RUAS UTAMA JAYA

RUAS UTAMA JAYA, yang diwakili oleh Stefanus Najoan,selaku Direktur Utama PT.

Ruas Utama Jaya, berkedudukan diJalan Teuku Umar Nomor 51, Pekanbaru, sebagai TermohonKasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah karyawan dan telah

Ruas Utama Jaya karena ada pemisahanperusahaan (PT), tetapi Penggugat tetap bekerja di bagian yang samasebagai Sekretaris FOD merangkap pemegang dana operasional seluruhdistrik (Ratusan Juta setiap bulannya dan tidak ada diatur dalam (SOP)dengan status karyawan tetap;Bahwa Penggugat menerima upah dari Tergugat dengan upah sebesarRp3.283.600,00/bulan;Bahwa Penggugat sangat Loyal terhadap Perusahaan, 16 tahunPenggugat mengabdi ke perusahaan, cuti HI yang sebagai hakPenggugat tidak pernah diambil;Hal

Ruas Utama Jaya haruslah dinyatakan tidakdapat diterima, hal pertimbangan hukum terhadap Eksepsi dariTergugat adalah sudah tepat dan tidak perlu dibantah lagi olehPemohon Kasasi;B.

Ruas Utama JayaTahun 20112013 Pasal 49 Ayat (17), atas dasar ini tentunya sulituntuk memberikan kepercayaan lagi kepada Tergugat untuk bekerjakembali di perusahaan, oleh karena itu Penggugat melakukan PHKHal. 33 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.SusPHI/2013kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 04 Juli 2012 tanpapesangon;Bahwa Gugatan Rekonvensi ini sudah dinyatakan ditolak olehMajelis Hakim, sehingga secara hukum Majelis Hakim tidak dapatmelakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi terhitung tanggal 04

PANITIA PELAKSANA PEMBEBASAN DAN PENGADAAN TANAH KOTA TANGERANG UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL OUTER RING ROAD (JORR) II RUAS CENGKARENG - BATU CEPER - KUNCIRAN VS ENDANG NATALIANTINI;

MELANTHON MANURUNG vs PT RUAS UTAMA JAYA (PT RUJ),

,Advokat pada Law Office Mangaratua Tampubolon & Partners,beralamat di Gedung Hotel K77, Jalan Cempedak Nomor 3,Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 September 2018;Pemohon Kasasi:LawanPT RUAS UTAMA JAYA (PT RUJ), berkedudukan di JalanArifin Anmad Nomor 3, Marpoyan Damai, Pekanbaru (ProvinsiRiau), dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nuriman, S.H.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Marjoko Gogo Als Gogo Anak Dari Abun (Alm) dan Terdakwa II Ruas Als Ruas Anak Dari Muan, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh

Terdakwa:
1.MARJOKO GOGO Als GOGO Anak Dari ABUN Alm
2.RUAS Als RUAS Anak Dari MUAN

RUSLI, dk vs PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL SERPONG CINERE, dk

p>

tindakan pemerintahan berupa memasukan nama Penggugat/Pembanding beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Batu Jaya atas nama Endang Nataliantini, Gambar Situasi, tanggal 15 Oktober 1992 Nomor 16113, NIB : 28.05.05.06.01284, yang terletak di Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Propinsi Banten dalam Daftar Nama Pemilik Tanah (DNPT) dan dalam Penetapan Pembayaran Ganti Rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol outer ring road (JORR) II ruas

Pembanding/Penggugat : ENDANG NATALIANTINI
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN

WaminingsihTergugat:Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Jalan Tol Serpong Cinere

Penggugat:
ENDANG NATALIANTINI
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN

I dan/atau TERGUGATII untuk proyekPembangunan Jalan Tol Ruas CengkarengBatuceperKunciran;20.

BuktiT12 : Kuitansi Nomor:3/41/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari Ketua TimPengadaan Tanah Ruas Jalan Tol CengkarengBatuceperKunciran kepada Oei Jasli (fotokopi sesuai asili);13.

BuktiT14 : Daftar Nominatif UangGanti Rugi Tanah dan/atau Bangunan dan Benda Laindan/atau Tanaman Yang Terkena Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Ruas Jalan Tol CengkarengBatuceperKunciran tertanggal 16 Desember 2014(fotokopi sesuai asli);15. BuktiT15 : Surat Tugas PengukuranKepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Ub.

Bukti T.ll1 Keputusan WalikotaTangerang Nomor: 593/Kep.314Bappeda/2011 tanggal26 Juli 2011 tentang Perpanjangan Masa BerlakuKeputusan Walikota Nomor : 620/Kep.144BAP/2008Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi PembangunanJalan Tol JORR 2 Ruas BandaraBatuceperSerpong(fotokopi dari fotokopi);2.

Bukti T.ll4: Daftar Nominatif UangGanti Rugi Tanah dan/atau Bangunan dan Benda Laindan/atau Tanaman Yang Terkena Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Ruas Jalan Tol CengkarengBatuceperKunciran tertanggal 16 Desember 2014(fotokopi sesuai asli);5. Bukti T.1l5 Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 615/PPTKT/SPH.Btjy/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 atasnama Oei Jasli (fotokopi sesuai asli);6.

Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa tindakan untuk membuka portal yang menutup akses jalan di sebagian jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046

, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter ; 3.

Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan yang melarang pihak manapun untuk menutup, mengganggu dan/atau menjadikan tidak dapat digunakan akses jalan di sebagian jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang-Desa Koto Boyo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan

nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter; 4.

Nomor 600Tahun 2012 Tentang Penetapan Status RuasRuas Jalan Sebagai Jalan KabupatenDalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046,panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter, yang telah dibatalkan oleh PTUNJambi melalui Putusan Nomor 12/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 (buktiT2)?

,S.Cyang berkesesuaian dengan pendapat ahli Asep Sundayana Hardjadinata,SH,MM,mengemukakan bahwa ruas jalan Desa Rantau GedangDesa Koto Boyo, KabupatenBatanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimana yang terlampir dalamSK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 Tentang Penetapan Status RuasRuasJalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter, KecamatanMersam merupakan ruas jalan yang berada

dannomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter, terhubung(terkoneksi) dengan jalan umum dengan sistem jaringan jalan primer dan fungsiumum (jalan lokal); 3.43 Menimbang, bahwa saksi ahli Ir Harry Purwantara, MEng.

Terlebih dalam kasus aquo, tipikal potongan ruas jalan Desa Rantau GedangDesa Koto Boyo, KecamatanMersam, Kabupaten Batanghari, yang mana lokasi ruas jalan tersebut sebagaimanayang terlampir dalam SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun 2012 TentangPenetapan Status RuasRuas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam KabupatenBatanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru 046, panjang ruas 19,600KM, lebar ruas 4,00 Meter, (bukti P3, T1) berada dan/atau terkoneksi pada jalanumum dengan sistem jaringan

ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter (bukti P3, T1)merupakan ruas jalan yang berada pada jalan umum dengan sistem jaringanjalan primer dan masih memiliki fungsi jalan umum yang berupa jalan lokal(bukanlah jalan khusus).

RUAS UTAMA JAYA PT RUJ Diwakili Oleh : SARTONO SH
Terbanding/Penggugat : MELANTHON MANURUNG Diwakili Oleh : MANGARATUA TAMPUBOLON, SH

RUAS UTAMA JAYA (PT. R U J), berkantor di Jalan Arifin Anmad No.3Marpoyan Damai Pekanbaru (Propinsi Riau), Dalam hal ini diwakilikuasanya H. NURIMAN, SH.MH., SARTONO, SH. dan COKI ROBYCAHYADI SIMANJUNTAK, SH.Advokat/Penasihat Hukum,berkantor di JI.

Ruas Utama Jaya Atas Areal Hutan Produksiseluas + 34.600 ( Tiga Puluh Empat Ribu Enam ratus) Hektar Di ProvinsiRiau yang diadakan Perubaan dengan Keputusan Menteri KehutananNomor : SK.18/MENHUTII/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang PerubahanAtas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.46/ MENHUTII/2006tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HutanTanaman Kepada PT.

Ruas Utama Jaya Atas Areal Hutan Produksi seluas +34.600 (tiga puluh empat ribu enam ratus) Hektar Di Provinsi Riau.Dari ijin tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat hanyalah sebataspemegang ijin bukan pemilik lahan.Bahwa dari ijin tersebut dapat diketahui pula bahwa status tanah terperkaraadalalah masuk dalam kawasan hutan.Bahwa oleh karena itu gugatan tidak dapat diajukan hanya kepada Tergugatmelainkan harus melibatkan pihak yang memberi ijin kepada Tergugat, yaituMenteri Kehutanan.Bahwa sudah

Ruas UtamaHalaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 84/PDT/2018/PT.PBRJaya Atas Areal Hutan Produksi seluas + 34.600 ( tiga puluh empat ribu enamratus) Hektar Di Provinsi Riau yang diadakan Perubaan dengan KeputusanMenteri Kehutanan Nomor: SK.18/MENHUTII/2007 tanggal 5 Januari 2007tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.46/MENHUTII/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT.

Ruas Utama Jaya Atas ArealHutan Produksi seluas + 34.600 (tiga puluh empat ribu enam ratus) Hektar DiProvinsl;Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkarasamasama mendalilkan mempunyai izin atau hak pengolahan atas tanahsengketa/perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding,untuk menilai kebenaran kedua belah pihak maka adalah semestinya pihakyang mengeluarkan izin atas penguasaan tanah baik untuk pihak terbandingsemula penggugat maupun terhadap pihak pembanding semula

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 tertanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batang Hari yang tersebut lampirannya pada: ---------------------------------------------------------------------------- Nomor urut: 46, nomor ruas lama: 097, nomor ruas baru: 046, nama ruas jalan: Jalan Desa Rantau Gedang Desa Koto Boyo, panjang ruas: 19, 600 km, lebar ruas: 4,00 meter, terletak di Kecamatan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 600 Tahun 2012 tertanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Dalam Kabupaten Batang Hari yang tersebut lampirannya pada: --------------------------------------------------------- Nomor urut: 46, nomor ruas lama: 097, nomor ruas baru: 046, nama ruas jalan: Jalan Desa Rantau Gedang Desa Koto Boyo, panjang ruas: 19, 600 km, lebar ruas: 4,00 meter, terletak di Kecamatan

lama : 097, nomor ruas baru : 046, nama ruasjalan : Jalan Desa Rantau Gedang Desa Koto Boyo, panjang ruas :19,600 kilometer, lebar ruas: 4,00 meter, terletak diKecamatan Mersam;nomor urut : 51, nomor ruas lama : 106, nomor ruas baru : 051,nama ruasjalan : Jalan Desa Rambutan Masam Desa Koto Boyo, panjang ruas :12,000 kilometer,lebar ruas : 4,00 meter, terletak di Kecamatan MuaraTGITID GS I jaan metric ee erencenomorurut : 52, nomor ruas lama : 113, nomor ruas baru : 052, nama ruasjalan : Kebun Kelapa

lama : 097, nomor ruas baru : 046,nama ruas jalan : Jalan Desa Rantau Gedang Desa Koto Boyo,panjang ruas : 19,600 kilometer, lebar ruas: 4,00 meter, terletak diKecamatan Mersam) 29+ 222 nnn n nnn enn ne nnn eeeHalaman 10 dari 107 halaman Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUNJBI(2) nomor urut : 51, nomor ruas lama : 106, nomor ruas baru : 051,nama ruas jalan : Jalan Desa Rambutan Masam Desa Koto Boyo,panjang ruas : 12,000 kilometer, lebar ruas : 4,00 meter, terletak diKecamatan Muara Tembesi;(3) nomor urut

: 52, nomor ruas lama : 113, nomor ruas baru : 052,nama ruas jalan : Kebun Kelapa Sawit Desa Batu Sawar, panjangruas : 21,000 kilometer, lebar ruas : 4,00 meter, terletak diKecamatan Maro Sebo Ulu.

