Tidak melakukan politik uang MONEY POLITIC dalam bentukapapun selama proses pemilihan Kepala Desa Tumbale. Tidak melakukan pengarahan massa atau unjuk rasa terkaitdalam pemilihan Kepala Desa Tumbalf. Menerima hasil perolehan pemungutan suata yang dilakukanoleh panitia pemilinan Kepala Desa Tumbal.

dalam Pilkades Desa Tumbal pada tahun 2018.Bahwa saksi mengetahui money politic adalah beri beri uang.Bahwa sebelum hari pencoblosan, saksi ditemui tergugat dan diberiuang Rp. 50.000,, waktu itu saksi sudah mengatakan kalau saksitidak akan memilin Pak Suradi (tergugat) dan saksi akan memilin pakSutarno (penggugat) tetapi tergugat tetap memberi uang kepada saksi.Bahwa akhirnya yang terpilin sebagai Kades adalah tergugat.Bahwa penggugat saat ini sehatsehat saja, namun usaha bengkel lasnya goncang

Bahwa tergugat telah melanggar kesepakatan bersama diantara paracalon Kades, yaitu tergugat telah melakukan Money Politic/ bagibaguang kepada para pemilih. Bahwa mengenai adanya Money Politic yang dilakukan oleh tergugattersebut telah diadukan kepada pihak Panitia Pemilinan Kepala Desa,namun tidak ada penyelesaian.Saksi4, DARIYAH : Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan kenal dengan tergugat.

Wartojoyodapat suara 440.Hal. 27 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 09/Pdt.G/2019/PN.Pml.Bahwa pada waktu itu ada laporan dari Pak Wartojoyo, bahwatergugat melakukan Money Politic sebelum hari pemilihan, selanjutnyasaksi selaku Panwas memanggil ketiga calon Kepala Desa( Penggugat, tergugat dan sdr.

Wartojoyo) dan memanggil AnggotaBPD untuk mengadakan pertemuan di Balai Desa membahas adanyalaporan money politic tersebut.Bahwa dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan kesimpulan bahwatergugat/ Suradi tidak terbukti melakukan money Politic.Bahwa kesimpulan tersebut didasarkan karena laporan adanya MoneyPolitik tidak disertai bukti bukti maupun saksi.Bahwa bengkel las milik Penggugat sudah berhenti sebelumdiselenggarakan Pilkades.Saksi2, RUDI PRANOTO :Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan kenal

Tebo karenamerupakan hasil money politic dari paslon nomor urut 2 SUKANDARSYAHLAN.Bahwa setelah terdakwa bersama dengan tim Buser HAMDIHARMAINberkumpul, lalu sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa datang kembali kerumahsaksi WINARDI Bin MUKID sambil marahmarah dan menuduh saksiWINARDI Bin MUKID menerima money politic dari paslon nomor urut 2SUKANDARSYAHLAN, padahal saksi WINARDI Bin MUKID tidak pernahmenerima berupa barang maupun uang hasil money politic dan pada saat ituterdakwa meminta saksi WINARDI

Kemudianterdakwa berkata /ika tidak diberikan, akan saya laporkan ke panwaslukarena barang ini diduga money politic. Setelah itu saya perintahkananggota tim buser lainnya yaitu Sukrisno, Wan dan Niradi Sitepu untukmengangkut semen tersebut dan meletakkan di dalam mobil bak terbuka, lalukami menuju rumah Marlina, dan saya bilang bu, saya minta Ijin bawa semenke panvaslu, karena ini diduga money politic, jika tidak terbukti akandikembalikan.

Kemudian terdakwa berkata jika tidak diberikan, akan sayalaporkan ke panuasilu karena barang ini diduga money politic.

Tebo karena merupakanhasil money politic dari paslon nomor urut 2 SUKANDARSYAHLAN.

Musi rawas.9 Bahwa isi dari kesepakatan tertanggal 22 maret 2015 yang yakni :e Tidak akan mengunakan maney politic/Politik uange Tidak akan menggunakan kekerasan/intimidasi/premanismee Tidak akan melakukan tindakan yang bersifat merugikan orang laine Tidak akan menuntut segala sesuatu yang telah saya serahkan kepadapanitia pelaksanaann pemilihan kepala desa .Apabila saya mengingkari perjanjian tersebut maka di anggap mengundurkan diridari pencalonan dan bersedia di kenakan sangsi sesuai dengan hokum

yang berlaku10 Bahwa tergugat telah memelakukan money politic waktu pemilihan sebagaikepala desa., dengan cara memberikan uang kepada masyarakat untuk memilihtergugat dalam pencalon sebagai kepala desa Desa Ssukowarno Kec.

