R.tanggal 06 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :317/Pid. B/2008/PN. TPI. tanggal 11 September 2008, yang dimintakanbanding tersebut ; Memerintahkan Terdakwa H.

R.tanggal 06 Januari 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan NegeriTanjung Pinang No. 317/PID. B/2008/PN. TPI. tanggal 11 September 2008 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan bahwa Terdakwa H.

Nomor : KP/6089/W10/7.3/R.tanggal 30 Nopember 2001 tentang Penugasan Sementara Sdr. Rijanta,SE. sebagai Staf pada Kantor Wilayah 10 ;12.SK Direksi PT. BNI Tbk. Nomor : KP/196/DIR/R. tanggal 29 Juli 2002tentang Pemberhentian Sdr. Rijanta, SE. ;13.Surat Nomor : SDM/3/0292/R. tanggal 2 Pebruari 2001 tentangPenunjukkan Pgs.

Nomor : KP/339/W12/7.5/Rahasiatanggal 28 Januari 2003 tentang Keputusan Sanksi Administratif TingkatBanding ;25.SK Divisi Pembinaan Bisnis Ritel & Menengah Nomor : KP/81/PBE/2/R.tanggal 6 September 2000 tentang Pemindahan Sadr. Iman Patiruddin, SE.ke Kantor Cabang Tangerang sebagai PPB ;26.Surat Nomor : PBE/2/1770/R. tanggal 6 September 2000 tentang MutasiSdr.

Anggrek Fashion Nomor : KKE/124 tanggal 26 Juni2002, terdiri dari :e Surat Keputusan Kredit Anggrek Fashion Nomor : TRG/04/5398/R.tanggal 10 April 2001 tentang Persetujuan Kredit Saudara ;e Check List PD.

KP/359/II/R.tanggal 11 Oktober 2004 tentang keputusan sanksi administratif tingkatbanding ;Bahwa Penggugat III telah diputuskan hubungan kerjanya secarasepihak oleh Pengusaha dengan tuduhan melakukan tindakan yangmerugikan perusahaan seperti tersebut dalam keputusan Direksi No.KP/DIR/041/R tanggal 15 Januari 2004 yang kemudian diperkuat lagidengan surat keputusan Divisi Sumber Daya Manusia No.

KP/360/II/R.tanggal 11 Oktober 2004 tentang keputusan sanksi administratif tingkatbanding ;Bahwa putusan P4P/Tergugat No. 1561/1658/1573/IX/PHK/102005 tanggal 10 Oktober 2005 tanggal 10 Oktober 2005 bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta melanggarasasasas umum pemerintahan yang baik, karena Para Penggugat tidakpernah sedikitpun dalam menjalankan tugasnya telah melakukankesalahan berat, demikian pula adanya kerugian yang diderita perusahaandengan jumlah yang sangat besar

menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang telah menjatuhkanPutusan yang Amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang melepaskan Terdakwa darisegala tuntutan hukum (Ontslag Van alle Rechts Vervolging) adalah suatuputusan yang keliru karena menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.tanggal

Terddikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kwarna putih diduga shabushabu dengan berat 0,0491 gram ( sisa hasil le0075 gram) dirampas untuk dimusnahkan ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sekRp.2.000. ( dua ribu rupiah ) ;n nn nn nn nnn nnn nnn nono nencnnn neeDemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : R.tanggal

para Tergugat, apakah dirampas atau dengan jalan lainsehingga nyata sekali bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum atau melawan hak dan tindalkan para Tergugat tidakdapat dibenarkan dan seharusnya obyek sengketa harus dikembalikankepada Penggugat untuk memuluhkan keadaan semula dengansenantiasa terbuka Kemungkinan bagi para Tergugat untuk mengajukangugatan guna menentukan siapa yang berhak atas obyek sengketatersebut ; Bahwa Yurisprodensi putusan putusan tetap Mahkamah Agung R.Tanggal

Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktiankarena hanya mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi/Tergugatsehingga kemudian menyimpulkan gugatan perkara ini sebagai Nebis inIdem dan mengesampingkan bukti dari Pemohon Kasasi/Penggugat, olehkarena itu judex facti kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya dan telahbertindak tidak adil (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969) ;.

Foto Copy ljazah SMP atas nama Topan Pri Hambodo yang dikeluarkanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.tanggal 10 Juni 2015, telahbermeterai, telah berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang kemudian diberi tanda P.7;8.

huruf ( f )kompilasi hukum islam.Menimbang, bahwa oleh karena usaha untuk mendamaikanpenggugat dan tergugat, baik oleh pihak keluarga, saksisaksi,hakim mediator maupun oleh majelis hakim pada setiappersidangan tidak berhasil, maka rumah tangga penggugat dantergugat termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah,sehingga dengan demikian telah teroenuhi unsur antara suami ist erisudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, hal ini sesudi dengan Yurisorudensi Mahkamah agung R.tanggal

Ketidaklengkapan dalammerumuskan subjek yang seharusnya ditarik sebagai pihak yang ikutdalam perkara, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadiError in Persona dalam bentuk plurium litis consortium, sehinggademikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.Itanggal 25 Mei 1977 Nomor 602 K/Sip/1975 dan YurisprudensiMahkamah Agung R.tanggal 20 Juli 1977 Nomor 728 K/Sip/1974)Bahwa menurut Yahya Harahap

