Pamekasan,sebanyak 1 poket Bahwa Benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Siapasiapa atau daripihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan korban atauHalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pmkanggota rehabillitasi Bahwa benar Terhadap Semua Keterangan Para Saksi dan SewaktuDiperlihatkan Barang bukti Terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.

Pamekasan,sebanyak 1 poket Bahwa Benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Siapasiapa atau daripihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan korban atauanggota rehabillitasi Bahwa benar Terhadap Semua Keterangan Para Saksi dan SewaktuDiperlinatkan Barang bukti Terdakwa Membenarkan Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 03039/NNF/2021, tanggal 09 April 2021 yang dibuat ditanda tanganiolehi.

Pamekasan,sebanyak 1 poket Bahwa Benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Siapasiapa atau daripihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan korban atauanggota rehabillitasi Bahwa benar Terhadap Semua Keterangan Para Saksi dan SewaktuDiperlihatkan Barang bukti Terdakwa Membenarkan; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pmk03039/NNF/2021, tanggal 09 April 2021 yang dibuat ditanda tangani oleh1.

Tempat rehabilitasi pecandu narkotika ;15 Bahwa mulai berkecimpung sejak tahun 2012 bekerja sama dengan BNNdan Kementrian Sosial ; Bahwa Pendirinya adalah Bapak saksi dan dengan sudah tercatat dalamAkta Notaris ; Bahwa kami menerapakan rehabillitasi di dalam pesantren dan diluarpesantren ; Bahwa dalam menerapakan rehabillitasi di dalam pesantren kamiprioritaskan untuk penghentian atau pemutusan Zat (dextofikasi) denganmenggunakan terapi wudhu, sinar matahari dan puasa ; Bahwa dalam menerapkan rehabillitasi

terdakwa 6 bulan yang lalu~ sudahmenggunakan narkotika jenis shabu ini, dan baru mulai lagimenggunakan;Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengancara menggunakan alat hisab bong, dengan cara shabu diletakkandicanglong kemudian dibakar dengan korek api dan asapnya dihisapmelalui bong, sampai asapnya abis;Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu ini tidak adamemiliki izin dari yang berwenang;Bahwa banar terdakwa ada diperiksa/assesment ditanyai oleh YayasanPusat Rehabillitasi

ini, dan baru mulai lagimenggunakan;Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengancara menggunakan alat hisab bong, dengan cara shabu diletakkandicanglong kemudian dibakar dengan korek api dan asapnya dihisapmelalui bong, sampai asapnya abis;Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu ini tidak adamemiliki izin dari yang berwenang;Bahwa pemeriksaan urine terdakwa dari Rumah Sakit Bhakti Kartinipositif mengandung Methamphetamine;Bahwa hasil assesment dari Yayasan Pusat Rehabillitasi

/2018Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor102/Pid.Sus/2016/PN Sgn tanggal 4 Agustus 2016 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa WIDODO bin (alm) PANIMIN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri:Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;Memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan danperawatan melalui rehabillitasi

Yosmansyahyang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegahdan Mengobati Dewan Pengurus Pusat (DPPBAKORNAS);Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan danPecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabillitasi Medis danRehabilitasi Sosial;Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan di Dalam LembagaRehabillitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;Foto copy Surat Edaran

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud pecandunarkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotikadan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupunpsikis; Bahwa Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1), MajelisHakim perlu) mempertimbangkan apakah Terdakwa perlu. menjalanipengobatan dan / atau perawatan melalui rehabillitasi

Narkotika, Undangundang Nomor 8 Tahun1981 Tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentangPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Surat Edaran MahkamahHal 33 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt PstAgung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam LembagaRehabillitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan diDalam Lembaga Rehabillitasi

Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan pidana dengan syarat mengikuti pelatihan kerja selama 2 (dua) tahun di panti rehabillitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Cilengsi Bogor di dalam pengawasan Penuntut Umum dan bimbingan pihak Bapas oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan).3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;4.

Unsur "Wajib menjalani rehabillitasi sosial dan rehabilitasi medis"Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomenclasi Hasil Pelaksanaan Asesmendalam proses hukum BNNP Jawa Tengah Nomor : R/185/IV/Ka/TAT.00/2016/BNNPJTG tanggal 14 April 2016, yang ditandatangani oleh dr. Raditya diketahui olehKepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah Drs.

Narkotika namun telah diaturdalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RINomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun2014, Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER005/A/JA/03/2014, KepalaKepolisian RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional RINomor PERBER/O1/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentangPenanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lambaga Rehabillitasi

Iqbal Rusadi Bin Kurtubi Rehabillitasi dirutan/Lapas bila ada putusan Pengadilan.Berdasarkan BERITA ACARA RAPAT PELAKSANAAN ASSESMEN No. BARPA/106.D/V/KA/RH.00/2016/BNNP BANTEN tanggal 22 Mei 2017 dengankesimpulan bahwa : Tim Hukum menyimpulkan Sdr.

Iqbal Rusadi Bin Kurtubi Rehabillitasi dirutan/Lapas bila ada putusan Pengadilan.Berdasarkan BERITA ACARA RAPAT PELAKSANAAN ASSESMEN No. BARPA/106.D/V/KA/RH.00/2016/BNNP BANTEN tanggal 22 Mei 2017 dengankesimpulan bahwa :Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 479/Pid.SusNarkotika/2017/PN Srg Tim Hukum menyimpulkan Sdr.

Dalam memutusperkara tentang Narkotika majelis hakim terikat dengan aturan khusus (LexSpecialis) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Mahkamah AgungRI No 04 tahun 2010 tentang PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN,KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAMLEMBAGA REHABILITASIMEDIS DAN REHABILLITASI SOSIAL, Tanggal 7April 2010.6. Bahwa sesuai SE MARI No 04 tahun 2010.

PARSIDI ARIF, disimpulkan bahwa barang bukti tersebutbenar mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina,terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan bagi diri sendiri tersebut tidak ada mempunyai jijin dari pihak yangberwenang karena Terdakwa bukanlah orang yang ketergantungan dengannarkotika dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabillitasi Medisketergantungan

tersebut benar mengandung Narkotikadengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotikagolongan bagi diri sendiri tersebut tidak ada mempunyai ijin dari pihak yangberwenang karena Terdakwa bukanlah orang yang ketergantungan denganHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2017/PN Piknarkotika dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabillitasi

Narkotika namun telah diaturdalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RINomor 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun2014, Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor PER005/A/JA/03/2014, KepalaKepolisian RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional RINomor PERBER/O1/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentangPenanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lambaga Rehabillitasi

dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ayatayat lain dalam pasaltersebut yaitu Ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam memutus perkarasebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim Wajib memperhatikanketentuan dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103 ; Bahwa ketentuan yang dimaksud oleh undangundang tersebut dalamPasal 54 adanya kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaanNarkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabillitasi

Narkotika, Undangundang Nomor 8 Tahun1981 Tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentangPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam LembagaRehabillitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan diHal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 399/PID.SUS/2020/PT DKIDalam Lembaga Rehabillitasi

Memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabillitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta program re-entry selama 6 (enam) bulan dengan biaya rehabilitasi ditanggung oleh Terdakwa; ----------------------4.

Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana dengan syarat : mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Panti Rehabillitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Cilengsi Bogor di dalam pengawasan Penuntut Umum dan bimbingan pihak Bapas oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan).3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.;4.

Memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatandan perawatan melalui rehabillitasi medis dan rehabilitasi sosial diKlinik NAPZA dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. MoewardiSurakarta selama 1 (satu) tahun ;. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan danperawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social diKlinik NAPZA dan Rumatan Metadon Rumah Sakit Dr. MoewardiSurakarta diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;.

dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ayatayat lain dalam pasaltersebut yaitu Ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam memutus perkarasebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim Wajib memperhatikanketentuan dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103 ; Bahwa ketentuan yang dimaksud oleh undangundang tersebut dalamPasal 54 adanya kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaanNarkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabillitasi

dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ayatayat lain dalam pasaltersebut yaitu Ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam memutus perkarasebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim Wajib memperhatikanketentuan dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103 ; Bahwa ketentuan yang dimaksud oleh undangundang tersebut dalamPasal 54 adanya kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaanNarkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabillitasi

dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ayatayat lain dalam pasaltersebut yaitu Ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam memutus perkarasebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim Wajib memperhatikanketentuan dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103 ; Bahwa ketentuan yang dimaksud oleh undangundang tersebut dalamPasal 54 adanya kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaanNarkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabillitasi