Bahwa SyaratSyarat dan KetentuanKetentuan PembiayaanKepemilikan Logam Mulia PT Bank BRI Syariah yangmerupakan satu kesatuan dengan Akad Al Qard No 631/KCISBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011, pada Pasal 12 tentangPenyelesaian Perselisihan menyebutkan apabila terjadisengketa maka penyelesaiannya diajukan ke Badan ArbitraseSyariah Nasional (BASYARNAS).

Bank memberikan fasilitas pembiayaan Al Qard kepada Nasabahberupa pinjaman uang dan oleh karena itu Bank mempunyai piutangdan berhak menagih kepada Nasabah sejumlah utang atau bagiandari utang yang belum dibayar oleh Nasabah kepada Bank; danNasabah menerima pinjaman uang dari dan oleh karena itu mengakusah telah berutang dan berjanji akan membayar kembali kepada Banksejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Akad ini;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang yang berlaku danakad yang telah disepakati olen Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, jelas bahwa pinjaman pokok berdasarkan akad qard sebesar Rp95.400.000, (sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) wajibdikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat tanpa terkecuali;13.

Periode Bulan Pengembalian Utang Qard ImbalanJasaAngs Angsuran Qard ijarahUranAug11 Rp 95,400,0001 Sep11 Rp 1,590,000 Rp 93,810,000 Rp1,033,5002 Oct11 Rp 1,590,000 Rp 92,220,000 Rp1,033,5003 Nov11 Rp 1,590,000 Rp 90,630,000 Rp1,033,5004 Dec11 Rp 1,590,000 Rp 89,040,000 Rp1,033,5005 Jan12 Rp 1,590,000 Rp 87,450,000 Rp1,033,5006 Feb12 Rp 1,590,000 Rp 85,860,000 Rp1,033,5007 Mar 12 Rp 1,590,000 Rp 84,270,000 Rp1,033,500 8 Apr 12 Rp 1,590,000 Rp 82,680,000 Rp1,033,5009 May12 Rp 1,590,000 Rp 81,090,000

yang dibayar Rp 46.110.000Total pelunasan utang Qard adalah Rp 49.290.000 Rp 95,400,000 dikurang utang Qardyang telah dibayar Rol46,110,000 Total pelunasan yang harus dibayar Rp 50.323.500adalah utang Qard Rp49,290,000 ditambah imbalanjasa ijarah bulan Februari 2014Rp 1,033,500 16.

September s/d Nopember 2010): Absensi Sdr.Sundarto (September s/d Nopember 2010): Struktur Organisasi Disosnakertrans Kabupaten BogorMenimbang bahwa pihak TERGUGAT untuk menyangkal gugatan dariPenggugat dengan melalui kuasanya telah pula mengajukan buktibukti tertulisberupa fotocopy yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya yangterdiri dari :T1TT 2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T 13T 14T15T 16T17T 18T19: Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.044/HR&GA/AE/I/2011: Shedule shift Section PC 14 (QARD

) bulan Januari 2011: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan Februari 2011: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan Maret 2011: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan April 2011: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan Mei 2011: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan Juni 2011: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan Juli 2011: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan Agustus 2011: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan September 2011: Pemutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No

.37/PUUIX/2011: VIV Anews Senin, 19 September 2011: Surat KOMNASHAM Republik Indonesia Nomor 1368 K /PMT/V/2011: Foto copy PKB IV PT.Indocement Tunggal Prakarsa Tbk: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan September 2010: Surat Serikat Pekerja tentang Penolakan PHK: Keputusan Rakor antara 3 SP dengan Manajemen ITP tentangWaktu Kerja: Surat Serikat Pekerja tentang Penolakan Anjuran Mediasi: Shedule shift Section PC 14 (QARD) bulan Agustus 2010Menimbang................13Menimbang bahwa, pihak Penggugat