Musi rawas massa bakti 201520211a311 Bahwa pada tanggal 25 maret 2015 , Penggugat I dan II berserta masyarakatDesa Sukowarno kec, Suka karya tidak menerima hasil rekapitulasi pemilihankepala desa yang telah di laksanakan yang mana hasil rekapitulasi calon kadesnomor urut mendapat suara terbanyak atas nama ASKARI (TERGUGAT)dikarenakan calon suara terbanyak atas nama ASKARI telah melakukanMONEY POLITIC dan melanggar perjanjian yang telah dibuat dan disepakatibersama pada tanggal 22 Maret 2015 ;12 Bahwa

Tidak akan mengunakan maney politic/Politik uangTidak akan menggunakan kekerasan/intimidasi/premanismeTidak akan melakukan tindakan yang bersifat merugikan orang lainTidak akan menuntut segala sesuatu yang telah saya serahkan kepada panitiapelaksanaann pemilihan kepala desaWY NApabila saya mengingkari perjanjian tersebut maka di anggap mengundurkan diridari pencalonan dan bersedia di kenakan sangsi sesuai dengan hukum yang berlakuBahwa Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 22 Maret

Melakukan money politic supaya dapat memenangkan pemilihankepala desa yang mana telah di sepakti bersama tidak ada money politic dalampemilihan nanti dan apa bila salah satu calon melanggar perjanjian siapmengundurkan diri dari pencalonan dan siap di kenakan sangsi sesuai denganhukum y g berlaku., kesepakatan tersebut tidak dilarang oleh undangundang.

Bahwa pelanggaran dimaksud posita 05 tersebut di atas, antaralain:Bahwa Calon Kepala Desa nomor urut 3 (Rasman) dan/ataupendukungnya telah melakukan suap/muwur/money politic agarpemilih harus memilih nomor urut 3 (Rasman);Hal tersebut terbukti dengan Putusan Pengadilan Negeri Kebumentanggal 9 Desember 2019 Nomor: 27/Pid.C/2019/PN.Kobm yangamamya menjatunkan pidana terhadap' terdakwapelakusuap/muwur/money politic dimaksud karena terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjanjikandan

2866 0330 Wasimun 2227 0331 Seni 2981 0332 Marwan 3018 0333 Anton Karniawan 2556 0334 Mistam 2110 03 Halaman 9 dari 57 hal, Putusan Nomor : 59/G/2020/PTUN.SMG 35 Sandi Nurohmat 2554 0336 Ahmad Tohirin 1176 0237 Padikarta 1318 0238 Syahrudin 1177 0239 Supri 1755 0240 Misno 1903 02Al Sakiyem 1902 0242 Darso 1897 0243 Susanti 1819 0244 Dirun 1820 0245 Sawirya 2359 0346 Toni 2315 0347 Karniati 2924 03 Bahwa tindakan oknum panitia/aparat/preman tersebut, sertaterjadinya tindak pidana suap/muwur/money politic

denganperintah agar penerima suap/muwur/money politic harus memilihCalon Kepala Desa Nomor 3 yaitu Rasman; sehingga dapatdipastikan bahwa Terpidana (Miswanto alias Gendot bin Mohari)melakukan suap/muwur/money politic atas suruhan dan/atau untukkepentingan dan atas nama Calon Kepala Desa Nomor 3 (Rasman);5.

agarpemilin harus memilih nomor urut 3 (Rasman) yang dibuktikan denganPutusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 9 Desember 2019Nomor: 27/Pid.C/2019/PN.Kobm yang amarnya menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa pelaku suap/muwur/money politic dimaksud karenaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhipemilin agar pemilin memilin Calon Kepala Desa Nomor urut 3(Rasman) adalah tidak benar;Halaman 22 dari 5/7 hal, Putusan Nomor

dengan perintah agar penerimasuap/muwur/money politic harus memilin Calon Kepala Desa nomorurut 3 yaitu Rasman, sehingga dapat dipastikan bahwa TerpidanaMiswanto alias Gendot bin Mohari melakukan suap/muwur/moneypolitic atas suruhan dan/atau untuk kepentingan dan atas nama calonkepala desa nomor 3 (Rasman) adalah tidak benar dan merupakanasumsi yang ngawur dan tidak berdasar hukum;Dalam hal Penggugat menganggap bahwa Rasman yang menyuruhMiswanto untuk melakukan suap/muwur/money politic, makaseharusnya

Pemerhati Demokrasi Pinrang yang diantaranya ada yangHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN Pinbertuliskan "Kandidad ABDUL LATIF USMAN MARHAM" dengan jelasmencoreng prosesi pemilukada Kab.Pinrang dengan terbukti pasanganNomor urut 1 melakukan money politic (politik uang) pada pelaksanaankampanye di Kecamatan Mattiro Sompe Kel. Langga pada hari minggu, 29April 2018 yang bertuliskan Jenderal Lapangan yaitu ANCU (dirampasuntuk dimusnahkan);4.

Pinrang, dengan terbuktipasangan nomor urut 1 melakukan money politic/politik uang padapelaksanaan kampanye di Kecamatan Mattiro Sompe KelurahanLangga pada hari Minggu 29 april 2018 dari ALIANS PEMERHATIHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN PinDEMOKRASI PINRANG selaku Jendral Lapangan ANCU, kemudiansurat tersebut Terdakwa print dan diperbanyak, kemudian sekira pukul14.00 wita Terdakwa datang ke Kantor PANWASLU PINRANG yangterletak di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo Kec.

Pinrang sementara memproses dugaanmoney politic (politik uang) yang terjadi di Mattiro Sompe Kab. Pinrang;Bahwa ada beberapa orang yang sempat orasi di depan Panwaslu;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapasiapa yang melakukan orasi;Bahwa Terdakwa yang membuat pernyataan AIIANSI PEMERHATIDEMOKRASI PINRANG yang menyatakan dengan terbukti pasangan nomorurut 1 melakukan money politic (politik uang) pada pelaksanaan kampanyedi kacamatan mattiro sompe kel.

Pinrang;Bahwa Terdakwa melihat putusan yang dikeluarkan oleh panwaslu bahwatidak terbukti melakukan money politic (politik uang) dengan No.1;Bahwa Terdakwa bermaksud membuat pernyataan yang ada di ALIANSIPEMERHATI DEMOKRASI PINRANG karena Terdakwa tidak ingin melihatbahwa ada yang mencoba mencederai proses demokrasi dikabupatenpinrang;Bahwa Terdakwa yang membuat surat selebaran yang bertulisan kandidatABDUL LATIEF dan USMAN MARHAM dengan jelas mencoreng prosesipemilukada Kab.

KINGAdimana berdasarkan laporan tersebut, Termohon telah melakukanserangkaian tindakan sebagai berikut :a.bahwa oleh Termohon atas surat penerusan laporan pelanggarantindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo ke PolresGorontalo tertanggal 15 Mei 2019 dengan Nomor 288/K.BawasluGo.03/PM.05.02/V/2019, telah ditindak lanjuti dengan tahapPenyidikan;bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepadaBawaslu Kabupaten Gorontalo yang melaporkan adanya tindakanmoney politic yang dilakukan

Gorontalo perihal telah dimulainya Penyidikan perkara dugaantindak pidana Pemilu berupa Pemberian Uang kepada Pemilih(Money Politic) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 523 ayat(2) jo Pasal 278 ayat (2) jo Pasal 276 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;bahwa dalam tahap penyidikan berupa pemeriksaan yang dilakukanoleh Termohon terhadap saksisaksi fakta yakni Sdra DEDYDAUNA, Sdra RAMLI IKANO, Sdra ANDI SULEMAN dan SdraAFANDI TOU yang menjelaskan perihal telah

terjadi Tindak PidanaPemilu berupa Pemberian Uang kepada Pemilih pada masa tenang(Money Politic) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2019sekitar jam 10.11 wita bertempat di Desa Sidomulyo Kec.

Ramli Ikano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.LboBahwa saksi pernah diperiksa di Bawaslu dan polres gorontalo ;Bahwa saksi diperiksa terkait perkara dugaan money politic oleh Daud DJKinga yang dilaporkan oleh Dedi Dauna ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 adalah hari pasar, Daud Dj.Kinga turun dari mobilnya dan saya sedang duduk di parkiran motor di pasar,lalu Daud Dj.

Elys Lamara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN.LboBahwa saksi pernah diperiksa di Bawaslu dan Polres gorontalo ;Bahwa saksi diperiksa terkait laporan money politic yang dilakukan oleh ayahKinga ;Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Saya bangun pagi dan sekitar pukul 09.00Wita Saya mandi, setelah itu Saya itu ganti pakaian, setiap pagi tempatmakan Saya di rumah makan milik Karmila.

Hal tersebut perlu Tergugat sampaikan dan pertanyakan,karena terhadap klaim telah terjadinya dugaan money politic yangdilakukan oleh Kepala Desa terpilh apakah memang benar hanyadilakukan oleh yang bersangkutan, atau bahkan ada calon Kepala Desalam yang juga melakukan hal serupa. Selanjutnya terhadap klaim telahterjadinya dugaan money politic tersebut, menurut Tergugat hal itudilakukan oleh Penggugat dengan melakukan klaim secara sepihak.

Kalaumemang betul hal tersebut terjadi mestinya pengakuan yang dilakukankepada pihakpihak yang diduga melakukan money politic agar lebih fairdilakukan melalui jalur yang ada yaitu lewat Pengawas Pilkades TingkatDesa. Terhadap klaim yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, hal itukembali menimbulkan pertanyaan bagi Tergugat, terkait dengan penulisandan pembacaan pernyataan yang disaksikan dan didengarkan langsungoleh Ketua BPD Desa Wonorejo.

Namundemikian menurut Tergugat dugaan money politic yang Penggugatdalikan adalah bukan menjadi kewenangan Tergugat, sehingga untukpenyelesaiannya adalah dilakukan oleh imstitusi yang mempunyaikompetensi terhadap hal tersebut. Sedangkan terkait dalil Penggugat yangmenyatakan Tergugat melanggar Azas Tertib Penyelenggaraan Negara,menurut Tergugat hal itu juga telah Tergugat laksanakan sebagaimanatertuang secara jelas dalam jawaban gugatan pada poin 10.

Saksi I dari Penggugat bernama : ISTADI , menerangkan :Halaman 38 dari 84 hal Perkara Nomor : 003/G/2014/PT UNSMGBahwa Saksi pada saat kejadian Money Politic di Desa Sukoharjo tanggal23 Oktober 2013 terkait dengan Pemilihan Kepala Desa Wonorejo Saksiada di rumah, dan menerima laporan dari warga bahwa ada orang yangtertangkap karena membagikan amplop;Bahwa Saksi menyatakan kejadian Money Politic pada tanggal 22 Oktober2013 malam hari; Bahwa Saksi menyatakan yang tertangkap pada malam itu hanya satuorang

Gugatan yang diajukan Penggugat bukanlah kewenangan PTUN;Hal ini berkaitan dengan adanya dugaan Money Politic dalam pelaksanaanPilkades Desa Wonorejo, dan untuk membuktikan adanya Money Politicdalam pesta demokrasi bukanlah kewenangan PTUN akan tetapi merupakankewenangan Pengadilan Negeri;6.

Penggugat mendalilkanbahwa Zainal Abidin telah melakukan Politik Uang (money politic).

Dimana berdasarkan pernyataanpernyataan yang telah ditandatangani para saksi di atas materai menyatakanHalaman 19 dari 77 Halaman Putusan No:07/G/2016/PTUNPDGbahwa Penggugat telah melakukan Politik Uang (Money Politic) untukmempengaruhi pemilih dalam pemilihan Wali Nagari Alam Pauh Duo, hal inidiperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Saksi Dwi Vikri dkk. dan dalamBerita Acara Paripurna Penetapan Calon Wali Nagari Terrpilih Nagari Alam PauhDuo Periode 2015 sampai dengan 2021 oleh Bamus, juga

Sehingga menurutTergugat sudah tepat kiranya disebabkan adanya Politik Uang (Money Politic)dalam pemilihan Wali Nagari Pauh Duo, dilakukan Pemungutan Suara Ulang diTempat Pemungutan Suara yang berdekatan dengan tempat terjadinya PolitikUang (Money Politic) j nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nnn ennHalaman 22 dari 77 Halaman Putusan No:07/G/2016/PTUNPDG8.

Bahwa perbuatan penggugat dengan melakukan politik uang ( money politic)dalam pemilihan Wali Nagari Alam Pauh Duo telah bertentangan dengan asas asapada pasal 23 peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 tahun 2009tentang pemerintahan nagar ;Ayat (1) pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum,bebas, rahasia, jujur dan adil ;6.

berdekatanditempat terjadinya politik uang ( money politic) ;7.

Menyatakan barang bukti :a.1 (satu) buah tas berwarna coklat muda yang berisi :1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru hitamyang bertuliskan politic and civic educationunnes12, 1 (satu) buah buku warna hitam yangberjudul ya Allah, tolong aku, 1 (satu) buah bukuwarna merah merk GK (gelatik kembar), 1 (satu)buah stel mukena warna hijau, 1 (Satu) buah mistcologne mustika putri, 1 (satu) buah bedak merkwardah, 1 (satu) buah visible fairness lotion vaselin,1 (satu) buah triple protection lotion

Menetapkan barang bukti :a. 1 (satu) buah tas berwarna coklat muda yang berisi :1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru hitamyang bertuliskan politic and civic educationunnes12, 1 (satu) buah bukuwarna hitam yang berjudul ya Allah, tolong aku, 1 (satu)buah buku warna merah merk GK (gelatik Kembar), 1 (satu)buah stel mukena warna hijau, 1 (satu) buah mist colognemustika putrid, 1 (satu) buah bedak merk wardah, 1 (satu)buah visible fairness lotion vaselin, 1 (satu) buah tripleprotection lotion

Bahwa hasil temuan Para Penggugat terhadap Pemberian Uang(money politic) dan intimidasi terhadap pemilih adalah sebagaiberikut : a. Pemberian Politik Uang (money politic) dari tim sukses calonkepala desa suara terbanyak kepada 50 (lima puluh) pemilihdalam bentuk pemberian amplop berisi uang sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan foto calon kepala desaSuara terbanyak dengan permintaan untuk memilih calonkepala desa suara terbanyak tersebut; b.

Putusan Nomor : 129/G/2018/PTUN.BDGpemberian politik uang (money Politic) hal ini hanya merupakanpersangkaan semata sedangkan apakah Para Penggugat tidakmenggunakan politik uang (money politic) karena justru ParaPenggugat yang bersifat massif melakukan berbagai hal untukmendapatkan perhatian dari masyarakat Pantai Mekar termasukpemberian politik uang; 2.10.

Bahwa Para Penggugat mendalilkanadanya money politic dalam penyelenggaran pilkades Pantai Mekar yaitu wargamenerima amplop yang berisikan uang yang disertai foto sebagai alat peragakampanye dimana foto tersebut adalah calon kepala desa nomor urut 5 atasnama Dahlan (vide bukti P1, bukti P2, bukti P3, bukti P4) dan money politic diluar area pencoblosan (vide keterangan saksi Aprian Ari Sandy Berita AcaraPersidangan tanggal 19 Maret 2019).

Bahwa atas dalil money politic, Tergugat IIIntervensi membantah dengan bukti T.ll.Int28 dan bukti T.II.Int29.

Bahwa atasmoney politic tersebut, saksi Surono sebagai Ketua Panitia pilkades dan saksiSaeful Anwar sebagai Ketua BPD Desa Pantai Mekar tidak mengetahui adanyamoney politic dari salah satu calon kades (vide Berita Acara Persidangantanggal 19 Maret 2019);Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat mengenai adanya money politic dalam penyelenggaran pilkades Pantai Mekar, Para Penggugat atasnama Nisan Sanjaya telah melaporkan kejadian yaitu memberikan suap dalamrangka pemilihan Pasal 149 KUHP yang diduga

Menyatakan barang bukti:a. 1 (satu) buah tas berwarna coklat muda yang berisi: 1 (satu) buah jaketlengan panjang warna biru hitam yang bertuliskan Politic and CivicEducation Unnes12, 1 (satu) buah buku warna hitam yang berjudul YaAllah, tolong aku, 1 (satu) buah buku warna merah merk GK (gelatikkembar), 1 (satu) buah stel mukena warna hijau, 1 (satu) buah mistcologne mustika putri, 1 (Satu) buah bedak merk wardah, 1 (satu) buahvisible fairness lotion Vaselin, 1 (satu) buah triple protection lotionVaseline

Menetapkan barang bukti:a. 1 (satu) buah tas berwarna coklat muda yang berisi: 1 (satu) buah jaketlengan panjang warna biru hitam yang bertuliskan Politic And CivicHal. 3 dari 7 hal.

Pembahasan yang dilakukan ditanggal16 April 2019 sampai dengan 17 April 2019 tersebut yaitu agar para pemilihdiantaranya saksi Sukartik dan saksi Muhammad Isa dan yang lainnya dapatmemilih calon legislatif Fatimah dengan melakukan Politik Uang (money politic)melalui serangan fajar kepada masingmasing pemilih di tiaptiap kecamatandiantaranya di kKecamatan Pantai Labu dan Kecamatan Lubuk Pakam;Bahwa di antara hari Selasa tanggal 16 April 2019 sampai dengan hariRabu tanggal 17 April 2019, saksi Herry

Pasal 67 KUHAP, maka permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnyamengajukan keberatan sebagai berikut:KEBERATAN MENGENAI PENJATUHAN HUKUMAN : Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Deli Serdang yaituterhadap uang yang ditemukan dari kejadian tersebut awalnya bukanmerupakan uang untuk serangan fajar (money politic), akan tetapi untuk uangyang akan diberikan sebagai uang saksi dimana dalam pertimbangantersebut hanya diambil

diajukan oleh saksi Nataniel Tuakora sebagaiPelapor di tingkat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat.Namun secara hukum saksi Nataniel Tuakora yang nota beneadalah berkedudukan sebagai pelapor di tingkat PanwasluKabupaten Seram Bagian Barat ini, adalah sebagai subjek hukumyang tidak punya kaitan hukum dengan permasalahan hukumyang diajukan olehnya tersebut ;Dikatakan saksi Nataniel Tuakora ini tidak punya hubungan hukumdengan permasalahan yang diajukan berkaitan dengan tindakan Politik Uang(Money Politic

Saksi Nataniel Tuakora bukanlah sebagai orang yang dirugikan terhadapakibat dari adanya perbuatan Politik Uang (Money Politic ) tersebut ;b.

Saksi Nataniel Tuakora didalam peristiwa tentang terjadinya politik uang(Money Politic) sebagaimana yang ia laporkan itu adalah dimana dia tidakmendengar sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri sesuaiyang digariskan dalam pasal 1 angka (26) dan angka (27) KUHAP ;Tindakan saksi Nataniel Tuakora ini bertentangan dengan kehendak Pasal184 Ayat (1) huruf (a) KUHAP yang pada pokoknya berbounyi (1) Alat bukti yang sahialah :Halaman 7 dari 21 Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PT.AMB.a.

sematamata untuk maugagakan Smail Marasabessy dalam kesuksesannya = meraihkemenangan Pemilu Caleg ;Alasannya: Bahwa sebelum Pembanding dijadikan sebagai Terlapor di TingkatPanwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat maka terebih dahuuNataniel Tuakora dan kawankawan mengajukan laporan terhadapPendeta MMamulat, S.Si dari Gereja Protestan Jemaat GPM Nuruwe,namun laporan tersebut gagal karena pihak Pelapor in casu NatanielTuakora dan kawankawan tidak bisa membvuktikan tindak pidananyaberupa poliik uang ( Money Politic

., sebagai pasangan calon denganNomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat PlenoNomor 270/175/KPU Kab.Tbn;Bahwa telah dilaksanakan kampanye mulai 17 April 2010 sampai 30 April 2010;Bahwa telah ditemukan pada tanggal 2 Mei 2010, terjadi tindakan melawanhukum berupa Money Politic yang dilakukan oleh Tergugat 4, denganmemberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu)kepada sekehe Peregine Br.

Tergugat 3 tidak menindaklanjutilaporan tersebut sebagaimana peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa terhadap dalil angka 5 di atas, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yangsemestinya turun secara aktif untuk menindaklanjuti temuan pelanggarantersebut berdasarkan Pasal 78 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada kenyataannya Tergugat 2dan Tergugat 3 tidak pernah memproses dan menindaklanjuti pelanggaranyang dilaporkan oleh Para Penggugat;Bahwa terjadi indikasi Money Politic

Halaman 2 Point 4:Bahwa telah ditemukan pada tanggal 2 Mei 2010, terjadi tindakan melawanhukum berupa Money Politic yang dilakukan oleh Tergugat 4, denganmemberikan uang sejumlah RP2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) kepadasekehe Peregine Br. Tengah Kerambitan untuk mendukung paket calon Nomorurut1 (satu) Ekajaya pada Pemilu 4 Mei 2010.

Haliniterjadi justru pada masatenang Pemilu Kada Tabanan dan telah dilaporkan kepada Polisi Resort Tabanan;Perbaikan:Bahwa telah ditemukan pada tanggal 2 Mei 2010, terjadi tindakan melawanhukum berupa money politic yang dilakukan oleh Tergugat 4, denganmemberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) kepadasekehe Peregine Br. Tengah Kerambitan untuk mendukung paket calon Nomorurut1 (satu) Ekajaya pada Pemilu 4 Mei 2010.

Perbuatan melawan hukum pada tahapan penghitungan suara pemilih (4Mei 2010 sampai dengan 7 Mei 2010);Sehingga Penggugat dapat menggugat tentang perbuatan melawan hukum(Pasal 1365 KUHPerdata) pada Tergugat 4 ke Pengadilan Negeri in casuPengadilan Negeri Tabanan;Dalam tahapan Nomor 1 dan 2 tersebut di atas (dalam posita gugatan)menguraikan mengenai Money Politic, mobilisasi PNS dan Guru, dana bansosdan hibah.

diajukan oleh saksi Nataniel Tuakora sebagaiPelapor di tingkat Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat.Namun secara hukum saksi Nataniel Tuakora yang nota beneadalah berkedudukan sebagai pelapor di tingkat PanwasluKabupaten Seram Bagian Barat ini, adalah sebagai subjek hukumyang tidak punya kaitan hukum dengan permasalahan hukumyang diajukan olehnya tersebut ;Dikatakan saksi Nataniel Tuakora ini tidak punya hubungan hukumdengan permasalahan yang diajukan berkaitan dengan tindakan Politik Uang(Money Politic

Saksi Nataniel Tuakora bukanlah sebagai orang yang dirugikan terhadapakibat dari adanya perbuatan Politik Uang ( Money Politic ) tersebut ;b.

Saksi Nataniel Tuakora didalam peristiwa tentang terjadinya politik uang(Money Politic) sebagaimana yang ia laporkan itu adalah dimana dia tidakmendengar sendiri, tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri sesuaiyang digariskan dalam pasal 1 angka (26) dan angka (27) KUHAP ;Tindakan saksi Nataniel Tuakora ini bertentangan dengan kehendak Pasal184 Ayat (1) huruf (a) KUHAP yang pada pokoknya berbunyi (1) Alat bukti yang sahialah :Halaman 7 dari 21 Putusan No. 26/Pid.Sus/2014/PT.AMB.a.

untuk maugagalkan Ismail Marasabessy dalam kesuksesannya meraihkemenangan Pemilu Caleg ;Alasannya: Bahwa sebelum Pembanding dijadikan sebagai Terlapor di TingkatPanwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat maka terlebin dahuluNataniel Tuakora dan kawankawan mengajukan laporan terhadapPendeta M.Mamulati, S.Si dari Gereja Protestan Jemaat GPM Nuruwe,namun laporan tersebut gagal karena pihak Pelapor in casu NatanielTuakora dan kawankawan tidak bisa membuktikan tindak pidananyaberupa politik uang ( Money Politic

Bahwa pada kenyataannya 2 (dua) hari setelah pemungutan suara, padatanggal 22 November 2019, Calon Penghulu lainnya yaitu Mulyadi, BambangCahyadi, SH, dan Joko Adiyanto mengajukan Sanggahan atau Keberatanterhadap penetapan hasil suara terbanyak pemilinan Sadam, S.Si kepadaPanitia Pemilinan, dengan materi keberatan dugaan telah melakukanperbuatan politik uang (money politic) dan politik makanan (food politic) padasaat masa tenang atau dugaan sebagaimana yang disebutkan dalam Perdatersebut yaitu pelaksana

Meskipundari sisi kebenaran formil tidak ditemukan satu aturan pun yang dapatmembatalkan hasil pemilihan Sadam, S.Si sebagai calon penghulu terpilih,namun disisi Kebenaran materil, Sadam, S,Si terbukti melakukan pelanggaranmoney politic dan food politic yang menodai demokrasi.

Bahwa pada kenyataannya 2 (dua) hari setelan pemungutan suara, padatanggal 22 November 2019, Calon Penghulu lainnya yaitu Mulyadi, BambangCahyadi, SH, dan Joko Adiyanto mengajukan Sanggahan atau Keberatanterhadap penetapan hasil suara terbanyak pemilihan Sadam, S.Si kepadaPanitia Pemilihan, dengan materi keberatan dugaan telah melakukanperbuatan politik uang (money politic) dan politik makanan (food politic) padasaat masa tenang atau dugaan sebagaimana yang disebutkan dalam Perdatersebut yaitu pelaksana

Meskipundari sisi kebenaran formil tidak ditemukan satu aturan pun yang dapatmembatalkan hasil pemilinan Sadam, S.Si sebagai calon penghulu terpilih,namun disisi kebenaran materil, Sadam, S,Si terbukti melakukan pelanggaranmoney politic dan food politic yang menodai demokrasi.

merekomendasikan agar membatalkan hasil pemilihan SdrHalaman 60 dari 71 halaman Putusan No. 4/G/2020/PTUN.PBRSadam, S,Si dan ditindak lanjuti dengan keputusan BAPEKAM Benteng Hulu,telah melalui pertimbangan yang cermat, hatihati dan tidak tidak keberpihakan.Meskipun dari sisi kebenaran formil tidak ditemukan satu aturan pun yang dapatmembatalkan hasil pemilihan Sadam, S.Si sebagai calon penghulu terpilih, namundisisi kebenaran materil, Sadam, S,Si terbukti melakukan pelanggaran moneypolitic dan food politic

Hal ini karena tidak semua bentukpemberian pada masa pemilihan dikategorikan sebagai money politic,ada juga bentuk pemberian dalam bentuk cost politic. Money politic ataupolitik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal inimasyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat jugadiartikan jual beli Suara pada proses politik dan kekuasaan sertatindakan membagibagikan uang, baik milik pribadi atau partai untukmempengaruhi suara pemilih.

Money politic juga dapat diartikan sebagaisemua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, modusyang ada biasanya dengan memberi, menjanjikan uang atau materilainnya, kepada seseorang agar menggunakan hak pilinnya dengan caratertentu atau untuk mempengaruhi seseorang untuk tidak menggunakanhak pilinnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengajamenerima atau memberi dana kampanya dari atau kepada pihakpihaktertentu.

Money politic dengan demikian adalah suatu bentuk pemberianHalaman 22 dari 46 Putusan Nomor16/Pid.Sus/2021/PN Japataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar seseorang memilihcalon tertentu, atau tidak menjalankan haknya untuk memilih maupunsupaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu,pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang. Sedangkan costpolitic atau uang politik merupakan harga yang harus dikeluarkan untukberpolitik.

