Ditemukan 78 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : restitutio restitutie restituto
Putus : 18-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/PDT/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — JIMNY YULIUS MAELISSA, dkk. vs SULIKAH, dkk.;
9162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSurabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada siapasaja yang memeroleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan objeksengketa dengan apa dan siapa saja yang berada di situ dan menyerahkankepada Para Penggugat dalam keadaan kembali seperti semula karenaadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat(restitution
    Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untukmembayar biaya perkara ini;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Provisi:Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada siapasaja yang memeroleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan objeksengketa dengan apa dan siapa saja yang berada di situ dan menyerahkankepada Para Penggugat dalam keadaan kembali seperti semula karenaadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat(restitution in integram);Dalam Pokok
Register : 11-06-2021 — Putus : 11-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN SELONG Nomor 5/Pid.C/2021/PN Sel
Tanggal 11 Juni 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HENDRI SAEFUDDIN ZUHRI
Terdakwa:
FITRIAH
3619
  • ditemukan alasan yang dapatmenghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar,sehingga Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan tersebut diatas, Hakim berpendapathukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman pidanabersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana yang akan ditentukan dalamAmar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaan yaitu mendidik ParaTerdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi restitution
Register : 22-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PA MASAMBA Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Msb
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
114
  • Tergugat,sehingga majelis hakim menilai pencabutan tersebut tidak merugikan pihakmanapun;Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatantersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidakmerugikan pihak manapun, maka permohonan pencabutan gugatan tersebutpatut dikabulkan (Sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, makaperkara tersebut dinyatakan berakhir dan posisi Penggugat dan Tergugatdinyatakan kembali kepada keadaan semula (restitution
Register : 25-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 65/Pid.C/2020/PN Kis
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
A. SIHOMBING
Terdakwa:
1.Budiman Sinaga Alias Ucok
2.Sudarman Alias Sudar
3.Rusimah
342
  • pemaaf yang dapatmenghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan tersebut diatas, Hakimberpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Para Terdakwa adalahhukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akanditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaanyaitu mendidik Para Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapatterjadi restitution
Register : 28-06-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 37/Pid.C/2021/PN Kis
Tanggal 28 Juni 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TP. Perangin angin
Terdakwa:
1.Fajar Aswat
2.Dedi Nur Afdillah
162
  • pemaaf yang dapatmenghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwatetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengankesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan tersebut diatas, Hakimberpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Para Terdakwa adalahhukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akanditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaanyaitu mendidik Para Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapatterjadi restitution
Register : 27-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5244 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — PT UNISEM VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
7231 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dankeadilan hukum seseorang, maka Hakim wajib mengedepankan moraljustice untuk menempatkan asas iktikad baik dan asas Una Via gunamemilih salah satu cabang hukum yang lebih memiliki dan memihakpada rasa keadilan yang hakiki dengan tidak meninggalkan dari tujuanhukum, yang utamanya harus melakukan kaidah harmonisasi hukumantara rechtmatigheid beginsel dan doelmatigheid beginsel yaitu, melaluiasas hukum pada umumnya yang tidak dituangkan dalam bentukperaturan atau pasal yang konkret melalui postulat Restitution
Putus : 10-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 K/Pdt/2019
Tanggal 10 April 2019 — I. IDA BAGUS KETUT BERATA, dkk, II. I MADE SADI VS I MADE TANA (Alm), dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yaitu NI NYOMAN NETRI, dkk
2516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Para Tergugat atau terhadap siapa saja yang mendapatkanhak daripadanya untuk menyerahkan tanahtanah sengketa tersebutsecara lasia dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunanbangunanbangunan yang berdiri di atasnya (restitution in integrum)kepada Penggugat. Bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuanPolisi;11.
    Nomor 674 K/Pdt/2019lasia dalam keadaan kosong dengan membongkar bangunanbangunanyang berdiri di atasnya (restitution in integrum) kepada Penggugat,Bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi;8.Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Tergugat I, Il, IVdan V Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.846.000,00
Register : 09-07-2021 — Putus : 09-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN SELONG Nomor 6/Pid.C/2021/PN Sel
Tanggal 9 Juli 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
I WAYAN SUDIARTA, S.H.
Terdakwa:
1.SAHNIM
2.ISWANDI
4520
  • tindak pidanaPenganiayaan Ringan ;Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa tidak ditemukanadanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifatmelawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikankepada Para Terdakwa adalah hukuman yang bertujuan untuk mendidik ParaTerdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi restitution
Putus : 18-05-2010 — Upload : 14-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 36 / PDT/2010/PT.PLG
Tanggal 18 Mei 2010 — DEDY AIDIL Bin SUARDI, vs . PT. BANK PANIN INDONESIA ,Tbk disingkat PT. Bank Panin Tbk dkk
5425
  • Menghukum para Tergugat , Il dan Ill untukmengembalikan kondisi jaminan hak tanggungankepada keadaan semula sebelum terjadinya lelang(restitution ad intergrum).3. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun ada verzet, banding maupun12kasasi (uitvoer baarbij vooraad), karenamempunyai buktibukti yang kuat.4.
    Sehingga dalam tuntutan inimenimbulkan pertanyaan yang membingungkansebab dalam hal ini Tergugat IV akan mematuhiputusan yang mana :e Apakah Tergugat IV akan membayar Penggugat secaratanggung renteng atas kerugian materiil yang diderita olehPenggugat atau ;e Apakah Tergugat IV harus mengembalikan jaminan haktanggungan kepada pengugat dalam keadaan semula sebelumterjadinya lelang (restitution ad intergrum) karena kesemua halin TIDAK PERNAH DITUNTUT oleh Penggugat, Penggugathanya meminta Tergugat IV
Putus : 23-11-2006 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1614K/PDT/2006
Tanggal 23 Nopember 2006 — NY. SARIYAH ; T R I A M A ; B A E D A H
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memulihkan kembali hak dan penguasaan atas tanah sengketa padaPenggugat seperti semula (Restitution in intergrum) dengan terlebih dahulumelaksanakan putusan ini dengan tindakan mengijinkan Penggugat untukmenempati kembali rumah / tanah sengketa seperti sediakala ;5. Menghukum Tergugat dua (II) untuk tunduk pada putusan ini ;6. Menghukum Tergugat satu (Il) atau siapasiapa yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan tanah sengketa pada Penggugat ;Hal. 3 dari 8 hal. Put.
Register : 15-03-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Gsg
Tanggal 15 Nopember 2018 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
240141
  • Dengan demikian hibahdari XXX (alm) kepada XXX(alm) orang tua Tergugat adalah batal demihukum dan oleh karenanya hibah tersebut menurut hukum tidak pernah adadan harus dikembalikan kedalam keadaan semula (Restitution inintregrum).Bahwa XXX (alm) ketika akan melakukan pemberian hibah kepadaXXX(alm) orang tua Tergugat, dalam keadaan sakitsakitan dan tidak lamakemudian meninggal dunia dan hibah tersebut dibuat, dan diberikan olehXXX (alm) kepada XXX(alm) orang tua Tergugat dengan tanpa persetujuan Hal
    . 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0425/Pdt.G/2018/PA.GsgPenggugat adalah bertentangan dengan Pasal 213 KHI, sehingga karenahukum (van recht wege) adalah batal demi hukum dan oleh karenanyahibah tersebut menurut hukum dianggap tidak pernah ada serta harusdikembalikan ke dalam keadaan semula (Restitution in intregrum).11.
    tangani oleh Turut Tergugat selaku XXX Camat Gunung Sugih Lampung Tengah dengan akta No. 398/CHS/ SPJ, kemudian pada tanggal 21 Februari 1991 sertipikat tanahtersebut telah pindah nama menjadi Terdaftar atas nama XXX(alm) adalahbertentangan ligitime forti/ hak mutlak yang sedianya harus diterima olehahli waris, bertentangan pula dengan Pasal 210 dan Pasal 213 KHImengakibatkan hibah tersebut batal demi hukum dan oleh karenanya tanah(objek perkara) tersebut harus dikembalikan kedalam keadaan semula(restitution
Putus : 31-01-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/Pdt/2019
Tanggal 31 Januari 2019 — Ny. DEWI TRIWOELAN WRESNININGSIH SOEBAGIO, S.H., dkk. VS ISMIATI DWI RAHAYU, S.H., dkk.
