Penggugat:
Drs.H.YASIN
Tergugat:
1.PT.Lembaga Pembiayaan WAHANA OTOMITRA MULTIARTHA WOM Cabang Malang
2.SITI ALIFAH

PT.Lembaga Pembiayaan Wahana Otomitra Multiartha Wom CabangMalang, tempat kedudukan Jl.Sunandar Priyo Sudarmo, KelurahanPurwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam hal inimemberikan kuasa kepada Imam Iswahyudi.BST, badrus LutfianaNurrobi, Slamet Kardono, Gede Sudarsana, Alan maulana, DewiRachma Anggraini, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 13Februari 2019 , selanjutnya disebut sebagai ................ Tergugat ;2.

Penggugat:
Drs.H.YASIN
Tergugat:
1.PT.Lembaga Pembiayaan WAHANA OTOMITRA MULTIARTHA WOM Cabang Malang
2.SITI ALIFAH

hukum Perseroan ;5 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang Undang No.8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusussebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yangberbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat statusbadan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen)Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa " PT.Lembaga

Dengandemikian telah Memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas ; 6 Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana di maksuddalam anggaran dasar Pasal 3 PT.Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia berbunyi sebagai berikut : 10Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untukmelindungi diri ; Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannyadari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa ;Meningkatkan pemberdayaan

dan berlaku diseluruh Indonesia. sehinggadapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggarUndang undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK).oeBerdasarkan keputusan Mentert Hukum dan Hak Asasi Manusia BahwaWPT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional IndonesiaLPKNI " adalah Perseroan Nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang Persetujuanatau disingkat Perubahan badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT.Lembaga

Karena telah berbentuk badan hukum Perseroan.10 Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :1 Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untukmelindungi diri;2 Mengangkat harkat dan ~martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;3 Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,dan menuntut

8Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang telah mengatur secarakhusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang berbunyiLembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat,yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota MalangMEWAKILI Mentri Perdagangan dan Berdasarkan keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Bahwa PT.Lembaga

Dengan demikian telahMemenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :110Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumenuntuk melindungi diri;Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;Meningkatkan pemberdayaan konsumen

Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaBahwa PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia " ataudisingkat LPKNI" adalah Perseroan Nomor : AHU04158.40.20.2014tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PTLembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yaitu MenyetujuiPerubahan Badan Hukum PT.Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia dengan NPWP 02.239.913.3652.000 yang berkedudukan diKota Malang karena telah sesuai dengan data format isian perubahan

UUPK ;Bahwa untuk memenuhi Pasal 46 ayat (1) huruf c Undangundang PerlindunganKonsumen yang mensyaratkan lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuandidirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumendan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dengandemikian PT.LPKNI telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa PT.Lembaga

No. 9/Pdt.G/2014/PN KomManusia Republik Indonesia Nomor AHU43910.AH.01.02.Tahun 2009 jo CoverNote Nomor 14/NSNR/XI/2013 perihal pengesahan akta pendirian dengan nomorkendali 1218211 yang dengan demikian telah memenuhi ketentuan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa maksud dan tujua serta kegiatan usaha peseroan sebagaimana dimaksuddalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia berbunyi sebagai berikut :1.10.11.Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan

Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU01458.40.20.2014 tanggal 25 April 2014, tentang Persetujuan PerubahanBadan Hukum Perseroan Terbatas PT.Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia, selanjutnya diberi tanda DUKti ................ cece cece cece cece eens eens ee eaee P13;4. Fotokopi Laporan Kegiatan LPK Nasional Indonesia Tahun 2014, tertanggal 2September 2014, selanjutnya diberi tanda OUKti ............ 0. ce ceeeeee eect eee ee eee ee P14;5.

LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia" atau disingkat LPKNI" adalahPerseroan Nomor:AHU04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan badanHukum Perseroan dan PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesiadengan NPWP 02.239.913.3652.000 yang Berkedudukan di Kota Malangkarena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan didalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan AktaNotaris No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit NurRachmat

Dengan demikian telah Memenuhi ketentuan UU No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untukmelindungi diri;2) Mengangkat harkat dan ~martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;3) Meningkatkan pemberdayaan

sekarang Penggugat mengajukan gugatan di tempatkedudukan konsumen berdasarkan Undangundang No.8 tahun 1999 TentangPerlindungan konsumen pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidakmemberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapatdigugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan kebadan peradilan di tempat kedudukan konsumenBahwa Penggugat adalahKonsumen yang mengadu melalui PT.Lembaga

PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (PT. LPKNI) tidakmemiliki /egal standing dalam menerima pengaduan konsumen danpengurus PT. LPKNI tidak berwenang menerima kuasa untuk mewakili pihakdalam mengajukan gugatan perlindungan konsumen di Pengadilan;C. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Penggugat menggabungkangugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum;D. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah salah alamat (error in persona);E.

Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia "atau disingkat LPKNI" adalah Perseroan Nomor:AHU04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan badan HukumPerseroan dan PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesiadengan NPWP 02.239.913.3652.000 yang Berkedudukan di Kota Malangkarena telah sesuai dengan Data Format lsian Perubahan yang disimpandi dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimanasalinan Akta Notaris No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat olehNotaris Sigit Nur Rachmat

telah mengatur secaraKhusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituHal 4 dari 16 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 636/Pdt.G/2016/PN.Dps10.yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen) dari Pemerintah Kota Malang mewakili Menteri Perdagangan danBerdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa PT.Lembaga

Bahwa PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indoensiaatau disingkat LPKNI adalah perseroan berdasarkan Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.PerlindunganIndonesia Raya Akta Nomor : 106 Tanggal 15 Juni 2013 dihadapanSigit Nur Rachmat Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris diKabupaten Malang dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU43910.AH.01.02.Tahun2009 jo Cover Note Nomor 14/NSNR/XI/2013 perihal pengesahanakta pendirian dengan nomor kendali

Pelaksana dari UndangUndang No.8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secaraKhusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyiLembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal iniLPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen) dari Pemerintah Kota Malang mewakiliMenteri Perdagangan dan Berdasarkan keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Bahwa PT.Lembaga

Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :1) Meningkatkan kesadaran, kKemampuan dan kemandirian konsumenuntuk melindungi diri;2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan caramenghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ataujasa;Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 617/Pat.G/2016/PN DpsMeningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan

sebagai berikut :1) Bahwa Lembaga Penggugat adalah Pelaksana dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telahmengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (Cc )UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukumatau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukumTDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Berdasarkankeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa " PT.Lembaga

adalah Pelaksana dariUndang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen yang telah mengatur secara Khusussebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yangberbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor:519/1175/35.73.311/2009, Pemerintah Kota MalangBerdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Bahwa PT.Lembaga

Perlindungan Konsumenatau disingkat LPKNI " adalahNasional IndonesiaPerseroan Nomor: AHU04158.40.20.2014 tentangPersetujuan Perubahan badan Hukum PerseroanTerbatas PT.Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan HukumPT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesiadengan NPWP 02.239.913.3652.000 yang Berkedudukandi Kota Malang karena telah sesuai dengan Data FormatIsian Perubahan yang disimpan di dalam Database SistemAdministrasi Badan Hukum sebagaimana salinan

Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan UsahaPerseroan sebagaimana dimaksud dalam AnggaranDasar Pasal 3 PT.Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dankemandirian konsumen untuk melindungi diri;2) Mengangkat harkat dan martabat konsumendengan cara menghindarkannya dari ekses negatifpemakaian barang dan/atau jasa;3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalammemilin, menentukan, dan menuntut hakhaknyasebagai konsumen;4) Menciptakan

Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:1)Bahwa dapat kami sampaikan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen telah mengatur secara khusussebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi LembagaPerlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaituyang berbentuk badan hukum atau yay asap dalam hal ini LPKNI telahmendapat status badan hukum Perseroan Bahwa berdasarkan keputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa "PT.Lembaga

LKM yangtersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23 dan telahmendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAMRI melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU2467841.AH.01.01 Tahun 2015 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Lembaga Keuangan Mikro Bogor;bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2015, DewanPengawas PD.PK Bogor mengundang kembali ParaPemegang Saham untuk mengadakan RUPS PT.

Cbi3.3.3.3.3.4.51dan kevajiban Perusahaan Daerah beralih kepadaPerseroan:(2) pengalihan aset, hak dan kewejiban Perusahaan DaerahPerkreditan Kecamatan kepada Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundangundangan;bahwa dengan adanya RUPSLB tanggal 17 November2015 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23 yang dibuatdihadapan Notaria Dedy Suwandy, Sarjana Hukum, MagisterHukum dengan susunan pengurus yang terdiri dari

LKM Bogor telah mendapat izinusaha dari Dewan Komisioner Dewan Komisioner OtoritasJasa Keuangan melalui Keputusan Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan Nomor Kep14/NB.123/2016tentang Pemberian lIzin Usaha Bersyarat kepada PT.Lembaga Keuangan Mikro Bogor sehingga telah berhakmelakukan kegiatan usaha perbankan.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGORtanggal 3 Desember 2015, diberi tanda T.I6;Foto copy sesuai asli AKTA Pendirian Perseroan Terbatas PT.LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGOR Nomor 23 tanggal 23Nopember 2015, diberi tanda T.I7;Foto copy sesuai asli Keputuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU2467841.AH.01.01.TAHUN 2015tanggal 23 November 2015, diberi tanda T.I8;Foto copy sesuai asli Lampiran Keputuan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2467841.AH.01.01.TAHUN

Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yaitu Menyetujui Perubahan BadanHukum PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesiadengan NPWP 02.239.913.3652.000 yang Berkedudukan di KotaMalang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahanyang disimpan di dalam Database Sistem Administrasi BadanHukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.153 Tanggal 24April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit Nur Rachmat,SH.,M.KN.

Foto copy Perjanjian kersama antara Badan Standartisasi Nasional dengan PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia di Bali, bukti diberi tandaP4;5. Fotocopy Berita Acara Pemutusan Pekerjaan Kongres Nasional PerlindunganKonsumen dan Kongres Isi Copolco dengan rizki Adam, bukti diberi tanda P 5 ;6. Fotocopy Berita Acara Ganti EO dari Lila Tania kepada Rizki Adam, bukti diberitanda P 6;Fotocopy Surat Perintah Kerja No.04/SPK/SCIC/I/2018,bukti diberi tanda P7;8.

25 Juni 2013 dihadapanSigit Nur Rachmat Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notarisdi Kabupaten Malang dan Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU4390.AH.01.02.Tahun 2009 Jo Cover Note Nomor 14/NSNR/XI/2013 PerihalPengesahan Akta Pendirian dengan Nomor Kendali 1218211 yangdengan demikian telah memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroansebagaimana di Maksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT.Lembaga

Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undangundang No.8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana Pasal46 ayat 1 huruf(c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasandalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda DaftarLembaga Perlindungan Konsumen);Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa PT.Lembaga Perlindungan