;Bahwa benarbentuk perbuatan melawan hukum memberikan uangadalah berkaitan dengan tujuan untuk mempengaruhi calon pemilih.Apabila diberikan kepada tim kampanye hal tersebut diperbolehkankarena berkedudukan sebagai cost politic. Menurut ahli, yang patutdiduga memenuhi unsur subjek hukum dalam perbuatan melawan hukummemberikan uang adalah sdr. Bani Kujiro karena memberikan uangkepada sdr.

dari jumlahpeserta yaitu 3019 peserta, Tim Verifikasi telan melakukan penelitiandan diyakini bahwa ada sebanyak 843 orang peserta terindikasimelakukan/terlibat money politic/politik uang sebagaimana diatur didalam Pasal 16 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga INI dimanadisebutkan melakukan politik uang, termasuk memberikan danmenjanjiikan sesuatu baik materi maupun immateri dalam rangkaHalaman 36, Putusan, Nomor : 512/PDT.G/2012/PN. Jkt.

Pst.5.5.6.5.7.5.8.59,Bahwa atas keputusan tersebut, peserta kongres yang termasuk antimoney politic/ anti politik uang memprotes keputusan tersebut, danmeminta Para Tergugat untuk bersikap tegas dengan tidakmembiarkan praktek money politic/politik uang terjadi diperkumpulan/ikatan lkatan Notaris Indonesia dan memberikan sanksikepada peserta yang terindikasi money politic/politik uang untukkehilangan hak suaranya.Bahwa dengan kondisi tersebut memaksa Para Tergugat untukkembali mengadakan rapat dan

Pst.lalu dimasukkan kedalam ember yang disediakan, masingmasing satuorang maju;Bahwa katan Notaris Indonesia keputusan tertinggi berada di tangananggota peserta kongres;Bahwa saksi membayar restribusi sebesar Rp. 2 juta;Bahwa saksi merasa dirugikan karena tidak berhasilnya kongres diYogyayakarta ;Bahwa saksi tidak tahu money politic itu suatu bentuk pelanggarankarena di anggaran dasar saya tidak ada, di anggaran rumah tangga jugatidak ada;Bahwa sahnya seseorang menjadi ketua umum setelah dilantik

Pst.sehingga tidak ada sopan santunnya, ada buah disitu dimakan lalu bijinyadilemparlempar;Bahwa indikasi money politic itu terjadi pada pemilih tidak secara fisik kitaikut meneliti buktibukti itu, jadi kita hanya mendengar laporan dari timverifikasi dan tim pengawas yang mengatakan bahwa pada alur moneypolitic yang dilakukan oleh salah satu calon dan untuk membiayai pesertaitu datang ke tempat kongres, dan itu sebetulnya menurut aturan bilamanaitu sudah bisa dibuktikan maka si peserta bisa di dis

atau si calon ini bisa didis seharusnya begitu tapi memang wakiu itu tim pengawas bekerjanyabelum selesai waktu di Yogyakarta, waktu di Jakarta yang terjadi adalahkeputusan itu sebetulnya sudah ada dari tim pengawas bahwa ada yangterindikasi money politic dan memang aturannya itu cukup terindikasi,terindikasi money politic dia tidak boleh ikut pemilihan, jadi pada waktu itusudah akan diputus seperti itu, dari presidium menskors dulu untukmemutus apa yang mau diambil keputusan apakah yang terindikasi

Dan selain itu TERGUGAT Il DAN TERGUGAT Ill melakukankecurangan lainnya yakni melakukan pembagian Uang (Money Politic)dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten BuruSelatan Periode 20152020 dengan tujuan untuk mempengaruhi suarapemilih.3.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat Ildan Tergugat Ill melakukan kecurangan lain yakni melakukanpembagian uang ( Money Politic) adalah dahl yang tidak berdasar danharus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dikatakan demikian karena tidak ada suatu putusandalam tindak pidana pemilu yang telah berkekuatan hukum tetapterhadap dalil Para Penggugat tersebut.4.

kedudukannya sebagaiIncumbent (Petahana) Bupati Buru selatan telah memobilisasi PegawaiNegeri Sipil dan Pemerintahan Desa Se Kabupaten Buru selatan untukmenggerakkan para pemilin daam Pilkada Buru Selatan tanggal 9Desember 2015; Bahwa Tergugat Il dan Tergugat Ill menggunakan fasilitas pemerintahanKabupaten Buru selatan dalam upaya untuk memperoleh dukungan pemilihdalam Pilkada Buru Selatan ; Bahwa selain itu Tergugat Il dan Tergugat Ill melakukan kecurangan lainnyayakni melakukan pembagian uang (Money Politic