4 sampai dengan pragraf 5 dan halaman 49pragraf 1 sampai dengan pragraf 2, yang pada pokoknya majelis hakim menilaigugatan Penggugat tidak jelas (kabur) dengan alasan bahwa para Penggugattidak menguraikan/menjelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalahharta peninggalan Hj.

Yahya Harahap;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis HakimTingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 48 pragrap 4 sampaipragraf 5 dan halaman 49 pragraf 1 sampai dengan pragraf 2 adalah sudahtepat dan benar, karena tidak dijelaskan semua luas tanah obyek sengketayang merupakan harta peninggalan Almarhumah Hj.

Yahya Harahap yangPembanding kutip tersebut di atas, termasuk tentang perbedaan ukuran luastanah dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat dijadikansebagai salah satu aspek menjadikan suatu gugatan yang tidak jelas atauobscuur libel, maka dalildalil keberatan Pembanding di atas patut untukdikesampingkan;Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan MajelisHakim Tingkat pertama pada halaman 49 pragraf 3 dan pragraf 4 yang padapokoknya menyatakan bahwa ister!

5 serta halaman 50 pragraf 1adalah kedua pertimbangan yang kontradiktif, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa suami dan kedua orang anak almarhumah Wahyuni bintiAminuddin bukanlah ahli waris maupun ahli waris pengganti dari Hj Hadia lalupada halaman 50 pragraf 1 majelis hakim Tingkat Pertama memberikanpertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan namun karenaWahyuni binti Aminuddin meninggal dunia pada tangga 23 April 2018, makasuami serta kedua anak almarhumah Wahyuni binti Aminuddin berhakmendapatkan

Hadia,sehingga pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama pada halaman 49pragraf 5 dengan halaman 50 pragraf 1 tidak kontradiktif bahkan telahbersesuain;Hal. 8 dari 11 hal.Putusan No.180/Pdt.G/2021/PTA.MksMenimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkanpengakuan Penggugat dalam repliknya dan keterangan saksi serta bukti suratsilsilah kewarisan terbukti bahwa Wahyuni adalah anak dari Aminuddin bin H.MRasada bersaudara kandung dengan fauziyah binti Aminuddin, dan wahyunibinti Aminuddin

pertama patut diterima.Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 1 (satu) pragraf keduadalam memori banding yang menyatakanpertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama dalam perkara a quo sangatlah keliru karena tidakberdasarkan kaidah hukum, sehingga pada putusannya nyatanyata telahmencederai hukum dan keadilan, knususnya sehubungan dengan hakhakpara Pelawan.

Para Pelawan adalah ahli waris yang sah sehingga hakatas harta warisan yang belum dibagi/masih menjadi harta warisanbersama telah melekat pada Para Pelawan tanpa harus dibuktikan denganalas hak yang lain adalah benar dan beralasan, oleh karenanya patutditerima.Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 1 (satu) pragraf ketiga,pragraf keempat, pragraf kelima, pragraf keenam, pragraf ketujuh, pragrafkedelapan dan pragraf kesembilan dalam memori banding adalah benardan berdasarkan fakta hukum, oleh

ketigadan pragraf keempat dalam memori banding yang mengacu padaketentuan Pasal 17 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia yang menyebutkan Setiap orang, tanpa diskriminasi,berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupunadministrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidakmemihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yangobjektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk

Dan selanjutnya pada pragraf keempat Para Pembandingmenyatakan berdasarkan ketentuan di atas maka Para Pembanding yangsemula Para Pelawan adalah anak sah dan sebagai ahli waris yang sahpula serta bagian dari setiap orang yang berhak memperoleh keadilan,sehingga dalam putusan ini apabila hak mereka dihilangkan hanya karenatidak didahului dengan gugatan pembagian warisan adalah pelanggaranterhadap hak asasi manusia adalah benar dan berdasar, oleh karenanyakeberatan Para Pembanding yang semula Para

Pelawan tersebut patutditerima.Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 3 (tiga) pragrafpertama, pragraf kedua, pragraf ketiga dan pragraf keempat dalammemori banding adalah benar dan berdasarkan hukum, oleh karenanyakeberatan Para Pembanding tersebut patut diterima.Bahwa berdasarkan tanggapantanggapan atas memori banding ParaPelawan di atas, menurut Terbanding II, Putusan Perkara A quo tidak tepatdan tidak benar menurut Hukum, sehingga menurut Terbanding Ilberdasarkan hukum untuk diperbaiki oleh

Menimbang, bahwa kalaupun saudara lakilaki dari Pewaris yang bernamaXXX Bin XXX telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, ParaPembanding (selain Pembanding XXX Bin XXX) akan didudukkansebagai Ahli Wari Pengganti baru dimohonkan Penetapan sebagai AhliWaris Pengganti dalam petitumnya ( vide hal.12 pragraf ke 5 );2.

pertamamenghilangkan atau menghapus dengan serta merta keadilan bagi parapencari keadilan seperti Para Pembanding pada sidang acara pembacaangugatan dengan suatu pemeriksaan singkat yang tak berkeadilan danlangsung menetapkan putusan tidak dapat diterima;Bahwa pada pertimbangan keduanya yaitu judex factie menimbang bahwaPEMBANDING tidak ada pertalian darah langsung dengan Pewaris, dantidak jelasnya kKedudukan PEMBANDING dalam perkara ini maka majelishakim menilai bahwa perkara ini eror in subyek ( vide hal 12 pragraf

ahli waris almarhumah XXX Binti XXX, yaitu berarti berhakmenggantikan isterinya almarhumah XXX Binti XXX sebagai Ahli WarisPengganti yang sah sesuai pasal 174 ayat (1) huruf (6) Kopmpilasi HukumIslam;Bahwa dalil pertimbangan ketika judex factie terhadap gugatan ParaPembanding dalam perkara a quo yaitu menimbang bahwa Terbanding yang tidak ada pertalian darah langsung dengan pewaris, maka samahalnya dengan pertimbangan di atas bahwa Terbanding adalah orangyang salah dalam perkara ini ( vide hal. 12 pragraf

Bahwa jika Para Pembanding mendudukan Para Turut Terbandingsebagai Terbanding dalam perkara a quo sebagaimana saran dari judexfactie dalam halaman 12 pragraf ke 8, maka akan menjadi tidak jelas ataukabur, karena Para Turut Terbanding tidak ada yang munguasai hartawaris Pewaris, sehingga apa yang mau diserahkan untuk dibagi kewarisankarena yang menguasai dan mengambil manfaat harta waris adalahhanya Terbanding;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah sangat terang dan jelasbahwa Gugatan Para

(dimana pada pragraf terakhir dalam surat ini menyatakanan bahwaTanah tersebut adalah tanah milik atas nama Pakenga Andi/terlampir).2. Surat Nomor : Register : Ket.97/WPJ.08/KI.3113/1981 atasnama MAPPASITOEDJOE b.Pakeng; Kohir : 320 C.1 Persil No. 82.S. luas 0,72 Ha(dimana pada pragraf terakhir dalam surat inimenyatakanan bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik atas namaMappasitoedjoe Pakenga/ terlampir.).3.

(dimana pada pragraf terakhir dalam surat inimenyatakanan bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik atas namaOdjoe pr b Pakenga/ terlampir).4. IPEDA tahun 1973 atas nama Pakeng Andi; Kohir: 366 C.1 Persil 18 D.1I luas 0,78 Ha; Persil 81. S.II. luas : 5,74 Ha.5. IPEDA tahun 1973 atas nama Mappasitoedjoe bin Pakeng.Kohir No.: 320 C.I Persil 82. S.I luas 0,72 Ha.6. IPEDA tahun 1973 atas nama Oedjoe Bin Pakeng; Kohir No.:350 C.I Persil No. 81.S.1 Sawah luas : 5,35 Ha.b.

Alasan Keberatan ketiga (ke3):Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 paragraf ke 3putusan yang menyebutkan:Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 167 ayat(1) KUHP dengan unsurunsurnyasebagai berikut:Unsur ke1 Barang Siapa:Dimana unsur Barang Siapa oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannyatersebut pada pokoknya terurai pada pragraf ketiga pada unsur ini berbunyiMenimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat

MKS.suatu pertimbangan yang keliru oleh karena itu patut dan berdasar hukum untukdibatalkan karena unsur Barangsiapa dalam pasal ini TIDAK TERPENUHI;Unsur ke 2: "Memaksa Masuk ke Dalam Rumah, Ruangan atauPekaranganTertutup yang dipakai Oranga Lain:Bahwa adapun alasan keberatan Terdakwa dalam unsur ini adalahpertimbangan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan halaman 13 pragraf 3dan pragraf 4 adalah:Menimbang bahwa terpenuhi tidaknya unsur ini (Pekarangan Tertutup) terletakpada terpenuhi tidaknya frasa

(vide: Put. garis datar ke7 hal 10); Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut yang secara nyata tidakditemukan makna larangan, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupuntulisan oleh karena itu secara hukum telah terbukti bahwa frasa MEMAKSAsebagaimana dirumuskan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana TIDAK TERPENUHI; Bahwa selain hal tersebut diatas dengan mencermati kembali unsurobyektif kKemudian menilai pertimbangan Majelis Hakim pada pragraf ke5halaman 13 yang mempertimbangkan ucapan saksi/pelapor yang

Jasa Produksi Nomor: 11/TSI/V/07 tanggal 04 Mei 2007.pasal 3 berbunyi;*pembayaran jasa KD dilakukan segera setelah kayu selesai proses KD,pembayaran jasa produksi dan packing dilakukan segera setelah barang di ekspor...Bahwa berdasar pasal 3 perjanjian tersebut, sangat jelas bahwapembayaran jasa produksi dan packing dilakukan segera setelah barangdiekspor atau barang keluar gudang milik Termohon..., sehingga tidakbenar pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar (videputusan halaman 37 pragraf

sepanjang jasanyasudah dibayar oleh Penggugat.Bahwa jika dibenarkan tindakan Termohon Kasasi yang menyatakanbahwa kayu milik Pemohon Kasasi harus dibayar sebelum keluar darigudang Termohon Kasasi, maka tindakan Termohon Kasasi dapatdikualifisir sebagai tindakan ingkar janji (wanprestasi).... oleh karenaTermohon Kasasi telah mengingkari pasal 3 Surat Perjanjian Kerja SamaJasa Produksi Nomor: 11/TSI/V/07 tanggal 04 Mei 2007;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar, padahalaman 38 pragraf

