Ditemukan 96636 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pt. dian rakyat Ipr (ijin pertambangan rakyat) Pidana Pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat Partai serikat rakyat independen Parpol Pemilu Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat Dewan perwakilan daerah Dan dewan perwakilan rakyat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2689 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIAN RAKYAT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIAN RAKYAT vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 2689/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT DIAN RAKYAT, beralamat sesuai NPWP di Jalan RawaGirang Nomor 8, Kawasan Industri Pulogadung, JakartaTimur, alamat korespondensi: Thamrin Residences OfficePark Blok A Nomor 11 Kebon Melati, Tanah Abang, JakartaPusat, yang diwakili oleh Mario Alisjahbana, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat
    Pengadilan Pajak NomorPut001446.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS$193/WPJ.20/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak YangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Barang dan Jasa Nomor00051/507/07/007/10 tanggal 11 Februari 2010 Masa Pajak September 2007atas nama PT Dian Rakyat
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut001446.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September2018;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan Penggugat PT DIAN RAKYAT:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 33/Pid.Sus/2017/Pn.Gin
Tanggal 30 Maret 2017 — I Nengah Taman
40 — 14
  • Menyatakan Terdakwa I NENGAH TAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.
    (empat ribu rupiah) untuksetiap biji atau potong sesuai ukuran batu padas;Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak dilengkapidengan jin Usaha Pertambangan, jin Pertambangan Rakyat atau jinUsaha Pertambangan Khusus dari Pemerintah atau pihak yangberwenang, sehingga pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitarpukul 10.00 Wita aparat Kepolisian Resor Gianyar menangkap danmengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa :a. 1 (satu) unit mesin sircleb. 1 (satu) unit mesin sensorc. 1
    Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (lin Pertambangan Rakyat)atau IUPK (jin Usaha Pertambangan Khusus);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad.1 Unsur "Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orangmenunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atasperbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaktidaknya mengenaisiapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.
    Menteri;Menimbang, bahwa suatu daerah dapat ditentukan sebagai wilayahpertambangan apabila ada usul dari Bupati tentang Ijin Usaha PertambanganRakyat dan SK Menteri memutuskan Wilayang Pertambangan (WP)berdasarkan Pasal 1 Ayat (29) UU No. 4 Tahun 2009;Menimbang, bahwa IUP tidak ditentukan luasnya, setiap pemanfaatansumber daya alam berupa bahan galian batuan harus memiliki izin daripemerintah dan berdasarkan UU no 4 tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batubara, Luas lzin Usaha Pertambangan Rakyat
    (IUPR)sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) untuk 1 (satu) IPR dapat diberikankepada : Perseorangan paling banyak 1 (satu) hectare, Kelompok masyarakatpaling banyak 5 (lima) hectare, Koperasi paling banyak 10 hektare;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan usaha pertambangan yangdilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganunsur yang ke2 (kedua) tidak memiliki IUP (lin Usaha Pertambangan), IPR (linPertambangan Rakyat
    Menyatakan Terdakwa NENGAH TAMAN tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan usaha penambangan tanpa IUP (ljin Usaha Pertambangan),IPR (ljin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dalam dakwaan tunggal;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 —
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Partai Serikat Rakyat Independen tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
    Partai Serikat Rakyat Independen melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
    Selatan, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PartaiSerikat Rakyat Independen;Yoshi Erlina, bertempat tinggal Jalan Cempaka Putih BaratV2, RT O08/RW 003, Kelurahan Cempaka Putih Barat,Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Sekretaris Nasional Dewan PimpinanNasional Partai Serikat Rakyat Independen;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tempat kedudukandi Jalan Imam Bonjol Nomor
    KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT.1.Bahwa, Penggugat adalah suatu partai politik yang didirikan berdasarkanhukum Indonesia yang berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mendapatkanpengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia (Bukti P1);Bahwa, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: Peserta PemilihanUmum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;Bahwa
    Bahwa, oleh karena itu, sesuai asas kedaulatan rakyat, segenapperaturan perundangundangan dan kelembagaan haruslahmemfasilitasi perwujudan kedaulatan rakyat (lihat, MarsillamSimanjuntak, Pandangan Negara Integralistik. Jakarta: PustakaUtama Grafiti, 1994, hal. 1). Dengan demikian, apabila ada peraturanperundangundangan yang kurang jelas, maka KPU harusmengambil kebijakan yang paling memudahkan partaipartai politik;ll. Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan.1.
    Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011menyatakan: Jenis Peraturan Perundangundangan selainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturanyang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau
    Pemerintah atas perintahundangundang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;Dengan demikian, Surat Nomor 481/KPU/X/2012, Surat Nomor588/KPU/XV/2012, dan Surat Nomor 681/KPU/XIV/2012 sesungguhnyatidak termasuk jenis peraturan perundangundangan menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011.
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Khusus
Register : 18-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN BANTA ENG Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Ban
Tanggal 26 Juni 2019 — Pidana - Rosdiana N. S.Pd Binti H. Nasodding
78 — 38
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 08-03-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 115/PID.SUS/2024/PT BNA
Tanggal 8 Maret 2024 — Pembanding/Penuntut Umum V : MUHAIMIN AL HAFIZ, S.H
Terbanding/Terdakwa : CHOIRUL AMRI Bin Alm. SOFYAN
21 — 10
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus
Register : 17-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN SOLOK Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Slk
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
BENNY BENJAMIN PURBA,SH
Terdakwa:
SURPIKARDI PGL ISUR
98 — 16
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Pemilu
Register : 25-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 146/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 27 Maret 2019 — Pembanding/Penuntut Umum III : MUHAMMAD YUSRAN SETIAWAN, S.H
Terbanding/Terdakwa : H. SOFYAN SYAM, S.E BIN H. SYAMSUDDIN A. HAMID,S.E Diwakili Oleh : MASHURI PANDUDAYA, SH. MH
57 — 27
Pengadilan PN MARISA Pidana Khusus
Register : 01-02-2019 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MARISA Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN MAR
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SUKARNO, SH.,MH
Terdakwa:
Hein Batiti,S.IP
85 — 43
  • rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1(satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 Laser berwarna hitam; Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni terdakwa Hein Batiti, S.IP;
    • 1 (satu) Lembar print out Screenshot (gambar tangkapan layar) postingan dari akun HEIN BATITI Gaji 100% UNTUK RAKYAT
      DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya.
      DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYATPenghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan MembodohiMasyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara PadaUmumnya Dan Daerah Pada Khususnya.
      DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYATPenghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling Konyol DanMembodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesar olehNegara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya.
      DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT,OLEH RAKYAT Penghapusan Pajak Kendaraan Adalah Yang Paling KonyolDan Membodohi Masyarakat Sebab Pajak Adalah Pendapatan Terbesaroleh Negara Pada Umumnya Dan Daerah Pada Khususnya.
      , UNTUK RAKYAT, OLEH RAKYAT Penghapusan PajakKendaraan Adalah Yang Paling Konyol Dan Membodohi Masyarakat SebabPajak Adalah Pendapatan Terbesar oleh Negara Pada Umumnya Dan DaerahPada Khususnya.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-02-2024 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PT MATARAM Nomor 27/PID.SUS/2024/PT MTR
Tanggal 22 Februari 2024 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
33 — 15
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 28-10-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 739/Pid.Sus/2019/PT MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Terdakwa : Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes
Terbanding/Penuntut Umum V : YUDHI PERMANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : PURYAMAN HAREFA, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ELIKSANDERSIAGIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : RACHMATTULLAH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : FATIZARO ZAI, SH
20 — 0
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 11-12-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Kbr
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.RIDWAN, S.H.
2.BENNY BENJAMIN PURBA, S.H.
3.SITI AFRIYANTI, S.H.
Terdakwa:
MARDALIS Pgl. MARDALIS TANJUNG Als PAK KADES
140 — 33
Pengadilan PT KALIMANTAN UTARA Pidana Khusus
Register : 05-04-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 23-04-2024
Putusan PT KALIMANTAN UTARA Nomor 18/PID.SUS/2024/PT TJS
Tanggal 23 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : MUAMMAR ADIL DAFFA, S.H.
