Ditemukan 279 data
51 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 25
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 54
KANIA SUSANTY EDWIN, SH.Sp
Termohon:
NKRI, Cq. PRESIDEN RI, Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDA METRO JAYA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DEPOK
44 — 4
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Prapradilan Nomor : 4/Pid.Pra/2022/PN Dpk;
- Menyatakan Perkara Prapradilan Nomor : 4/Pid.Pra/2022/PN Dpk dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencatat mengenai pencabutan perkara permohonan Prapradilan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/ PN Dpk dan dicoret dari register Perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
RENAWATIE SETIAWAN
Termohon:
Polresta Pekanbaru
57 — 25
MENETAPKAN :
- Mengabulkan Pencabutan perkara Permohonan Prapradilan oleh Pemohon ;
- Menyatakan sah Pencabutan perkara Permohonan Prapradilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Pbr ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Praperadilan dibawah Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Pbr;
- Membebankan biaya kepada Negara ;
perdamaian ;Menimbang bahwa berdasrkan pertimbangan diatas dan oleh karenapemeriksaan perkara belum dimulai maka pencabutan perkara yang diajukan olehkuasa Pemohon dalam perkara ini cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutanperkara patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan perkara ini ;Menetapkan: Mengabulkan Pencabutan perkara Permohonan Prapradilan
olehPemohon ; Menyatakan sah Pencabutan perkara Permohonan Prapradilan yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor5/Pid.Pra/2019/PN Pbr ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatatpencabutan perkara Permohonan Praperadilan dibawah Nomor5/Pid.Pra/2019/PN Pbr; Membebankan biaya kepada Negara ;Demikian ditetapkan di Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 21 Mei 2019oleh Yudissilen, S.H..
1.M.Robi Guslaf
2.Desmi Panca Satria
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA
90 — 36
Hal ini menghindariHalaman 5 dari 33 Putusan perkara Prapradilan Nomor 16/Pid.Pra/2019/ PN Pig.adanya tindakan sewenangwenang oleh penyidik terutama dalammenentukan bukti permulaan yang cukup itu.1.5.
Sebelummelangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapanatau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta danHalaman 9 dari 33 Putusan perkara Prapradilan Nomor 16/Pid.Pra/2019/ PN Pig.bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.
Oemar Seno Adji, SH menentukan prinsiplegality merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakanoleh Rule of Law konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu,Halaman 12 dari 33 Putusan perkara Prapradilan Nomor 16/Pid.Pra/2019/ PN Pig.maupun oleh konsep Socialist Legality.
ROBBI GUSLAF BIN M.KAMSORI MADHAN (ALM)diberikan langsung kepada TERSANGKA/ PARA PEMOHON dengantanda tangan penerimaan, hal ini sudah sesuai sebagaimana diaturdalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP.Halaman 18 dari 33 Putusan perkara Prapradilan Nomor 16/Pid.Pra/2019/ PN Pig.5.
Mulyadi, S.H., M.H.Halaman 33 dari 33 Putusan perkara Prapradilan Nomor 16/Pid.Pra/2019/ PN Pig.
NOVA LENA NASUTION
Termohon:
KEPALA KOPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL
33 — 2
- Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 90/Pid.Pra/2020/PN Mdndicabut;
- Menyatakan biaya perkara Permohonan Prapradilan NIHIL;
Menyatakan biaya perkara Permohonan Prapradilan NIHIL;Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5Januari 20210leh Immanuel,S.H., M.H.,sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan,penetapantersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum olehHakim tersebut,dengandibantu oleh Parlin H Harahap, S.H.
FITRI RAHMA YENI
Termohon:
CQ. POLRES KAMPAR CQ SEKTOR SIAK HULU
29 — 15
- Menyatakan permohonan prapradilan Pemohon gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;
270 — 67
datang ke KantorKelurahan Poboya untuk meminta menerbitkan SKPT terhadap tanah dimaksud dansekaligus meminta tolong kepada Pemohon Prapradilan untuk dicarikan pembeli atastanah miliknya.
