PUSATPENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO(PPKGBK), dk

PUSATPENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO(PPKGBK), yang diwakili oleh Direktur Utama PusatPengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK),Winarto, berkedudukan di Jalan Pintu Satu Senayan,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa dengan haksubsitusi kepada Dr.

Menyatakan sah Perjanjian Sewa Lahan Untuk PenyelenggaraanReklame Titik Nomor 13 Di Kawasan Pusat Pengelolaan KomplekGelanggang Olahraga Bung Karno Nomor Perjan.246/PPKGBK/Dirut/12/2013 dibuat di bawah tangan tanggal 4 Desember 2013;4.

Nomor 65 K/Pdt/2021Karno Nomor Perjan.246/PPKGBK/Dirut/12/2013 dibuat di bawah tangantanggal 4 Desember 2013:5. Menyatakan Penggugat telah membayar sewa lahan dimaksud kepadaTergugat sebesar Rp1.489.750.000,00 (satu miliar empat ratus delapanpuluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);6. Menyatakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat hanya sebatassebesar Rp192.170.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratustujuh puluh ribu rupiah);7.

/Dirut/12/2013 dibuat di bawah tangan tanggal 4 Desember 2013;Menyatakan Penggugat mengalami keadaan kahar (force majeure)sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ada dalamPerjanjian Sewa Lahan Untuk Penyelenggaraan Reklame Titik Nomor 13Di Kawasan Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga BungKarno Nomor: Perjan.246/PPKGBK/Dirut/12/2013 dibuat di bawahtangan tanggal 4 Desember 2013:Menyatakan Penggugat telah membayar sewa lahan dimaksud kepadaTergugat sebesar Rp1.489.720.000,00 (satu

telah sesuai dengan Pasal 5 poin (2) Perjanjian246/PPKGBk/Dirut/12/2013 tertanggal 4 Desember 2013:Bahwa kemudian Tergugat menyerahkan sengketa tersebut kepadaTergugat Il selaku pelaksana administratif PUPN dan telah menjalankantugasnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan sehingga tepatjJudex facti Para Tergugat berwenang menagih uang sewalahansebagaimana perjanjian sewa lahan Nomor Perjan.246/PPKGBK/Dirut/12/2013 tertanggal 4 Desember 2013, dan perbuatan Para Tergugat Konvensibukan merupakan

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI);Sekretariat Negara Republik Indonesia Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK)

Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat NomorB.104/PPKGBK/ Dirut/03/2011 tentang Penghentian KegiatanSementara di Kantor PSSI Pintu) XXIl Stadion Utama GeloraBung Karno tertanggal 29 Maret 2011 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat NomorB.104/PPKGBK/ Dirut/03/2011 tentang Penghentian KegiatanSementara di Kantor PSSI Pintu) XXIl Stadion Utama GeloraBung Karno tertanggal 29 Maret 2011 ; 4.

Apresiasi PPKGBK atas kerjasamadari pengurus dan jajaran PSSI yang telahmenjaga dan mengamankan aset milik Negarakhususnya yang digunakan untuk kantor PSSI diPintu. XXl Stadion Utama Gelora Bung Karno ; Persetujuan PPKGBK terhadappermohonan PSSI untuk memperpanjang sewapenggunaan ruangan kantor PSSI di Pintu XXlStadion Utama Gelora Bung Karno.

2011/PTUNJKT melalui surat Nomor01/PPKGBK/KK/05/2011 tanggal 4 Mei 2011 (Bukti T13)perihal Kronologis Surat Direktur Utama PusatPengelolaan Komplek Gelora Bung Karno NomorB.104/PPKGBK/Dirut/03/2011, dalam menghadapi kemelutyang mengarah pada upaya pengrusakan Stadion Utamakhususnya kantor PSSI, maka Tergugat mengambilangkah awal berupa pemasangan spanduk di depankantor PSSI yang berbunyi : PERHATIAN !!!

Menyatakan surat Tergugat Nomor104/PPKGBK/Dirut/03/2011 tanggal 29 Maret 2011 tetap sahsecara hukum3.

Bukti T13 : Surat Direktur Utama PusatPengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Nomor01/PPKGBK/KK/05/2011 Tanggal 4 Mei 2011 PerihalKronologis Surat Direktur Utama PusatPengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBk)Nomor : B.104/ PPKGBK/Dirut/03/2011.

PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO (PPKGBK), dk

Diya Nuansa Anugerah
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Sekretariat Negara RI Cq Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPKGBK
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Keuangan RI Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I

DiyaNuansa Anugerah, Nomor : B95/PPKGBK/Dir.PPU/05/2015 tanggal 21Mei 2015, perihal : Pemanfaatan lahan konstruksi PPKGBK tanpa izin,yang pada pokoknya berisi : PT DNA telah melakukan pemanfatan lahandan konstruksi PPKGBK tanpa izin. Oleh karena itu kami minta agar PTDNA segera menurunkan tayangan tersebut paling lambat tanggal 27Mei 2015. Surat Direktur Pembangunan danPengembangan Usaha PPKGBK kepada Direktur Utama PT.

DiyaNuansa Anugerah, Nomor : B196/PPKGBK/Dir.PPU/11/2015 tanggal 09Nopember 2015, perihal : permohonan pembongkaran MLR titik No. 13,yang pada pokoknya berisi : kami minta saudara segera menurunkandan membongkar tayangan tersebut serta segera menyelesaikanpengalihan/serah terima konstruksi billboard kepada PPKGBK. Surat Direktur Pembangunan danPengembangan Usaha PPKGBK kepada Direktur Utama PT.

DiyaNuansa Anugerah, Nomor : B200/PPKGBK/Dir.PPU/11/2015 tanggal 13Nopember 2015, perihal : permohonan pembongkaran MLR titik No. 13,yang pada pokoknya berisi : tayangan Media Luar Ruang (MLR) padatitik nomor 13 belum memiliki legalitas dari PPKGBK dan Pemprov DKIJakarta. Surat Direktur Pembangunan danPengembangan Usaha PPKGBK kepada Direktur Utama PT. DiyaNuansa Anugerah, Nomor : B321/PPKGBK/Dir.PPU/12/2017 tanggal 21Desember 2017, perihal : pembongkaran reklame, yang pada pokoknyaberisi : PT.

DKI.hariReklame Titik 13 Antara PPKGBK dengan PT.

Bahwa PPKGBK menghitung denda keterlambatan pembayaransampai dengan tanggal 4 September 2014 karena PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi meminta penghitungan denda terhadap sisakewajiban dihentikan oleh PPKGBK mulai tanggal 5 September 2014 danakan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar kewajiban sertadenda.

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKI1.2.Hubungan yang bersifat kontraktualDalam hal ini hubungan kontraktual yang terjadi antara Penggugat danTergugat adalah karena adanya hubungan sewa menyewa ruangansebagaimana tertuang dalam Perjanjian NomorPerjan.217/PPKGBK/Dirut/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 Tentang SewaPenggunaan Ruangan di Unit IV Stadion Tenis Pusat PengelolaanKomplek Gelanggang Olah Raga Bung Kamo antara Direktur UtamaPusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno(PPKGBK) dengan Ketua Umum

Pusat Pengelolaan KomplekGelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) dengan Ketua UmumPengurus Marian Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP PELTI).Dan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perjanjian a quo menyatakanbahwa ruangan dimaksud digunakan sebagai Kantor Pengurus PusatPersatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP PELTI); Bahwa Perjanjian Nomor : Perjan. 217/PPKGBK/Dirut/07/2013tanggal 31 Juli 2013 telah diakhiri dengan dibuat danditandatanganinya Berita Acara Pengakhiran Perjanjian SewaMenyewa Penggunaan Ruangan

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKIinsidental dan hubungan sewa menyewa ruangan sebagaimanatertuang dalam Perjanjian Nomor ; Perjan. 217/PPKGBK/Dirut/07/2013tanggal 31 Juli 2013 Tentang Sewa Penggunaan Ruangan di Unit IVStadion Tenis Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga BungKarno.

No. 197/ Pdt/2018/PT.DKIGBK Senayan Jakarta untuk cabang olahraga akuatik, bulutangkis,voli dan tenis, yang dihadiri oleh Dit Bina Penataan BangunanDJCK, Wasekjen KOI, Kabid Renggar KONI, Kadiv Pembangunandan Pemeliharaan PPK GBK, PB PBVSI, PB Pelti dan SatgasInfrastruktur AG XVIII2018;3) Rapat pembahasan pada tanggal 4 April 2016, yang mengundangadalah Dirut PPKGBK, agenda rapat: Pembahasan rencanarenovasi kawasan Gelora Bung Karno, yang dihadiri oleh DirekturUtama PPKGBK, Kemenpora, Direktur Bina

PASI, Sekjen PB.PSSI dan Satgas Infrastruktur AG XVIII2018.4) Rapat pembahasan pada tanggal 5 April 2016, yang mengundangadalah Dirut PPKGBK, agenda rapat; Pembahasan rencanarenovasi kawasan Gelora Bung Karno, yang dihadiri oleh DirekturUtama PPKGBK, Kemenpora, Dit. Bina Penataan Bangunan DJCK,Waketum KONI, KOI, PB Perbasasi, PB. PELT!

Diya Nuansa Anugerah
Tergugat:
1.Kementerian Sekretariat Negara RI Cq Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPKGBK
2.Kementerian Keuangan RI Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I

AHU 1119.A.H.02.01.TAHUN 2010;

Badan Pengelola GelanggangOlahraga Bung Karno (sekarang Pusat Pengelolaan KompleksGelora Bung Karno/PPKGBK), telah dijatuhi hukuman pidanadengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi.4. Bahwa fakta baru tersebut di atas, ' tertuangdalam:Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/PID.SUS/2008 tanggal 11April 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.276/PID/ 2007/PT.DKI tanggal 8 Oktober 2007 jo.

