SARJONO, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDE NT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Bahwa Penggugat mengakui adanya keterkaitan dengan perkara a qou,Penggugat (Nio Buyung Soetanio) selaku Preside Direktur PT. Bayu CahayaEmas, telah melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Sdr. Herds B.Simanjuntak, SE, MM, ACIL, AAIK Direktur PT. Auransi Jiwasraya (Persero)terhadap Gedung Arjuno berlantai 3 seluas 3.938 M2 yang terletak di Jl.Arjuno No. 8793 Surabaya milik PT.

Selain itu pada tanggal 11 September 2012Nio Buyung Soetanio selaku Preside Direktur PT. Bayu Cahaya Emasmengajukan gugatan perdata terhadap PT. Asuransi Jiwasraya kepada KetuaPengadilan Negeri Surabaya sebagaimana gugatan perkara perdata No.718/Pdt.G/2012/ PN. Sby.

Put.No.168/PDT/2015/PT.Mks( Preside Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla ) yang berupaKalparatur pembenahan aliran sungai dan ganti rugi, dan untuk dapatmenerima atau mewakilinya tetntunya oleh Penggugat bukan oranglain atau saudaranya .

Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon danTermohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknyasuami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul , dan dikaruniai1 orang anak bernama: PRESIDE VN EMPAUOS)S)SED,, umur 2 tahunyang berada dalam pemeliharaan Termohon;5.

selain itu hanya berlaku terhadap HGU yangsaat terbitnya PP Nomor. 40 Tahun 1996 tersebut masih berlaku (Pasal61 ayat 2 PP No.40 Tahun 1996), terhadap tanahtanah HGU yang telahberakhir (eks HGU) sebelum terbitnya PP No.40 Tahun 1996 tidak dapatdiperlakukan ketentuan dalam peraturan tersebut ;Bahwa terhadap tanahtanah bekas HGU yang berasal dari konversiHakHak Barat diperlakukan Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun1979, karena Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tidakmematikan Keputusan Preside

yang telah pecah sedemikianrupa adalah siasia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkankeadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaanlahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhgj alThullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:dalle jac ae lb go 14a je preside

NOMOR 27/PDT/2019/PT.BJM Bahwa perbuatan Terbanding yang menolak pembayan kewajibanpembanding dan tidak melakukan usaha menyelamatkan terhadapkredit Pembanding secara maksimal tersebut jelas bertentangandengan :1) Perjanjianperjanjian antara Pembanding dengan Terbandingmelanggar asas Proporsional / asas keseimbangan,2) Surat Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIRtanggal 12 November 1998, jo Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.3) Kebijakan Preside

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimanadimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalamdatabase kependudukan.Halaman 9 dari 16 halamanPerkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul Scanned by CamScannernama pemohon: yang perlu dirubah lagi dengan perubahanMenimbaNg, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (Preside 1) PeraturanN Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentanPendaftaran Pe SeeNduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan PencatatanpelaporanInstansi P

No.82 P/HUM/2009pada Pasal 30 Point F QanunAceh tersebut tidakmemiliki dasar dan korelasidengan jabatan yangdiemban, sementara untukjabatan yang lebih tinggiseperti Jabatan Preside,Anggota DPR dan Menterisekalipun tidakmensyaratkan usia palingrendah 40 tahun ;4.

Bahwa perbuatan Terbanding yang menolak permohonanPembanding untuk dilakukan restrukturisasi KMK tersebut jelasbertentangan dengan :1) Perjanjianperjanjian antara Pembanding dengan Terbandingmelanggar asas Proporsional / asas keseimbangan, karenaperjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian baku, yangsangat jelas isinya selalu menguntungkan pihak ekonomi kuatdibandingkan pihak ekonomi lemah.2) Kebijakan Preside (NAWACITA), antara lain memberdayakanUsaha Kecil Menengah (UMK) Golongan Ekonomi Lemah

. '~ ta tye ape 8 preside cee ema geden berg ~eviedslenin sbeg heb weed cidel ney sbsels. nediudniaarr. nests fdeerst BYMENseAT Gegsore mn ebea meh smehi ct MEP) Hetonar,: terleosynelealy spied allaler i Bice ie weeny bs ee ee sn earner eae sedMiSs TART evepan Asid diis iicesio psy clad risbiex BUTE SOR cd Livrachod gripy ini nserisdraie.on iiC4 Mea I scsxanl nile, aie, ah i, Toes fcrmMhasasim ees Ash wes Isqsbreqge 1.4 wilaIBT SINGwsIsh ie sapl dea mincb judsatsi co e E: . : Gori % oeal.

membayar ongkos perkara yang timbul dalamperkara ini;Dan/atau;Jika Pengadilan Negeri Simpang Empat berpendapat lain mohon kiranyamemberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Bahwa pemohon dalam pengajuan gugatannya telah salah dan keliru yangseharusnya sebagai subjek Tergugat hanya satu yaitu Briptu Nofrizal NRP7810128. tidak ada Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia Cq, Preside

No. 1612 K/Pdt/2012.and preside at their meetings. The making of on award shall be a conditionorecedent to any right of action against the Insurers;Bahwa dengan adanya kondisi di atas, maka setiap perbedaan pendapatatau sengketa yang timbul terkait polis yang ada diselesaikan melalui forumarbitrase dan bukan melalui pengadilan. Sehingga berdasarkan hal gugatanPenggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tepat;5.

Bahwa disini terlihat suatukejanggalan karena surat Penggugat kepada Tergugat IVdibalas oleh Tergugat V.Bahwa selain surat surat tersebut di atas, korespondensiantara Tergugat selaku Preside, Direktur dari PTUsayana (Penggugat) dengan svTergugat V berlangsungbeberapa kali yaitu melalui surat Surat NoBo00/Srt/V/08/210 tanggal 7 Mei 2008 dari Tergugat kepada Tergugat V.

alasanyan rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1insrsid10774936charrsid8203755 gcukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 rtilchfcs1 af1ltrchfcsO f1insrsid12650384 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid107 74936charrsid8203755 jortlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid12650384 .rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1insrsid10774936charrsid8203755 Pasal 116 huruf (f) rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid1524661 Instruksi Preside

DALAM EKSEPSI ;Bahwa pemohon dalam pengajuan gugatannya telah salah dan keliru yangseharusnya sebagai subjek Tergugat hanya satu yaitu Briptu Nofrizal NRP 7810128.tidak ada Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia Cq, Preside RI di Jakarta Cq.Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq. Kepala kepolisian DaerahSumatera Barat (Kapolda) di Padang Cq.

Keputusan Preside Nomor 84/P tahun 2009 ;6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;Menimbang bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya padapokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmenutup penyelenggaraan Pre school Early Childhood 1 dan 2 di JIS yangdikelola Penggugat, karena tidak sesuai dengan kewenangannya danbertentangan dengan Pasal 206 jo. Pasal 185 ayat (1) PP 17/2010 Jo.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.6 tahun 2018, Pasal 75 s/d Pasal 78, karena belum di ajukan upayaAdmistrasi, Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di cabut,Pada tanggal 9 Juni 2020, diajukan upaya Administrasi, setelan 11 harikerja tidak ada tanggapan dari Preside Republik Indonesia sebagaipembuat Keputusan No.13/M tahun 2020 yaitu mengenaikKeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 13/M tahun 2020 tentangPengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit NasionalMasa Jabatan tahun

Theumpire shall sit with the arbitrators and preside at their meetings. The making of onaward shall be a condition orecedent to any right of action against the Insurers ;Bahwa dengan adanya kondisi diatas, maka setiap perbedaan pendapat atau sengketayang timbul terkait polis yang ada diselesaikan melalui forum arbitrase dan bukanmelalui pengadilan.

PreSide@n; = 222 nnn nnnn nnn nn nnn nnnnneb. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)huruf a, huruf b, dan huruf C;c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;Halaman 63 dari 82 halaman, Putusan Perkara Nomor : 07/G/2018/PTUN.SBY.e.