IKE TANTIYAS BINTI (ALM) R.SOEROSO JATMIKO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana padapengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusansebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama Lengkap: IKE TANTIYAS BINTI (ALM) R.SOEROSO JATMIKO;Tempat Lahir : Kediri;Umur/ Tgl. Lahir : 44 Tahun/ 02 April 1970;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : JL.Kenanga gang 2 RI.16 RW.5, Kel.

(seratus juta rupiah) diterima oleh saksiY.RAHYUNI SOEROSO kemudian Y.RAHYUNI SOEROSO menyerahkankembali cek tersebut kepada Terdakwa untuk dimasukkan keInvestasi (Tabungan) milik saksi R.SOEROSO, setelahTerdakwa menerima cek tersebut kemudian' Terdakwa tanpaseijin. dan tanpa sepengetahuan saksi Y.RAHYUNI SOEROSO,uang tersebut tidak dimasukkan ke investasi (tabungan)saksi Y.RAHYUNI SOEROSO namun Terdakwa bertindak secaramutlak uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayarpremi 1 Asuransi Nomor

No.2178K/Pid/2009merasa tidak pernah membuat permohonan Polis atas nama FXRAHYONO kemudian melaporkan ke Polwil Surakarta ;Bahwa pada kenyataan saksi R.SOEROSO tidak pernahmemerintahkan kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tahap dan Il dari premi Nomor.148855 dan premi Nomor.148856untuk membayar premi atas nama FX.RAHYONO ;Bahwa pada kenyataan FX RAHYONO juga tidak ~ pernahmengajukan permohonan Polis Asuransi No.11.0000.0000.000015ke PT.AJ CAR ;Akibat perbuatan Terdakwa saksi R.SOEROSO mengalamikerugian

(seratus juta rupiah) diterima oleh saksiY.RAHYUNI SOEROSO kemudian Y.RAHYUNI SOEROSO menyerahkankembali cek tersebut kepada Terdakwa untuk dimasukkan keInvestasi (Tabungan) milik saksi R.SOEROSO, setelahTerdakwa menerima cek tersebut kemudian Terdakwa tanpaseijin. dan tanpa sepengetahuan saksi Y.RAHYUNI SOEROSO,uang tersebut digunakan olehTerdakwa untuk membayar premi Asuransi atas nama FX.RAHYONO ;Setelah Premi Asuransi dibayarkan kemudian padatanggal 2 Desember 2004 Polis atas nama FX.RAHYONO

tabungan)saksi Y.RAHYUNI SOEROSO namun oleh Terdakwa uang tersebutdigunakan untuk membayar premi II PolisNomor.11.0000.0000.000015 atas nama FX.RAHYONO ;Bahwa pada bulan Desember tahun 2007 saksi T.HandokoBudianto melakukan penagihan kepada FX Rahyono di alamatrumah saksi Y.RAHYUNI SOEROSO di Desa Ngringo Rt.06/Rw.03Jaten Karanganyar, karena FX.RAHYONO dan Y.RAHYUNI SOEROSOmerasa tidak pernah permohonan Polis atas nama FX.RAHYONOkemudian melaporkan ke Polwil Surakarta ;Bahwa pada kenyataan saksi R.SOEROSO

Bahwa menurut hukum Acara Perdata dikenal suatu teori yang dijadikanpedoman oleh para ahli hukum yaitu Substantierings theori menurut R.Soeroso, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja,tetapi harus disebutkan pula kejadiankejadian yang nyata yang mendahululperistiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebabtimbulnya peristiwa hukum tersebut.

Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT mendalilkan bahwa selamaperkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT TINGGAL di rumahPENGGUGAT adalah suatu tindakan menganulir fakta yang sebenarnya,sehingga Gugatan PENGGUGAT dimaknai sebagai Gugatan tidak sesuaifakta / peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi maka dapat disebut bahwaGugatan yang kabur / Obscuur Libel sebagaimana dijelaskan oleh R.Soeroso.10.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat beralasan bagiKetua Pengadilan Agama Slawi c.q Majelis Hakim yang

Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 (lihat R.Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, HIR, RBg danyurisprudensi, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, halaman 24 dan 26), jugaPutusan MA Reg.

Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 (lihat R.Soeroso, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 tentang Pihak pihakDalam Perkara, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, halaman 199205);Menimbang, bahwa lebih dari itu, dari apa yang disampaikanPembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya tersebut,ternyata tidak ada halhal baru yang bernilai hukum cukup untuk dapatmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor47/Pdt.G/2017/PN.Bjb, tanggal 12 April 2018 tersebut.

