DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG VS KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PIMPINAN BERSIH;

., jabatan KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi Dan PemimpinBersih;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: MasrianNoor, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan KetuaUmum Koordinator Wilayah Kalimantan Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 01 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTABALONG, berkedudukan

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0021/XI/KlIKalselPS/2018tanggal 21 November 2018, antara Komite Nasional Jaring Politisi

Mewajibkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untukmencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor0021/XI/KlKalselPS/2018 tanggal 21 November 2018, antara KomiteNasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (selaku Pemohon Informasidan saat ini Termohon Keberatan) dengan DPRD Kabupaten Tabalong(selaku Termohon Informasi dan saat ini Pemohon Keberatan);.

& Pemimpin Bersih, karenatidak berkedudukan sebagai Pengurus Perkumpulan Komite NasionalJaring Politisi & Pemimpin Bersih dan/atau dapat menunjukkan buktiadanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan perkumpulan; Bahwa selain itu perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih tidak memliki legal standing pengajuan permohonan informasi,sebab tidak ada bukti yang menunjukkan mengenai kesinambungankegiatan nyata dalam masyarakat, yang berkaitan dengan tujuanpendirian organisasi tersebut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMITENASIONAL JARING POLITISI DAN PEMIMPIN BERSIH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi M.

KEPALA BALAI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (BP PAUD DAN DIKMAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN VS KOORDINATOR DAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PEMIMPIN BERSIH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG SEBAGAI PEMOHON MELAWAN KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PEMIMPIN BERSIH, SEBAGAI TERMOHON

Nomor 26, Tanggal 13102016,Judul Perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi DanPemimpin Bersih. (sesuaidengan salinan aslinya);2. BuktiT2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi manusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0076504.AH.0107. Tahun2016, tanggal 24 Oktober 2016, Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite NasionalJaring Politisi Dan Pemimpin Bersih. (sesuaidengan asli);3.

& Pemimpin Bersih, yang ditandatangani oleh MasrianNoor;Menimbang, bahwa merujuk pada Anggaran Nomor 26 tanggal 13Oktober 2016 (vide Bukti T1), Komite Nasional Jaring Politisi dan PemimpinBersih dimaksud, memiliki nama lengkap Perkumpulan Komite NasionalJaring Politisi dan Pemimpin Bersih, yang secara kronologis memilikiketerkaitan dengan perkumpulan Gerakan Nasional Jaring Politisi danPemimpin Bersih (GenasJP2B), berkedudukan di Kota Banjarmasin;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2, Anggaran

Mensosialisasikan kriteria politisi dan pemimpin bersih;d. Menjaring politisi dan pemimpin bersih serta mensosialisasikankepada khalayak untuk mendapatkan tanggapan/masukan;e. Merekomendasikan politisi dan pemimpin bersih kepadakhalayak;2. Program Jangka Panjang, memuat:a. Mengaktifkan pemantauan dan evaluasi kepada politisi danpemimpin terpilih;b. Mengaktifkan pemantauan terhadap para kader politisi danpemimpin bersih masa depan;c.

Masrian NoorsebagaiKetua Umum Koordinator Daerah Komite Nasional Jaring Politisi &Pemimpin Bersih;Menimbang, bahwa uraian tugas yang diberikan kepada sdr.

& Pemimpin Bersih;Menimbang, bahwa benar terdapat surat tugas dari Ketua UmumKomite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih kepada sdr.

Pemohon:
KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN
Termohon:
PERKUMPULAN KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PEMIMPIN BERSIH (KNJP2B) DAERAH KALIMANTAN SELATAN

KOORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN LEMBAGASWADAYA MASYARAKAT (LSM) KOMITE NASIONALJARING POLITISI & PEMIMPIN BERSIH VS SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONALWILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

KEPALA BALAI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (BP PAUD DAN DIKMAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI PEMOHON KEBERATAN MELAWAN KOORDINATOR DAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PEMIMPIN BERSIH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN

Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor:W2.TUN3/1465/HK.06/I/2019, tanggal 6 Desember 2018 kepada Koordinator DaerahLembaga Swadaya Masyarakat Komite Nasional Jaringan Politisi dan Pemimpin BersihProvinsi Kalimantan Selatan, Perihal Pengiriman Gugatan keberatan dari Kepala BPPaud dan Dikmas Kalimantan, Tanggal 6 November 2018 ;.

