MUHAMMAD EDY; SULASNO ; Lawan ; PT.MULIA GLASS

Pemohon:
PT.MULIA AGRO PERMAI

ISWANDI; SUKACA; LAWAN ; PT.MULIA GLASS;

Nama :IswandiKewarganegaraan :IndonesiaPekerjaan :Buruh PT.Mulia GlassJabatan Organisasi :Anggota SBKIKEF PT.Mulia IndustrindoTbk.Alamat :Kp.Ceger RT.03/RW.007 ; Tanjung BaruCikarang Timur, Kab . Bekasi2. Nama :SukacaKewarganegaraan :IndonesiaPekerjaan :Buruh PT.Mulia GlassJabatan Organisasi :Anggota PTP . SBKIKEF PT. MuliaIndustrindo . TbkAlamat :Graha cikarang elok C.13/10 Rt. 002/002Desa Simpang, Kec.

Untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ;LAWAN :PT.MULIA GLASS, Sebuah badan hukum yang berkedudukan di indonesiaberalamat di jalan raya Tegal Gede, LemahAbang Cikarang Kab . Bekasi 17550 JawaBarat INDONESIA.Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Drs. ENGKOS KOSIM, ROSYIDHOEWEL, SH. Dari Tim Advokasi Dewanpengurus Provinsi Asosiasipengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat yang beralamat di komplekputeraco Gadng Regensi, Jl.

ISWANDI; SUKACA; LAWAN; PT.MULIA GLASS;

Nama : TISWANDTKewarganegaraan :IndonesiaPekerjaan :Buruh PT.Mulia GlassJabatan Organisasi :Anggota SBKIKEF PT.Mulia IndustrindoTbk.Alamat :Kp.Ceger RT.03/RW.007 ; Tanjung BaruCikarang Timur, Kab . Bekasi2. Nama : SUKACAKewarganegaraan :IndonesiaPekerjaan :Buruh PT.Mulia GlassJabatan Organisasi :Anggota PTP . SBKIKEF PT. MuliaIndustrindo . TbkAlamat :Graha cikarang elok C.13/10 Rt. 002/002Desa Simpang, Kec.

Untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ;LAWAN :PT.MULIA GLASS, Sebuah badan hukum yang berkedudukan di indonesiaberalamat di jalan raya Tegal Gede, LemahAbang Cikarang Kab . Bekasi 17550 JawaBarat INDONESIA.Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Drs. ENGKOS KOSIM, ROSYIDHOEWEL, SH. Dari Tim Advokasi Dewanpengurus Provinsi Asosiasipengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat yang beralamat di komplekputeraco Gadng Regensi, Jl.

Bahwa para penggugat telah diputuskan hubungan kerja, Sdr.Iswandi terhitung pada tanggal 6 Februari 2009 dan Sdr.Sukaca terhitung tanggal 17 pebruari 2009 dikarenakan padatanggal 14 dan 15 Januari 2009 melakukan aksimogok kerja yang tidak sesuai dengan prosedur yang diaturdalam pasal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)Perjanjian Kerjabersama PT.Mulia Industrindo Tbk .yaluruh Indonesiang masihberlaku secara sah menurut hukum ;5.

Bahwa Prosedur melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasatelah diatur secara jelas dalam Pasal 70 ayat (1), (2), (3),(4), (5), (6)Perjanjian Kerja Bersama PT.Mulia IndustrindoTbk. Sebagai berikutc. Mogok kerja/unjuk rasa pada dasarnya adalahcarapenyampaian tuntutan pekerja yang sejauh14.15.13mungkin harus dihindari menimbang pada akhirnya akanmerugikan kedua belah pihak, baik perusahaan maupunpekerja. Apabila hal ini terpaksa ditempuh harusmerupakan pilihan terakhir.d.

Mulia Keramik Indahraya dan PT.Mulia Glass dengan PUK SP KEP SPSI ;Fotocopy Perjanjian Bersama Manajeman dengan PUKSP KEP SPSI mengenai Perpanjangan masa berlakuPerjanjian Kerja Bersama periode 2007 2009 tanggal13 Agustus 2009 ;Fotocopy Putusan Perkara Nomor 117/G/2009/PHI.BDGtanggal 14 Oktober 2009 ;Fotocopy Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja dari PTPSBKIKEF tanggal 24 Desember 2008 ;Fotocopy Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja ke IIdari PTP SBKIKEF tanggal 06 Januari 2009 ;Fotocopy Pemberitahuan Aksi Mogok

ISNU WAHYUDI; HERMANSYAH; LAWAN; PT.MULIA GLASS;

Mulia Glass Float Division, ditandatangani Adhi sunarto, Head Of HRD& GA (diberi tanda P3b);Risalah Perundingan secara Bipartit Untuk mencapai kesepakatan penyelesaianPemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 24 Desember 2008, dibuat dan di tandatangani oleh PT.MULIA KERAMIT INDAH RAYA, SBKIEF dan Karyawan,Parman Zamhuri (diberi tanda P4);Surat Nomor 056/PTP . SBKIKEF/MI/BKS/XI/2008, tanggal 24 Desember 2008,perihal pemberi tahuan aksi mogok kerja, ditunjukan kepada PT.

SBKIKEF/MI/BKS/I/2009, tanggal 12 januari 2009, perihalpemberitahuan aksi mogok kerja ke JU, ditujukan kepada PT.Mulia IndustrindoTbk, fitandatangani oleh Suryono dan Didi Sutardi PTP.SBKIKEF (diberii tanda P5B);Surat Nomor: 063/PTP.

SBKIKEF/MI/BKS/I/2009, tanggal 12 januari 2009, perihalpembertahuan aksi mogok ke UI, di tujukan kepada PT.Mulia IndustrindoTbk, di tanda tangani oleh Suryono dan Didi Sutardi PTP.SBKIKEF (diberi tanda P5C);Pengumuman No. 02/HRDMI/IR/I/09 tanggal 5 januari 2009, yang di keluarkan olehPT.Mulia Industrindo Tbk.

Glass (di beri tanda T1);Perjanjian Kerja Bersama Periode 20072009 PT.Mulia Industrindo Tbk.

Mulia Industrindo Tbk (diberi tanda T14);Surat No. 025/HRDMI/IR/IV/09 tanggal 2 April 2009, perihal Pemohonan Mediasi, yangdikeluarka oleh PT.Mulia Industrindo Tbk ( diberi tanda T15);Tabel kerugian Finansial akibat mogok kerja 14 dan 15 januari 2009 (diberi tanda T16);Salinan putusan Penyelesaian perselisihan perburuhan pusat No.50/1157/1137/X/PHI/62005(diberi tanda T17);Kesepakatan bersama antara Manajemen PT. Mulia Industrindo Tbk dengan PUK SP KEP SPSIPT.

RULLY HERNAWAN, dk ; PT.MULIA KERAMIK INDAHRAYA

Berikan Upah Layak untuk Buruh PT.Mulia Industrindo.,Tbok., dan anakperusahaan;4. Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsoursching di PT.Mulia Industrindo.,Tbk., dan anak perusahaan;5.

Bahwa SB KIKEF sebagai organisasi yang mengedepankan diskusi diskusidi dalam mencari solusi atas persoalan persoalan ketenagakerjaan, makasaya sebagai Anggota Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Kimia,Kesehatan dan Farmasi PT.Mulia Industrindo, Tbk., sedikit banyak taupermasalahan permasalahan yang dialami oleh Serikat Buruh Kimia,Kesehatan dan Farmasi PT.Mulia Industrindo, Tbok., terkait dengan hubunganindustrial;.

Nomor 181 PK/Pdt.Sus/20125.3.5.4.PKB periode 2007 2009 PT.Mulia Industrindo, Ibk., yang saya kutipberbunyi:Pasal 70 ayat 2 sampai dengan 6 PKB periode 2007 2009 PT.Mulia Industrindo, Tbk.

Nomor 181 PK/Pdt.Sus/20123.2.Tergugat di persidangan bahwa pemogokan yang dilakukan padatanggal 14, 15 Januari 2009 tidak memenuhi prosedur mogok Pasal 70ayat (1 sampai dengan 6) PKB PT.Mulia Industrindo, Tok.

Nomor 181 PK/Pdt.Sus/20128.5.8.6.PKB PT.Mulia Industrindo, Tbk., secara kualitas lebih buruk,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Pasal 65 (14)PKB PT.Mulia Industrindo, Tbk., batal demi hukum;Bahwa berdasarkan uraian uraian pada poin 8.1 sampai dengan8.4 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugatberharap agar yang mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembalididalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dapat menyatakanbahwa Pasal 70 jo.

TAMRIN USMAN; KHAIRIL MUSLI; LAWAN;PT.MULIA GLASS;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARAPEN GGUIGA T necceteeetcccerseeinnncnceneeennenenentnnnnnn nenaLAWAN;PT.MULIA GLASS, Sebuah badan hukum yang berkedudukan di Indonesia beralamat di Jalan Raya Tegal Gede, Lemah Abang Cikarang Kab.Bekasi 17550 Jawa Barat INDONESIAUntuk selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGATPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tersebut telah membaca1.Penetapan ketua Pengadilan Negeri/ PHI Bandung Nomor No.37/G/2010/PHI BDG tanggal29 Januari 2010 , tentang penunjukan

SBKIKEF PT.MULIA INDUSRINDO, Tbk. Yang tercatat / terdaftar pada Kantor Wilayah Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi dengan Nomor Pencatatan : 670/CTT.250/IV/2007 tertanggal 09April 2007;3. Bahwa permasalah terjadi bermula sejak berdirnya PTP SB KIKEF dimana padasaat Para Pengurus Harian yang sedang menjalankan kegiatan serikat tenyatadihalang halangi oleh Tergugat yaitu. dengan melakukan ancaman dan intimidasiberupa Mutasi, skorsing, maupun Pemutusan Hubungan Kerja.

BAHWA PADA TANGGAL 31 Desember 2008 Tergugat menerbitkan Surat bernomor : 39/HRD/MI/IR/XI/08 perihal Pemberitahuan kepada seluruh karyawan yang isinya menghimbauseluruh karyawan agar tidak terpengaruh oleh segala bentuk hasutan yang bertujuanmeregangkan kemitraan / kerjasama antara perusahaan dan karyawan.Tanggal O5 Januari 2009 Tergugat dengan surat No. 02/HRDMI/IR/I/09 menerbitkanPengumuman yang berisi :e Merujuk pada Perjanjian Bersama yang masih berlaku dan mengikat seluruh karyawan PT.Mulia

SPSI mengenai uang pisah ;Manimbang, bahwa bukti T. 18 adalah berupa Kesepakatan Bersama antara manajement PT.Mulia Industrido ,Tbk . dengan PUK SP . KEP .

RIRI HARDIANSYAH vs PT.MULIA GLASS dan UTA REVAYANI

Menimbang, bahwa bukti T17 adalah berupaputusan Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan PusatNo.50/1157/1137/X/PHI/6/ 2005 tentang Perselisihan HubunganIndustrial antara PT.Mulia Industrindo, Tbk. Dengan PUK SP.KEP.SPSImengenai Uang Pisah. Menimbang: bahwa bukti T18 adalah berupaKesepakatan Bersama antara Manajemen PT.Mulia Industrindo,Tbk.

", maka PKB MuliaIndustrindo,Tbk., periode 2007 2009 tersebut tidak dapat digunakan sebagaiperaturan di tempat kerja Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat mengingatantara PT.Mulia Glass dan Mulia Industrindo,Tbk., adalah badan hukum yangberbeda.

PT.Mulia Industrindo,Tbk., sanksinya PHK tanpa pesangonsehingga kalau kedua pasal tersebut dibandingkan maka Pasal 65 ayat (14) PKB secarakualitas lebih rendah, maka berdasarkan Pasal 124 ayat (3) batal demi hukum;Bahwa terhadap ketentuan Pasal 70 dan Pasal 65 (14) PKB PT.Mulia Industrindo,Tbk.

Industrindo, Tbk., yang sanksinya adalah PHKtanpa pesangon, maka Pasal 65 ayat (14) PKB PT.Mulia Industrindo, Tbk., tersebutsecara kualitas lebih rendah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 124 ayat (3)UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Pasal 65 ayat 14 PKB PT.Mulia Industrindo,Tbk., batal demi hukum.

,periode 20072009 tersebut tidak dapat digunakan sebagai peraturan di tempat kerjaPemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat mengingat antara PT.Mulia Glass danMulia Industrindo,Tbk., adalah badan hukum yang berbeda.

DANA PENSIUN BRI, DK VS PT.MULIA PERSADA PACIFIC (MPPC)

Bahwa kategori ne bis in idem tersebut juga dikarenakan pihakpihak yangterdapat dalam perkara a quo adalah sama dengan pihakpihak yangberperkara dalam perkara BOT dengan yaitu PT.Mulia Persada Pacific,Dana Pensiun BRI dan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.,Disamping itu materi gugatan yang disampaikan juga sama yaitu tentangPerjanjian BOT.