7553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat atau setidaktidaknya menyatakan aktatersebut tidak dapat berlaku dan mengikat menurut hukum;Membatalkan AktaAkta Jual Beli (PPAT) Nomor 541 dan Nomor 542tanggal 23 November 2007 yang dibuat di hadapan Tergugat, atausetidaktidaknya menyatakan kedua akta jual beli tersebut tidak dapatberlaku dan mengikat menurut hukum;Menyatakan Turut Tergugat adalah pembeli yang tidak beriktikad baik;Menyatakan sah berharga sita jaminan yang dimohonkan;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pada keadaan semula(restitution
Register : 19-06-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 0415/Pdt.G/2019/PA.Sglt
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
145
  • Termohon adalah masih sebagaipasangan suami dan isteri yang sah (null and void);Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukantuntutantuntutan yang dapat dikualifikasikan sebagai gugatan rekonvensi,tuntutantuntutan aquo merupakan nafkah yang muncul dari akibat perceraianberdasarkan putusan Hakim (Nafkah iddah dan mutah), maka oleh karenapermohonan Pemohon ditolak sebagaimana pertimbangkan di atas, dan telahdipertimbangkan pula terhadap rumah tangga Pemohon kembali seperti sediakala (restitution
Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 980 K/Pdt/2014
Tanggal 24 September 2014 —
173130 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 980 K/Pdt/2014e Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan PengadilanTinggi yang mengambil alin pertimbangan PengadilanNegeri tersebut, jika demikian maka Putusan PengadilanTinggi telah melanggar doktrin larangan unjust enrichment,yang diuraikan di bawah ini:e Menurut Blacks Law Dictionary, Unjust Enrichmentdoctrine is general principle that one person should not bepermited unjustly to enrich himself at ekspense of anotherbut should be required to make restitution of or property orbenefits received
    , retained or appropriated, where it is justand equitable that such restitution be made, and wheresuch action violation or frustration of law or opposition topublik policy, either directly or indirectly (vide bukti PB1);e Terjemahannya: doktrin Unjust Enrichment adalah suatuprinsip yang umum bahwa seseorang tidak bolehmemperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan biayadari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan hartaatau manfaat keuntungan yang telah diterimanya,ditahannya atau diambilnya
Register : 16-10-2019 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 302/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
QALAM GLADI MULIANDA
Tergugat:
Direktur PT. LENTERA MAS PERKASA
Turut Tergugat:
1.Notaris RINI KRISTTIYANI, S.H., Sp.N.
2.BUPATI KABUPATEN BOGOR Cq. Kepala DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN dan PERTANAHAN Kabupaten Bogor
6645
  • isi Perjanjian yang dilanggar dan atau tidakdilaksanakan oleh Tergugat;2.1.2.2.2.3.Bahwa Gugatan Penggugat kumulasi yang berdiri sendirisendiri,karena formulasi Gugatan pada kumulasi Subjektive yang tidak jelasdengan mencampuradukkanPerbuatanMelawanHukum (PMH)dengan ingkar janji (wanprestasi);Bahwa Posita (fundamentum petendi) Gugatan Penggugatbertentangan dengan Petitum, dimana Gugatan Penggugat atas Dasar wanprestasi sementara Petitum gugatan Penggugat menuntut pengembalian pada keadaan semula (restitution
    disebutkan mengenai isi Perjanjian yangdilanggar dan atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat; gugatan Penggugatmengandung kumulasi yang berdiri sendiri sendiri denganmencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan ingkar janji(wanprestasi); Posita (fundamentum petend/) Gugatan Penggugatbertentangan dengan Petitum, dimana Gugatan Penggugat atas Dasarwanprestasi sementara Petitum gugatan Penggugat menuntutHal. 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PN Cbipengembalian pada keadaan semula (restitution
Register : 22-01-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN SELONG Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sel
Tanggal 9 April 2020 — - LALU HARTAWAN, dkk melawan - LALU ISHAK alias MAMIQ ENAL, dkk
20099
  • Jaap Hijma, dalam buku hukum perikatan(Law of Obligation), 2012, Halaman 25 yang menyatakan:Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang,pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilaiyang equivalen saja terhadap pengembalian penderita pada keadaansemula (restitution in integrum).Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan, PARA TERGUGAT tidakmentaati isi putusan dalam perkara ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT), maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan
Register : 28-02-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 30/PDT/2018/PT.MTR.
