AHMAD HASBI, dkk ; PT ROTARINDO BUSANA BINTAN

Nomor 348 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1AHMAD HASBI, pekerjaan Operator Sewing PT Rotarindo Busana Bintan,bertempat tinggal di Jalan Kijang Lama RT 02 RW III, Kelurahan Melayu KotaPiring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;WAHYUDI, pekerjaan Mekanik Listrik PT Rotarindo Busana Bintan, bertempattinggal di Perum Bintan

Permai RT 02 RW IV, Kelurahan Pinang Kencana,Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;SUGIYANTO, pekerjaan Pengawas Gudang PT Rotarindo Busana Bintan,bertempat tinggal di Kampung Wonosari RT 06 RW IX, Kelurahan Batu IX,Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;SARINA, pekerjaan Pengawas Sewing PT Rotarindo Busana Bintan, bertempattinggal di Kampung Wonosari RT 06 RW XI, Kelurahan Batu IX, KecamatanTanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;KRISTINA, pekerjaan Operator Sewing

PT Rotarindo Busana Bintan,bertempat tinggal di Jalan Kijang Lama Km. 7, Kelurahan Melayu Kota Piring,Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;ROSDIANA, pekerjaan Operator Sewing PT Rotarindo Busana Bintan,bertempat tinggal di Jalan Kijang Lama RT 02 RW III, Kelurahan Melayu KotaPiring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang;FITRIA DARLIANTI, pekerjaan Operator Sewing PT Rotarindo BusanaBintan, bertempat tinggal di Jalan Kijang Lama RT 02 RW III, KelurahanMelayu Kota Piring

SPSI PT Rotarindo Busana Bintan dinyatakan tidak bermasalah dalamkaitan dengan aksi mogok kerja pada bulan Desember silam dan sampai saat inimasih terdaftar sebagai karyawan pada PT Rotarindo Busana Bintan;Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi masuk dalam namanama karyawan/tiyang berjumlah 41 (empat puluh satu orang) yang terkabung dalam PUK K.SPSI PT Rotarindo Busana Bintan, yang oleh Pengusaha / Termohon Kasasidalam suratnya Nomor 51/Pers.

BusanaBintan (Pengusaha / Termohon Kasasi) dengan PT Rotarindo Busana Bintan(Pengusaha / Termohon Kasasi), pengusaha belum pernah menyatakan sikapnyadalam bentuk tertulis (keputusan) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi, bahkan sebaliknya PihakPengusaha / Termohon Kasasi dalam suratnya Nomor 51/Pers.

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB)

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB), diwakili oleh DEDIalias ABUN, Direktur PT.

Rotarindo Busana Bintan dihadiri oleh Sdr. Yohanes Fernandes sebagaiHRD PT. Rotarindo Busana Bintan, dari hasil kesimpulan yang disampaikan olehSdr. Yohanes Fernandes yaitu, bahwa Pimpinan PT. Rotarindo Busana Bintan tidakakan membayar upah, dan akan merumahkan seluruh staf dan karyawan/ti tanpabatas waktu yang ditentukan, selanjutnya para Staf dan karyawan/ti meminta agardibuatkan secara tertulis tentang status dirumahkannya seluruh Staf dan karyawan/tiPT.

Rotarindo Busana Bintan,oleh karena itu PT. Rotarindo Busana Bintan meminta pimpinan cabang PT.Jamsostek (Persero) Tanjungpinang dapat membantu pengurusan dana JaminanHari Tua (JHT) karyawan tersebut (surat PT.

Rotarindo Busana Bintan agar membayar uang pesangon PHKkepada Sdr.

Rotarindo Busana Bintan (non aktif), makaberdasarkan perihal surat tersebut di atas selaku Pimpinan PT. Rotarindo BusanaBintan memohon kepada Bapak Pimpinan Cabang PT.

PT ROTARINDO BUSANA BINTAN VS DIDIK SUPRIANTO, DKK

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB); DIDIK SUPRIANTO, DKK.