Dinas Tata Ruang Selaku Para Terbantah;Nomor 539/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang didaftarkan pada tanggal 28November 2013 antara Terbanding selaku Penggugat, melawanPembanding dan Pembanding II;Nomor 550/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang didaftarkan pada tanggal 4Desember 2013 antara PT.Boga Selera Perdana selaku Penggugatmelawan PT.Mulia Persada Pacific, PT.BRI (Persero),Tbok., dan DanaPensiun BRI selaku Para Tergugat;Nomor 567/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang didaftarkan pada tanggal 13Desember 2013 antara

Bank Rakyat Indonesia (persero), Tok., dan Dana PensiunBRI melawan PT.Mulia Persada Pacific (MPPC);c. Tuntutan perkara yang sama:Tuntutan telah terjadinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi)atas Akta Nomor 58 tertanggal 11 April 1990 dan AddendumPerjanjian Nomor 72 tertanggal 24 Mei 1991;4. Bahwa asas nebis in idem ditegaskan pula dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penangananperkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem.

Nomor157/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., antara PT.Bank Rakyat Indonesia(persero),Tbk., dan Dana Pensiun BRI melawan PT.Mulia PersadaPacific (MPPC), yang telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I. dansudah berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan hal tersebut di atas, terobukti Judex Facti tingkat bandingtelah keliru dalam memeriksa perkara a quo karena tetap memeriksaperkara yang jelasjelas sudah terdapat suatu putusan yang berkekuatanhukum tetap, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yangHal. 28 dari 50

Subjek yang berperkara sama PT.Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk., dan Dana Pensiun BRI melawan PT.Mulia Persada Pacific(MPPC);b. Tuntutan perkara yang sama:Tuntutan telah terjadinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atasAkta Nomor 58 tertanggal 11 April 1990 dan Addendum PerjanjianNomor 72 tertanggal 24 Mei 1991;4. Bahwa asas nebis in idem ditegaskan pula dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan PerkaraYang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem.

PT.MULIA PERSADA PACIFIC (MPPC) >< DANA PENSIUN BRI

PUTUSANNomor: 539/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah rnenjatuhnkan Putusan sebagaiberikut dalam parkara antara :PT.MULIA PERSADA PACIFIC (MPPC) beralamat di Gedung BRI Il, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 44 46 Bendungan Hilr, Tanah Abang,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada TaufikArizar, SH,Ch, Agusliana,SH, Arif Permono.SH dan AlfryanYunantiko.SH

Penggugat:
PT.MULIA INTAN LESTARI
Tergugat:
HERMAWAN

IR.SIGIT WINARTO MT >< TN.KAWIYONO (PT.MULIA TEHNIK TOOLSINDO)

. : SP272/PGO330/2014SO, atau disebut sebagaiPeranjian Induk.Bahwa berdasarkan Perjanjian Induk, maka Tergugat mengadakan Tenderuntuk pengerjaan Proyek, dengan peserta Tender adalah Penggugat (PT.Mulia Teehnik Toolsindo), PT. LAN, dan PT. Ardhinusa Mitratel. Dari Tendertersebut, yang memenuhi kualifkkasi adalah Tergugat dan LAN, sedangkan PT.Ardhinusa Mitratel gagal.

Namun hingga saat ini PT.Pertamina Gas tetap pada keputusannya untukmenolak Penggugat, dan menunjuk PTArdhinusa Mitratel sebagai SubkontraktorPekerjaan HDD di Proyek MKMT.19.Bahwa, melalui Surat No.282/PMDD.MKMT/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014,perihal : Tanggapan Tertulis Atas Somasi dan II Dari Kuasa Hukum PT.Mulia TehnikToolsindo. KSO HMP melalui Bapak Dody Dewanto selaku Project Manager pernahmenyampaikan tanggapan kepada Penggugat.

Dengan inimengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap :PT.MULIA TEHNIK TOOLSINDO beralamat di Jalan Teungku Umar No.11, Cibitung,Hal 18 Putusan No. 467/PDT/2016/PT.DKIBekasi. Dan dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut Tergugat Rekonvensi( disingkat Tergugat RK).35. Gugatan Rekonvensi adalah : Gugatan Wanprestasi dan Pembatalan PerjanjianPerjanjian Pemborongan Jasa Pek.

