Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : raing ruing ring r.a.g r.n.g r.i.a r.i.u r.e.f r.i.ã r.s.g r.m.g
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-03-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN BOGOR Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bgr
Tanggal 20 April 2022 —
Terdakwa:
R.O IRWAN IRBARIANTO Anak dari R.I.G SUYATNO.
59 — 8
  • Menyatakan Terdakwa R.O IRWAN IRBARIANTO Anak dari R.I.G SUYATNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3.
Menyatakan Terdakwa R.O IRWAN IRBARIANTO Anak dari R.I.G SUYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman
4.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R.O IRWAN IRBARIANTO Anak dari R.I.G SUYATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6.

Terdakwa:
R.O IRWAN IRBARIANTO Anak dari R.I.G SUYATNO.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
232 — 111
  • Kasus pengadaan jasa audit investigasi pada Ditjen PPK Depnakertrans R.I.g. Kasus penyalahgunaan dana pada Bank Indonesia (YPPI).h. Kasus SISMINBAKUM pada Kementrian Hukum dan HAM.i. Kasus penyalahgunaan Dana APBD pada berbagai Kabupaten dan Kota.Disamping itu Ahli juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus SengketaKewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam :1. Kasus Surat Utang Negara antara pemerintah dan pihak lain.2.