control maka tidak akan menghasilkan data yangdiperlukan oleh bagian produksi antara lain untuk mengetahui tingkatkehalusannya ;e Bahwa apabila tidak masuknya satu grup tersebut maka bagian lain tetap bisabekerja tetapi kwalitas semen yang dihasilkan pada waktu itu tidak terkontroldengan baik ;e Bahwa pada waktu itu shift schedulle selalu ditempel diruang kerja ;e Bahwa saksi tahu adanya surat selembaran / pamflet yang ditempel dikantorsaksi banyakya ada 2 (dua), ada yang ditempel disekitar kantor QARD

ditanyakan ke Serikat Pekerja danakhirnya mereka tetap bekerja ;e Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi sendiri keseluruh karyawan diunitkerja saksi dengan cara diskusi bersama dalam satu ruangan secara lesehandan saat itu juga hadir saudara Tergugat ; Bahwa pada waktu itu Tergugat aktif bertanya tetapi pertanyaannya tidakfokus ke masalah shift schedulle melainkan kepada halhal yang lain ,contohnya Tergugat mengusulkan bagaimana kalau proses control departemenitu masuk ke divisi lain tidak ada di QARD

Dalam EksepsiHalaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN MdnEksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)1.Bahwa dalam dalildalil gugatannya Penggugat mempermasalahkantentang adanya perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannyakepada Tergugat II (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Qard WalMurabahah No. 02 tanggal 06 Oktober 2014 dan Akad Pembiayaan AlMudharabah Wal Murabahah No. 03 tanggal 06 Oktober 2014 yangdibuat dihadapan Notaris Haiva Elisa, S.H.,

Dalam Pokok Perkara1.Bahwa Tergugat Il membantah dan menolak seluruh dalildalil dalamgugatan Penggugat, kecuali mengenai halhal yang diakui kKebenarannyaoleh Tergugat Il, serta terhadap halhal yang telah dikemukakan dalameksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidakterpisahkan dalam jawaban ini;Bahwa perlu kami jelaskan terlebin dahulu, yang menjadi latar belakanghubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat IIadalah adanya hubungan pemberian fasilitas pembiayaan Qard

WalMurabahah dan Pembiayaan AlMudharabah Wal Murabahah yangdiberikan oleh Tergugat Il kepada Tergugat dan Penggugat bertindakdalam kapasitasnya selaku Penjamin, sebagaimana juga telahdituangkan dalam Akad Pembiayaan Qard WalMurabahah No. 02tanggal 06 Oktober 2014 dan Akad Pembiayaan AlMudharabah WalMurabahah No. 03 tanggal 06 Oktober 2014 yang dibuat dihadapanNotaris Haiva Elisa, S.H., yang mana hubungan hukum tersebut telahpula diakui oleh Penggugat pada poin 3 (tiga), poin 4 (empat), poin 5(lima

) dan poin 6 (enam) posita gugatannya;Sebagai jaminan atas pembiayaan Qard WalMurabahah danPembiayaan AlMudharabah Wal Murabahah yang diberikan olehTergugat Il kepada Tergugat tersebut, Penggugat secara sadar telahsetuju untuk bertindak sebagai Penjamin (Penanggung), maka dengan ituPenggugat juga telah menyerahkan jaminan berupa:e Sebidang tanah dengan luas 500 m?

Oleh karenanya nyatalah terlihatbahwa Penggugat hanya memutarbalikkan fakta semata, maka sudahselayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolakdalildalil tersebut;15.Bahwa dengan adanya penjelasanpenjelasan yang telah dikemukakanoleh Tergugat Il sebagaimana terdapat pada poinpoin diatas, terlihatjelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat Il adalah terletak pada pemenuhanterhadap klausulklausul Akad Pembiayaan Qard WalMurabahah No

Pismatex TextileIndustry ;KLI10 : Fotocopy Akta Perjanjian Pembiayaan Modal KerjaBerdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah danPembiayaan Modal kerja Berdasarkan Murabahah No. 65tertangal 17 April 2012 ;KLI11 : Fotocopy Akta Perubahan (pertama) PerjanjianPembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Qard WalMurabahah dan Pembiayaan Modal kerja BerdasarkanMurabahah No. 47 tertanggal 14 November 2012 ;KLI12 : Fotocopy Akta Perubahan II (kedua) PerjanjianPembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Qard WalMurabahah

dan Pembiayaan Modal kerja BerdasarkanMurabahah No. 32 tertanggal 15 Mei 2013 ;KLI13 : Fotocopy Akta Perubahan Ill (ketiga) PerjanjianPembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Qard WalMurabahah dan Pembiayaan Modal kerja BerdasarkanMurabahah No. 64 tertanggal 14 Juni 2013 ;Halaman 45 Putusan Nomor : 55/Pdt.SusPKPU/2020/PNNIAGA SBY.14.

BuktiKLI14KLI15KLI16 :KLI17 :KLI18: Fotocopy Akta Perubahan IV (keempat) PerjanjianPembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Qard WalMurabahah dan Pembiayaan Modal kerja BerdasarkanMurabahah No. 16 tertanggal 17 April 2014 ;Fotocopy Akta Perubahan V (kelima) PerjanjianPembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Qard WalMurabahah dan Pembiayaan Modal kerja BerdasarkanMurabahah No. 03 tertangga; 01 September 2014 ;Fotocopy Addendum Perubahan VI (keenam) PerjanjianPembiayaan Modal Kerja Berdasarkan

Prinsip Qard WalMurabahah dan Pembiayaan Modal kerja BerdasarkanMurabahah No. 091/ADDPK/04/2015 tertanggal 15 April2015 ;Fotocopy Akta Perubahan dan Penegasan KembaliPerjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan PrinsipQard Wal Murabahah dan Pembiayaan Modal kerjaBerdasarkan Murabahah No. 01 tertanggal 02 November2015 ;Fotocopy Akta Perubahan atas Perubahan danPenegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Modal KerjaBerdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah danPembiayaan Modal kerja Berdasarkan Murabahah

No. 02tertanggal 12 Januari 2016 ;KLI19 : Fotocopy Addendum Perubahan ke2 atas Perubahandan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan ModalKerja Berdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah danPembiayaan Modal kerja Berdasarkan MurabahahNo. 492/ADDPK/04/2016 tertanggal 14 April 2016 ;KLI20 : Fotocopy Akta Perubahan ke3 atas Perubahan danPenegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Modal KerjaBerdasarkan Prinsip Qard Wal Murabahah danPembiayaan Modal kerja Berdasarkan Murabahah No. 56tertanggal 21 Maret 2017 ;

555 atasnama Penggugat Luas Tanah: 778m2;Tanah dan Bangunan, tersebut dalam Kabupaten Semarang Nomor :1759 atas nama Penggugat Luas Tanah : 65 m2 Luas Bangunan :Lantai 1: 65 m2, Lantai2:65 m2;Tanah, tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Kabupaten Semarang Nomor:1368 atasnama Penggugat Luas Tanah: 61 m2;Tanah, tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Kabupaten Semarang Nomor :2043 atasnama Penggugat Luas Tanah: 254 m2;.FAKTA FAKTA HUKUM Bahwa Penggugat telah mengadakan Perjanjian Kredit JenisPembiayaan Qard

wal Murabahah dengan Tergugat, pada bulan Apriltahun 2013 hingga bulan April tahun 2023 ( 1 Kali Pencairan ) TotalPinjaman Pokok sejumlah Rp 1.200.000.000, (satu miliar dua ratus jutarupiah) ;Bahwa Penggugat telah mengadakan Perjanjian Kredit JenisPembiayaan Al Musyarakah dengan Tergugat, pada bulanMei tahun2013, Mei tahun 2015, Mei tahun 2016 ( 3 Kali Pencairan ) Total PinjamanPokok sejumlah Rp 4.000.000.000, (empat miliar rupiah) ;Bahwa Penggugat telah mengangsur kepada Tergugat untukPembiayaan Qard

Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT terikat dalam perjanjianpenyediaan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT yang digunakanuntuk take over fasililitas investasi di Bank CIMB Niaga Syariah sebesarRp 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta Rupiah) sebagaimanayang tercantum dalam Akad Qard Al Murabahah No.26 tanggal 18 Juli2013 yang dibuat dan dihadapan Burhanudin, S.H, Notaris di Salatiga(selanjutnya disebut sebagai "Akad Qard Al Murabahah No.26).Hal. 6 dari 42 Hal. Put.

., Notaris diSalatiga (selanjutnya disebut sebagai "Akad Al Musyarakah Nomor23");Bahwa berdasarkan akadakad sebagaimana yang disebutkan dalambutir 1 sampai dengan 2 di atas, apabila terjadi perselisinan di antarapara pihak maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untukmenyelesaikan permasalah tersebut pada Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal10 ayat (2) Akad Qard Al Murabahah No.26 juncto Pasal 15 ayat (2) AkadMusyarakah No.32 yang berbunyi sebagai

No 0836/Pdt.G/2018/PA.Sal10.dalam Pasal 10 ayat (2) Akad Qard Al Murabahah No.26 juncto Pasal15 ayat (2) Akad Musyarakah No.32 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 10 ayat (2) Akad Qard Al Murabahah No.26Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat tersebut tidakmencapaik kata sepakat, maka Bank dan Nasabah sepakat untukmenunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada PengadilanNegeri Surakarta untuk memberikan putusannya, menurut tata caradan prosedur beracara yang ditetapkan oleh dan berlaku

No.141/Pat.G/2019/PTA.Smg.Fakta Fakta Hukum : Bahwa Penggugat telah mengadakan Perjanjian Kredit JenisPembiayaan Qard wal Murabahah dengan Tergugat pada bulan April tahun2013 hingga bulan April tahun 2023 (1 kali pencairan ).

Total PinjamanPokok sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); Bahwa Penggugat telah mengadakan Perjanjian Kredit JenisPembiayaan A/ Musyarakah dengan Tergugat, pada bulan Mei tahun 2013,Mei tahun 2015, Mei tahun 2016 (3 kali pencairan ), Total Pinjaman Pokoksejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); Bahwa Penggugat telah mengangsur kepada Tergugat untukPembiayaan Qard wal Murabahah sejumlah Rp1.003.368.128,00 (satumiliar tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu

Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4 di atas, maka terbukti bahwatindakan Terbanding yang melakukan lelang atas SHM Nomor 555 junctoSHM Nomor 359 juncto SHM Nomor 1368 juncto SHM Nomor 1759 padatanggal 2 Oktober 2018 bukan merupakan perbuatan melawan hukum,sebab tindakan Terbanding yang melakukan lelang atas jaminan milikPembanding tersebut dilakukan karena melaksanakan isi Akad (in casuPasal 5 dan Pasal 6 Akad Qard Al Murabahah No.26 juncto Pasal 11 AkadMusyarakah Nomor 32) yang telah disepakati

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Maret 2019, Terbandingmengajukan bukti Eksepsi kepada Majelis Hakim pada PengadilanAgama Salatiga berupa Akad Qard Al Murabahah No. 26 tanggal 22Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Burhanudin, S.H, Notaris diSalatiga juncto Akad Al Musyarakah No. 32 tanggal 22 Juli 2013 yangdibuat dan dihadapan Burhanudin, S.H. Notaris di Salatiga;d.

Bahwa dikarenakan pembuktian yang dilakukan oleh Terbandingmasih bersifat hukum acara (syarat formil) bukan pokok perkara (Syaratmaterial), sehingga Judex Factie hanya memeriksa bukti yang diajukanoleh Terbanding yaitu Bukti T1 dan T2 berupa Akad Qard Al Murabahah No. 26 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapanBurhanudin, S.H, Notaris di Salatiga juncto Akad Al Musyarakah No. 32tanggal 22 Juli 2013 yang di buat dan dihadapan Burhanudin, S.H.Notaris di Salatiga, sedangkan Pembanding tidak mengajukan

Hal ini kenyataan sesungguhnya dibuktikan Tergugatbelum memiliki Obyek Sengketa kendaraan tersebut sebelum menjualnyakepada Para Penggugat, sehingga menjadi RIBA QARD (Utang piutang)Dengan demikian Tergugat telah melakukan RIBA JAHILIYYAH karenastatus Tergugat hanya melunasi hutang Para Penggugat kepada pihakpemilik mobil (penjual) Secara tunai dan selanjutnya nanti akan menariknyahalaman 10 dari 35dari Para Penggugat (Debitur) secara Kredit ditambah Laba, makakenyataan sesungguhnya Akad Pembiayaan

, PustakaMuamalah Jogja, Ctk : pertama, 2016, hlm.62 65 dinyatakan : Dilihat dari sebab terjadinya RIBA, para ulama membaginya membagi2, Pertama RIBA QARD (utang piutang) dan Kedua RIBA Jual beliPertama RIBA QARD (utang piutang)Riba jenis inilah yang dipraktekkan di zaman Jahiliyah, karena itudisebut juga Riba Jahiliyah. Itulah Riba yang bentuknya penambahandalam transaksi utangpiutang.

Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan RIBA QARD (utangpiutang) atau RIBA Jahiliyah6. Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia terhadap unit kendaraan (ObyekSengketa) Tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial dan Batal demi Hukum7.

., M.Hum ;Jaksa Pengacara, N@Qard, ~==2 Rp. 452.000.(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)Hal 102 Putusan No. 4/G/2018/PTUNTPIHal 103 Putusan No. 4/G/2018/PTUNTPI

Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat III yangmembuat akad Murabahah (Jual Beli) antara Penggugat dengan Tergugat dengan Objek Jual Beli yang merupakan milik Penggugat sendiri dan padafaktanya tidaklah terjadi transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat serta pada pelaksanaannya merupakan kegiatan pinjam meminjam uang(qard) seperti yang telah dijelaskan pada posita angka 9 dan 10 merupakanPerbuatan Melawan Hukum;12.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telahmelanggar Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbankanHal 7 dari 51 Hal Put No 3753/Pdt.G/2019/PA.SbySyariah serta melanggar Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah sehingga mengakibatkan hukummurabahah (jual beli) tersebut berubah menjadi hukum Qard (pinjammeminjam uang) dengan ada tambahan didalamnya dan hal inihukumnya adalah Riba dan Haram sesuai dengan Fatwa Majelis UlamaIndonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga

perihaltidak terjadi transaksi jualbeli/Murabahah antara PENGGUGAT denganTERGUGAT merupakan dalil yang keliru dan tidak cermat.Dapat TERGUGAT I sampaikan, berdasarkan Fatwa Dewan SyariahNasional No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang AlQard dalam ketentuanpertama (ketentuan umum alqard) dijelaskan bahwa AlQard adalahpinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan,Nasabah alqard wajid mengembalikan jumlah pokok yang diterima padawaktu yang telah disepakati bersama.Dengan demikian konsep Qard

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telahmerubah hukum Murabahah (jual bell) menjadi hukum Qard (pinjammeminjam uang) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;a: Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat yang dibuatTergugat Ill dengan segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telahmerubah hukum Murabahah (jual beli) menjadi hukum Qard (pinjammeminjam uang) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;a: Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat yang dibuatTergugat Ill dengan segala akibat hukumnya;4.

Bahwa setelah diterimanya Surat tersebut diatas, maka selanjutnyaAntara Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dan bersepakat melakukanperjanjian, sesuai dengan Akad Pembiayaan Untuk Pengadaan BarangMultiguna Berdasarkan Prinsip Murobahah Nomor19/1416/0785/0317/X/MRBH tertanggal O9 Oktober 2017 dan AkadPerjanjian Pinjaman Untuk Tujuan Pelunasan Kewajiban Dan PembiayaanUntuk Pengadan Barang Nomor 19/ 1416/ 0785/ 0317/ QARD tertanggal 09Oktober 2017 sesuai dengan Berita Acara Penandatangan Akad/PerjanjianPembiayaan

Menyatakan sah perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sesualdengan Akad Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang Multiguna BerdasarkanPrinsip Murobahah Nomor 19/1416/0785/0317/X/MRBH tertanggal 09Oktober 2017 dan Akad Perjanjian Pinjaman Untuk Tujuan PelunasanKewajiban Dan Pembiayaan Untuk Pengadaan Barang Nomor19/1416/0785/0317/QARD tertanggal 09 Oktober 2017 sesuai dengan BeritaAcara Penandatangan Akad/Perjanjian Pembiayaan tertanggal 09 Oktober2017;3.

Anmad Yani No. 152, Semarang 50136telah mencederai Prinsip Prinsip Bank Syariah, karenatermasuk akad Hutang Piutang (Qard) Akad gardh adalah akad pinjaman dana kepadaNasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajibmengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telahdisepakati TANPA PENAMBAHAN MANFAAT APAPUN.Sedangkan akad gardh disini adalah RIBA, tidak sesuai denganpenjelasan pada UU No 21 Perbankan Syariah, yaitu PrinsipSyariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsurunsur riba, maisir

saksi Siti Lutfian Buang dan saksi SulaimanSupangkat Kasak mengetahui kalau mereka mendapatkan dana talangan hajidari masingmasing Rp 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)sesuai dengan yang tertulis di dalam rekening milik saksi Siti Lutfian Buangdan saksi Sulaiman Supangkat Kasak tertanggal 12 September 2011 dansesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh cabang Bank SyariahMandiri Jember No. 15/0193/081 tanggal 15 Januari 2013 bahwa telahmenandatangani akad pembiayaan Qard

saksi Siti Lutfian Buang dan saksi SulaimanSupangkat Kasak mengetahui kalau mereka mendapatkan dana talangan haji darimasingmasing Rp 22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuaidengan yang tertulis di dalam rekening milik saksi Siti Lutfiah Buang dan saksiSulaiman Supangkat Kasak tertanggal 12 September 2011 dan sesuai dengan suratketerangan yang dikeluarkan oleh cabang Bank Syariah Mandiri Jember No.15/0193/081 tanggal 15 Januari 2013 bahwa telah menandatangani akadpembiayaan Qard

Akad Pembiayaan Qard No.005/H07Qardh/X1V2014 tanggal 19Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan;2. Akad Pembiayaan Murabahah No.005/H07Murabahah/Xxl/2014 tanggal19 Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan.Selanjutnya disebut Akad Pembiayaan.

Fotokopi Akad Pembiayaan Qard No.005/H07Qardh/XlV/2014 tanggal 19Desember 2014, diberitanda T1;2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No.005/H07Murabahah/X1V/2014tanggal 19 Desember 2014, diberi tanda T2;3. Fotokopi Perjanjian Pengalihan Hak Pemakaian Tempat UsahaNo.005/PPHTU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, diberitanda T3;4.