PUTUS ANNo. 519 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT ROTARINDO BUSANA BINTAN, berkedudukan di JalanWonosari No. 1 Km. 7, Kelurahan Kota Piring, KecamatanTanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang, dalam hal ini memberikuasa kepada: Dr. EW.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hakhak/upah karyawanyang masih harus dibayarkan (upah dalam proses penyelesaianperselisinan) kepada seluruh karyawan PT PBB, sampai pada putusanMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, atau putusan bandingmaupun putusan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;10.Memerintahkan membayar seluruh tunggakan iuran Jamsostek agar pekerjatidak dirugikan;11.Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta milikTergugat (PT Rotarindo Busana

Bintan), baik itu benda bergerak ataupuntidak bergerak milik PT Rotarindo Busana Bintan yang terletak di Jl.Wonosari No. 01, Km. 7, Tanjung Pinang;12.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;13.Menjatuhkan putusan sela dan menghukum Tergugat untuk membayar upahselama skorsing;14.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1 dan 2:Bahwa, alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factidalam perkara a quo telah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT Rotarindo

ROTARINDO BUSANA BINTAN tersebut

ROTARINDO BUSANA BINTAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ROTARINDO BUSANA BINTAN, berkedudukan di JalanWonosari No. 1 KM 7,Kota Piring, Tanjung Pinang, KepulauanRiau.Pemohon Peninjauan kembali dahulu Penggugat ;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di JI. Jenderal GatotSubroto No. 4042, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasakepada :1. BAMBANG HERU ISMIARSO2. ERMA SULISTYARINI3. YURNALIS RY4. FITRIYANA, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatdi JI.

Rotarindo Busana Bintan NPWP: 01.768.579.3214.000,alamat : JI.

ROTARINDO BUSANA BINTAN tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari: KAMIS, TANGGAL 22 JULI 2010 oleh WidayatnoSastrohardjono, SH.MSc Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MarinaSidabutar, SH.MH dan Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH.

BURHANUDIN, DKK VS PT ROTARINDO BUSANA BINTAN (PT RBB)

Rotarindo Busana Bintan diadakan rapat para staf dankaryawan/ti PT. Rotarindo Busana Bintan membahas tentang statusperusahaan selanjutnya. Dan dari para staf dan karyawan/ti dihadiri 22 (duapuluh dua) orang sesuai daftar hadir, sedangkan dari PT. Rotarindo BusanaBintan dihadiri oleh sdr. Yohanes Fernandes sebagai HRD PT. RotarindoBusana Bintan. Dari hasil kesimpulan yang disampaikan oleh sdr. YohanesFernandes yaitu, bahwa Pimpinan PT.

Rotarindo Busana Bintan tidak akanmembayar upah, dan akan merumahkan seluruh staf dan karyawan/ti tanpabatas waktu yang ditentukan. Selanjutnya para Staf dan karyawan/timeminta agar dibuatkan secara tertulis tentang status dirumahkannyaseluruh Staf dan karyawan/ti PT. Rotarindo Busana Bintan yang tidak ikutterlibat pada kegiatan mogok kerja pada tanggal 10 &11 Desember 2007,namun surat tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat;Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 PT. RBB melalui HRD sdr.

Rotarindo Busana Bintandinyatakan tidak bermasalah dalam kaitan dengan aksi mogok kerja padaDesember 2007 silam dan sampai saat ini masih terdaftar sebagaikaryawan/ti PT. Rotarindo Busana Bintan, oleh karena itu PT. RotarindoBusana Bintan meminta pimpinan cabang PT. Jamsostek (Persero)Tanjungpinang dapat membantu pengurusan dana Jaminan Hari Tua (JHT)karyawan tersebut (surat PT.

Rotarindo Busana Bintan;Bahwa Tergugat sangat tidak menghargai karyawan/ti yang telah memberikonstribusi bertahuntahun kepada perusahaan, dengan mudahnyamenutup Perusahaan tanpa mengindahkan UndangUndangKetenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 146 ayat (3). Tindakanpenutupan perusahaan (/ock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku.

Rotarindo BusanaBintan (non aktif) maka berdasarkan perihal surat tersebut di atas, selakuPimpinan PT. Rotarindo Busana Bintan memohon kepada Bapak PimpinanJamsostek kiranya dapat membantu mereka dalam pengurusan danpenyelesaian dana Jaminan Hari Tua (JHT) karyawan/karyawati tersebut;Bukti Surat Nomor 51/Pers/RBB/V/2008 tanggal 30 Mei 2008; Terdaftarpada bukti P.13;Bahwa dengan surat bukti P.13 tersebut terlinat bahwa walaupun PT.

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB), Direktur ABUN alias DEDI (Tergugat)

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB), Direktur ABUN alias DEDI,Berkedudukan di JIn.

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB), DirekturABUN alias DEDI ) Para Penggugat ingin menguji materi tentangPemalsuan tanda tangan para buruh/karyawan untuk mendapatkan hakhak normatifnya secara Keperdataan, dengan melakukan GugatanPrayudisial sesuai dengan Pasal 81 KUHP yang berbunyimempertangguhkan Penuntutan untuk sementara karena adaperselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu olehsatu. mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutanuntuk sementara.11 Bahwa berdasarkan argumentasi

ROTARINDO BUSANABINTAN (RBB), Direktur ABUN alias DEDI (Tergugat) dengantuduhan Para Penggugat telah melakukan Pemalsuan tanda tangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo.

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB),Direktur ABUN alias DEDI (ic.

Poin 4 dengan alasan Sebagai Berikut;Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat telah diputus olehPengadilan Hubungan Industrial dan proses perkaranya telah selesaisehingga tidak ada hubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan Tergugat.Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya Skorsing tanpa batas itu bukanKewenangan Tergugat melainkan kewenangan Ketua Pengadilan NegeriTanjungpinang dan Skorsing tersebut bukan tanpa alasan melainkan ParaPenggugat tidak berhak mewakili Karyawan ex PT Rotarindo

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB)
Turut Terbanding/Penggugat : DARSONO

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB), Direktur ABUN alias DEDI,Berkedudukan di Jin. Wonosari No.1 Km.7 KelurahanKota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur,Tanjungpinang, Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HERMAN, SH dan EKO MURTISAPUTRA, SH masing masing Advokat padakantor Pengacara HERMAN,SH &Rekan, beralamat di Jl.

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB), Direktur ABUN aliasDEDI) Para Penggugat ingin menguji materi tentang Pemalsuan tandatangan para buruh/karyawan untuk mendapatkan hakhak normatifnyasecara Keperdataan, dengan melakukan Gugatan Prayudisial sesuaidengan Pasal 81 KUHP yang berbunyi mempertangguhkanPenuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukumyang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu mahkamabh lain,mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara.Bahwa berdasarkan argumentasi yang

ROTARINDO BUSANA BINTAN (RBB),Direktur ABUN alias DEDI(Tergugat) dengan tuduhan Para Penggugattelah melakukan Pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 Ayat (2) Jo.

Rotarindo Busana Bintan tutup (tidakberoperasi) namun karyawan tetap masuk seperti biasa selama satu bulan dankarena tidak ada penyelesaian terhadap hakhak karyawan/karyawati,sehingga pihak karyawan menempuh jalur hukum yang dimenangkan olehpihak karyawan/karyawati yang mana berdasarkan Putusan PHI Nomor23/G/2008/PHI.PN.TPI tanggal 14 Januari 2009 perusahaan harus membayarsebesar Rop1.638.270.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan jutadua ratus tujuh puluh ribu rupiah);Bahwa kemudian pihak

ROTARINDO BUSANA BINTAN(PT.RBB) meminta bantuan kepada Terdakwa 1.

Rotarindo Busana Bintan(RBB) dalam pengajuan permohonan tersebut pihak karyawan harus membuatkuasa khusus yang ditandatangani oleh karyawan yang belum menerimahaknya sebanyak 327 orang;Bahwa Terdakwa 1. CHOLDERIA SITINJAK, SH.,MH, kemudianmembuat Draf Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2010 selanjutnyaTerdakwa 1.CHOLDERIA SITINJAK, SH, MH mengirim via email draf SuratKuasa Khusus tanggal 18 Desember 2010 kepada Terdakwa 2. DARSONO,lalu Terdakwa 2.

No. 754 K/PID/2016Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadapTermohon Eksekusi atas nama PT ROTARINDO BUSANA BINTAN (DirekturUtama ABUN alias DEDY);Selanjutnya saat dilaksanakan teguran yang kedua pada tanggal 11 April2011, Termohon Eksekusi atau kuasa hukumnya menyatakan keberatanterhadap permohonan eksekusi yang dilakukan oleh kuasa hukum pemohondengan menyatakan alasanalasan yaitu :a.

ROTARINDO BUSANA BINTAN (PT. RBB), perihal permohonaneksekusi dalam Perkara Nomor 23/G/2008/PHI.PN.TPI di PengadilanPenyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, pada tanggal 18 Desember 2010 adalah SpuriousSignature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design(bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama ROSMAWANRI SIREGAR Pembanding (KTC);4.