R.Soeroso Surakarta ) tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelispada hari ini : SENIN, tanggal 26 PEBRUAR/I 2001, oleh kamiSOEHENDRO, SH Hakim Ketua Sidang, PUTUT SETIYONO, SH danHARUNO PATRIYADI, SH para Hakim Anggota, putusan mana padahari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh PUTUT SETIYONO

(sebagaimana buku R.Soeroso, SH. Praktik Hukum Acara Perdata. Contoh BentukBentuk SuratDi bidang Kepengacaraan Perdata. Halaman 88 Contoh SuratGugatanPerkara Warisan ).Hal. 5 dari 18 hal.Put.No.129/Pdt.G/2017/PTA MksBahwa sebagaimana uraian keberatan dari Pembanding tersebut,Pembanding mohon kepada Hakim Banding Yang Mulia menerimapermohonan Banding dari pembanding seraya memutuskanMengadili:1. Menerima Permohon Banding dari Pembanding;2.

Rumusan "dengan setiap orang yang mendapat hak dari tergugat"hanya berlaku bagi pihak yang berada dalam tanah/rumah sengketa denganizin tergugat, tetapi bukan merupakan Rechistiftel seperli sewa, gadai dansebagainya" (Hukum Acara Perdata: HIR, RBg dan Yurisprudensi,R.Soeroso);20.Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap, SH.yang menjelaskan :"Jadi, supaya amar putusan dan eksekusi dapat meliputi pihak yang tidak ikutdigugat dan eksekusi dapat meliputi pihak yang tidak ikut digugat

Rumusandengan setiap orang yang mendapat hak daritergugat hanya berlaku bagi pihak yang berada dalam tanah/rumahsengketa dengan izin tergugat, tetapi bukan merupakan Rechtstiftel sepertiHalaman 27 dari 33 Putusan No.44/Pdt/2017/PT.SULTRA11.sewa, gadai dan sebagainya (Hukum Acara Perdata:HIR,RBg danYurisprudensi, R.Soeroso);Bahwa hal ini tersebut juga sejalan dengan pendapat M.

., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), KotaManado) dan bukti T1 (Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Desa Tuminting,Gambar Situasi Nomor 498/1978 tanggal 31 Agustus 1978) yang jugamerupakan akta otentik (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 487K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996 R.Soeroso, S.H., Yurisprudensi HukumAcara Perdata Bagian 4 tentang Pembuktian halaman 362) makaPemohon PK berpendapat dan kKiranya Majelis Hakim PK akansependapat dalam perkara a quo telah terbukti faktafakta hukum yangtak

sesuaiSertipikat Hak Milik Nomor 161/Tuminting, Surat Ukur/Gambar SituasiNomor 498/1978 atas nama An Wen Tjen (Tergugat 1);Bahwa Pemohon PK berpendapat dan kiranya Majelis Hakim PKakan sependapat bahwa rumusan tentang tanah objek sengketasesuai dalil posita angka 5 dan 6 tersebut di atas tidak dapatditafsirkan samadengan telah menyebutkan dengan jelas batasbatastanah objek sengketa padahal menurut hukum (YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/SIP/1975 tanggal 17April 1979 (R.Soeroso,

UndangUndang Hukum Perdatamenyebutkan salah syarat sahnya persetujuan/perjanjian adalah kecakapan untukmembuat suatu perikatan/perjanjian, dimana anak yang belum dewasa secarahukum dianggap orang yang belum cakap dalam membuat perjanjian, sehinggaoleh karenanya untuk melakukan perbuatan hukum khususnya yang berkaitandengan perjanjian diperlukan seseorang yang cakap untuk mewakili kepentingananak tersebut dan untuk itu terlebin dahulu harus mendapatkan jjin dariPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut R.Soeroso

persetujuan/perjanjian adalah kecakapan untukmembuat suatu perikatan/perjanjian, dimana anak yang belum dewasa secarahukum dianggap orang yang belum cakap dalam membuat perjanjian, sehinggaoleh karenanya untuk melakukan perbuatan hukum khususnya yang berkaitandengan perjanjian diperlukan seseorang yang cakap untuk mewakili kepentingananak tersebut dan untuk itu terlebin dahulu harus mendapatkan jjin dariPengadilan Negeri;Halaman 13 dari 18 .Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN.Pmk.Menimbang, bahwa menurut R.Soeroso

. : 60 K/Sip/1960, Tertanggal 2 Maret 1960,mengatakan : "membuktikan sesuatu dalam perkara perdata tidak perlusecara mutlak adanya Putusan Hakim Pidana (R.Soeroso, Hukum AcaraPerdata : Lengkap dan Praktis, HIR, RBg dan Yurisprudensi, (SinarGrafika: 2010), hal. 95 ;V. Bahwa menurut pendapat Para Pemohon Kasasi, Pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Tinggi Mataram terlampau singkat, kabur,spekulatif dan tidak kongkret.

K/Sip/1956, tanggal 10 Januari 1957, yang dikutip dari buku R.Soeroso, SH. halaman 99 dengan judul "Hukum Acara Perdata Lengkap &Praktis H1R, RBg dan Yurisprudensi.