51, nomor ruas lama : 106, nomor ruas baru :051, nama ruas jalan : Jalan Desa Rambutan Masam Desa Koto Boyo, panjang ruas : 12,000 kilometer, lebarruas :4,00 meter, terletak di Kecamatan Muara Tembesi:Halaman 13 dari 107 halaman Putusan Nomor : 12/G/2015/PTUNJBI(3) nomor urut : 52, nomor ruas lama : 113, nomor ruas baru :052, nama ruas jalan : Kebun Kelapa Sawit Desa BatuSawar, panjang ruas : 21,000 kilometer, lebar ruas : 4,00meter, terletak di Kecamatan Maro Sebo Ulu.

: Jalan Desa Rantau Gedang Desa Koto Boyo,panjang ruas : 19,600 kilometer, lebar ruas: 4,00 meter, terletak diKecamatan Mersam) ++ 2=22 nnn noe nnn nnn nonce cena(2) nomor urut : 51, nomor ruas lama : 106, nomor ruas baru : 051,nama ruas jalan : Jalan Desa Rambutan Masam Desa Koto Boyo,panjang ruas : 12,000 kilometer, lebar ruas : 4,00 meter, terletak diKecamatan Muara Tembesi; 2202208 22(3) nomor urut : 52, nomor ruas lama : 113, nomor ruas baru : 052,nama ruas jalan : Kebun Kelapa Sawit Desa Batu

DJAENAB, DKKVSKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK SEBAGAIKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA DEPOKUNTUK PEMBANGUNAN RUAS TOL DEPOK-ANTASARI, DK

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK SEBAGAIKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA DEPOKUNTUK PEMBANGUNAN RUAS TOL DEPOKANTASARI,berkedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, JalanBoulevard Raya Kota Kembang, Grand Depok City Kota Depok;Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan ;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERIPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I.

Sebagai PenggugatMelawanKETUA PANITIA PENGADAAN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN RUAS WAETAWA-TANJUNG TIMBANG DI DINAS PEKERJAAN UMUM Sebagai Tergugat

Bahwa pada bulan Agustus 2014 Tergugat telah melakukan Pelelangan PaketPekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Ruas WaetawaTanjung Timbangtahun anggaran 2014 melalui metode pengadaan e lelang Lembaga PengadaanSistim Elektronik (LPSE) Provinsi Maluku, dengan sistim evaluasi yangdigunakan adalah sistim gugur, nilai anggaran sebesar Rp. 13.522.599.000,yang bersumber dari APBD, dengan kualifikasi usaha bagi perusahaaan besar(M2);2.

DIRGANTARA SAKTI dan PT.DHARMA BAKTI ABADI sebagai pihak yang akan mengerjakan Paketpekerjaan pembangunan jalan ruas waetawatanjung timbang padahal keduaperusahaan tersebut sertifikasi badan usaha (SBU) telah berakhir masaberlakunya, dimana PT.