Rotarindo BusanaBintan juga dilengkapi: Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui TahapPersetujuan Prinsip) No. 09/Kanwil.04/1AIUI/X1/1998; Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha No.386/503/EKON/2007 tanggal 30 Januari 2007; Izin Gangguan (HO) No. 064/BPDL/P T/II1/2007tanggal 20 Maret 2007; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.Hal. 2 dari 16 hal. Put.

Rotarindo Busana Bintan, bukanBendahara;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas paraTergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinangagar menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknyagugatan dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriTanjungpinang telah mengambil putusan, yaitu putusanNo. 36/Pdt.G/ 2008/PN.Tpi, tanggal 17 Februari 2009,yang amarnya sebagai berikut:DALAM PROVIS!

Rotarindo Busana Bintan, dengandemikian pertimbangan tersebut tidak dapatdipertahankan;. Bahwa judex facti telah salah dan keliru) dalampertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa kehadiranPemohon Kasasi yang bukan karyawan PT.

Rotarindo Busana Bintan yang tidaklain adalah karyawan Termohon Kasasi, kesimpulannyaadalah bagaimana mungkin seorang kuasa hukum/penerimakuasa dari para pekerja PT. Rotarindo Busana BintanHal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2068K/Pdt/2010dapat diajukan sebagai Tergugat yang tidak pernahmelakukan perbuatan apapun yang dapat merugikanTermohon Kasasi baik secara moril maupun materii;6.

Rotarindo Busana Bintanyang dilakukan pada bulan November 2007, bulanDesember 2007 dan tanggal 6 Mei 2008 adalah perbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat, padahal dalamhal ini yang dirugikan adalah 2 orang para PemohonKasasi karena kehilangan upah lembur (bonus), dendaketerlambatan upah plus bunga yang tertera pada Pasal10 ayat 15, Pasal 19 ayat (1) (2) PP No. 8 Tahun 1981Tentang Perlindungan Upah;7.

ROTARINDO BUSANA BINTAN(PT.RBB) meminta bantuan kepada terdakwa 1. CHOLDERIA SITINJAK, SH,MH selaku Ketua FSPSI untuk melakukan permohonan Eksekusi Perkara No.23/G/2008/PHI. PN.TPI kepada Pengadilan Penyelesaian HubunganIndustrial pada Pengadiian Negeri Tanjungpinang, sehingga terdakwa1.CHOLDERIA SITINJAK, SH, MH meminta saksi Haji RAHMATSUHARTONO, WM, BA bersama terdakwa 2.DARSONO untuk mendampingiterdakwa 1.

Rotarindo Busana Bintan yang belummenerima haknya di Cafe Bola Bintan Center untuk menanda tangani suratkuasa Khusus, yang saat itu hadir kurang lebih 150 (seratus lima puluh)orang, dan berselang tiga minggu kemudian di tempat yang sama hadirkurang lebih 50 (lima puluh) orang dan selanjutnya satu bulan kemudianditempat yang sama kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang untuk menandatangani surat kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2010, kemudian saksiMUSLIM dan saksi DARWIS ada juga mendatangi rumah Karyawan

Kemudian saksi SETYABUDI T, SH, M.Hum jugamelaksanakan teguran dengan cara dipanggil untuk datang menghadap kePengadiian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinangterhadap termohon Eksekusi a.n PT ROTARINDO BUSANA BINTAN(Direktur Utama ABUN als DEDY).Selanjutnya saat dilaksanakan teguran yang kedua pada tanggal 11April 2011, termohon eksekusi atau kuasa hukumnya menyatakan keberatanHal 5 dari 15 hal Put.No.260/Pid.B/2015/PT.PBRterhadap permohonan eksekusi yang dilakukan oleh kuasa hukum

Penyelesaian laporan pada Kepolisian tentang adanya tanda tangan yangdipalsukan dalam surat kuasa khusus, untuk permohonan eksekusi.Bahwa selanjutnya saksi SETYABUDI T, SH, M.Hum memeriksa danmenemukan ada surat kuasa khusus yang terlampir dalam surat permohonaneksekusi tersebut dimana setiap penggugat/karyawan PT Rotarindo BusanaBintan bertandatangan, namun setelah diperiksa secara seksama oleh saksiSETYABUDI T, SH, M.Hum ditemukan ada beberapa tanda tangan yangtidak sama jika saksi bandingkan dengan