Terbanding/Terdakwa I : MAS'UD Bin KACA
Terbanding/Terdakwa II : SURYATI Binti ARSYAD
Terbanding/Terdakwa III : LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD
Terbanding/Terdakwa IV : NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO
Terbanding/Terdakwa V : FARIDH AL AKHYAR Bin SUWARDI B
Terbanding/Terdakwa VI : AMRIANA Binti SAPPE
Terbanding/Terdakwa VII : ZULKIFLI Bin OLI
32 — 17
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 07-03-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PT PALU Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL
Tanggal 14 Maret 2024 — Pembanding/Terdakwa : HASAN ABAS Diwakili Oleh : HASAN ABAS
Terbanding/Penuntut Umum I : I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Deni Hartanto, S.H.
43 — 17
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 05-07-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 39/PID.SUS/2019/PT AMB
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum IV : Rian Joze Lopulalan, S.H
Terbanding/Terdakwa : MELTIAN TORO,S.Pd Alias IAN
90 — 52
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 23-05-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT AMBON Nomor 23/PID/2014/PT AMB
Tanggal 4 Juni 2014 — Pembanding/Terdakwa : YOHANIS KUWAY, SH,M.MP
Terbanding/Jaksa Penuntut : DONALD RETTOB, SH
80 — 25
  • , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;2.
    Terdakwa berpendapat bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberlakukanpemberlakuannya dalam Pemilihan Umum tahun 2014, sehingga besarnyatuntutan hukuman dan besarnya pidana penjara yang dijatuhkan, haruslahlebih ringan.Terhadap keberatan tersebut, kami berpendapat bahwa dalam pasal 301Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilihnan Umum Anggota Dewan Perwakilan
    Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa ancamanpidana terhadap pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan jutarupiah).
    Pasal 84 Huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANIS KUWAY,S.H.,M.MP.,aliasAIS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun kurungan dan denda Rp5.000.000. (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.3.
    Pasal 84 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012Tentang Pemilinan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Halaman 13 dari 15 Putusan No.23/Pid/2014/PT AMB.5. Peraturan Perundangan yang terkait ;MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 19 Mei 2014, Nomor: 27/Pid.B/2014/PN.Sml., yang dimintakan banding tersebut;3.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Khusus
Register : 26-06-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Wkb
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.YULI PARTIMI, SH
2.JOJON D. LUMBAN GAOL, SH
3.ALAN DHARMASAPUTRA SILALAHI, SH
Terdakwa:
FRANS NANI
147 — 65
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 17-12-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 135/PID.SUS/2018/PT PAL
Tanggal 19 Desember 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : TAUFIK TADJUDDIN,SH.
Terbanding/Terdakwa : Frens Silas
112 — 43
  • SI/0347/2012, Nomor Induk Mahasiswa 034707280768417 tempatdan tanggal lahir Banggai, 28 Juli 1968, Tahun masuk perguruan tinggi2007, Program pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen, programstudi Manajemen Keuangan dan Perbankan, tanggal lulus 15 Desember2012 ; yang pada pokoknya menyatakan bahwaterdakwa telahmenyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat yang di tentukan;Bahwa kemudian terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Tpg
Tanggal 24 Juni 2019 — Penuntut Umum:
M. AMRIANSYAH, S.H., M.H
Terdakwa:
WAHYU BUDIANTO
251 — 48
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 22-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 419/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI IRFAN, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI Diwakili Oleh : ADIWIJAYA, SS ALIAS ADI
114 — 50
  • karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya beritaacara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasihasil penghitungan perolehan suara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum(Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilinan Presiden dan WakilPresiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
    DaerahHalaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT MKS(DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten / Kota.Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilinan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan HasilPemilihan Umum, setelah melakukan pemungutan suara di Tempat PemungutanSuara (TPS), selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah perolehan suara diTPSmasingmasing, yang kemudian hasil penghitungan perolehan suara tersebutdirekapitulasi
    pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu secaranasional.Bahwa faktanya, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil pemilusecara nasional pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tentang PenetapanHasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DewanHalaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 419/PID.SUS/2019/PT MKSPerwakilan Rakyat
    , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota SecaraNasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-06-2019 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN SOLOK Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slk
Tanggal 24 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANTI BARLIANA MURDINI, S.H
Terdakwa:
JUNITA Pgl NITA.
138 — 50