DEDY ARMAN RIZA; DWI EKO APRIANTO; LAWAN; PT.MULIA GLASS;

Untuk selanjutnya disebutPARA PENGGUGAT ;e PT.MULIA GLASS, Sebuah badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia beralamat diJl. Raya Tegal Gede,Lemah Abang Cikarang,Kab.

,seluruhnya WargaNegara Indonesia dan masing masing merupakan pengacara publik Wilayah Jakartaserta Pengurus Harian (DPP GESBURIJ),pimpinan Tingkat Perusahaan serikat buruhKimia Kesehatan dan Farmasi dan PT.Mulia Industrindo.Tbk.(PTP.SBKIKEF),Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2009. Sedangkanuntuk Kepentingan Tergugat datang menghadap Kuasanya Drs.

Beserta anak anak Perusahaanya pembuatanya sudah sesuai prosedur pasal 116 ayat (1,2dan 3) Jo Pasal 120ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 Jo pasal 1320 KUH.Pdt, maka seacara hukum berlaku mengikat/sebagai UU dan wajib dilaksanakan ole Para Penggugat dan Tergugat sesuai menyatakan dalampertimbangan/memutus perkara A Quo akan berpedoman Pada Perjanjian Kerja Bersama PT.MULIA INDUSTRINDO,Ldt.

IndustrindoTbk.beserta anak anak perusahaan,oleh karena itu patut dikenakan sanksi sesuai ketentuanpasal 65 ayat (14) adalah PHK tanpa pesangon;Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelishakim berpendapat bahwamogok kerja yang di lakukan penggugat tidak sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dalampasal 70 ayat (1 s/d 6) PT.Mulia Industrindo.Tbk. sebagai induk PT.Mulia Glass Jo .pasal 140ayat (2a) UU No. 13 Tahun 20003 tentang ketenaga kerjaan;Menimbng bawa tergugat mendalilkan tindakan

Pasal 65 ayat (14) PKB PT.Mulia = Industrindo , Tbk . dengan sanksi PHK , sehingga PHK Penggugat terbukti melanggarPKB bukan dalam kapasitas PHK melanggar pasal 28 huruf a UndangUndang No. 21 Tahun2000 Jo .

PT.MULIA AGRO PERSADA CS >< DARSONO CS DAN PT.INDOTRUBA TENGAH CS

Rekening koran milik PENGGUGAT II di bulan Juni2009 (Bukti P15);PERJANJIAN TRIPARTIT tersebut pada intinya berisi kesepakatanakan dilakukannya jual beli saham, dimana PENGGUGAT (PT.MULIA AGRO PERSADA) akan membeli sebanyak 6.200 sahamTERGUGAT (PT.

Bahwa selain MENJADI Organ Perseroan Penggugat (PT.MULIA AGRO PERSADA) , Turut Tergugat I, Ill dan IV adalahpengurus pada Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP / Tergugat XI)untuk periode 2004 2009, dimana jabatan Turut Tergugat , Illdan IV adalah sebagai berikut :a. Turut Tergugat (DARSONO) sebagai Ketua Umum,b. Turut Tergugat II (WAHYU HIDAYAT) sebagai Sekretaris,c. Turut Tergugat Ill (JOSO PRAYITNO) sebagai Bendahara,d. Turut Tergugat IV (SISWANTO) sebagai Ketua BidangDana;3.

Bahwa diketahui PT.Mulia Agro Persada (penggugat)adalah pembelinya, yang mana kepemilikan saham dankepengurusan PT.Mulia Agro Persada (Penggugat 1)berdasarkan Akta Pendirian Perseroan PT.Mulia AgroPersada yang dibuat oleh Rusnaldy, SH Notaris di JakartaNo 23 tanggal 18 September 2007 adalah Turut Tergugat ,Ill dan IV, sehingga perbuatan Turut Tergugat l, Il, Ill dan IVtelah melanggar ketentuan yang diatur dalam :1) Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No.28 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang

Bahwa dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., pada saat itu YKEP dalam perkara aquoTERGUGAT XI adalah sebagai pihak Penggugat,sedangkan pihak Tergugatnya diantaranya adalahPARA PENGGUGAT dalam perkara agquo yaitu PT.MULIA AGRO PERSADA dan PT. PALMASEJAHTERA..