Tanggal 7 Mei 2018 — WIDIASTUTY sebagai PEMBANDING M E L A W A N NAPSIAH Alias NAFSIAH Bin BEDOLO Alias H. ABDURRAHMAN sebagai TERBANDING
5617
  • Bahwa Terbanding/Penggugat sependapat dengan Majelis Hakim dalampertimbanganya halaman 13 paragraf 4, demi kepastian hukum deng subjekhukum dalam suatu hubungan hukum hak kebendaan (Recht VanHalaman 10 dari 15 halaman Put. 30/PDT/2018/PT.MTRBetrekking) maka keadaan tanah sengketa harus dikembalikan atau dipulihnkan pada keadaan semula susuai azas Restitution ub Integrum;7.
Register : 24-11-2020 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 687/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
Moh Kamsa Bin Bakri
Tergugat:
PT Indosterling Optima Investa
16162
  • Dengan segera sesuai keadaan semula (restitution inintegrum).5. Menghukum kepada Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yaknisebesar Rp 5.780.000.000, Terbilang (Lima milyar Tujuh ratusdelapan puluh juta rupiah) dengan Perincian. Immaateri Rp 2.990.000.000, Mater Rp 1.690.000.000, Jasa Pengacara Rp 1.100.000.000,6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yangtimbul dari ini Ssecara tanggung renteng.7.
Register : 03-11-2015 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 515/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 27 Juli 2016 — Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” X Perseroan Terbatas Petronek Energy
667221
  • enrichment)(catatan: menurut Legal Information Institute tentang unjust enrichmentdapat terlihat sebagai berikut:Unjust enrichmentThe retention of a benefit conferred by another, that is not intended as a giftand is not legally justifiable, without offering compensation, in circumstanceswhere compensation is reasonably expected.The elements of a cause of action for unjust enrichment are: the enrichmentof the party accused of unjust enrichment; that such enrichment was at theexpense of the party seeking restitution
    ; and the circumstances were suchthat in equity and good conscience restitution should be made.
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 26 Maret 2013 — ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, dkk ; PT. AYUNDA PRIMA MITRA, dkk
13721118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DirectVision) kepada PARA PEMOHON sebagaimana yang disebutkan dalam paragraph 3(C) di atas, mulai terhitung sejak perintah Majelis tertanggal 6 Oktober 2009 padasuku bunga sebesar 5,33% per tahun sesuai dengan Pasal 20 UndangUndangArbitrase Internasional (Bab 143A).Isi Putusan dari Interim Final Award tanggal 16 Februari 2010 adalah sebagai berikut:RESTITUTIONFOLLOWING OUR CONCLUSIONS IN PART THREE THE TRIBUNAL AWARDSAND ORDERS THAT RESTITUTION SHOULD BE MADE AND PAID AS FOLLOWS:I.
    RI and R2 are liable for 49% of this amount which isUS$77042744 US$7,149,848.FOLLOWING OUR CONCLUSIONS IN PART THREE THE TRIBUNAL AWARDSAND ORDERS THAT RESTITUTION SHOUD BE MADE AND PAID ASFOLLOWS:To C8 US$591327O55 US$59,459,258 by RI, R2 and R3 for which they are jointlyand severally liable.Terjemahan Resmi Dalam Bahasa Indonesia:Saluran PerubahhaluanNilai total (tidak termasuk pajak) yang dituntut atas 21 saluran perubah haluan yangdiperoleh dari para pembeli lisensi pihak ketiga adalah US$22,741,577
    In principle, the Claimants should have their costs as the obviously successful party.But the award should take account of the fact that the Claimants only succeeded inrecovering about 50% of its claims for restitution and its claim for damages forbreach of the obligaion of good faith contained in Clause 5. I of the SSA wasabandoned at the last moment.