Prapradilan atas kehendak saudara Salangga Baso.Bahwa dalam peroses jula beli yang disepakati hingga saat ini telah dibuatkan SuratPenyerahan dari saudara Salangga Baso kepada pelapor (Sarif M.
pelaku tindak Pidana adalahPemohon Prapradilan.Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/610/XI/2015/SPKT tanggal 18 November2015, Pemohon Prapradilan telah ditetapkan sebagai Tersangka sesuai Surat PanggilanNomor : S.Pgl/130/II/2016 Direskrimum, tanggal 12 Februari 2016 oleh TermohonPrapradilan.Bahwa perbuatan Termohon Prapradilan menjadikan Pemohon Prapradilan sebagaitersangka dalam Laporan Polisi Nomor : LP/610/XI/2015/SPKT tanggal 18 November2015 jelas adalah merupakan perbuatan yang sewenangwenang
yang tidak berdasarhukum.Bahwa sejak adanya Laporan Polisi Nomor : LP/610/XI/2015/SPKT tanggal 18November 2015, melalui penyidik pembantu dari Termohon Prapadilan telah melakukanteror mental kepada Pemohon Prapradilan agar Pemohon Prapradilan segeramengembalikan semua uang yang ditrerimanya dari pelapor jika tidak akan meningkatkankausunya ketingkat penyidikan dan menetapkan Pemohon Prapradilan menjadi tersangkadan akan ditahan.17 Bahwa akibat adanya tekanan mental tersebut Pemohon Prapradilan telah
mengembalikanuang yang diterimanya sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) danmerasaterpaksa pula Pemohon Prapradilan menyerahkan mobil No.Pol.
NOVA LENA NASUTION
Termohon:
KEPALA KOPOLISIAN SEKTOR MEDAN SUNGGAL
1 — 0
- Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 90/Pid.Pra/2020/PN Mdndicabut;
- Menyatakan biaya perkara Permohonan Prapradilan NIHIL;
JOHN RAYMON MAKULUA Alias RAYMON Alias BROTHER Alias OM BADE
Termohon:
NRI Cq POLRI Cq POLDA MALUKU Cq POLRES SBB
117 — 46
MENETAPKAN:
- Menyatakan permohonan prapradilan Pemohon gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, ditaksir nihil;
PENETAPANNomor 3/Pid.Pra/2020/PN DrhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadiliperkara Prapradilan dalam tingkat pertama antara:Jhon Raymon Makulua alias Raymon alias Brother alias Om Bade, tempat dantanggal lahir Ambon 23 Maret 1985, jenis kelamin lakilaki, pekerjaanpetani, beralamat di RT 004/ RW 001, Dusun Kawutu, Desa Rumberu,Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dalam halini memberikan kuasa kepada Kresmon
Kepolisian Resort Seram Bagian Barat,beralamat di Jalan Trans Seram, Kecamatan Seram Barat, KabupatenSeram Bagian Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Pieter F.Matahelumual, S.H., M.H. dan Lucky Pattykaihatu, S.Sos, keduanyaberkerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 53/SK/08/2020, selanjutnyadisebut sebagai TermohonMenimbang, bahwa isi surat permohon prapradilan tertanggal 13 Agustus2020 yang dimohonkan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memeriksatentang
SPPB75/Q.1.16/Eku.2/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020, Kejaksaan Negeri SeramBagian Barat telah melimpahkan perkara pidana kepada Pengadilan NegeriDataran Hunipopu dengan nomor register perkara 70/Pid.Sus/2020/PN Drh,yang pada intinya perkara yang dilimpahkan tersebut merupakan perkara yangsama sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan prapradilan dariPemohon,;Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telahmengeluarkan Penetapan No. 70/Pid.Sus/2020/PN Drh tanggal 19 Agustus2020 tentang
, bahwa oleh karena permohonan prapradilan telah gugur,maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon, yang ditaksir nihil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;Mengingat, ketentuan dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, serta peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN
Menyatakan permohonan prapradilan Pemohon gugur;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, ditaksir nihil;Demikian ditetapkan oleh Rachmat Habibi, S.H., M.H., Hakim pada PengadilanNegeri Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, penetapantersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggalitu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Vence Izack Tetelepta, S.H.
1.SAHME
2.M. ZAKARIA
3.JUMASIH
4.AHMAT MUNIR
5.AMAQ RAT
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MATARAM
68 — 62
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan Prapradilan Para pemohon ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil.
,Halaman 1 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN MtrSANG Putu Gede, S.H., Ida Ayu Ratih Tirta Dewi, S.H.
Bahwa kebun / obyek tempat didugakan adanya pengerusakan tersebutadalah merupakan kebun milik sah dari Terlapor, bahkan pohon atauHalaman 2 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtrtumbutumbuhan yang didugakan dirusak oleh Terlapor tersebut adalahpohon / tumbuhtumbuhan yang ditanam oleh Terlapor;4.
PERMOHONAN PRAPERADILAN;Halaman 4 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr1.
ZAKARIA, diberi tandabukti T33;Halaman 24 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/06/I/Res.1.10./2021/Reskrim tanggal 04 Januari 2021 a.n.
Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.Halaman 36 dari 36 Putusan Prapradilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mtr
ASRI JANAHAR
Termohon:
POLDA RIAU
152 — 33
MENETAPKAN :
- Mengabulkan Pencabutan perkara Permohonan Prapradilan oleh Pemohon;
- Menyatakan sah Pencabutan perkara Permohonan Prapradilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 21/Pid.Pra/2019/PN Pbr ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Praperadilan dibawah Nomor 21/Pid.Pra/2019/PN Pbr;
- Membebankan biaya kepada Negara ;
perdamaian ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan oleh karenapemeriksaan perkara belum dimulai maka pencabutan perkara yang diajukan olehkuasa Pemohon dalam perkara ini cukup beralasan dan oleh karenanyapencabutan perkara patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan perkara ini ;MENETAPKAN : Mengabulkan Pencabutan perkara Permohonan Prapradilan
olehPemohon; Menyatakan sah Pencabutan perkara Permohonan Prapradilan yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor21/Pid.Pra/2019/PN Pbr ; Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untukmencatat pencabutan perkara Permohonan Praperadilan dibawah Nomor21/Pid.Pra/2019/PN Pbr; Membebankan biaya kepada Negara ;Demikian ditetapkan di Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 2 Desember2019 oleh Mangapul, S.H., M.H.
HEMSI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT MAMUJU UTARA
66 — 0
MENGADILI
- Menyatakan Permohona Prapradilan pemohon tidak dapat diterima ;-----------------
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;--------------------------------------------
1.Syaeful Ali
2.Sariman
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON CQ KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ASTANAJAPURA
93 — 22
Sp.Kap / 07/ VI / 2020 / Reskrim, tanggal 25 Juni 2020 kepadaSdr.DANI RAMDANI BIN H.CASDA (Alm).Pemohon Prapradilan / para terlapor tersebut di atas di periksa sebagaitersangka yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan TersangkaPada tanggal 25 Juni 2020.Bahwa untuk menindaklanjuti Surat perintah penangkapan tersebutdiatas Termohon Prapradilan Mengeluarkan Surat Perintah PenahananBerdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d, Psl.11, Psl 20, Psl 21, Psl, 22, Psl24 ayat (1) KUHAP Dengan Nomor: Sp.Han
Bahwa dalil pemohon prapradilan pada Posita nomor tiga dan lima bahwapihak pemohon prapradilan salah paham mengenai Penangkapan danPenahanan pada tanggal 24 Juni 2020, melainkan Pihak Pemohonprapradilan tersebut sedang di lakukan permintaan keterangan GunaPenyelidikan perkara Tindak Pidana tersebut. sesuai dengan Pasal 4, pasal5, pasal 9, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 108 KUHAP, dan SuratPerintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 22 / VI / 2020 / Reskrim, tanggal 11Juni 20203.
Bahwa dalil Pemohon Prapradilan pada Posita nomor empat, kami pihakTermohon prapradilan sudah mengeluarkan Surat Penunjukan PenasehatHukum dengan nomor surat : B/ 44 / VI / 2020, tanggal 25 Juni 2020, untuk mendamping!Sdr.SARIMAN BIN CASMITA B/ 45 / Vi / 2020 tanggal 25 Juni 2020, untuk mendampingi SdrSAEFUL ALI BIN JUPRI B/46/VI/ 2020 tanggal 25 Juni 2020, untuk mendampingi Sdr. DANIRAMDANI BIN H.
CASDA (Alm),Namun dari Para Pihak Pemohon Prapradilan pada saat Berita AcaraPemeriksaan menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum dan di buatkanberita Acara Penolakan untuk di damping Penasehat Hukum dan SuratPernyataan penolakan untuk di damping penasehat Hukum Pada tanggal 25JUNI 2020Dengan Demikian maka jelas bahwa dalildalil / alasanalasan PemohonPrapradilan secara keseluruhan patut di tolak berdasarkan uraian tersebutdiatas, Memohon kepada Bapak Hakim Tunggal Prapradilan yang memeriksadan mengadili
Menolak secara keseluruhan Permohonan Prapradilan Pemohon.3.
1.TOMBANG SIMANGUNSONG
2.JADIMAN SINAGA
Termohon:
Pemerintah Negara RI, Kapolri, Kapoldasu, Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara
1 — 0
M E N E TA P KA N :
- Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Mdn dicabut;
- Menyatakan biaya perkara Permohonan Prapradilan NIHIL;
1.M. AMRIZAL
2.BAHAGIA
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA ACEH
89 — 22
Bahwa Termohon Prapradilan menerima barang yangdiserahkan oleh orang yang bukan pemilik barang dan bukanorang yang ditugaskan sebagai orang dititipi barang tersebut, olehkarena itu Termohon Prapradilan dapat dikategorikan mengambilbarang milik Pemohon Prapradilan secara melawan hukumdengan mempergunakan institusi sebagai identitas,2. Bahwa Termohon Prapradilan sengaja menguasai hak milikPemohon Prapradilan dengan melakukan pelanggaran Hukumdengan cara, antara lain:a.
Bahwa Termohon Prapradilan merampas satu unit Becopada saat mengerjakan perbaikan jalan Desa bukan mengerjakanpekerjaan sebagaimana jjin yang dimiliki oleh koperasi di kawasanhutan dengan status Hutan Penggunaan Lain (HPL),e. Bahwa Termohon Prapradilan merampas satu unit Becomilik Pemohon Prapradilan berada di kordinat X (97.894416667)Halaman 5 dari 78, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Ididan koordinat Y (4.400111111).
Bahwa berdasarkan dalildalil Pemohon Prapradilan di atas,cukup beralasan bagi yang mulia hakim yang memeriksa danmenyidangkan Permohnan aquo untuk mengabulkanpermohonan Pemohon Prapradilan,5. Bahwa Termohon Tidak Punya Ijin Sita dari Pengadilan, antaralain:a.
Bahwa atas tindakan Termohon Praparadilan yang tidaksesuai dengan hukum yang berlaku, pemohon telah mengadukepada Bapak KAPOLRI, karena tindakan Termohon Prapradilantidak beretika Pemohon Prapradilan telan melapor kepadaKOMPOLNAS, karena tindakan Termohon Prapradilan mengambilsecara paksa tanpa prosedur hukum Pemohon Prapradilan telahmelaporkan kepada Div.
Propam Mabes POLRI, karena tindakanTermohon Prapradilan mengambil barang milik PemohonPrapradilan semaunya sehingga Pemohon Prapradilan telahmelaporkan kepada BARESKRIM POLRI semuanya di Jakarta,d. Bahwa berdasarkan seluruh dalildalil permohonan di atassatu kesatuan utuh hingga tuntutan Prapradilan di bawah ini.7. Tuntutan1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untukseluruhnya;2.
EDWIN
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN
3 — 3
M E N E TA P KA N
- Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 52/Pid.Pra/2022/PN Mdn dicabut;
- Menyatakan biaya perkara Permohonan Prapradilan NIHIL;
Tomas Tatok
Termohon:
1.Kepolisian Resor Luwu
2.Kejaksaan Negeri Luwu
77 — 26
MENGADILI:
- Menyatakan Permohon Prapradilan Pemohon Tomas Tatok Gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
tersebut diatas, ParaTermohon dengan tegas menolak dan membantahnya sebagaimana dalambantahan atau jawaban para Termohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokokpermohonan prapradilan terlebin dahulu Hakim akan mempertimbangkanmengenai wewenang prapradilan;Menimbang, bahwa wewenang dari prapradilan diatur dalam ketentuanPasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang berbunyi Pengadilan Negeriberwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam undangundang ini
;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82ayat (1) bahwa acara pemeriksaan prapradilan untuk hal yangdimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ditentukan sebagaiberikut:a.
Putusan prapradilan pada tingkat penyidik tidak menutupkemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan prapradilan lagipada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum jika untuk itudiajukan permintaan baru;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) tersebutmempunyai makna bahwa ketentuan yang terkandung didalamnyawajib atau harus dipatuhi dan dilaksanakan serta tidak dapatdikesampingkan dan sifatnya wajib untuk dipertimbangkan lebihdahulu sebelum memasuki pembuktian pokok perkaranya;Menimbang, bahwa
dan mempertimbangkan materi pokok prapradilan;Menimbang, bahwa dengan telah dilimpahkannya perkara pokok olehPenuntut Umum ke Pengadilan Negeri Belopa dan telah pula dilakukanpersidangan pertama maka status pemohon prapradilan yang masihmerupakan tersangka berubah menjadi terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan prapradilan pemohondinyatakan gugur, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkarasebesar nihil;Memperhatikan ketentuan Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83KUHAP, Putusan
Menyatakan Permohon Prapradilan Pemohon Tomas Tatok Gugur;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 olehMukhlisin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa dan diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dandibantu oleh Arrang Baturante, S.H.