Bahwa Termohon Keberatan dalam perkara a quo memiliki legal standingberdasarkan: Akta No. 26, tanggal 13 Oktober 2016, Notaris Gianto, SH., di Banjarmasin,tentang Perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih, yangtelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum Keputusan Menteri Hukumdan HAM RI No.

Bukti T2Salinan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 13 Oktober 2018 tentangPerkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih.

(Sesuai dengan aslinya);Anggaran Dasar Komite Nasional Jaring Politisi dan PemimpinBersih (KNJP2B) tanggal 13 Oktober 2016. (Sesuai denganaslinya);Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Jaring Politisi danPemimpin Bersih (KNJP2B) tanggal 13 Oktober 2016.

Tahun 2016, tanggal 24Oktober 2016; Surat Keputusan No. 02/SK/KNJP2B/KP/IX/2016 tentang Pengesahan KoordinatorDaerah Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Nasional Jaring Politisi danPemimpin Bersih Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2016 s/d 2021,tanggal 09 September 2016;2.

Pemohon :KOORDINATOR WILAYAH KALIMANTAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) KOMITE NASIONAL JARING POLITISI & PEMIMPIN BERSIHTermohon :SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Rakyat bangsa Papua mendesak kepada Politisi dan pemimpin dunia disetiap Negara, mohon mendesak kepada PBB untuk membentuk timpengamanan internasional untuk Papua Barat ;c. Rakyat bangsa Papua memberikan dukungan kepada Politisi dan pemimpindunia, sebagai anggota parlemen internasional untuk Papua Barat yanghadir dalam KTTI IPWP untuk memihak rakyat Papua dalam menentukannasib sendiri di Papua ;

PUTUSANNomor 590/Pdt.G/2011/PA Bpp.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam gugatan hadhanah antara :Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT, tempattinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;MELAWANTergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Politisi, bertempattinggal di, Kota Balikpapan, selanjutnya

Bahwa oleh karena tergugat sebagai seorang ayah, yang sampaisekarang masih tetap bekerja sebagai Politisi dan sebagai Direkturdengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah), maka dengan mengingat besarnya biaya hidup(Sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan), maka demi kepentingandan masa depan anakanak penggugat dan tergugat, sangat wajarapabila tergugat dibebankan dan dihukum untuk memberikan nafkahkepada anakanak penggugat dan tergugat tersebut menimalRp

ditetapkan sebagaipemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak Pertama danAnak Kedua, sedang kedua anak tersebut masih dikuasai oleh tergugat,maka dihukum kepada tergugat untuk menyerahkan kedua orang anaktersebut kepada penggugat.Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya posita nomor 9 danpetitum angka 3 memohon bila penggugat ditetapkan sebagai pemeganghak hadhanah terhadap dua orang anak penggugat dengan tergugat,tergugat selaku bapak dari kedua anak tersebut mempunyai pekerjaansebagai Politisi

nafkah terhadap anakanaknya, penggugat menuntut tergugatmemberi biaya perawatan dan pemeliharaan anakanak tersebut menimalsebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anaktersebut bisa mandiri yang diserahkan melalui penggugat.Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat tidak dapatdiketahui tanggapannya karena tidak datang dipersidangan.Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telahmengajukan bukti tertulis bertanda P4 dan P5, berupa slip gaji tergugatsebagai Politisi

Penggugat bekerjasebagai Politikus atau Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru sedangkanTergugat berprofesi sebagai Anggota TNI di Kabupaten Kotabaru.Tergugat menginginkan Penggugat tidak meneruskan pekerjaannyasebagi Politisi karena kesatuan Tergugat tidak melarangnya namunPenggugat bersikeras untuk bekerja sebagai Politisi;e Bahwa akibat perbedaan pekerjaan tersebut antara Penggugat denganTergugat terusmenerus bertengkar dan puncak pertengkaran tersebutterjadi pada bulan Januari 2013 hingga menyebabkan

PENETAPANNomor 138/Pdt.P/2021/PN SktDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surakarta Kelas A Khusus yang memeriksa danmemutus perkaraperkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertamatelah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yangdiajukan oleh :DESSIANI NING MAYASARI, Jenis kelamin : Perempuan, Tempattinggal : JI Yosodipuro RT 01 RW O6, Timuran,Banjarsari, Surakarta, Kebangsaan : Indonesia,Agama : Islam, Pekerjaan : Politisi ;Pengadilan

Demi niat luhur dan alasan politik,pemohon yang seorang politisi ingin bali deso mbangun deso kembalimengabdi untuk kota surakarta tercinta membangun memajukan kotasurakarta melalui jalur politik, pemohon juga berkeinginan menjalinhubungan serta kedekatan emosional dengan warga masyarakat surakarta,maka pemohon igin mengganti tempat lahir dari Grobogan menjadisurakarta sesuai asal leluhurnya.4.