Bahwa dengan ditemukannya ketiga bukti barutersebut di atas cukup membuktikan bahwa HGBNo. 26/Gelora dan HGB No. 27/ Gelora atasnama PT Indobulidco adalah berada di atas HPLNo. 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara cqBPGS (sekarang PPKGBk).9. Bahwa meskipun faktanya telah membuktikanbahwa HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Geloraatas nama PT Indobulidco adalah di atas HPLNo. 1/Gelora, namun Turut Termohon PK IIIHal. 50 dari 64 hal. Put.

No. 276PK/Pdt/20113.Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno sesuaisuratnya tanggal 10 Agustus 2010 NomorB.163.1/PPKGBK/Dirut/8/2010, sedangkan perkara perdataantara PT. Indobuildco melawan Sekretariat Negara RIcq.

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno kepada Kepala KantorPertanahan Kota Jakarta Selatan Nomor B134/PPKGBK/Dirut/2010 tanggal 14 Juli 2010( foto copy/ tidak ada aslinya) ;10 Bukti P10 Foto copy Surat Idjin Mempergunakan Tanah (OccupatieVergunning)Nomor 52/220B/VVB/I tanggal 28 Nopember 1960 ( foto copy/tidak ada aslinya) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, Tergugat mengajukanbuktibukti yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu

Evaporator AC Chiler merkHitachi, 1(satu) unit Compresor dan 1(satu) buah besi ram tutup outdoor AC sedangkan pelaku yang mengambil barangbarang tersebutadalah terdakwa yang benama Glen Matuankotta;Bahwa saksi waktu kejadian tidak ada di tempat, dan saksi barumengetahui setelah diberitahu oleh pihak Security yang menangkapterdakwa;Bahwa benar saksi bekerja sebagai kepala seksi keamanan danketertiban Gelora Bung Karno sedangkan tugas dan tanggung jawabsaksi antara lain menjaga dan mengawasi asetaset PPKGBK

digital dan mediasosial diantaranya WhatsApp, Email dan bahkan Telepon langsungkepada masingmasing yang mewakili Pengurus Provinsi yang ada diGrup WhatsApp Pengurus Provinsi Inti.Mengenai huruf e dan f TERGUGATII Intervensi telahmenginformasikan dan mengkonfirmasikan melalui tekhnologi digitaldan media sosial diantaranya WhatsApp, Email dan bahkan Teleponlangsung kepada masingmasing yang mewakili Pengurus Provinsiterkait dengan perpindahan kantor akibat disegelnya kantor Kurashyang ada di Gedung PPKGBK

lantai 2 oleh pihak pengelola akibatbelum dibayarnya sewa kantor yang menjadi kewajiban PB Ferkushi.Perlu TERGUGAT II INTERVENSI informasikan bahwa dengandisegelnya kantor Kurash oleh pihak pengelola PPKGBK adalahmurni ada di Bendahara Umum PB Ferkushi, mengingat KetuaUmum PB Ferkushi sudah memerintahkan kepada Bendahara Umumuntuk segera menyelesaikan tunggakan pembayaran sewa kantorsebelum disegel.

Danpada tanggal 7 Januari 2021 Ketua Umum PB Ferkushi dengan danapribadi sudah menyelesaikan pembayaran tunggakan kantor Kurashpada pengelola PPKGBK sebesar Rp.48.000.000, (empat puluhdelapan juta rupiah) sesuai dengan MoU sampai bulan Mei 2020.Kemudian mengenai dokumen, barang serta perlengkapan kantorKurash sudah dipindahkan ketempat lain.Mengenai huruf g, h dan menurut TERGUGATII Intervensi terkaitrapat pleno tanpa dihadiri oleh Dewan Pertimbangan PB Ferkushimenganggap tidak ada yang mesti dimintakan

B.108/PPKGBK/Dir.Keu/1 1/2011, tanggal 10 November 2011, perihal KeteranganTanah Kavling Persil No. 19 dan 20 Jalan MT. Haryono,Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya).Surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negaratanggal 2 Februari 2016, perinal Permohonan SalinanPutusan Tata Usaha Negara Jakarta No. 55/G/2007/PTUNJKT, tanggal 2 Oktober 2007 jo. Nomor 02/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 22 Mei 2008 jo. Nomor 274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009 jo.

dekat Jembatan Semanggi, terletak diKelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat untuk keperluanpenyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 ;Setelah penyelenggaraan Asian Games, tanah tersebut dikuasai oleh YayasanGelora Bung Karno yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiders No. 318Tahun 1962 ;Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 1971 berdasarkan Akte Notaris No. 27 yangdibuat oleh Notaris Eliza Pondaag, Yayasan Gelora Bung Karno (sekarangbernama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Kamo/PPKGBK

Tentang Bukti T II 3 : Surat Keputusan Presiden (Kepres) No. 318 Tahun 196210.14.10.15.tanggal 24 September 1962 Tentang Pembentukan Yayasan GelanggangOlahraga Bung Karno, membuktikan bahwa untuk kepentingan pengelolaan danpengawasan serta administrasinya, maka dibentuklah Yayasan yang setelahbeberapa kali mengalami perubahan nama, sekarang bernama PusatPengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) in casu TERGUGATII ;Tentang Bukti T II 4: Surat Direktur Gelanggang Olahraga Senayan No. 530/Dit/XI