- MAW- PPP

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PPP) terhadap Penggugat(MAW);4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untukmengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir,Kabupaten Bungo, dan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;5.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP)2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP)3. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP)

Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP(Pasal 20 ayat 4 hurufb AD PPP);Menerima dan memutus peninjauan kembali KeputusanPengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentiansementara dan pemberhentian sebagai anggota PPP (Pasal 19ayat 1 huruf b ART PPP)e Bahwa akan tetapi keberatan Penggugat ataspemberhentiannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PPPKabupaten Langkat dan dari keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan tidak pernah diajukan samasekali untuk diselesaikan di internal partai melaluiMahkamah

PadahalPenggugat sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar DPC PPP KabupatenLangkat DPC PPP Kabupaten Langkat dengan Jabatan WakilSekretaris seharusnya menyadari dan patut mengetahui, bahwapembayaran iuran wajib tersebut adalah merupakan kewajiban yangharus dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan :a.

TLIILS : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0254 / INT / B.11 /XI / 2012, tanggal 28 November 2012, perihal PemberitahuanPemberhentian Sementara dari Anggota Partai PersatuanPembangunan (PPP);. T1IUI.6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0198 / INTSPIII /B.11/ VIII /2012, tanggal 27 Agustus 2012, perihal Peringatan III;.

Anggota PartaiPersatuan Pembangunan (PPP);15.TL11,1.15 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan CabangPartai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor :012 / SK / B.8 / XII / 2011, tanggal 29 Desember 2011 tentangPemberhentian Sementara dari Anggota Partai PersatuanPembangunan (PPP);16.T1,1,11.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.

Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP(Pasal 20 ayat 4 hurufb AD PPP);.

Randi Saputra AR
Tergugat:
1.DPC PPP Kab. Tolitoli
2.DPW PPP Propinsi Sulawesi Tengah
3.DPP PPP

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: MAHKAMAH PARTAI DPP PPP tersebut;

MAHKAMAH PARTAI DPP PPP VS H. MAMAN SUDIRMAN, S.Sos

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIPERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP),4.

2017;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan AkhirNomor 01/PerMPDPP PPP tanggal 25 September 2017;Menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum kepada Penggugat;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Rekomendasi DPP PPPNomor 0938/IN/DPP/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;Memerintahkan kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkankembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang SusunanPersonalia

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAHKAMAHPARTAI DPP PPP tersebut;2.

Menghukum Ketua DPW PPP Provinsi Banten selaku Turut TermohonPK semula Tergugat /Turut Termohon Kasasi dan Sekretaris DPWPPP Provinsi Banten selaku Turut Termohon PK II semula Tergugat/Turut Termohon Kasasi Il, untuk segera dan seketika melaksanakanPutusan Mahkamah Partai PPP tersebut pada diktum 5 di atas;8.

Menghukum Ketua Umum DPP PPP selaku Turut Termohon PK Illsemula Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi Ill dan SekretarisJenderal DPP PPP selaku Turut Termohon PK IV semula Turut TergugatIl/ Turut Termohon Kasasi IV untuk mentaati Putusan Mahkamah PartaiPPP tersebut pada diktum 5 di atas;9. Menghukum H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP)2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP)3. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP)

) Langkat, dengan jabatan terakhir WakilSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembanguan (DPC PPP) berdasarkan Surat Keputusan No.043 /B/ SK /Il / 2011, yang ditetapkan oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Persatuan Pembangunan (DPD PPP) yangditandatangani oleh Ketua DPD : Fadly Nurzal S.ag, danSekretaris H.

Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP(Pasal 20 ayat 4 hurufb AD PPP);Menerima dan memutus peninjauan kembali KeputusanPengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentiansementara dan pemberhentian sebagai anggota PPP (Pasal 19ayat 1 huruf b ART PPP)e Bahwa akan tetapi keberatan Penggugat ataspemberhentiannya sebagai Wakil Sekretaris DPC PPPKabupaten Langkat dan dari keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan tidak pernah diajukan samasekali untuk diselesaikan di internal partai melaluiMahkamah

TI,I,II.5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0255 / INT / B.11 /XI / 2012, tanggal 28 November 2012, perihal PemberitahuanPemberhentian Sementara dari Anggota Partai PersatuanPembangunan (PPP);6. TI,II,II.6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor : 0199 / INTSPIII /B.11/ VIII /2012, tanggal 27 Agustus 2012, perihal Peringatan III;7.

Anggota PartaiPersatuan Pembangunan (PPP);15.TL 11,111.15 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan CabangPartai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Langkat, Nomor :013 / SK / B.8 / XII / 2011, tanggal 29 Desember 2011 tentangPemberhentian Sementara dari Anggota Partai PersatuanPembangunan (PPP);16.T1,11,111.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.

Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP(Pasal 20 ayat 4 hurufb AD PPP);2.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MAHKAMAH PARTAI DPP PPP tersebut;

MAHKAMAH PARTAI DPP PPP VS H. MAMAN SUDIRMAN, S.Sos

KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAIPERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) PROVINSIBANTEN, yang diwakili oleh H. Agus Setiawan, S.H.;2. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAIPERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) PROVINSIBANTEN, yang diwakili oleh Iskandar, S.Ag.

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIPERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP), yang diwakiliIr. HM. Romahurmuziy, M.T.;4. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSATPARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP), yangdiwakili oleh H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

Nomor 013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tertanggal19 Maret 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian, PimpinanMajelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis Pakar dan Pimpinan MajelisSyariah Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Lebak masa bakti 20162021;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat PermohonanRekomendasi Nomor 084/INT/DPWPPP/IX/2016 tentang MohonRekomendasi DPP PPP untuk DPC PPP Kabupaten Lebak tertanggal 6Oktober 2017;Menyatakan Tergugat Ill melakukan ultra

kepada DPW PPP Provinsi Banten untuk mengesahkankembali Surat Keputusan DPW PPP Provinsi Banten Nomor013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tertanggal 19 Maret 2017 tentangSusunan Personalia Pengurus Harian Pimpinan Majelis PertimbanganHalaman 3 dari 10 hal.

) mempunyaihierarki lebih tinggi dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan (DPW PPP) Provinsi dalam struktur organisasi Partai PolitikPPP, sehingga rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PPP terhadap DewanPimpinan Wilayah PPP Provinsi adalah perintah yang harus dilaksanakanoleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi;Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PPP ProvinsiBanten Nomor 013/SK/DPWPPP/027/III/2017 tanggal 19 Maret 2017tentang Susunan Personalia Pengurus' Harian, Pimpinan MajelisPertimbangan

Randi Saputra AR Diwakili Oleh : ISKANDI, SH
Terbanding/Tergugat I : DPC PPP Kab. Tolitoli
Terbanding/Tergugat II : DPW PPP Propinsi Sulawesi Tengah
Terbanding/Tergugat III : DPP PPP

ROLYYAT BR MALAU VS PT PETRA PETROL PRIMA (PT PPP),

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kota Binjai, ; Drs. H. PERMADI KADIM, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dkk.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), - 2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP),

dalampasal 4 Anggaran Dasar PPP .Bahwa Mekanisme pemberhentian sesuai Anggaran Rumah Tangga pasal 4Poin 5 jelas pemberhentian dilakukan dengan proses pemberian peringatansebanyak 3 kali secara berturut turut dimana hal ini sebagai kadaer PPP danmenjabat sebagai ketua Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Polewali Mandarhal ini PENGGUGAT tidak pernah dapatkan cenderung putusan ini memotongmekanisme organisasi, sehingga keluarnya Keputusan atas diri PENGGUGAToleh TERGUGAT 1 dan 2 telah melanggara Anggaran

Romahurmuziy, MT.Wakil Ketua LBH DPP PPP M. Hadrawi Ilham, SH.Anggoata LBH DPP PPP Muslimin Mahmud, SH.Ketua DPW PPP Sulbar H. Abd. Mannang Azis.Penggugat H. Mahyaddin Mahdy.ao fF oO PY =Dengan hasil pertemuan sebagai berikut :a. Penggugat ditawari untuk Penggantian Antar Waktu (PAW), yangsemula Penggugat setuju, namun kemudian menolak opsi tersebut ;b.

Sebab PPP bukanlah organisasi profesi yang menganut sistemkode etik, melainkan PPP adalah partai politik yang menganut etikapolitik (bukan kode etik), sehingga apa yang dimaksud Penggugat sudahmenjalankan kode etik??? ;d.

Wakil Ketua LBH DPP PPP M. Hadrawi Ilham, SH.3. Anggoata LBH DPP PPP Muslimin Mahmud, SH.4. Ketua DPW PPP Sulbar H. Abd. Mannang Azis.5. Penggugat H. Mahyaddin Mahdy.Dengan hasil pertemuan sebagai berikut :a. Penggugat ditawari untuk Penggantian Antar Waktu (PAW), yangsemula Penggugat setuju, namun kemudian menolak opsi tersebut ;b.

Sebab PPP bukanlah organisasi profesi yang menganut sistemkode etik, melainkan PPP adalah partai politik yang menganut etikapolitik (bukan kode etik), sehingga apa yang dimaksud Penggugat sudahmenjalankan kode etik???

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar, 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Riau, 3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)

Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar,,Berkedudukan di Jl. Sudirman No. 45 Bangkinang;2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai PersatuanPembangunan (DPW PPP) Propinsi Riau, berkedudukandi J. Tuanku Tambusai No. 123 Pekanbaru;3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan(DPP PPP), berkedudukan di Jakarta, Jl.

No. 565 K/Pdt.Sus/2012pemilihan umum legislative Daerah Pemilihan (Dapil) Kampar I yang meliputiKecamatan Tambang, Kampar Timur, Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar;Bahwa Penggugat adalah salah satu kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Kabupaten Kampar yang pernah menduduki jabatan struktural Partai yaitu:2Ketua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 19972011b Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 20032006c Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 20012003d Ketua Pimpinan Anak Cabang

(PAC) Kecamatan Tambang Periode19992001e Anggota Biro DIKLAT DPW PPP Riau Periode 19971999f Ketua Fraksi PPP Plus SPRD Kabupaten Kampar Periode 20092011Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kampar 2009 s/d sekarangAnggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Periode 20092014Bahwa Penggugat selalu menjalankan seluruh amanat yang telah digariskan danditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai PersatuanPembangunan (PPP) baik sebagai dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten

Telah terungkap fakta hukum di depan Persidangan Penggugat/ PemohonKasasi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kampar dan Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kabupaten Kampar yang sangat loyal kepada DPCPPP Kampar yang dibuktikan dengan direalisasikannya pergantian KetuaFraksi PPP Plus yang diusulkan oleh DPC PPP Kabupaten Kampar.g.

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kamparyang tergabung dalam Fraksi PPP Plus. Saksi menerangkan Anggota Fraksi PPP Plus terdiri dari yaitu tiga orang dariPPP, dua orang dari PBB, satu orang dari PKB dan satu orang dari PDP. Saksi menerangkan dahulunya Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) adalahKetua Fraksi PPP Plus DPRD Kabupaten Kampar. Saksi menerangkan pernah menerima surat dari DPC PPP Kabupaten Kampartentang pergantian Ketua Fraksi PPP Plus.

NAZARUDDIN ISMAIL, DK VS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN PIDIE JAYA

., Advokat/Konsultan Hukum padaLaw Firm Mustari Mukhtar & Partners, berkantor di GampongCot Teungoh, Jalan Lingkar Nomor 10, Sigli, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;Para Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI ACEH Cq DEWANPIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN PIDIE JAYA, yangdiwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan (PPP) Pidie Jaya, TGK. Abdul Hamid,berkedudukan di Jalan Tgk.

Amin Said, S.H., M.Hum., Wakil Ketua DewanPimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Provinsi Aceh dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 September 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 hal. Put.

quo Judex Facti telahsalah menerapkan hukum yaitu) melanggar tertio hukum, dimanasengketa atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugatberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perbuahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masihmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik, sehingga sejakditerbitkan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018 tanggal 2 Mei 2018tentang PAW anggota DPRK Pidie Jaya dari PPP

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)., 4. YUNUS LODEWIK WAIMURI., 5. YULENS AYOMI., 6. PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM) / JAMES MATHEUS RUMATORO., 7. PARTAI BERKARYA VS 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN., 2. EBSON SAMBAI, DKK., 3. PARTAI HANURA, DKK;

Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Yapen Nomor 14/PL.01.9Kpt/9105/KPUKab/VIII/2019tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKepulauan Yapen Tahun 2019, tertanggal 14 Agustus 2019 SepanjangPartai Persatuan Pembanguna (PPP) pada Dapil 3 (Tiga), PartaiNasional Demokrat (Nasdem) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai NasionalDemokrat (Nasdem) pada Dapil 4 (Empat), Partai PersatuanPembangunan (PPP) pada

Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun2019, tertanggal 14 Agustus 2019 Sepanjang Partai PersatuanPembangunan, Calon Legislatif atas nama Agus Yowei, Nomor urut 2(dua) pada DAPIL 3 (Tiga), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), CalonLegislatif atas nama Sulistiawati Rumbekwan Nomor urut 4 (empat)pada DAPIL 2 (Dua) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), CalonLegislatif atas nama Yulens Ayomi, Nomor urut 1 (satu) pada DAPIL 4(Empat), Partai Persatuan Pembangunan (PPP

) pada Dapil 3 (Tiga), Partai NasionalDemokrat (Nasdem) pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Nasional Demokrat(Nasdem) pada Dapil 4 (Empat), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)pada Dapil 2 (Dua) dan Partai Berkarya pada Dapil 3 (Tiga); danMewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha NegaraKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen berupaKeputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum KabupatenKepulauan Yapen Nomor 14/PL.01.9Kpt/9105/KPUKab/VIII/2019tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai

SAIFULLOH DAMANHURImelawan DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KABUPATEN PASURUAN sekarang menjadi DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP) KABUPATEN PASURUAN Dkk

::seee1PENGGUGAT ;LA WANDEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KABUPATEN PASURUAN sekarang menjadi DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP) KABUPATEN PASURUAN, beralamat di Jalan Anggur Nomor 02 Bangil Kabupaten Pasuruan, selanjutnyadisebut sebagal............. TERGUGAT I;DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Raya Kendangsari No.36 Surabaya, selanjutnya disebutSo 02.)

TERGUGAT IT ;DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai................ TERGUGATTi;KPU Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Raya Kejayan No.70 Pasuruan, selanjutnya disebut sebagal............... TURUT TERGUGAT I5. Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Raya RaciBangil Pasuruan selanjutnya disebut sebagai. TURUT TERGUGAT II ;6.

Jordan Bie lawanPemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara

KETUA DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PPP SITUBONDOLAWANDrs. H. SUROSO, M.Pd.

Tanggal 9 Desember 2009 menyerahkan uang sebagai biaya PencalonanPenggugat Pada Partai Persatuan Pembangunan sebesar Rp. 30.000.000,yang diantarkan oleh Penggugat bersama Herwansyah Zulkamain danSofyan yang diterima langsung oleh Bendahara DPC PPP KabupatenSitubondo (Hamida) ;.

Penyelesaiansecara musyawarah mufakat di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)mempunyai ...mempunyai mekanisme tertentu sesuai pasal 4 ayat (14) AD/ART PPP,Keberatankeberatan atas kebijakan pengurus partai harus melalui DewanPimpinan Cabang (DPC) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DewanPimpinan Pusat (DPP) sampai dengan Muktamar Partai. Proses danmekanisme tersebut belum dilakukan oleh penggugat.

Kemudian setelah pencalonan kedua penggugatperiode 20102015 sebagai calon bupati yang sebelumnya diusulkan oleh DPPPPP dan telah didaftarkan ke KPU oleh DPC PPP Situbondo. Jika Penggugat15.16.sekarang ini melakukan gugatan tentang pengembalian uang panjar atau uangmuka dan merasa telah membayar atau membeli Partai PersatuanPembangunan dengin harga Rp. 942.000.000, adalah nilai atau harga yangsangat murah.

rekomendasi DPP PPP artinya masih sebagai bakal pasangan salah satubakal calon Kepala Daerah Situbondo periode 20102015 artinya dalil (1)sudah ...sudah disahkan KPU dan dalil yang lain masih proses pendaftaran danverifikasi persyaratan bakal calon.

Demikian juga jika17terbukti akan merugikan ,merendahkan dan menjatuhkan martabat PimpinanPartai Persatuan Pembangunan umumnya dan DPC PPP Situbondo khususnyaPerbuatan Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. KarenaPenggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat ll merasatelah dirugikan.

Penggugat:
Hamdani
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Kalimantan Tengah
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kapuas
Turut Tergugat:
H. Pahmi, S.Sos

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dll.

PUTUSAN NOMOR : 97/G/2016/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : 20" 2" =PART AI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), Suatu Partai Politik yangdidirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Diponegoro

Indonesia. : Ketua Umum Pengurus Harian DewanPimpinan Pusat PPP ; Four Season Residences Spring Tower #29D, Jalan Setia Budi RT. 007, RW. 003,Kelurahan Setia Budi, Kecamatan SetiaBudi, Jakarta Selatan ; : H.R.

. =" 222 2==2: Sekretaris Jenderal Pengurus HarianDewan Pimpinan Pusat PPP ; : Jalan Daud No. 12 RT. 005, RW. 008,Kelurahan Sukabumi Utara, KecamatanKebon Jeruk, Jakarta Barat ; Halaman dari 162 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2016/PTUNJKTBerdasarkan Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII PartaiPersatuan Pembangunan 30 Oktober 2 Nopember 2014 di Jakartamengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan PusatPartai Persatuan Pembangunan Masa Bakti Periode 2014 sampai2019 Nomor 17, tanggal 7 Nopember

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP);

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), Kantor SeKTEg ralSs Sberalamat di Jalan Tebet Barat IX No,17, Tebet,, YakartaSete dalam, yang diwakili oleh Ir.

H. 1 pitnammac8 Romahurmuziy, M.T. selaku Ketua Umum Dewan PimpinanSs Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembarijinan ( (PPP) dan H.Arsul Sani, S.H., M.Si., selaku & Skretaris Jenderal Dewany oeoe Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rrsatuan Pembangunan (PPP),> +Ss berdasarkan Surat Kept ysan Menteri Hukum Dan Hak Asasi =y Manusia Republi, idonesia Nomor : M.HH06.AH.11.01 oeee Tahun 2016, ato gal 27 April 2016, Tentang Pengesahanid us Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai PersatuanKY gsLy eSw Hal 2 dari

TUN.JKTSs gso Aas NaRe we& os< PPP): wana ene nen nnn n nnn nn nc nnn nce nnnesXvey Dalam perkara ini mente kuasa kepada : ss . M. Hadrawi lhhagn, S. Hj nnnnn nnn nnn n ncn nn cnc c cc nnn ccc c ences ssy oyss 2. Angga Brata Rosinan, 9 reS S3. Fahmi Syakir, S.H., MH ; .i 4.

., MH ; es Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pektian Advokat /y Pengacara pada LBH DPP PPP, plana di JalanonS Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat10310, dan4 vrev di Jalan Tebet Barat IX No. ae A, Tebet, Jakarta SelatanG& berdasarkan Surat Kise Khusus Nomor : ~ 0687/MDT/DPP/XI2016, tanggal 22 Nopember 2016, SY S= selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI / & PEMBANDING ; 2222220eeeoeeeceeeceeeeeeeeeeeenes &va cPcs MELAWAN &Ss RadPARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), Suatu Pest PolitikSs

SSs eS Ssor Pekerjaan oy : Ketua Umum Pengurus Harian oiS Xv Dewan Pimpinan Pusat PPP ; Ss soP osv Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 58 /B / 2017)'PT.TUN.JKTy ayWy ay ey> >a YeDA DArae ro$ $a Tempat tingggal : Four Seasohv Residences SpringSa Tower koa D, Jalan Setia Budis RTS 007, RW. 003, KelurahanSY inn Budi, Kecamatan Setia* Budi, Jakarta Selatan ; ssee 2. Nama cy > H.R.