HARYANTO, A.Mk, seorang lakilaki berprofesi sebagai politisi danmasih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Bekasi sekaligus menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRDKabupaten Bekasi, berkedudukan dan berkantor di Gedung DPRDKabupaten Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi,Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, dalam hal ini bertindak untukdan atas nama serta mewakili dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;2. Tn.

Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanmengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dankewajiban politisi Para Pemohon Kasasi.Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti yangtidak menerapkan ketentuan mengenai kebebasan menyampaikanpendapat di muka umum dan kewajiban politisi Para Pemohon Kasasi,sesuai Pasal 16, 17 dan 18 UndangUndang Nomor 9 tahun 1998 tentangKemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang mana jikaterjadi pelanggaran terhadap

,whuagaggagaggagaggagaggagaggagaggagagaggagaggagagaggagagaggagaggagagaggagagagaggagagaggagagagaggaga 11 Mei pukul 21:21d) Agus Slamet : Amuk Tegal Trio Politisi Busuk Sing Golet PanganeNganggo CaraCara Hina Bin Nista....Whuagagagagagagaga 11 Mei pukul21:33c. Postingan Terdakwa Il Komar Raenudin pada dinding akun facebook Amuk Tegal (url : https:/Awww.facebook.com/amuk.tegal?

,Whuagagagaga Agus Slamet Amuk Tegal : Trio PolitisiBusuk Sing Golet Pangane NganggoCaraCara Hina BinNista...Whuagagagagagagaga11 Mei pukul 21:33Trio politisi busuk yang caranya mencari makanmenggunakan caracara hina binnista....Whuagagagaga dinding akun facebook Amuk Tegal Amuk Tegal @lr Kuna : KERAK kueKomunitas lit RandA Kota um......

Amir Mirza Hutagalung dan saksiSuprianto;Bahwa benar postinganpostingan tersebut mengandung katakata antaralain: bajingan, asu, kunyuk, trio politisi busuk, meres EO, tukang rogak/tukangmain judi, gambar wanita berwajah babi (Miss Piggy) dengan bio data Hj.

Huruf j tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa postinganpostingan tersebut terutama yang memuat tulisantulisan asu, bajingankabeh, meres EO, trio politisi busuk, kunyuk, postingan gambar wanitaberwajah babi, postingan gambar monyet adalah mengandung maksud untukmenghina dan mencemarkan nama baik saksi Hj.

Tergugat suka menjelek jelekkan keluarga Penggugat kepadamasyarakat yang notabene keluarga Penggugat adalah politisi;e. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telahselingkuh dengan lakilaki lain tanpa alasan;f. Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;5.

tahun 2010 sering muncul perselisihnan danpertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugatpada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak dapatmemberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur ketikaPenggugat memberi amanah berupa uang, Tergugat sering berkata kasarterhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalanpersoalankecil, Tergugat suka menjelek jelekkan keluarga Penggugat kepadamasyarakat yang notabene keluarga Penggugat adalah politisi

Putusan Nomor 21/G/2020/P TUNJKT.44.45.46.47.menonjolkan kepentingan politik tanpa memperhatikan etikapenyelenggaran negara.Bahwa, fakta hukum menunjukkan calon anggota BPK periode masajabatan 2019 2024, tercatat 67 (enam puluh tujuh) orang calon pendaftar,menggantikan anggota BPK periode tahun 2014 sd 2019.Bahwa, fakta hukum menunjukkan dari 67 (enam puluh tujuh) orang calonAnggota BPK, tercatat 2 (dua) orang politisi dan mantan Anggota BPKperiode 20142019, 4 (empat) orang anggota/mantan anggota

DPR/DPDsekaligus politisi, 1 (Satu) orang Ketua Umum Partai Politik, 3 (tiga) orangpejabat Eselon aktif BPK, (Satu) orang tenaga ahli BPK, 2 (dua) orangmantan pejabat eselon BPK, 1 (Satu) orang mantan hakim adhoc tindakpidana korupsi/dosen universitas dan 2 (dua) orang mantan PejabatEselon Il BPK dan 1 (satu) orang politisi mantan anggota DPR yang tidakterpilin dalam Pemilu Legislatif 2019.Bahwa, dari ke 67 (enam puluh tujuh ) orang peserta, terpiliha.