Bank BIN) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya ditarik sebagaipihak yang ikut dalam perkara, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugattelah terjadi Error in Persona dalam bentuk plurium litis consortium, sehinggademikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) (Vide : Yurisorudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 25Mei 1977 Nomor 602 K/Sip/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.tanggal

perkara ini.Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan dalam petitum angka 1(satu) gugatan Penggugat, tuntutan tersebut akan terjawab dengansendirinya apabila tuntutantuntutan dalam petitum gugatan Penggugat yanglain telah dipertimbangkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis berpendapatpermohonan tersebut merupakan permohonan yang tidak dibenarkan dalamhukum acara perdata, karena merupakan hak penggugat untuk menentukanSiapa yang akan digugatnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.tanggal

Nomor 3563 K/Pdt/2016Bahwa, Pelawan menerima surat dengan perihal pemberitahuanpengosongan tanah oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso pada tanggal 26Agustus 2015, selanjutnya dalam tenggang waktu yang diperkenankan olehundangundang dengan ini Pelawan mengajukan gugatan perlawanan atasrencana Terlawan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung R.tanggal 29 Agustus 2007 Nomor 1153 K/Pid/2005 yang telah berkekuatanhukum tetap;Bahwa, Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Agustus 2007 Nomor1153 K/Pid/2005,

Karenanya Pelawansangat keberatan dan merasa dirugikan karena Terlawan berasumsi bahwatanah pekarangan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RItersebut merupakan objek sengketa milik Pelawan;Bahwa, dengan tidak adanya penyebutan yang pasti tentang identitas objekdalam perkara pidana tersebut, seperti sertifikat hak milik nomor berapa,atas nama siapa, luas berapa, batasbatas objeknya berbatasan dengantanah milik siapa, terletak di jalan apa, maka Putusan Mahkamah Agung R.tanggal 29 Agustus 2007

No. 414/PDT/2017/PT.MKSPada diletakkannya sita jaminan atas obyek tersebut oleh PengadilanNegeri Makassar melalui penetapan : No. 300/pdt.G/2015/PN.Mkstanggal 15 Maret 2016 yang selanjutnya dideklarasikan melalui putusanPengadilan Negeri Makassar seperti tersebut diatas sangat merugikanpelawan sebagai pemilik langkah terlawan I tersebut secara hukum tidakdapat dibenarkan,hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.tanggal 14 111974 No : 470 K/SIP/1974 yang menyatakan Sitajaminan tidak dapat dilakukanTerhadap

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya sebagaiberikut :Nama > Nurul Mujahida Arifin binti Muhamad Aripin R.Tanggal lahir : 05 Januari 2004 (16 tahun, 5 bulan)Agama > IslamPekerjaan : Tidak adaPendidikan : Madrasah TsanawiyahStatus : Perawan dalam usia 16 tahun, 5 bulanHal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2020/PA.BgiAlamat : RT.007, RW. 003 Kelurahan Lompio, KecamatanBanggai, Kabupaten Banggai Laut.dengan calon suaminya:Nama : Muhammad Muflih bin Muh.

buktiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi;Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Hakim Banding jika dikatakan bahwaalasanalasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak terdapathalhal baru) yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapatmelemahkan putusan hakim tingkat pertama;Hal ini jelas berkenaan dengan kelalain yang bersifat melanggar hukum dankekhilafan yang nyata dari keputusan Hakim Banding yang telah disebutkan diatas maka sesuai dengan Yurisprudensi vide putusan Mahkamah Agung R.tanggal

Karena dalam PertimbanganHukum tersebut terbukti Majelis Hakim telah KELIRU dan SALAH dalammenerapkan hukum serta tidak berdasarkan kepada Ketentuan danPeraturan PerundangUndangan yang berlaku, bahkan Majelis Hakim tidakmemberikan alasan pertimbangan hukum yang cukup serta tidakmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pembanding ; Bahwa, Pembanding mohon menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.tanggal 22 Juli 1970 Nomor : 638.K/Sip/1969 yang dalil hukumnya berbunyisebagai berikut :Mahkamah

Nmor 1894 K/Padt/2015atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan;Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara Nomor 199/PDT/2014/PT R.tanggal 21 Januari 2015 yang telah membatalkan Putusan PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 202/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 16 Juli 2014dengan mempertimbangkan sendiri tanpa melihat dan mencermati faktafakta hukum yang yang dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo sehingga

Nomor 666 PK/Pdt/2017ditaksir sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 79/PDT/2014/PT R.tanggal 28 November 2014 dengan amar sebagai berikut:1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. yang dimohonkan banding tersebut:;3.

masyarakat belum terpenuhi, danmenurut theorie prevensi spesial yaitu membuat jera pada pelakujuga tidak terpenuhi mengingat hukuman yang dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa danmengadili perkara dimaksud sangat ringan, tidak sebanding denganakibat yang ditimbulkan, sedikit banyak tidak memberi efek jera bagipelaku bahkan bisa menjadikan contoh yang tidak baik bagimasyarakat untuk berbuat yang serupa dengan perbuatan terdakwa.Kiranya tepat, putusan Mahkamah Agung R.tanggal

Menurut hukum acara perdata hanya Penggugatlah yang berwenang untukmenentukan siapasiapa yang akan digugatnya , Yurisprudensi Mahkamah Agung R.tanggal 16 Juni 1971 No: 305 K/ Sip /1971 ;2.

Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat denganmencantumkannya dalam surat gugatan , Yurisprudensi Mahkamah Agung R.tanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970 ;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis hakimberpendapat adalah berdasar hukum menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima,dan terhadap eksepsi Tergugat selebihnya menurut Majelis Hakim sudah memasuki pokokperkara dan oleh karenanya harus dibuktikan di persidangan sehingga berdasar hukum