Akad Pembiayaan Qard No.005/HO7Qardh/xXlV/2014 tanggal 19Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan;b. Akad Pembiayaan Murabahah No.005/H07Murabahah/XlV2014 tanggal19 Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan;c. Perjanjian Pengalihan Hak Pemakaian Tempat UsahaNo.005/PPHTU/XII/201 4;2.

terletak Pasar Kliwon Kudus Lantai 1halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Kds.Blok A Desa Rendeng, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Provinsi JawaTengah (obyek sengketa);Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Penggugat didalammendapatkan fasilitas pembiayaan (kredit) dari Tergugat untuk kepentingan takeover hutang Penggugat di PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk (BankBTPN) Cabang Kudus dan fasilitas pembiayaan modal usaha untuk pembelianbahan konveksi, berdasarkan: Akad Pembiayaan Qard

dan penggembokan obyeksengketa yang didalamnya masih terdapat barangbarang dagangan milikPenggugat adalah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum atauperbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif orang lain danbertentangan dengan kewajiban hukum pelaku incasu Tergugat;Menimbang, bahwa selain itu tindakan penutupan dan penggembokanobyek sengketa yang dilakukan Tergugat tidak diatur dalam perjanjianperjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat baik dalam AkadPembiayaan Qard

Bahwa Tergugat II Intervensi telah memberikan fasilitas pembiayaankepada PT Dimitra Jaya Abadi sesuai dengan akad akad sebagaiberikut : Halaman 20 dari 58 Halaman, Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SBY Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) tanggal 16Maret 2012 Akad Qard Nomor 30 tanggal 30 Maret 2012 yang dibuat notarisHendra Wismal, SH (selanjutnya disebut Akad Qard Nomor 30), Akad Pembiayaan Hawalah (Pembiayaan Pengalihan Utang)Nomor 31 tanggal 30 Maret 2012 yang dibuat notaris HendraWismal,

Bahwa penyerahan agunan berupa SHGB Nomor 334/Keputih untukmenjamin fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT Dimitra JayaAbadi dari Tergugat II Intervensi telah tercantum dalam akadpembiayaan sebagai berikut : Pasal 2 ayat (3) Akad Qard Nomor 30 Pasal 9 Akad Hawalah Nomor 31 Pasal 7 Akad Line Facility Nomor33 Pasal 8 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Muttanagisah Nomor32 Pasal 7 Akad Line Facility Nomora Pasal 8 Akad Pembiayaan alMusyarakahNo.13 Pasal 8 Akad Pembiayaan alMusyarakahNo.12 Pasal 8 Akad

Abadi, Tergugat II Intervensimeminta bantuan Notaris Yatiningsih, SH untuk menguruspembaharuan SHGB Nomor 334/Keputih atas nama MarwanKustiono di Kantor Pertanahan Kotamadya Suarabaya II denganpertimbangan bahwa SHGB Nomor 334/Keputih atas nama MarwanKustiono tersebut sampai dengan saat ini masih merupakan jaminanfasilitas pembiayaan PT Dimitra Jaya Abadi di Tergugat II Intervensiberdasarkan akad pembiayaan sebagai berikut : Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) tanggal 16Maret 2012 Akad Qard

Nomor 30 tanggal 30 Maret 2012 yang dibuat notarisHendra Wismal, SH (selanjutnya disebut Akad Qard Nomor 30), Akad Pembiayaan Hawalah (Pembiayaan Pengalihan Utang)Nomor 31 tanggal 30 Maret 2012 yang dibuat notaris HendraWismal, SH (selanjutnya disebut Akad Hawalah Nomor 31) Akad Pembiayaan Al Musyarakah Muttanagisah Nomor 32 tanggal30 Maret 2012 yang dibuat notaris Hendra Wismal, SHHalaman 23 dari 58 Halaman, Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SBY(selanjutnya disebut Akad Pembiayaan Al MusyarakahMuttanagisah

Sesuai dengan penjelasan Tergugat IIIntervensi di atas bahwa PT Dimitra Jaya Abadi menyerahkan agunanberupa SHGB Nomor 334/Keputih atas nama Marwan Kustionosebagai jaminan fasilitas pembiayaan PT Dimitra Jaya Abadberdasarkan akad pembiayaan sebagai berikut : Pasal 2 ayat (3) Akad Qard Nomor 30 Pasal 9 Akad Hawalah Nomor 31 Pasal 7 Akad Line Facility Nomor33 Pasal 8 Akad Pembiayaan Al Musyarakah Muttanagisah Nomor32 Halaman 24 dari 58 Halaman, Putusan Nomor: 43/G/2019/PTUN.SBY Pasal 7 Akad Line Facility

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai keabsahanakad Qard antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi , akadmana menurut Pemohon Kasasi adalah cacat secara hukum;2.

Aset, tanggal 21 8 2015, yang dikeluarkan olehTergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia No. 31, tahun 2005 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 tentangRumah: N@Qard.;

Bahwa setelah Produk Investasi Emas berupa : Gadai Emas Syariah mulaidiperdangkan, maka berdasarkan promosi yang menjanjikan tersebut pada tahun2010 Para Penggugat mulai tertarik dan mengikatkan diri kepada Tergugat denganakad pinjaman dana (Qard) dan sewa menyewa (ljarah) yang ditandai denganpenandatanganan Sertifikat Gadai Syariah (SGS) untuk jangka waktu 120 hariterhitung sejak ditanda tangani akte perjanjian dengan kewajiban berupapembayaran biaya Qardh dan ijarah, dengan perincian sebagai berikut

Bahwa dengan dilakukannya pembayaran secara tunai oleh PARAPENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT telah memenuhl akad Qard maupunijarah yang telah disepakati, dimana PARA PENGGUGAT telah memenuhikewajibannya kepada pihak TERGUGAT.10.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut,PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000.000, (Satu milyardlimaratus juta rupiah) ; PENGGUGAT II VII mengalami kerugian sebesar Rp11.283.248.941, (Sebelas milyard duaratus delapan puluh tiga juta dua ratusempat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) danmenuntut pengembalian emas yang telah digadaikan, serta memberikan gantirugi terhadap pengeluaran biaya Qard maupun ijarah serta kerugian yang timbulakibat penjualan

PENGGUGAT ADALAH DEBITUR YANG TELAH MEMPEROLEHFASILITAS PEMBIAYAAN SECARA MURABAHAH DANPEMBIAYAAN QARD DARI TERGUGAT SELAKU KREDITUR. .

Akad Pembiayaan Qard No.005/H07Qardh/XIl/2014 tanggal 19Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan;2. Akad Pembiayaan Murabahah No.005/H07Murabahah/XxIl/2014tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan.Selanjutnya disebut Akad Pembiayaan.

Bahwajika dicermati secara cermat maka Akad PerjanjianPerpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Pembiayaan AIlMusyarakah dengan Nomor 45 tertanggal 31 Maret 2015 tersebutmengandung Riba Al Qard (Hutang) atau Riba Jahiliyah karenaTergugat tidak menjalankan prinsipprinsip syariah, yang dijabarkansebagai berikut :a.

mohon disebut sebagai tanah Obyek SengketaMenyatakan bahwa Akad Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu danPenambahan Pembiayaan AlMusyarakah dengan Nomor 45 tertanggal31 Maret 2015 antara Para Penggugat selaku Debitur dengan Tergugatselaku Kreditur yang dibuat dihadapan Turut Tergugat secara notariildengan modal sebesar Rp.950.000.000, (Sembilan ratus lima puluhjuta Rupiah) adalah Fasid / RusakMenyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum karena melakukan Riba Al Qard

seberatberatnya, sedangkan victim harus direhabilitasi,parameter penilaian apakah criminal ataukah victim salah satunya adalahdari barang bukti yang terungkap di persidangan, sesuai dengan SEMANo.4 Tahun 2010;Berdasarkan uraian diatas mohon Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan TinggiTanjungkarang membatalkan putusan a quo dan dengan mengadili sendiri:Menjatuhkan putusan Rehabilitasi dan segera memindahkan Terdakwa ke BalaiRehabilitasi Narkotika milik Pemerintah, serta biaya yang timbul dibebankankepada N@Qard