Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dalamhal ini memberi kuasa kepada Ebit Pardede, S.H dan kawankawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga bantuan HukumSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI Korwil DKI)beralamat di Jalan Tanah Tinggi Il Nomor 44B, Johar Baru,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24Juli 2020:Pemohon Kasasi;LawanPT LOTTE MART INDONESIA, beralamat di Jalan LingkarLuar Selatan Kavling 56, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur,yang diwakili oleh Joseph Buntara selaku Prasiden

Dalam hal permohonan izin tersebut ditolak oleh pejabatyang berwenang kecuali ditolak oleh Prasiden, maka yangbersangkutan dapat mengajukan permohonan naik bandingkepada pejabat yang berwenang yang setingkat lebih tinggidari pejabat tersebut ;4.

perkarapencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa ;Bahwa saksi juga merasa bingung dihadirkan sebagai saksi dalam perkarapencurian ini karena tidak ada relevasinya dengan saksi ;Benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2009 s/d Desember 2012dan sejak Tahun 2013 telah pindah ke bagian Kepala BPKB di Bondowoso;Bahwa tugas saksi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Bondowoso berdasarkan Perarutan Prasiden

Bahwa perolehan suara Partai GOLKAR dalam Pemilu Legislatif2014 tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan sendiri pasangan CalonPresiden dan Calon Wakil Presiden sehingga membutuhkan koalisi dengan partaipolitik lain, jadi jelas TergugatI maupun TergugatII telah MELANGGARKeputusan Rapimnas VI dengan membentuk KOALISI PERMANEN yangdisebut KMP;Bahwa dengan KEGAGALAN TergugatI menjadi calon Presiden maupun CalonWakil Prasiden, maka setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Presiden dan WakilHalaman I

./2015pembangunan untuk kepentingan umum adalah Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaanpembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Prasiden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan KepadaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007; Bahwa pembebasan tanah milik Para Penggugat untuk pembangunan JalanTol Akses Tanjung Priok pada saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespelaksanaan pembebasan dan pembayaran ganti rugi dimana baru padatanggal

KeputusanPembentukan panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum yang lama yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor:593.05/Kep. 1051Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dikabupaten Indramayu, yang masih menggunakan Keputusan Presiden RI Nomor :1855 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum sebagai dasar Pelaksanaannya .Bahwa, berdasarkan pasal 7 Peraturan Prasiden

KeputusanPembentukan panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum yang lama yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor:593.05/Kep. 1051Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dikabupaten Indramayu, yang masih menggunakan Keputusan Presiden RI Nomor :55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum sebagai dasar Pelaksanaannya .Bahwa, berdasarkan pasal 7 Peraturan Prasiden

Pengadaan tanah bagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tetapihanya memberlakukan Surat Keputusan Pembentukan panitiaPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum yang lama yaitu Keputusan Bupati IndramayuNomor : Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dikabupaten Indramayu, yang masih menggunakan KeputusanPresiden RI Nomor : 55 tahun 1993 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai dasarPelaksanaannyaBahwa berdasarkan pasal 7 Peraturan Prasiden