Bahwa jawaban Termohon seperti tersebut dalam angka 3 harusdikualifikasi sebagai penyangkalan dan bukan pengakuan yang bulatsehingga tidak terpisahkan (Onsplitsbaar Aveu).Demikian seperti ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RItanggal 28 Mei 1958 Nomor: 08 K/SIP/1957 termuat dalam R.Soeroso Hukum Acara Perdata Lengkap&Praktis, HIR, Rbg danYurisprudensi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta 2014 Halaman98 bahwa oleh karena itu pula secara yuridis menjadi kewajiban hukumbagi Pemohon untuk membuktikan

Bahwa menurut R.Soeroso ,S.H sebagaimana buku Pedjanjian Di BawahTangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum " yang diterbitkanoleh : SINAR GRAFIKA cetakan ke dua , desember 2011, halaman 24 yangberbunyi sebagai berikut : Dapat dibatalkan dan batal demi hukum sepertidiketahui ada 2 ( dua ) persyaratan yang menentukan sahnya suatuperjanjian ( Pasal 1320 KUH Perdata ), persyaratan tersebut adalah :1. Persyaratan subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan ;2.

Bahwa menurut R.Soeroso ,S.H sebagaimana buku perjanjianDi Bawah Tongan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hokum"yang diterbitkan oleh: SINAR GRAFIKA cetakan ke dua , desember 2011,halaman halaman 24 yang berbunyi sebagai berikut : Dapat dibatalkan danbatal demi hukum seperti diketahui ado 2 ( dua ) persyaratan yangmenentukan sahnya suatu perjanjian ( Pasal 1320 KUH Perdata ),persyaratan tersebut adalah :1. Persyaratan subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan2.

tersebuttelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya,lalu diberi kodeP.1; Fotocopy dari asli Kitab Undang Undang HukumPerdata (KUH Perdata), penerbit Sinar Grafika,24karangan SOEDHARYO SOEMIN,SH. hal 332 tentangBagian Ketiga Akibat Persetujuan Pasal 1338,bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telahdicocokkan telah ~ sesuai dengan aslinya, laludiberi kodeP.2;Fotocopy dari asli Buku Yurisprudensi Hukum AcaraPerdata Bagian I tentang Kompetensi KewenanganPengadilan, Penerbit Sinar Grafika Karangan R.Soeroso

jelas ataukabur mengenai pihak prinsipal/materil Penggugat dalam gugatan a quo;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakimberpendapat bahwa dari segi kelengkapan formal gugatan Penggugat dinilaimengandung cacat formal yakni tidak jelas atau kabur tentang pihakkhususnya penyebutan pihak Penggugat Prinsipal pada bagian identitas parapihak;Menimbang bahwa berikut telah dikutip beberapa pendapat abhiberkaitan dengan pihakpihak dalam perkara sebagaimana tersebut dibawahini;Menimbang, bahwa R.Soeroso

Jalan Barata Jaya 1/61 Rt.006Rw.007, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, KotaTangerang untuk selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT II ;Dalam hal ini Tergugat , dan Tergugat II, memberikan Kuasa kepada ARDINSITORUS,SH, YANTO ROBERT P,SH EDISON SITORUS,SH, MARIAGORETTI,SH, Drs.RENSIUS M.NAINGGOLAN,SH, HASIHOLAN TITUSANOP,SH.MH, EDWARD SINAGA,SH, Para AdvokatKonsultan Hukum pada MMSLAW OFFICE & ASSOCIATES, ADVOCATESAT TORNEY AT LAW beralamatKantor di Wisma Gondangdia Lama Lantai 2 Jalan R.Soeroso

Jenderal Gatot Sobroto, Senayan,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R.Soeroso, SH. dan kawankawan, Pegawai PT.Perhutani (Persero) beralamat di Gedung ManggalaWanabakti, Blok VII, Lantai 811, Jl. Jenderal GatotSobroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2006,Pemohon Peninjauan Kembali Il dahulu TermohonKasasi Il / Tergugat Il Pembanding ;melawan :PRA DR. H.

Bahwa menurut R.Soeroso, SH dalam bukunya Praktik Hukum AcaraPerdataTata Cara dan Proses Persidangan, Penerbit Sinar Grafika, 2009,Hal 43, dikatakan tuntutan agar agar Tergugat dihukum untuk membayaruang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaransejumlah uang selama ta tidak memenuhi isi putusan.Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Stb61.

Bahwa menurut R.Soeroso, SH dalam bukunya Praktik HukumAcara PerdataTata Cara dan Proses Persidangan, Penerbit SinarGrafika, 2009, Hal 43, dikatakan tuntutan agar agar Tergugat dihukumuntuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidakberupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isiputusan;7. Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, terbukti bahwa tuntutanuang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa menurut R.Soeroso, SH dalam bukunya Praktik Hukum AcaraPerdataTata Cara dan Proses Persidangan, Penerbit Sinar Grafika, 2009,Hal 43, dikatakan tuntutan agar agar Tergugat dihukum untuk membayaruang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaransejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.61.

Bahwa menurut R.Soeroso, SH dalam bukunya Praktik Hukum AcaraPerdataTata Cara dan Proses Persidangan, Penerbit Sinar Grafika,2009, Hal 43, dikatakan tuntutan agar agar Tergugat dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupapembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;Bahwa berdasarkan uraian memberikan putusan yang amarnya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI.