PENGGUNA ANGGARAN (PA), DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO., 3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;

NAZARUDDIN, SKM, M.Kes VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BKITTINGGI;

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Didi CahyadiNingrat & Rekan, Advocates and Legal Consultants,beralamat di Padang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 14/DCN&R/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019:Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG (PUPR) KOTA BUKITTINGGI, tempat kedudukan diJalan Ombilin Nomor 169 Belakang Balok, Kota Bukittinggi,Provinsi Sumatera Barat:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratPeringatan Il (Kedua) Nomor 600/16/SPII/DPUPRTR/2019, tanggal 17Juni 2019 atas nama Kepala Dinas PUPR Kepala Bidang Tata Ruang;B. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Peringatan Il (Kedua) Nomor 600/16/SPII/DPUPRTR/2019,tanggal 17 Juni 2019, atas nama Kepala Dinas PUPR Kepala BidangTata Ruang;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Peringatan Il (Kedua)Nomor 600/16/SPII/DPUPRTR/2019, tanggal 17 Juni 2019, atas namaKepala Dinas PUPR Kepala Bidang Tata Ruang;4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Dan/Atau:Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq.

CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);

., jabatan Tim Kuratorberdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.SusPKPU/2019/PNNiaga SBY, tanggal 6 November 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa MuhammadIrham Nur, S.H. dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada M/INP Law Office, beralamat diJakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 10 Januari 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALISSELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA)/PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK

Dalam Penundaan;1) Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor: 600/PUPR/XI1/2018/29, tanggal 01 November 2018;2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut SuratKeputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor:600/PUPR/X1/2018/29, tanggal 01 November 2018 serta KeputusanTata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dariKeputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa TataUsaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya PutusanPengadilan

Dalam Pokok Perkara;1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pemutusan KontrakPekerjaan Nomor: 600/PUPR/XI/2018/29, tanggal O01 November2018;3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanPemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor: 600/PUPR/X1/2018/29, tanggal01 November 2018;4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbulatas perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang

Pembanding/Tergugat : DINAS PUPR
Terbanding/Penggugat : MAHESA RADITYA

Taswin
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Bekasi, CQ Walikota Bekasi
2.Kementerian PUPR, CQ Sekjen Kement PUPR

Penggugat:
MAHESA RADITYA
Tergugat:
DINAS PUPR

BINA MULYA LAMPUNG dapat jatuh ke tangan pihak lainsedangkan User ID dan Password yang mengetahui hanya perusahaandalam hal ini yaitu PT.BINA MULYA LAMPUNG;Bahwa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang selaku KuasaPengguna Anggaran telah menyampaikan Perihal Surat KeputusanPengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Tulang Bawag Nomor: 600/264/V.3c/TB/VII/2021 tanggal 02Juli 2021 Tentang Penetapan Sanksi daftar hitam An. PT.

Bina Mulya Lampung Nomor: 018/PTBML/VII/2021tanggal 29 Juli 2021 Perihal: Permohonan Keberatan Atas SuratKeputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Nomor600/264/V.3c/TB/VII/2021 (Sesuai dengan fotokopi) ;Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsurat yang telahdiberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masingmasingdiberi tanda T1 sampai dengan T25 yang rinciannya sebagai berikut:Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Keputusan Pengguna Anggaran Dinas

ADITYA PERDANA SAKTI
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN GORONTALO UTARA
2.SEKRETARIS DINAS PUPR KABUPATEN GORONTALO UTARA
3.KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PUPR KABUPATEN GORONTALO UTARA

., MH
Tergugat:
1.DirJen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
2.Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR

Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Direktorat PenyediaanPerumahan Kementerian PUPR, bertempat tinggal di JalanOlah Raga VI No. 27 Slipi Jakarta Barat;Selanjutnya disebut sebagai ........ PENGGUGAT ;Melawan:DIREKTUR RUMAH KHUSUS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT, berkedudukan di Jalan PatimuraNo. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 1219/SK/RK/2020, tanggal 6Juli 2020 memberikan kuasa kepada :1.

PUPR terkait penyalan gunaanwewenangLaporan dibuat langsung ditujukan ke pada Bapak Menteri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat tanpa melalui suatu proses klarifikasi/konfirmasi lebin Awal ke Penggugat terkait apa yang di tuduhkan,proses berjalan sepihak, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 07 /PRT/M/ 2017 Tentang Kode EtikDan Kode Perilaku.

/G/2020/PTUNJKT13.14.Pada tanggal 12 Pebruari 2020 Penggugat membuat surat keInspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan perihal MohonKlarifikasi atas Disposisi Bapak Inspektur Jenderal Kepada InspekturWilayah lI.Inspektur Jenderal mengarahkan Penggugat agar segera menghubung!

(fotokopi dari fotokopi, stempel basah);Disposisi Bapak Menteri pertanggal 6 Januari 2020,perihal Laporan Hasil Audior Investigatif ItjenKementerian PUPR. (fotokopi dari fotokopi);Surat Penggugat kepada Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, tanggal 11 Februari 2020,Perihal : Mohon Klarifikasi atas Disposisi BapakMenteri.

(fotokopi sesualdengan asli);Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PURP kepadaPara Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR,Nomor : KU.06.0255/093, tanggal 21 Oktober 2019,Perihal : Pedoman Pelaksanaan Pada Akhir TahunAnggaran 2019. (fotokopi dari fotokopi);Formulir Konsultasi Lembaga Kebijakan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah, hari Senin tanggal 20Januari 2020 atas nama M. Arifin.

TASWIN
Tergugat:
Pemerintah Kota Bekasi, CQ Walikota Bekasi
Turut Tergugat:
Kementerian PUPR, CQ Sekjen Kement PUPR

Penggugat:
EKA RETNO SARI
Tergugat:
DINAS PUPR

Karya Pakarannu diblacklist oleh PUPR TulangBawang sejak bulan Juli 2021 karena pemalsuan data tandatangan danstampel; Bahwa saksi kenal dengan Direktur CV. Karya Pakarannu + 2 tahun; Bahwa saksi juga bekerja sebagai kontraktor namun perusahaan saksiyaitu CV.

Karya Pakarannu melakukan penawaran dariemail Direktur;Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagaiberikut:Rifki WijayaHalaman 30 Putusan Nomor:42/G/2021/PTUN.BL Bahwa saksi bekerja di PUPR Kabupaten Tulang Bawang, dan sejak tahun2012 menjadi Panitia Lelang sehingga saksi juga tahu tentang prosedur lelangsebagaimana termuat Summary Report (bukti T9) dan diatur dalam PeraturanPresiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan

SITI MARIAM, DKKlawanKEPALA DINAS PUPR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, DK

HELDA MARLINA, ketiganya bertempat tinggal diKomplek Bauntung, Gang Bauntung 3, RT 33, RW 11,Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, KabupatenBanjar, Provinsi Kalimantan Selatan;Para Pemohon Kasasi:1.Lawan:KEPALA DINAS PUPR PROVINSI KALIMANTANSELATAN, berkedudukan di Komplek PerkantoranPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan DarmaPraja, Kota Banjarbaru;KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATARUANG PROVINSI KALIMANTAN ~ SELATAN,berkedudukan di Jalan D.I.

Taswin
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Bekasi, CQ Walikota Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Kementerian PUPR, CQ Sekjen Kement PUPR

Anmad YaniNo. 1 Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Desember2019, sebagai Terbanding semula Tergugat :Kementerian Pupr, cq Sekjen Kement Pupr, tempat kedudukan Jl.Pattimura Nomor: 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam halini memberikan kuasa kepada Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.,Mursalim, S.Pd., S.T., M.Si., dan Rentha Natallia Pardede, S.H.

., selaku Kuasa Hukum Kementrian Pupr, cq Sekjen KementPupr yang beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran BaruJakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Januari 2020, sebagaiTerbanding Il semula Tergugat II;Pengadilan Tinggi tersebut;Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor454/PDT/2020/PT BDG tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Nomor 544/Pdt.G/2019/PN.Bks, dansuratsurat lain yang berkenaan

Penggugat tidak jelas menyebutkan jenis tindakan Tergugat II yangtermasuk perbuatan melawan hukumBahwa Penggugat dalam gugatan perkara a quo pada halaman 2huruf G menyatakan Perbuatan Walikota Bekasi dalam melakukanpenggusuran dan penghancuran rumah tempat tinggal Penggugatdiatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quodilaksanakan dengan cara merekayasa serta berdalih atas perintahKementerian PUPR,Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindakanyang dimaksud oleh Penggugat

Azri SH.MH
Tergugat:
Dinas PUPR Kab.Tebo

Pemohon:
Dinas PUPR Provinsi Banten
Termohon:
Hendra Gosana Simbolon

Penggugat:
H.ISMAIL IBRAHIM
Tergugat:
Bupati cq Dinas PUPR Ma.Bungo

Terbanding/Tergugat I : KUASA ANGGARAN (PA) PUPR KAB MUKOMUKO
Terbanding/Tergugat II : KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUPR KAB MUKOMUKO
Terbanding/Tergugat III : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PUPR KAB MUKOMUKO

., MH
Terbanding/Tergugat I : DirJen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR
Terbanding/Tergugat II : Direktur Rumah Khusus Kementerian PUPR

Penggugat:
Munawir Bin Abdul Latif
Tergugat:
1.Bupati Aceh Utara
2.Satker PUPR Kab. Aceh Utara c.q Kadis PUPR Aceh Utara c.q PA
3.KPA PUPR Aceh Utara
4.Pokja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

., M.ID
Tergugat:
Kementerian PUPR RI

Penggugat:
BOBBY MARTIN GABRO
Tergugat:
UPTD ALKAL Dinas PUPR Propinsi Jambi