Ditemukan 270666 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : provinsi
Penelusuran terkait : Nurlaila Hm vs gubernur propinsi dki jakarta; Peraturan gubernur propinsi dki nomor 82 tahun 2006 Komisi pemilihan umum daerah (kpud) propinsi sulawesi tenggara Keputusan gubernur propinsi kalimantan selatan no: 903/436/keu Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen agama propinsi gorontalo Keputusan dprd propinsi banten no.162.4/kep-dprd/10/2001 jo. keputusan dprd propinsi no. 162.4/kep-dprd/13/2001 Pengugat : 1. dpd f sp lem spsi propinsi kepulauan riau 2. pd kep spsi kepulauan riau. tergugat : gubernur propinsi kepulauan riau Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi sulawesi selatan 19/pdt/2014/ptk Gubernur propinsi nusa tenggara timur Kilyon muskanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 09-09-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15PK/KPUD/2008
Tanggal 9 September 2008 — ABDUL SAMAD ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROPINSI SULAWESI TENGGARA
85 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL SAMAD ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROPINSI SULAWESI TENGGARA
    ., bertempat tinggal di Jalan Made Sabara No.1 Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Calon GubernurSulawesi Tenggara Periode 2008 2013) ;H. ABDUL SAMAD, bertempat tinggal di Jalan WolterMongonsidi No. 21 Kota Medan, Propinsi SulawesiTenggara (Calon Wakil Gubernur Sulawesi TenggaraPeriode 2008 2013), dalam hal ini memberikan kuasakepada : DR. SF. MARBUN, SH. Mhum., dkk.
    No. 15 PK/KPUD/2008Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 2 tahun 2005 adalah HASILPENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU, dalam hal iniSurat Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Propinsi Sulawesi TenggaraNomor : 52 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang HasilRekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2007 bukan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 54 Tahun 2007tanggal 13 Desember 2007 tentang PENETAPAN PASANGAN
    No. 15 PK/KPUD/2008Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggarayang telah ditetapbkan Termohon melalui Surat Keputusan KomisiPemilinan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 52 Tahun 2007pada tanggal 12 Desember 2007 maupun hasil penghitungan suara ditingkat TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam wilayahPropinsi Sulawesi Tenggara;Pemohon juga tidak merujuk secara jelas pada tingkatan penghitunganmana dan dengan cara bagaimana TPS, atau PPK, atau KPUKabupaten/kota
    Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalildalil point No. 4Pemohon.Secara fakta hukum penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh KomisiPemilinan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara (Termohon) adalahsebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan UmumPropinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 52 Tahun 2007 yang ditetapkanpada tanggal 12 Desember 2007.Sesuatu yang salah kaprah dan ironis secara hukum bila Pemohonmenganggap Surat
    No. 15 PK/KPUD/2008dengan Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2005 maka ketuaKPPS,PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi berhak untukmenolak keberatan tersebut.Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohonsebagaimana tertuang dalam berita acara Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernurditingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi SulawesiTenggara tanggal 12 Desember 2007 dan Surat Keputusan KomisiPemilinan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-02-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/TUN/2020
Tanggal 27 April 2020 — NURLAILA, HM VS GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA;
196 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NURLAILA, HM VS GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 17-09-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02P/HUM/2007
Tanggal 17 September 2008 — DEWAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA(DPN APINDO) ; GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
158 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PENGURUS NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA(DPN APINDO) ; GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-06-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05G/HUM/2001
Tanggal 30 Juni 2008 — GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN ; DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN,
143 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN ; DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN,
    PUTUS ANNo: 05 G/HUM/2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili gugatan keberatan Hak Uji Materiil terhadape Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No: 903/436/KEU Tahun2000, tanggal 30 Juni 2000.e Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No: 903/825/KEU Tahun2000, tanggal 11 Oktober 2000;Pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikutdalam gugatan antara.KOMITE MAHASISWA ANTI KEDZALIMAN (KOMPAK), dalam hal inidiwakili
    GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, beralamat di JalanJenderal Sudirman No. 14. Banjarmasin memberi Kuasa kepada:1.2.TAUFIK EFENDI, SHHM. HATTA MAZANIE, SHHJ. SITI NURHASANAH, SHRITA ARYANI, SH, masingmasing Pegawai SekretariatDaerah Propinsi Kalimantan Selatan, beralamat di JalanJenderal Sudirman No. 14. BanjarmasinSelanjutnya disebut TERGUGAT ll.
    No. 05 G/HUM/20011.Bahwa Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (TERGUGAT 1) denganpersetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Selatan (TERGUGAT Il)pada tanggal 27 Maret 2000 telah menetapkan berlakunya AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2000 (bukti P1), sebagai realisasi maka ditetapbkan denganPeraturan Daerah Nomor. 3 tahun 2000 tentang Penetapan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2000 yang kemudian oleh
    Gubernur Propinsi Kalimantan Selatandijabarkan dengan Keputusan Gubernur Nomor. 903/182/KEU/2000 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.
    MANGKU PRASETYO itulah,kemudian Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan (TERGUGAT I) melakukanperubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah Propinsi KalimantanSelatan tahun anggaran 2000 yang dituangkan melalui Surat KeputusanGubernur Nomor: 903/436/KEU Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentangPerubahan Keputusan Gubernur Nomor: 903/182/KEU/2000 TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (bukti P5) danSurat Keputusan Gubernur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-07-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178K/TUN/2008
Tanggal 29 Juli 2008 — KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI GORONTALO
19 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI GORONTALO
    H.MOH.SALIM ALDJUFRI, M.Sos.I Jabatan KEPALA KANTORWILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI GORONTALO.Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. ZOHRA D. RAHMAN, S.Ag2. Dra. SURIATI Y. OLIIHal. 1 dari 13 hal. Put. No. 178 K/TUN/20083. MAHMUD Y.
    Bahwa obyek gugatan adalah: Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Agama Propinsi Gorontalo atas nama Menteri Agama No:KW.30/Ib/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 Tentang mutasitempat tugas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Madrasah Aliyah NegeriInsan Cendekia Gorontalo ;2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan KepalaUrusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri Cendekia Gorontalo sejaktahu 2005 sampai dengan 2006;3.
    KW/30/Ib/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Mutasi tempattugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Madrasah Aliyah NegeriInsan Cendekia Propinsi Gorontalo yang dikeluarkan oleh Tergugat.3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Keputusan No. KW/30/Ib/KP.07.6/2770/2006 tanggal 13 Nopember 2006 tentang Mutasi tempattugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Madrasah Aliyah NegeriInsan Cendekia Propinsi Gorontalo.4.
    KW/30/Ib/ KP.07.6/2770/2006tanggal 13 Nopember 2006 tentang mutasi tempat tugas bagi PNSdilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Propinsi Gorontalo,yang diterbitkan oleh Tergugat. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 319.000 (tigaratus sembilan belas ribu rupiah).
    Agama Propinsi untuk menandatanganiSurat Keputusan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam/darijabatan pejabat esselon IV dan V.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-04-2008 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 04P/HUM/2002
Tanggal 7 April 2008 — GENERASI MUDA TRIKORA PERWAKILAN PANDEGLANG ; MAJELIS WILAYAH KAHMI PROPINSI BANTEN ; Dkk
75 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GENERASI MUDA TRIKORA PERWAKILAN PANDEGLANG ; MAJELIS WILAYAH KAHMI PROPINSI BANTEN ; Dkk
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 2/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau, 2. PD KEP SPSI Kepulauan Riau. Tergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
376 — 232
  • DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau, 2. PD KEP SPSI Kepulauan Riau.Tergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 10-04-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PDT/2014/PTK
Tanggal 10 April 2014 — - GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR vs - KILYON MUSKANAN
43 — 17
  • - GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR vs - KILYON MUSKANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2006 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40K/Pid/2006
Tanggal 2 Februari 2006 — Drs. Dharmono K. Lawi, MSi. bin Kromo Lawi; H. Muslim Jamaludin bin Takat alias Khusein; H. Mufrodi Muchsin bin K.H. Muchsin; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang
120 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — KEPALA SEKOLAH KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT / KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SEPAKAT KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROPINSI LAMPUNG UTARA PROPINSI LAMPUNG VS YAHYA PRANOTO;;
172 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA SEKOLAH KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT / KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SEPAKAT KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROPINSI LAMPUNG UTARA PROPINSI LAMPUNG VS YAHYA PRANOTO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-10-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310K/TUN/2005
Tanggal 23 Oktober 2008 — Ir. HIDAYAT, ; Ir. HIDAYAT ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),a
13 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 30-05-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05G/HUM/2000
Tanggal 30 Mei 2007 — DJAYA BUDI SANTOSO, SE ; BUDI PERWIRA ; vs. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TENGAH,
51 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau, 2. PD KEP SPSI Kepulauan Riau Tergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
256 — 122
  • DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau, 2. PD KEP SPSI Kepulauan RiauTergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
    Bahwa Kepentingan Para Penggugat adalah wadah Organisasi SerikatPekerja/Serikat Buruh di Propinsi Kepulauan Riau sebagai pihak yangdituju atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun2021 tertanggal 20 Nopember 2020, dimana Tergugat telahmenyampaikan salinannya kepada Para Penggugat melalui DinasTenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau..
    Teckwah Paper Products Indonesia Nomor 003/TPPISPSI/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020 (fotokopisesuai dengan asili);: Surat DPD FSP LEM SPSI Provinsi Kepri Nomor: 029/DPD/FSP LEMSPSI/KR/XII/2020 Tanggal 30 November2020 Perihal Surat Keberatan Surat Keputusan UMP &UMK Kabupaten/Kota se Propinsi Kepulauan Riau(fotokopi sesuai dengan asli);Putusan Perkara Nomor: 1/G/2021/PTUN.TPI halaman 44 dari 9714.15.16.17.18.19.20.21.22.Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Bukti P19Bukti P20Bukti P21Bukti
    P22: Surat PD FSP KEP SPSI Kepri Nomor 06/PD FSP KEP/SPSI/X1I/2020 Tanggal 30 November 2020 Perihal SuratKeberatan Surat Keputusan UMP dan UMK Kabupaten/Kota se Propinsi Kepulauan Riau (fotokopi sesuai denganasli);: Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam Nomor B270/BPS/2171.92200/12/2020 Tanggal 02 Desember 2020Perihal Konfirmasi Angka Inflansi Tahunan Nasional DanPDB Tahunan Nasional Terkait Upah Minimum (fotokopisesuai dengan fotokopi);: Berita Acara Tentang Rekomendasi Besaran Angka UpahMinimum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-02-2008 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312K/TUN/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — ENDANG SETYANINGDYAH ; NURUL HUDA ; vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; Drs. H. TAFTA ZANI, MM ; Dkk
30 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Register : 21-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3640 K/PDT/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH VS YOSEF SOEWARTO;
166 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PROPINSI JAWA TENGAH VS YOSEF SOEWARTO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52K/TUN/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 — H. NIZAM DAI, S.E ; EFENDI RUSTAM PAKAYA ; vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; Ir. IWAN BOKINGS, MM. dan Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 21-03-2013 — Upload : 05-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 133/PDT/2012/PTK
Tanggal 21 Maret 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ.PEMERINTAH KOTA KUPANG vs NY. SOFIA BALOE TOMBOY, Cs.
45 — 22
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ.PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ.PEMERINTAH KOTA KUPANG vs NY. SOFIA BALOE TOMBOY, Cs.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-02-2013 — Upload : 05-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 130/PDT/2012/PTK
Tanggal 25 Februari 2013 — BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR vs Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si
80 — 44
  • BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR vs Ir. HABDE ADRIANUS DAMI, M.Si
    PUTUSANNOMOR : 130 /PDT /2012 /PTK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa danmengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,beralamat di JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54PK/TUN/2006
Tanggal 5 Maret 2008 — MENTERI DALAM NEGERI R.I.; vs. Dr. H. ARWAN KASRI, MK, SE, MS Bin KASRI ; Drs. H. SYAHRIAL, SH
123 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembandingtelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkamah Agung No. 361 K/TUN/2004 tanggal 20 Juli 2005 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/ParaPenggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :Bahwa para Penggugat adalah Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan)DPRD Propinsi
    melakukan tindakan kepolisian terhadap Ketua DPRDPropinsi Sumatera Barat dan Tergugat mengabulkannya dengan menerbitkansurat No.X.161.23/30/SJ tanggal 7 Nopember 2002 ;Bahwa Tergugat seharusnya tidak menerbitkan surat tersebut, karenaPeraturan Pemerintah RI No. 110 Tahun 2000 sebagai ketentuan perundanganyang dikatakan telah dilanggar dan menjadi dasar sengketa kejaksaan telahterjadi tindak pidana korupsi oleh Ketua dan Anggota DPRD Sumatera Baratatas perancangan, penetapan dan pemanfaatan APBD Propinsi
    X.161.23/30/SJ perihal ijinuntuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Ketua DPRD danAnggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan Tergugattanggal 7 Nopember 2002 ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat No.X.161.23/30/SJperihal ijin untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Ketua DPRDdan para Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkanTergugat tanggal 7 Nopember 2002 ; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 3 dari 14 hal. Put.
    No. 54 PK/TUN/2006X.161.23/30/SJ perihal ijin melakukan tindakan Kepolisian terhadapKetua DPRD dan para Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yangdikeluarkan Tergugat tanggal 7 Nopember 2002 sampai ada putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesarRp.125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 136/B/2003/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Januari 2004adalah sebagai berikut
    No. 54 PK/TUN/2006anggota DPRD propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan Tergugattanggal 7 Nopember 2002".Bahwa putusan judicial review Mahkamah Agung No. 04 G/HUM/2001tanggal 9 September 2002 tidak dapat diberlakukan surut (retroaktifi)sehingga tidak dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakimuntuk memutus gugatan aquo ;. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Waris
Putus : 10-04-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 15/PDT/2014/PTK
Tanggal 10 April 2014 — Gubernur Propinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat vs - ABDULLAH IBRAHIM
62 — 19
  • Gubernur Propinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat vs - ABDULLAH IBRAHIM