokopi Policy

Fotokopi Policy Status Sheet No. 4261021986 yang telah disesuaikandengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P6);Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, dipersidanganPemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksisaksi manatelah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut:1.

faktafakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon lahir di Pematang Siantar pada tanggal 03 Maret 1958,dari pasangan suami isteri /brahim Nurdin dan Fatimah, dan terdapatkesalahan penulisan tahun lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon No. 1171LT290120200018, Kartu keluarga (KK) Pemohon No.1171020705080045, Kartu Tanda Penduduk Nik. 1171020303630005, dantahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1958 sebagaimanatertera dalam Surat Keterangan No. 100/ 015/ GKB/ 2020 dan SertifikatHak Milik No. 10456 serta Policy

Status Sheet No. 4261021986 ; Bahwa Pemohon berketetapan untuk memperbaiki kesalahan penulisantahun lahir dalam dokumen dokumen kependudukan Pemohon dari tahun1963 menjadi tahun 1958, agar sesuai dengan dokumen lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P41 berupa Asli SuratKeterangan No. 100/ 015/ GKB/ 2020 dan Bukti Surat P.5 berupa Sertifikat HakMilik No. 10456 dan bukti P. 6 beerupa Policy Status Sheet No. 4261021986,dihubungkan dengan keterangan Saksi Rizaldi dan Saksi Masyitah Ibrahim

Menetapkan Perubahan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran No.1171LT290120200018 dan Kartu keluarga (KK) No. 1171020705080045,serta Kartu Tanda Penduduk Nik. 1171020303630005, yang semulatertera tahun 1963 agar dirubah menjadi tahun 1958 sebagaimanatertera dalam Surat Keterangan No. 100/ 015/ GKB/ 2020 dan SertifikatHak Milik No. 10456 serta Policy Status Sheet No. 4261021986 dari tahun1963 menjadi tahun 1958;3.

No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal15 April 2015;Bahwa penolakan klaim asuransi oleh Tergugat adalah telah sesuaidengan ketentuan yang diatur dan terdapat dalam polis industrial yangdimiliki oleh Penggugat dalam Perjanjian Asuransi dengan Policy No :MDD/FIAR/15/F0042431 pada poin 2.5 dan poin 3.1., yang berbunyi :Pengecualian Khusus untuk bagian ;2.

Bahwa dengan adanya penandatanganan bersama Perjanjian Asuransidengan Policy No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015antara Tergugat dengan Penggugat, maka perjanjian tersebut merupakanUndangUndang bagi para pihak yang membuatnya serta harusdilaksanakan dengan itikad baik (vide Pasal 1320 dan Pasal 1338KUHPerdata) sehingga apa saja yang tertuang dalam Perjanjian Asuransidengan Policy No : MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama yang harusdilaksanakan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh LossAdjuster dan Konsultan Bangunan serta hasil meeting pada tanggal 28Januari 2016 sebagaimana telah kami uraikan pada poin 4 (empat) diatasserta ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Asuransi dengan Policy No:MDD/FIAR/15/F0042431 tertanggal 15 April 2015, dimana tercantum padaPolis Industrial All Risks yang dimiliki oleh PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian AsuransiHalaman 12 dari 32 halaman Perkara Nomor 458/Pdt/2018/PT MDN.dengan Policy No : MODD/FIAR/15/F0042431 tercantum pada PolisIndustrial All Risks yang dimiliki oleh PT.

NMCL/L/4616/15/12DS tertanggal 15 Desember2015, perihal: Klaim kerusakan lantai gudang No. 3 Policy No.Halaman 23 dari 32 halaman Perkara Nomor 458/Pdt/2018/PT MDN.MDD/FIAR/15F0042431, DOL : 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada BankMandiri qq. PT. Hari Rezeki Kita Semua (I.C. Penggugat) Jin. B. KatamsoNo.533 Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Medan, Up.

Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 22Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P1;2. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 30Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P2;3. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 31Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P3;4.

Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 20April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP4;Halaman 7 BA Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Sda5. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 24Agustus 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P5;6. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 3 April2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P6;7.

Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 6 Mei2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;8. Foto copy sesuai dengan aslinya Policy Description tanggal 6September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P8;9. Foto copy sesuai dengan foto copy percakapan Penggugat danTergugat melalui WA, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebutdiberi tanda P9;10.