Fit and proper test dilakukan sendiri oleh DPR dan dilakukan sebatasformalitas menilai integritas, profesionalitas dan independensi calonanggota BPK.Akibat dari proses pemilinan dimaksud fakta hukum menunjukan dalam 3(tiga) periode keanggotaan BPK yaitu 20042009, 20092014 dan 20142019, anggota BPK didominasi oleh mantan politisi..

,anggota/mantan anggota DPR/DPD sekaligus politisi dan KetuaUmum Parpol.

pegang Audit Strategis, (print out) ;Kliping Kompas.Com, tanggal 27 Oktober 2019 Profil DanielTobing, dari Caleg gagal Hingga jadi Pimpinan BPK, (printOut) ;Kliping Singgalang, tanggal 7 April 2017 : Politisi PDIP terpilihjadi Anggota BPK, (print out) ;Akta Notaris Netty Maria Machdar, S.H.

SAID R, MM. dicap basah berisi rekomendasidukungan kepada Terdakwa yang memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta/Politisi untuk bersilaturahmidalamrangkamencarimasukanmasukan tentang pendidikan, perbaikan ke depan yang adahubungannya dengan undangundang pemerintahan daerah, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala SD, SMP, SMA,SMK baik Negeri maupun Swasta seProvinsi Bengkulu:;Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi Dinas Pendidikantersebutlah yang dibawa Terdakwa bersilaturahmi ke sekolahsekolah

karena apabila para KepalaSekolah, Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong yangmenjadi saksi dalam perkara ini membaca setiap surat yang dibawa olehTerdakwa, tentulah para Kepala Sekolah itu) boleh memberikansumbangan ataupun tidak kepada Terdakwa, sesuai judul barang buktiyang diajukan di muka persidangan yaitu Daftar Sumbangan Sukarela.Karena dalam barang bukti suratsurat yang dibawa oleh Terdakwa, yangdikeluarkan oleh instansiinstansi dimaksud menyebutkan bahwapekerjaan Terdakwa sebagai Politisi

RINGGAN BUGISyang menerangkan di muka persidangan bahwa Terdakwa mengaku dariDinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang menemui Kepala Sekolah dan meminta sejumlah uang padahal dalam Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, nyatanyata tertulispekerjaan Terdakwa adalah Swasta dan atau Politisi yang hendakmelalukan silaturahmi ke sekolahsekolah untuk mencari masukan danperbaikan terhadap sistem pendidikan;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota 1 tidakmendapatkan

Dandalam perkara in casu, memang Terdakwa mendapatkan keuntunganberupa sejumlah uang akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidakdengan melawan hukum (tegen het recht);Menimbang, bahwa ternyata pada proses pembuktian dipersidangan beberapa saksi korban merasa tidak nyaman atas perbuatanTerdakwa tentulah hal tersebut tidak serta merta dapat membuat terdakwadihukum berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, karena denganpekerjaan Terdakwa sebagai Politisi ataupun Wiraswasta, sesungguhnyaTerdakwa telah mendapatkan

sanksi sosial dari masyarakat karena tidakmenjalan etika profesi sebagai wiraswasta ataupun politisi yang bijak danmengembangkan sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalammenjalankan kehidupan pengemban profesi.

mengadili perkaraisbath nikah sekaligusncerai gugat pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara;Susanti Andrayani Binti Sofian Purba, umur 35 tahun, agama Islam,Arshir Budiono Bin M.Pendidikan Strata I, Pekerjaan Jurnalis, tempattinggal di Jalan Pancing No. 19, KelurahanTangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, KotaMedan, (D/A Rumah Ibu Suwarsianingsih) Hp.082211992299, sebagai Penggugat;MelawanJubaidi Shaleh, umur 38 tahun, agama Islam,Pendidikan Strata I, Pekerjaan Politisi

Termohon sering merasa cemburu buta kepada Pemohon karenaaktifitas Pemohon dalam keseharian adalah berkecimpung dibidangpolik dan berperan aktif sebagai politisi di sebuah partai polik, sertaberkomunikasi, dan berteman di berbagai lapisan masyarakat baik priamaupun wanita.b.

Pemohon memiliki /ega/ standinguntuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara inisebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwasejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulaitidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Termohon sering merasa cemburu buta kepada Pemohon karenaaktifitas Pemohon dalam keseharian adalah berkecimpung dibidang polik danberperan aktif sebagai politisi

PUTUSANNomor 2140/Pdt.G/2018/PA.Tngyy ieSoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di KOTATANGERANG, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Politisi