Bahwa dalam upaya mengembalikan atau memulihkan lahan pascatambangagar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, dimana berdasarkanPP Nomor: 78 Tahun 2010 tentang Rekiamasi dan Pasca Tambang,Tergugat Rekonpensi wajib melakukan Rekiamasi dan Pascatambang padaareal bekas penambangan Tergugat Rekonvensi;.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rekiamasi dan PenutupanTambang pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan wajibmenempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi, sehingga jika hal ini tidak dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi maka hal tersebut sebagai pelanggaranhukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiterhadap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Bahwa sesuai Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten TanaTidung tertanggal 9 April 2013, Nomor 541.1/013 Distamben KTT/IV/2013,perihal perkiraan perhitungan Nilai Jaminan Rekiamasi PT.PMJ/TergugatRekonpensi, yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung, dimana dijelaskanbahwa asumsi Biaya Reklamasi adalah sebesar Rp60.000.000, (enampuluh juta rupiah) per Hektar dan luas bukaan areal yang terganggu pascatambang adalah + 312 Hektar, sehingga dana yang harus ditempatkansebagai jaminan Reklamasi dan

maka jelas hal tersebut sebagai bentuk pelanggaranhukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap PemerintahDaerah Kabupaten Tana Tidung dan hal tersebut jelas menimbulkankerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan hukum jika PenggugatRekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranyamemerintahkan Tergugat Rekonvensi menempatkan Dana JaminanReklamasi dan pasca tambang sebagai bentuk kesungguhan TergugatRekonvensi dalam melakukan rekiamasi

Rekomendasi kegiatan Rekiamasi diokasi lahan milik Tergugat I yang dikeluarkanoleh Direktorat Jenderal Perhubungan law Kantor Pelabuhan Batam NomorPP.OOS//14/Kpl.btm 12 tanggal 19 maret 2012.g.

Adanya perbuatan melawan hukumTindakan Tergugat II yang mengalokasikan areal objek sengketa danmemberikan izin pematangan lahan dan/atau rekiamasi kepada TergugatIjelasjelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum karenatindakan yang dilakukan masih dalam lingkup tugas,tanggungjawab dan wewenangnya sebagai pemegang Hak Pengelolaan atasPulau Batam.Adanya kesalahanSama sekali tidak ada kesalahan dan tindakan Tergugat II dalampengalokasian lahan dan pemberian izin penimbunan atau rekiamasi kepadaTergugat

I, mengingat sebelum mengalokasikan dan menerbitkan izinpematangan lahan/reklamasi kepada Tergugat I, Tergugat I telah memenuhiseluruh persyaratan yang diperlukan untuk itu;Adanya k ianJelas pula tidak ada unsur kerugian yang diakibatkan dan Tergugat II dalampermasalahan alokasi lahan dan izin rekiamasi atau penimbunan laut yangdimaksud dalam gugatan ini, mengingat lokasi yang dialokasikan kepadaPenggugat dan Tergugat I jelasjelas lokasi yang berbeda.

oleh Termohon Peninjauan Kembali semula26.7Pemohon Banding bahwa atas kegiatan konstruksi kontraktor tetap dapatdikreditkan merupakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat(2a) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 karena bebanPPN yang telah dipungut pada periode konstruksi pada akhirnya akandialihkan kepada konsumen di akhir periode.Bahwa kegiatan rekiamasi

yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding tidak dapat dianalogikan sama dengan kegiatan37konstruksi karena kegiatan rekiamasi merupakan kegiatan yang dilakukansetelah tidak adanya kegiatan produksi, sehingga kegiatan rekiamasi tidaktermasuk kegiatan Pembelian.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajakmemutuskan Faktur Pajak yang terkait dengan rekiamasi tersebut dapatdikreditkan sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 menjadilebih bayar sebesar Rp.109.241.821,00 sehingga terdapat kerugian negara sebesarRp.109.241.821,00.32.

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pada bulan Agustus tahun2004, Dinas Penikakan dan Kelautan Kabupaten Tolitoli melakukanPenimbunan/Rekiamasi Pantai terhadap laut yang berada di Jl.Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiriibangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Luas pantai yang ditimbun /direklamaqsi untuk dibangun Gedung Tempat Pelelangan Ikanadalah sekitar 2.000 m2 dengon biaya untuk penimbunan Laut danPembangunan TPI adalah sebesar Rp. 1.140.297.000, dananyabersumber dari

.: 78Tahun 2010 tentang Rekiamasi dan Pascatambang, Tergugat Rekonpensi wajibmelakukan Rekiamasi dan Pascatambang pada areal bekas penambangan TergugatRekonpensi;a.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rekiamasi dan Penutupan Tambang pada Pasal24 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasisebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi, sehingga jika hal ini tidakdilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka hal tersebut sebagaipelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensiterhadap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

pasca tambangBahwa pemberian Dana Jaminan Reklamasi dan pasca ambang adalah merupakan g, kewajiban bagi pemegang IUP in casu Tergugat Rekonpensi sebagai bentuk kesungguhan bahwanantinya Tergugat Rekonpensi akan melakukan reklamasi pasca tambang pada areal yangberdampak dari kegiatan eksploitasi/operasi Tergugat Rekonpensi;Bahwa sesuai Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal 9April 2013, Nomor : 541.1/013 Distamben KTT/IV/2013, perihal perkiraan perhitungan NilaiJaminan Rekiamasi

jelas haltersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensiterhadap pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dan hal tersebut jelas menimbulkankerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan hukum jika Penggugat Rekonpensi mohonkepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya memerintahkan Tergugat Rekonpensimenempatkan Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sebagai bentuk kesungguhanTergugat Rekonpensi dalam melakukan rekiamasi

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pada bulan Agustus tahun2004, Dinas Penikakan dan Kelautan Kabupaten Tolitoli melakukanPenimbunan/Rekiamasi Pantai terhadap laut yang berada di Jl.Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiriibangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Luas pantai yang ditimbun /direklamaqsi untuk dibangun Gedung Tempat Pelelangan Ikan adalahsekitar 2.000 m2 dengon biaya untuk penimbunan Laut dan12Pembangunan TPI adalah sebesar Rp. 1.140.297.000, dananyabersumber

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pada bulan Agustus tahun2004, Dinas Penikakan dan Kelautan Kabupaten Tolitoli melakukanPenimbunan/Rekiamasi Pantai terhadap laut yang berada di Jl.Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiriibangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Luas pantai yang ditimbun /direklamaqsi untuk dibangun Gedung Tempat Pelelangan Ikan adalahsekitar 2.000 m2 dengon biaya untuk penimbunan Laut danPembangunan TPI adalah sebesar Rp. 1.140.297.000, dananyabersumber dari

bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :a.pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termedividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis,pembagian sisa hasil usaha koperasi;biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegsaham, sekutu, atau anggota;pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tert:untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usasuransi, dan cadangan biaya rekiamasi

No.449/Pid.Sus/2014/PN.BIt.dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujursesuai dengan ketentuan system informsi geografi yang berlakusecara nasinal, laporan lengkap tentang kegiatan explorasi,laporan studi kelayakan, rencana rekiamasi dan pasca tambang,rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangwian saranadan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, tersedianyatenaga ahli pertambangan atau geologi yang berpengalamanpaling sedikit 3 tahun.c.

pengadilan yangdemikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harusditaati oleh Judex Facti yaitu asas audi et alteram partem;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak cermat mengadiliperkara a quo dengan mengabaikan fakta hukum dominan yang merupakansubstansi pokok perkara.Bahwa substansi gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara a quomendalilkan memiliki sebidang tanah pekarangan yang diperoleh dengancara menimbun tanah ditepi pantai yang sebelumnya adalah rawarawa(rekiamasi

bahwa untukmenentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WajibPajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak bolehdikurangkan: c. pembentukan atau pemupukan danacadangan, kecuali:1. cadangan piutang tak tertagin untuk usaha bank danbadan menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hakopsi, Konsumen, dan perusahaan anjak piutang;2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadanganbantuan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;3. cadangan penjaminan untuk Lembaga PenjaminSimpanan,;4. cadangan biaya rekiamasi

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pada bulan Agustus tahun 2004,Dinas Penikakan dan Kelautan Kabupaten Tolitoli melakukanPenimbunan/Rekiamasi Pantai terhadap laut yang berada di Jl.Panggesar Kelurahan Baru Kecamatan Baolan yang sekarang berdiriibangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Luas pantai yang ditimbun/direklamasi untuk dibangun Gedung Tempat Pelelangan Ikan adalahsekitar 2.000 m2 dengon biaya untuk penimbunan Laut danPembangunan TPI adalah sebesar Rp.1.140.297.000, dananyabersumber dari

. ; 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaCilegonNo.600/380/DPU/2007 tanggal 29 Juni 2007 kepada Kepala Dinas Perhubungan KotaCilegon tentang Permohonan ljin Rekiamasi. ; 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaCilegonNo.600/457/DPU/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepada Administrator Pelabuhan(ADPEL) Banten tentang Permohonan Rekomendasi Rekiamasi beserta 2(dua) lembar lampirannya. ;1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat WalikotaCilegonNo

dokumen fotocopy legalisir Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon. ;249. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Plh.Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaCilegonNo.600/38/DPU/2007 tanggat 6 Februari 2007 kepada Kepala DinasPerhubungan Kota Cilegon tentang Permohonan Ijin Reklamasi. ; 250. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaCilegonNo.600/380/DPU/2007 tanggal 29 Juni 2007 kepada Kepala DinasPerhubungan Kota Cilegon tentang Permohonan Ijin Rekiamasi

. ; 251. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaCilegonNo.600/457/DPU/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepada Administrator Pelabuhan(ADPEL) Banten tentang Permohonan Rekomendasi Rekiamasi beserta 2(dua) lembar lampirannya. ;252. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat WalikotaCilegonNo.620/1846/DPU/V1I11/2007 tanggal 9 Agustus 2007 kepada Direktur PT.Krakatau Steel tentang Pemberitahuan Melintasi Jalan Kawasan CigadingCiwandan. ; 253. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy

biayaperjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, danpajak kecuali Pajak Penghasilan;e Lebih lanjut, Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang Undang yang sama menyebutkanbahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajakdalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan denganpembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang taktertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadanganuntuk usaha asuransi, dan cadangan biaya rekiamasi

LOKA EDUKASI PUSHAM yangberdomisili di jaian Yos Sudarso No, 113 Palangka Raya dan rnengenai biayasaksi tidak rnengetahuL dan antara terdakwa dengan PT, Fajar Mentaya Abadiada surat perjanjian kerja untuk melakukan pengurusan perijinan PT FMAantara lain, Pengurusan Eksplorasi detail,Studi Kelayakan,, Studi AMDAL,Rekiamasi Tambang,Penutupan Pasca Tambang, Rencana Pemb, SaranaPrasaranaRencana Kerja dan biaya tambang bouksit dan Untuk biaya38pengurusan keseluruhan sebesar 875,000.000, (Delapan Ratus

Denda terlambat selama 12 tahun sejumlah Rp.56.620.000, Jaminan untuk penyelesaian sampal tahun 2013 sejumlah Rp.48.000.000, Biaya pengurukan kembalikan keasal tanah (rekiamasi) Rp.204.000.0001,Bahwa terjadi kesepakatan antara Penggugat clan Tergugat perhitungantersebut di atas disetujui akan dibayar oleh Penggugat sejumlahRp.500.000.000, ( lima ratus juta rupiah)..

Putusan Nomor 1790/B/PK/PJK/2016suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkanketentuan perundangundangan yang berlaku,sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebutsematamata untuk memenuhi keharusan tersebut :misalnya cadangan biaya rekiamasi yang harusditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan diBank Pemerintah,c. dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atautabungan tersebut dananya berasal dari tambahanmodal dan sisa laba setelah kena pajak.Sesuai dengan ketentuan butir 3 SE46/PJ.4/1995dinyatakan

/2007 tanggat 6 Februari 2007kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon tentangPermohonan ljin Reklamasi.253. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Cilegon No.600/380/DPU/2007 tanggal 29 Juni 2007 kepadaKepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon tentang Permohonan ljinRekiamasi254. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Cilegon No.600/457/DPU/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepadaAdministrator Pelabuhan (ADPEL) Banten tentang PermohonanRekomendasi Rekiamasi

7421 He'eh. 00:02:490334 Karena Tutinya ga bisa ikut nih hari ini, cuma wakil. 00:02:497421 Ga gini lho bos, gini Iho bos. 00:02:510334 Heeh. 00:02:537421 Pertama di draft awal usulan mereka itu, 00:02:540334 Ga ada. 00:02:597421 Izin rekiamasi ga ada. 00:02:590334 Emang ga ada. 00:03:017421 Terus dipembahasan kita pun karena.. 00:03:010334 ( Tidak dibahas. 00:03:037421 Tidak dibahas. 00:03:040334 He'eh. 00:03:057421 Karena kita setuju dengan draft awail. 00:03;050334 siya iya oke. 00:03:077421 Setuju

fotocopy legalisir Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon ;250. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Plh.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon No.600/38/DPU/2007 tanggat 6 Februari 2007 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon tentang Permohonan Ijin Reklamasi ;251. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon No.600/380/DPU/2007 tanggal 29 Juni 2007 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon tentang Permohonan Ijin Rekiamasi

;252. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon No.600/457/DPU/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepada Administrator Pelabuhan (ADPEL) Banten tentang Permohonan Rekomendasi Rekiamasi beserta 2(dua) lembar lampirannya ;253. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Walikota Cilegon No.620/1846/DPU/VI11/2007 tanggal 9 Agustus 2007 kepada Direktur PT.