bukti T1 berupa Surat Perjanjian Kerja Sama JasaProduksi Nomor: 11/TSI/V/07 tanggal 04 Mei 2007, pasal 3 berbunyi;*pembayaran jasa KD dilakukan segera setelah kayu selesai proses KD,pembayaran jasa produksi dan packing dilakukan segera setelah barangdi ekspor.. .Bahwa berdasar bukti P1 dan bukti T1 tersebut, yaitu pasal 3, makasangat jelas bahwa pembayaran jasa produksi dan packing dilakukansegera setelah barang diekspor.. sehingga tidak benar pertimbanganMajelis Hakim (vide putusan halaman 37 pragraf

Dengandemikian sangat jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalahpertimbangan yang didasarkan pada asumsi atau sangkaan dan ataudidasarkan pada keterangan yang tidak memiliki standar pembuktian sehinggatidak dapat memberikan kepastian hukum dan itu sangat layak untuk dibatalkanatau setidaktidaknya dikesampingkan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar (vide putusan halaman37 pragraf 3) menyatakan; Menimbang, bahwa kalau kita cermati Penggugatjuga menempatkan 34 orang pengawas di perusahaan

Termohon Kasasiharus mengerjakan order sebagaimana disepakati dalam perjanjian (bukti P1dan bukti T1);Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar (videputusan halaman 37 pragraf 4) menyatakan; Menimbang, bahwa disamping ituberdasarkan pasal 2 Surat Perjanjian Pemakaian Bangunan Gudang dan MesinProduksi yang berbunyi: Bahwa pihak Pertama (Tergugat) sebagai pemilikBangunan Gudang dan Mesin Produksi kayu menerima permintaan pihak kedua(Penggugat) untuk menyewakan bangunan gudang dan mesin

Bahwa Pembanding L,Il,III/Tergugat asal I,II,III keberatan ataspertimbangan Judex Factie pada halaman 36 pragraf ke 1.Karena pertimbangan Judexs factie bertentangan dengan AmarPutusan yakni amar ke 4. Hal mana dalam Pertimbangan Hukumjudex factie mempertimbangkan Tentang Sertipikat Hak Milik Nomor01414 atas nama NIKO sedangkan dalam Amar Putusan ke 4mennyatakan sertipikat hak milik nomor 0397 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.

Bahwa Pembanding ,Il,III/Tergugat asal IL,II,IIl keberatan ataspertimbangan Judex Factie pada halaman 36 pragraf ke 5 sampaihalaman 37 sambungan pragraf ke 5.Karena berdasarkan Keterangan saksisaksi PembandingIU, t/Tergugat asal 1, lI, lI kKnhususnya Saksi H. BAIDO (Sebagai saksibatas) dipersidangan menerangkan bahwa yang saksi ketahuiadalah yang menguasai tanah sengketa pada tahun 1960 adalahLANGGURO orang tua Pembanding /Tergugat asal dan Tergugatasal IV, saksi (H.

Bahwa Pembanding ,II,III/Tergugat Asal I,II,III keberatan denganpertimbangan Judex Factie pada halam 37 pragraf ke 1, ke 2 dan ke3.karena LANGGURO (Orang Tua pembanding I/Tergugat Asal danTergugat VI menguasai dan mengolah tanah sengketa denganbercocok tanam dan tidak berarti karena LANGGURO dalammenguasai dan mengolah tanah secara tidak sah hanya karena tidakseizin dan Persetujuan Pemerintah, Pertimbangan ini sangat tidakberdasar hukum dan terlihat jelas keberpihakan Judex Factieterhadap Penggugat

Bahwa pembanding , Il,III/Tergugat asal I,ll,II keberatan denganpertimbangan hukum Judex fsctie pada halaman 37 Pragraf 5 danhalaman 38 pragraf 1.karena saksi Pembanding 1,II,II/Tergugat I,II,II yang bernamaJUMAIN dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpahmenerangkan bahwa saksi mengetahui keberadaan HOME BASEkarena saksi selalu bersamasama BASO LEWA mengolah tanahmilik BASO LEWA yang ditempati olen home base pada tahun 1974hingga sekarang.

Bahwa pembanding ,Il,IIl/Tergugat asal I,ll,II keberatan ataspertimbangan Judex Factie pada halaman 38 pragraf 2.karena sebagaimana dalil jawaban Pembanding I,II,II/Tergugat asalU,ll bahwa tergugat asal II tidak memiliki/menguasai tanahsengketa, hal ini kami kemukakan karena Tergugat asal II benartidak menguasai tanah sengketa namun yang memiliki tanah ditanahsengketa adalah ANWAR (Almarhum) orang tua tergugat asal Ilsehingga tergugat II tidak memiliki tanah tersebut namun tanahpeninggalan orang

Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah ;Bahwa dalildalil sanggahan yang telah disampaikan terdahuludianggap diulang kembali dalam bagian dalildalil sanggahan dalam pokokperkara ini tanpa ada yang dikecualikan ;Bahwa yang menjadi obyek gugatan Termohon Kasasi dahuluPenggugat adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK) ;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru dalam pertimbangannya hal 14 pragraf

Kasasi dahulu Penggugat identitas sebagai berikut : SuamiSumarno, nama Istri Sutinah dan nama anak Ria lIrawati Agustin,sementara surat kedua identitasnya nama Suami Sumarno (tetap), namaistri Sumarni (berubah) dan nama anak Irawati Agustin (berubah) jadi jelasini adalah upaya Penggugat untuk mengelabui bagian administrasi untukmendapatkan biaya partus (bantuan biaya penanganan kelahiran anakkaryawan) ;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru dalam pertimbangannya hal 15 pragraf

Arifin Bangun) adalah pengurusunit kerja SPPPSPSI hal ini bisa menimbulkan konflik intern yang dapatmerugikan Perusahaan Termohon Kasasi, Pertimbangan Ketiga bahwa yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat akan menjadi shock terapibagi karyawan lain tidak melakukan penyelewengan sekecil apapun, olehkarenanya mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dapat mengoreksi putusanMajelis a quo ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya hal 17 pragraf

.479 K/PDT.SUS/2008akan menjadi preseden yang tidak baik di lingkungan kerja dimana dahuluPenggugat sekarang Termohon Kasasi menyalahgunakan wewenang danmerugikan Pemohon Kasasi mendapat uang pesangon dan ini akan menjadicontoh bagi karyawan lain untuk berbuat hal yang sama dimana bagi karyawanmengundurkan diri secara baikbaik mendapat pesangon sementara yangberbuat kesalahan berat mendapatkan pesangon ;Bahwa pendapat Majelis Hakim Peradilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri pada hal 18 pragraf

permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 6.2 Informasi dokumen mencakup: 22+ 0 22222 Dokumen SPJ (Surat Pertanggung jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan dimasingmasing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasukbukti kwitansi dan bukti transaksi lainnya; merupakan informasi yang terbuka; 6.3 Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevandengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pragraf

Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatanyang dilaksanakan di masing masing OPD di lingkungan Badan Publik TermohonTahun anggaran 2011, lengkap besera seluruh lampiran dan dokumenpendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya; lingkunganPemerintah merupakan informasi yang rahasia sehingga wayjib dikecualikan; Menimbang bahwa tidak ada Pasal di UU KIP maupun peraturan perundangundangan lainnya yang secara eksplisit menyatakan bahwa informasi sebagaimanadisebutkan pada pragraf

Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevandengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pragraf(6.2) yang dikuasainya selambatlambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan di muka umum; 1.4. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon; 2.

Putusan Nomor 327 K/Ag/2016e Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tentang kwalitasketerangan saksisaksi yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohonuntuk memutus perkara a quo;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tingkat banding padahalaman 4 pragraf 1 telah menyatakan bahwa setelah mencermati berkasperkara dan membaca putusan Pengadilan Agama Medan a quo dengansegala pertimbangan dan amarnya, pengadilan tingkat bandingsependapat dengan pertimbanganpertimbangan tersebut, selanjutnyamengambil

Putusan Nomor 327 K/Ag/2016Bahwa selain mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkatpertama seperti yang dimaksud pragraf 1 halaman 7 putusan tingkatbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding juga menambah danmemperbaiki pertimbangan tingkat pertama tersebut seperti yangdimaksud pada pragraf 2 halaman 7 putusan tingkat banding yang padaintinya menyatakan bahwa perlakuan Termohon Kasasi/Pemohon tidakpernah menggauli Pemohon Kasasi/Termohon sebagaimana layaknyasuami istri, bahkan di saat bergaul

Putusan Nomor 327 K/Ag/2016perdata) hasil pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan tingkatpertama pada halaman 12 pragraf terakhir yang secara meterilmenyatakan telah terbuktinya adanyaperselisihan/pertengkaranadalah tidak sah dan tidak berdasar sama sekali serta telah cacathukum, oleh karena itu juga demi hukum secara formil dan materiltidak terbuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam perkaraa quo dan Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam memutuskanperkara a quo dengan mengabulkan

Pasal 157 RBG/132a HIRayat (2) karena menganggap Pemohon Kasasi/Termohon tidak adamengajukan rekonvensi pada Pengadilan tingkat pertama; Bahwa pada halaman 7 pragraf pertama Putusan tingkat banding Majelistelah menyatakan Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan rekonvensipada tingkat banding maka berdasarkan ketentuan Pasal 157 angka (2)RBG tuntutan rekonvensi pada tingkat banding tidak dapat diterima danharus dikesampingkan; Bahwa dengan bunyi pertimbangan yang demikian berarti Majelis Hakimtingkat banding

Undangundang, maka permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa adapun alasanalasan banding yang diajukan olehPembanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;ALASAN KEBERATAN PERTAMA:Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara a quo keliru sertatidak cermat dalam menilai dalil Gugatan Penggugat karena kekeliruan judexfacti tingkat pertama sebagaimana dapat dilihat dalam surat putusan perkara aquo yaitu :e Bahwa dalam surat putusan halaman 2 pragraf

Halaman 20 pragraf ke 2 )Menimbang, bahwa terhadap surat di bawah tangan ini sepanjang diakui atausecara hukum dianggap diakui tanda tangannya, maka isinyamengikat dan menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentikbagi orangorang yang menandatanganinya akan tetapi tidak mengikatHal. 7 dari 28 Hal.

(Vide Pertimbangan halaman 29 pragraf ke2).Bahwa dengan mencermati bukti P23 dan P24 serta keterangan saksiHasni Pajar, S.Pd.l, maka dapat ditemukan fakta bahwa bukti P23 dan P24 tidakada hubungan hukum dengan Tergugat maupun terhadap objek sengketa karenadalam kenyataan Mantong hanyalah adik dari Tergugat yang telah melakukanpengrusakan pohon salak diluar lokasi objek sengketa maka dengan demikian apayang menjadi pertimbangan judex facti tingkat pertama dalam perkara a quo adalahpertimbangan yang

Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT MKSBahwa yang menjadi pokok permasalahan yang juga sebagai alasanPEMBANDING atas kekeliruan judes facti dalam perkara a quo adalah sebagaiberikut:e Dalam Posita:Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam suratputusan halaman 2 pragraf ke2 dimana Penggugat mendalilkan Bahwagugatan ini tentang sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih15x20 M?

(Vide Pertimbanganhalaman 29 pragraf ke2).

demikian gugatanPara Penggugat tidak salah meminta obyek harta peninggalanpewaris yang belum dibagi waris untuk dikembalikan kepada pemilikasal dengan sukarela untuk dibagi waris kepada waris pengganti.Oleh karena itu mohon dalil eksepsi Tergugat maupun Turut Tergugat3 dinyatakan ditolak, atau setidaktidaknya tidak diterima;Berdasarkan ketentuan hukum terkait dengan kedudukan Tergugatdalam obyek sengketa yang dipertanyakan sejalan dengan ketentuanbahwa ;Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada halaman 2, pragraf

Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada hal.3 pragraf pertama dari bawahsudah terkaper dalam replik para Penggugat hal.6 pada pragraf keduadari bawah.+ Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pragraf kedua dari atas hal.4menyatakan bahwa para Penggugat tidak jelas menguraikan siapaSiapa yang lebih dulu meninggal..dst, tanggapan/bantahan paraPenggugat adalah harta peninggalan timbul karena pewarismeninggal, berdasarkan pasal 833 (1), jo. 832 ayat (1), hartawarisan diterima dari pewaris meninggal itu jelas.

Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pragraf pertama dari bawah padahal.4 menyatakan bahwa para penggugat menguraiakan ahli warisamaq Dinah dari semua ahli waris pengganti ada 7 orang, bahwaSahar bin Amaq Rumayat telah meninggal dunia sehingga haknyadigantikan oleh Mustiadi sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) yangmasih hidup terlama menggantikan kedudukan orang tuanya menjadihak para cucucucu almarhum Amaq Dinah sebagaimana diuraikandalam gugatan para penggugat pada posita nomor 2 dan Mustiadi binSahar

Bahwa dalil eksepsi Tergugat pada hal.5 pragraf ke 3 yangmenyatakan bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum baik secaralangsung (hubungan darah) maupun semenda dengan parapenggugat, sementara Tergugat tidak ada menguasai obyeksengketa.dst, adalah Tidak Benar.

Putusan No.0977/Pdt.G/2015/PA.Sel.Dinah) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan hartapeninggalan yang belum pernah dibagi waris sampai meninggal duniasemua ahli waris, sehingga menjadi hak para waris penggantisebagimana posita nomor 2 menurut bagian dari yang digantikankedudukannya berdasarkan Komilasi Hukum Islam;Bahwa Para Penggugat menolak semua dalildalil eksepsi Tergugatpoin 1 dan pragraf 1 pada hal. 2 sampai pragraf 4 pada hal.3 karena; Bahwa Para Penggugat menyangsikan mengapa Tergugat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menunjukkan sikapyang tidak konsisten/saling bertentangan dalam memberikan pertimbangandi dalam putusan No.2/2020 yang dikutip sebagai berikut:e Pragraf 2 halaman 19 Putusan No.2/2020:Menimbang....., Kemudian Penggugat dan Tergugat tidak tinggaldalam satu rumah mulai tahun 2017 sampai tahun 2019e Pragraf 1 halaman 20 Putusan No.2/2020:mn va , Kemudian dikaitkan dengan bukti P15 dan P16 berupa fotocopy Screenshot WA dari HP 082157173973 tanpa tanggal

adanyarencana Tergugat memenjarakan Penggugat..... sehingga dari buktibukti ini, memperlihatkan ada permasalahan dalam hubunganperkawinan antara Penggugat dan Tergugat...e Pragraf 3 halaman 20 Putusan No.2/2020:Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan SEBASTIAN WELASysng menjelaskan Tahun 2019 Tergugat pernah ceritera kalau adamasalah hubungan anatara Penggugat dan Tergugat karenaPenggugat tidak pernah pulang;e Pragraf 1 halaman 22 Putusan No.2/2020:Menimbang, ....menurut penilain Majelis, permasalahan

Namun terhadap Akta bandingtersebut langsung terbanding cabut tanggal 29 April 2020 setelah koordinasidan saling musyawarah dengan keluarga, bahwa menurut analisa keluargahal tersebut diatas bahwa korban telah melukai dirinya sendiri sudah terjawabketika bapak Hakim yang Mulia membacakan hasil Visum et Repertum,dimana Hakim tidak menjadikan Visum et Repertum tersebut sebagai alatbukti (bukti surat) dan Mengesampingkan hasil Visum et Repertum sesuaidengan isi Salinan Putusan halaman 32 Pragraf kelima

dipelipissaksi korban, Sedangkan posisi saksi yang dihadirkan olehterbanding sebanyak 7 ( tujuh) orang, yang paling dekat adalahsaksi Abdurrazaq Syah Sidabariba, S.Pd, Fakhrurrozi, S.Pd sekitar1 meter berada disamping kiri Saksi Korban dan Nur MuhammadSofyan Sinambela, ST berada di depan korban, serta saksi lainnyaberada disekitar korban, yang mana menurut saksi yang dihadirkanterbanding posisi pukulan berada dibagian Pipi Saksi Korban.Sesuai dengan PENILAIAN HAKIM berdasarkan Salinan Putusanhalaman 32 pragraf

9 (Sembilan), Annisah, Amd pada point ke 9 (Sembilan) dansaksi Ade a charge Abdurrazagq Syah Sidabariba, Nur MuhammadSofyan Sinambela, Fakhrurrozi, Alinuddin Pane pada point 10, 11dan 12 ( sepuluh, sebelas dan duabelas), Jumiati pada point 15(lima belas), Muhammad Syahril Pulungan pada point 8 (delapan),Suseri, S.Pd pada point 13 (tigabelas) sesuai dengan Isi SuratTuntutan Jaksa NO.REG.PERK: PDM. 20/SKL/Eoh.2/11/2019e Bahwa sesuai dengan Salinan Putusan yang dibacakan Yang MuliaHakim halaman 28 Pragraf

kepadaPenuntut Umum Apa yang menjadi Indikator bagi Penuntut Umumkenapa dinyatakan Tuntutan terlalu RinganBahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil belummencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyaidaya tangkal serta tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindakpidana atau terhadap orangorang/calon pelaku tindak pidana lainnya.Jawab :Bahwa Putusan Majelis Hakim belum mencermikan rasa keadilanserta tidak mempunyai efek jera bagi pelakue Bahwa sesuai salinan putusan halaman 36 pragraf

Undangundang, maka permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa adapun alasanalasan banding yang diajukan olehPembanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;ALASAN KEBERATAN PERTAMA:Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara a quo keliru sertatidak cermat dalam menilai dalil Gugatan Penggugat karena kekeliruan judexfacti tingkat pertama sebagaimana dapat dilihat dalam surat putusan perkara aquo yaitu :e Bahwa dalam surat putusan halaman 2 pragraf

Halaman 20 pragraf ke 2 )Menimbang, bahwa terhadap surat di bawah tangan ini sepanjang diakui atausecara hukum dianggap diakui tanda tangannya, maka isinyamengikat dan menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentikbagi orangorang yang menandatanganinya akan tetapi tidak mengikatHal. 7 dari 28 Hal.

(Vide Pertimbangan halaman 29 pragraf ke2).Bahwa dengan mencermati bukti P23 dan P24 serta keterangan saksiHasni Pajar, S.Pd.l, maka dapat ditemukan fakta bahwa bukti P23 dan P24 tidakada hubungan hukum dengan Tergugat maupun terhadap objek sengketa karenadalam kenyataan Mantong hanyalah adik dari Tergugat yang telah melakukanpengrusakan pohon salak diluar lokasi objek sengketa maka dengan demikian apayang menjadi pertimbangan judex facti tingkat pertama dalam perkara a quo adalahpertimbangan yang

Putusan Nomor 135/PDT/2021/PT MKSBahwa yang menjadi pokok permasalahan yang juga sebagai alasanPEMBANDING atas kekeliruan judes facti dalam perkara a quo adalah sebagaiberikut:e Dalam Posita:Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam suratputusan halaman 2 pragraf ke2 dimana Penggugat mendalilkan Bahwagugatan ini tentang sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih15x20 M?

(Vide Pertimbanganhalaman 29 pragraf ke2).

KDIMenimbang, bahwa adapun keberatankeberatan yang diajukan olehPembanding semula Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam memoribandingnya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :MAJELIS HAKIM PENGADLAN NEGERI ANDOOLO' TELAHMELAMPAUI BATAS KEWENANGAN DALAM MEMUTUS PERKARAA QUO KARENA TELAH MEMPERTIMBNGKAN HALHAL DILUARDARI POKOK PERKARA;Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Andoolo dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Adl. padahalaman 50 pragraf 5 sampai dengan halaman

51 pragraf 1 telahmenyatakan :Menimbang bahwa dari pertimbangan alat bukti Penggugatmaupun para Tergugat tersebut maka diperoleh rinayat penguasaanobyek sengketa dimana orang tua Penggugat yaitu Sanusi pernahmenguasai obyek sengketa pada tahun 1980 sedangkan Tergugat , Il,dan Ill menguasi selanjutnya sejak tahun 1988 hingga dialihkannyakepada Tergugat IV pada tahun 2014;Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang demikian jelasjelasmerupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karenabagaimana mungkin

jawaban para Tergugattertanggal 04 Februari 2015 yang kemudian kembali dipertahankanpara Tergugat dalam dubliknya tertanggal 4 Maret 2015, dimanapada intinya menegaskan sebagai berikut :a.Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugattersebut diatas karena tidak berdasarkan fakta melainkanasumsi belaka dari Penggugat mengingat bahwa Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill tidak pernah mengakui obyeksengketa tersebut sebagai miliknya apa lagi menjualnyakepada pihak Tergugat N (vide hal. 6 point 3 pragraf

3jawaban tertanggal 04 Februari 2015) ;Bahwa dari total tanah yang telah dialinkan Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat Ill kepada Tergugat IV tersebuttidak ada satupun yang memiliki batasan atau setidaknyairisan yang sama dengan obyek~ sengketa yangdipermasalahkan oleh Penggugat (vide hal. 7 pragraf 5jawaban tertanggal 04 Pebruari 2015) ;Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2 dan 3point 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa TergugatV telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan

KDIterkait obyek sengketa dimaksud yang diklaim sebagai milikPenggugat, mengingat bahwa obyek sengketa dimaksudberada di Desa TueTue yang Nota bene bukan merupakanWilayah Administrasi Tergugat V selaku kepala Desa SangiSangi (vide hal.8 point 4 pragraf 1 jawaban tertanggal 04Pebruari 2015);Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka ternyataMajelis Hakim dalam perkara a quo jelasjelas telah melampaui bataskewenagan dalam memutus perkara a quo karena telahmempertimbangkan halhal diluar dari

Keberatan Ketiga tentang Nafkah Anak1.Bahwa Pembanding sangat keberatan baik dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusan yang menghukumTergugat/Pembanding untuk membayar nafkah anak pasca perceraiankepada Penggugat/Terbanding setiap bulan~= minimal sejumlahRp17.000.000,00 (tujun belas juta rupiah) untuk dua orang anak sampaianak tersebut dewasa dan mandiri dengan alasan sebagai berikut:Bahwa sangat tidak tepat seluruh dalil pertimbangan hukum Majelis Hakimpada halaman 48 pragraf

memiliki kwalifikasi sebagai alat bukti karenadiajukan untuk kepentingan mediasi bukan diajukan sebagai bukti dalamproses persidangan pokok perkara sebagaimana dengan sangat jelasdalam Pasal 35 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa Jika para pihak tidakberhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihakdalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam prosespersidangan perkara;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 48 pragraf

ke 5 dan halaman50 pragraf ke 1 dan amar putusan dalam konvensi pada angka 5 yangsematamata didasarkan pada dokumen yang tidak memiliki kwalitas alatbukti maka beralasan hukum jika pertimbangan tersebut dikesampingkandengan mengadili sendiri dengan memerintahkan kepada Tergugat untukmemberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)perbulan untuk setiap anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan.Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan Majelis hakim untukmembayar nafkah anak

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 pragraf ke empatyang berbunyi setiap orangt telah salah dan keliru.

Bahwa pertimbangan majelis hakim halaman 18 pragraf ke lima yangberbunyi pada bulan Desember 2012 pembanding telah melakukanperbuatan pergi meninggalkan saksi korban dengan membawa anak tidakdidasari kesepakatan antara pembanding dengan saksi korban sehinggasaksi korban mengalami depressi ringan, telah salah dan keliru.

Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 19 pragraf pertama yangberbunyi berdasarkan keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum Et RepertumPsychiatricium Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Pirngadi Medantertanggal 08 Oktober 2013 bahwa saksi korban mengalami Depressi ringanberupa Kehilangan minat kegembiraan, mudah lelah, konsentrasi danperhatian kurang, tidur terganggu, nafsu makan berkurang yang mungkindisebabkan beberapa hal sebagai berikut:1.Kekerasan psikis akibatditinggal istri dengan membawa anak

Nomor 2005 K/Pdt/2017berdasarkan fakta persidangan telah memberikan pertimbanganhukumnya di dalam putusan pada Pragraf 3, 4 di halaman 39 danParagraf 1, 2, 3 di halaman 40 menyatakan:Paragraf 3 halaman 39Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pembayarantelah dilakukan Tergugat dan Tergugat telah menerimanya besertakeuntunganya/jasa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)dan atas keterlambatan pembayaran tersebut Penggugat tidakmelakukan somasi/peringatan kepada Tergugat karena

Bahwa sebagaimana Pertimbangan hukum berdasarkan faktaPersidangan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama pada PokokPerkara dalam Putusan pragraf 1, 2 dan 3' di halaman 38 yang intinyamenyatakan Tergugat (Pemohon Kasasi) telah membayar kepadaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi (Termohon Kasasi) uangpinjaman dana talangan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) pada tanggal 9 februari 1989 dengan cek tunai Bank DagangNegara dan pada tanggal 3 Maret 1989 sejumlah Rp22.000.000,00 (duapuluh

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama dalam Putusanya pada pragraf 7 di halaman 40 dan 41karena bersifat subyektif dan tidak berdasarkan hukum;Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh PengadilanTingkat Banding yang mengambil alin Pertimbangan Pengadilan TingkatPertama dalam Putusanya pada pragraf 7 di halaman 40 dan 41 yangmenyatakan sebagai berikut:"Dan dalam hal ini majelis berpendapat bahwa terjadinya kerugian pihakberperkara akibat adanya

38,pragraf 2 halaman 40 dan pragraf 3 halaman 40 di dalam putusansebagai berikut:Pragraf 3 halaman 38Bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di atas yaitu bukti surat danketerangan saksi jelas bahwa Tergugat telah memenuhi prestasinyamembayar uang pinjaman dana talangan kepada Penggugat dan padawaktu saksi memberikan keterangan tersebut Penggugat membenarkantelah menerima uang tersebut, dengan demikian Tergugat telahberhasil membuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat telahmembayar kepada Penggugat

wanprestasi ";Pragraf 3 halaman 40bahwa Tergugat tidak terbukti wanprestasi maka tuntutan Penggugatlainya yang tersebut dalam petitum gugatan tidak perlu dipertimbangkanlagi dan harus dinyatakan ditolak";Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, jelaslah tidak terdapat buktibukti yang dapat membenarkan dalildalil gugatan konpensi dariTermohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telahmelakukan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi, maka jelaslah dalildalil jawaban terhadap gugatan konpensi yang

menguraikan sebagai berikut :KEBERATAN 1 (pertama) :Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie peradilan tingkatpertama mengenai bukti surat kepunyaan Terbanding/Tergugatkonvensi/Penggugat rekonvensi mengenai T1 berupa surat jualbeli atasobjek sengketa yang dilakukan antara Pembanding/semula Penggugatkonvensi/Tergugat rekonvensi dengan Terbanding/semula Tergugatkonvensi/Penggugat rekonvensi sebagaimana yang terurai dalam putusanNomor : 47/Pdt.G/2018/PN.MIl tanggal, 16 Januari 2019, (vide : halaman29 pragraf

akhir sampai halaman 33 pragraf pertama);Menimbang, bahwa dalam pada itu jika mencermati surat T1 berupasurat keterangan pembelian tersebut diperoleh fakta hukumbahwa....... dst; Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan tingkat pertamatersebut dinyatakan keliru dalam memeriksa perkara ini karena secarajelas bukti T1 kepunyaan Terbanding/Tergugat konvensi/Penggugatrekonvensi adalah surat dibawah tangan yang telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan

, sebagaimana yang teruraidalam putusan Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.MIl tanggal, 16 Januari 2019,(vide : halaman 34 pragraf pertama dan kedua);Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnyatentang apakah penguasaan tanah oleh Tergugat yang berasal darijualbeli yang kini menjadi objek sengketa bertentangan denganhukum atau tidak ?

/2018/P.TUN.Mks;KEBERATAN 3 (ketiga) : Bahwa pertimbangan Judex Factie peradilan tingkat pertama mengenaiputusan Pengadilan Tatas Usaha Negara yang hanya sematamembatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00149/Desa Pongkerudengan surat ukur Nomor : 000148/Pongkeru/2009 tertanggal, 30042009seluas 450 M2 atas nama RINI yang dalam hal ini Terbanding/Tergugatkonvensi/Penggugat intrvensi sebagaimana yang terurai dalam putusanNomor : 47/Pdt.G/2018/PN.MIl tanggal, 16 Januari 2019, (vide : halaman36 pragraf

persidangan tanggal 23 November 2020 berdasarkanRekaman pada menit.... dan detik .... majelis hakim menanyakankebenaran Perjanjian Tersebut kepada saksi MARIA GORETY CHENdan pada saat itu saksi MARIA GORETY CHEN membenarkan danmajelis hakim memerintahkan saksi Untuk menyerahkan PerjanjianTersebut kepada Penuntut Umum;Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama padahalaman 15 sampai dengan halaman 20 dapat disimpulkan bahwahanya copy paste :Sebab urayan pertimbangan hukum pada halaman 16 pragraf

adagunanya hanya sekedar memenuhi syarat Formil sehingga menuruthukum perisidangan itu digelar dengan tujuan untukmengungkap/mencari kebenaran materil dalam suatu perkara, namundalam perkara terdakwa fakta yang terungkap dipersidangan yangdicatat oleh panitera Pengganti sama sekali tidak digunakan dalamputsan ini untuk menemukan benar tidaknya terdakwa memiliki niatuntuk menipu saksi koroban sebagaimana dakwaan Jaksa PenuntutUmum.Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama padahalaman 18 pragraf

Terdakwa sementaramulai dari pertimbangan hukum halaman 17 Pragraf ke2 dan ke3,kemudian halaman 20 pragraf ke1 selalu diuraikan bahwa terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2017 terdakwa menemui saksi korban di TokoPOS MODE milik saksi korban untuk meminta diberikan lagi tambahannya sebesar Rp. 110.000.000,, sehingga jika mencermati uraian pertimbangan hukum tersebut knsus mengenai pada tanggal 4Oktober 2017 terdakwa menemui saksi korban di Toko POS MODE Halaman 12 dari 19 halaman Putusan NOMOR 1/PID/2021