Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Munrim bin Amaq Rimasih)dengan Pemohon II (Rahini binti Amaq Menir) yang dilaksanakan pada tanggal 17-12-1999 di Dusun Setuta Barat Desa Stuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

SALINAN PENETAPANNomor 336/Pdt.P/2020/PA.PraaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraPermohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Munrim bin Amaq Rimasih, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Dusun Setuta Barat, Desa SetutaKecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaiPemohon I;Rahini binti Amaq Menir, umur 42 tahun, agama Islam,

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202070107720237 atas namaMunrim bin Amaq Rimasih (Pemohon ) yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten Lombok Tengah pada tanggal 12 April 2018, telah dinazegelenPejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesual,(Bukti P.1);2.

)yang dimaksud diatas, ditunjukkan oleh Mahkamah Agung RI denganmenciptakan hukum kasus (case law) yang sebernarnyamenyimpangi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,contohnya melalui adanya presedenpreseden upaya hukumPeninjauan Kembali sebagai berikut:a) Mahkamah Agung RI telah sangat bijaksana dan adil denganmembuka pintu untuk memeriksa PK atas putusan PengadilanTinggi di Bandung yang dinilai salah/keliru dalam memutus perkaraPilkada Depok, padahal pada sebelumnya Mahkamah Agung RImasih

Nomor : 354/Pdt.G/2018/PTA.Sby.Bahwa, oleh karena berkas perkara nomor : 5353/Pdt.G/2017/ PA.Jrmasih dalam proses di Mahkamah Agung RI dan hingga saatsekarang masih belum ada Putusan dari Mahkamah Agung RImasih dalam proses dan putusan belum mempunyai kekuatan hukumyang pasti, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat Nomor :961/Pdt.G/2019/PA.Jr. bersifat prematur.2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium LitisConsortium).a. Bahwa, almarhum Domiri Bin Dullah = alias P.

itu Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 samaperintah Pasal 43 ayat (2) sebagai tindak lanjut dari Putusan MahkamahKonstitusi Nomor Nomor 46/PUUVIII/2010 bertanggal 17 Februari 2012,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 dari Undang UndangPerkawinan tersebut, khusus bagi Golongan Asing Timur Tionghoa, yangsebelumnya tunduk pada KUHPerdata, maka bagi mereka tersebut masihtetap berlaku KUHPerdata, khususnya mengenai ketentuan dalam lingkuphukum warisan, sebab faktanya sampai saat ini Mahkamah Agung RImasih

Suratditandatangani oleh ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBantul;5) Surat dari DPC Gunung Kidul tanggal 13 Agustus 2016 yangmenyatakan bahwa Penggugat selaku anggota komisi VI DPR RImasih selalu aktif terjiun ke masyarakat dengan mellibatkan ketuaDPC serta PAC setempat.

Pangkat PegawaiNegeri Sipil kepada Badan Kepegawaian Negara selain mendelegasikan kewenangankepada Jaksa Agung RI dan tidak berdasarkan pada Surat Edaran dari Direktur JenderalPendidikan Tinggi sebagaimana yang di mohonkan oleh pemohon untuk di lakukanPengujian;6 Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan TinggiNomor : 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh", yangsudah efektif berlaku sejak tanggal 21 Oktober 1997, Badan Kepegawaian Negara RImasih

Bahwa Saksi saat menjabat anggota DPR RImasih berdinas aktif dan pensiun tmt 1 Oktober2004.5. Bahwa Saksi sebagai anggota DPR RI mempunyaitugas sebagai berikut:a. Pengawasan kinerja pemerintah.b. Membuat perundang undangan bersamapemerintah.c. Membuat anggaran atau Budgeting.6. Bahwa Saksi sebagai anggota komisi IX DPR RImempunyai tanggung jawab sebagai berikut:a.

Berarti lebin dahulu terbit Sertifikat Hak Milik No.839 tanggal 4 Februari 1997 tersebut.Oleh karena itu, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167 tersebutsudah tidak ada lagi, namun Pengadilan Tinggi Medan, KasasiMahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RImasih mempertimbangkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1167tanggal 4 Februari 1997 terdaftar atas nama Lim Sun San alias HalimTjipta Sanjaya dan Oei Giok Leng disebut juga Oei Giok Ling tersebut.Dengan demikian secara hukum Putusan

Kalau memang tanah a quo tanah partikelir dan hapushaknya dan berubah menjadi tanah Negara, kenapa pada tahun 1960(dua Tahun setelah UU tentang Partikelir diberlakukan) pemerintah RImasih menerima pembayaran pajak atas tanah a quo;. Bahwa menurut Pasal 4 UU No 1 tahun 1958 tentang Penghapusantanahtanah Pertikelir, likwdasi tiap tanah Pertikelir yang dimaksuddalam Pasal 3 dilakukan dengan keputusan menteri agraria menurutketentuanketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah,.

terbukti pula bahwa tindakan Tergugat yangmenggunakan SK Pembatalan HGU Penggugat sebagai dasarpenerbitan Objek Sengketa merupakan dalil yang tidak berdasar hukum,tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 9ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.Bahwa lagi pula, Tergugat jelasjelas mengetahui bahwa Penggugatsedang menempuh upaya hukum peninjauan Kembali terhadap SKPembatalan HGU, yang merupakan permasalahan pembatalan HGUPenggugat dimana faktanya sampai saatini, Mahkamah Agung RImasih

Bahwa meskipun saat itu BPK RI telah meneliti Berita AcaraPemeriksaan atas nama saksi Johny Ramly Markus Sumual dan telahdiserahkannya Tanda Terima tertanggal 27 Oktober 2005 tentangpenyerahan selisin lebih pengeluaran dana untuk pembayaran KMWambon oleh Penyidik KPK (vide, bukti Kasasi3), telah ternyata BPK RImasih menilai terjadi kKerugian kKeuangan Pemerintah Kabupaten Digoelsebesar Rp.2.516.767.123, (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuhratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga

tersebut , dititipnkan ke PT.Gold Coint,dimana saksi menerima dari H.IKAMSUDI, dengan perincian yaituTanggal 11 Februari 2014 = 5.600 KgTanggal 17 Juli 2014 = 7.500 KgTanggal 23 Oktober 2014 = 6.600 KgTanggal 05 Juli 2015 = 7.500 KgTanggal 30 September 2015 = 6.600 KgTanggal 11 Februari 2015 = 7.500 KgTanggal 14 Januari 2015 = 7.500Tanggal 23 Mei 2016 = 8.750 KgTanggal 17 September 2016 = 7.850 KgYa, pakan udang untuk kegiatan tambak udang digarasi milik HIKAMSUDIyang merupakan bantuan dari KKP Rimasih