PT.MULIA SEJAHTERA PRIMA ( D/H PD.MULIA SEJAHTERA) >< TRI AGUS WAHYUDI CS

ISNU WAHYUDI; HERMANSYAH; L A W A N ;PT.MULIA GLASS;

Mulia Glass Float Division, ditandatangani Adhi sunarto, Head Of HRD& GA (diberi tanda P3b);Risalah Perundingan secara Bipartit Untuk mencapai kesepakatan penyelesaianPemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanggal 24 Desember 2008, dibuat dan di tandatangani oleh PT.MULIA KERAMIT INDAH RAYA, SBKIEF dan Karyawan,Parman Zamhuri (diberi tanda P4);Surat Nomor 056/PTP . SBKIKEF/MI/BKS/XI/2008, tanggal 24 Desember 2008,perihal pemberi tahuan aksi mogok kerja, ditunjukan kepada PT.

SBKIKEF/MI/BKS/I/2009, tanggal 12 januari 2009, perihalpemberitahuan aksi mogok kerja ke JU, ditujukan kepada PT.Mulia IndustrindoTbk, fitandatangani oleh Suryono dan Didi Sutardi PTP.SBKIKEF (diberii tanda P5B);Surat Nomor: 063/PTP.

SBKIKEF/MI/BKS/I/2009, tanggal 12 januari 2009, perihalpembertahuan aksi mogok ke UI, di tujukan kepada PT.Mulia IndustrindoTbk, di tanda tangani oleh Suryono dan Didi Sutardi PTP.SBKIKEF (diberi tanda P5C);Pengumuman No. 02/HRDMI/IR/I/09 tanggal 5 januari 2009, yang di keluarkan olehPT.Mulia Industrindo Tbk.

Glass (di beri tanda T1);Perjanjian Kerja Bersama Periode 20072009 PT.Mulia Industrindo Tbk.

Mulia Industrindo Tbk (diberi tanda T14);Surat No. 025/HRDMI/IR/IV/09 tanggal 2 April 2009, perihal Pemohonan Mediasi, yangdikeluarka oleh PT.Mulia Industrindo Tbk ( diberi tanda T15);Tabel kerugian Finansial akibat mogok kerja 14 dan 15 januari 2009 (diberi tanda T16);Salinan putusan Penyelesaian perselisihan perburuhan pusat No.50/1157/1137/X/PHI/62005(diberi tanda T17);Kesepakatan bersama antara Manajemen PT. Mulia Industrindo Tbk dengan PUK SP KEP SPSIPT.

MULIA INDUSTRINDO Cq.anak Perusahaan PT.MULIA KERAMIK INDAH RAYA

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CS >< PT.MULIA PERSADA PACIFIC (MPPC)

HENNY als.AMElFANG binti ISMAN WIRYADI adalah mendatakan berkasberkas seluruhpembelian maupun penjualan barangbarang yang ada di PT.MULIA JAYAMITRA BAJA dan melaporkan ke kantor Pusat PT.MULIA JAYA MITRA BAJAdi Palembang dan menerima uang hasil penjualan dari konsumen dan salesserta mengirimkan uang hasil penjualan ke kantor pusat PT.MULIA JAYAMITRA BAJA di Palembang. Dan terdakwa 2.

EFENDI ke kantorPusat PT.MULIA JAYA MITRA BAJA di Palembang sebanyak Rp.6.204.789, Sementara sisanya sebesar Rp. 11.249.177,sampaisekarang tidak disetor ke kantor Pusat PT.MULIA JAYA MITRABAJA di Palembang.b. Konsumen an.

EFENDI ke kantor Pusat PT.MULIA JAYA MITRABAJA di Palembang .d. Konsumen an. AMIR1).

HENNY HANDAYANI als.HENNY als.AMEI FANG bintiISMAN WIRYADI hanya menyetor ke kantor Pusat PT.MULIA JAYAMITRA BAJA di Palembang sebanyak Rp. 5.134.400, sehinggasisanyasebanyak Rp. 16.047.989. tidak disetor 2. HENNYHANDAYANI als.HENNY als.AMEI FANG binti ISMAN WIRYADI kekantor Pusat PT.MULIA JAYA MITRA BAJA di Palembang .umen an.

HENNYHANDAYANI als.HENNY als.AMEI FANG binti ISMAN WIRYADI kekantor Pusat PT.MULIA JAYA MITRA BAJA di Palembang .2).

Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON PKPU PT.Mulia Hasta Darma (Dalam PKPU) dan Para Kreditornya;2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU PT.Mulia Hasta Darma (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;3. Menghukum TERMOHON PKPU PT.Mulia Hasta Darma (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;