Bahwa setelah Tergugat mengumumkan pemenang atas paket pekerjaanPembangunan Jalan Ruas WaetawaTanjung Timbang, Tergugat juga telahmenyampaikan bahwa waktu/masa sanggahan para peserta yang mengikutipelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas WaetawaTanjungTimbang yang digugurkan oleh Tergugat adalah 4(empat) hari kerja (tanggal8 September 2014 s/d tanggal 11 September 2014), hal ini jelasjelas sangat10.11.bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

DIRGANTARA SAKTI dan PT.DHARMA BAKTI ABADI) yang dimenangkan dalam proses lelang PaketPekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waetawa TanjungTimbang ;12. Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku bila terjadi pelelangan Gagal makapihak Panitia semestinya sesegera mungkin melaksanakan Pelelangan Ulangmelalui LPSE.

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadapPengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Waitawa TanjungTimbang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan; 5.

Ruas 002 Kec.

Ruas 002 Kec. Kisaran Timur;

Kisaran Timur;

Kisaran Timur bersumber dana DAK TA. 2013;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL JORR II RUAS CENGKARENG-BATUCEPER-KUNCIRAN , DKK

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN JALAN TOL RUAS PEJAGAN PEMALANG

Tim Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan JalanTol Ruas PejaganPemalang maupun oleh Tergugat 1 maupun olehTergugat 2 selaku wakil dari pemerintah, serta pihakpihak yangterkait lain dalam proyek pengadaan tanah untuk kepentinganumum bagi Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan Pemalang.Padahal menurut ketentuan undangundang sebagaimanadisampaikan oleh SOBANDI, dalam majalah hukum Varia PeradilanNo. 340 Maret 2014, telah dijelaskan sebagai berikut : Undangundang telah mengatur untuk menentukan ganti kerugian

Bahwa pada bulan Mei 2016, dalam pelaksanaan pembangunanJalan Tol ruas Pejagan Pemalang, petugas PelaksanaPengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Tegal (Tergugat 1) danPejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Ruas PejaganPemalang(Tergugat 2) telah melakukan peninjauan lokasi tanah dan rumahMilik Penggugat.

Selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT)Kabupaten Tegal (Tergugat 1) dan Pejabat Pembuat KomitmenJalan Tol Ruas PejaganPemalang (Tergugat 2) tersebut telahmelakukan pendataan atau survei lokasi serta melakukanpengukuran dan penilaian terhadap tanah dan bangunan rumahmilik Penggugat.

Dengan demikian Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Pejagan Pemalang tidakmempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian atas obyeksengketa yang terkena proyek. Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Pejagan Pemalang tidakdapat mengintervensi atau mencampuri penilaian ganti kerugiankarena Lembaga Penilai bersifat independen..

Dalam pelaksanaan musyawarah untuk menentukanbentuk ganti kerugian, tergugat 2 (Pejabat Pembuat KomitmenPengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Pejagan Pemalang) juga ikutdiundang untuk mengikuti musyawarah bentuk ganti kerugiantersebut, karena Tergugat 2 adalah Instansi yang memerlukantanah, dan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakanoleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

HANDOYO SUDARGA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERIPEKERJAAN UMUM qq DIREKTUR JENDERAL BINAMARGA qq KETUA TIM PENGADAAN TANAH RUASJALAN TOL KRIAN-LEGUNDI-BUNDER DKK

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar nilai ganti rugipengadaan tanah untuk Jalan Tol Ruas KrianLegundiBunder kepadaPenggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/m? sesuai hargapasaran umum tanah di sekitar tanah tersebut;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk juga membayar sisa tanahyang karena bentuk dan lokasinya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagioleh pemiliknya dalam hal ini oleh Penggugat yang luasnya + 141.565 m?;6.

Nomor 2597 K/Pdt/2018.memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Gsk., tanggal 23 Januari2018, dengan amar putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menyatakan segala kegiatan/tindakan baik Penggugat maupun Tergugat, Tergugat Il dan Turut Tergugat dalam proses Pengadaaan dan/atauPembangunan Jalan Tol Ruas KrianLegundiBunder di atas tanah hakmilik Penggugat yang terletak di Desa Lebani Waras, KecamatanWringinanom, Kabupaten Gresik seluas 46.793 m?

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melanggar hukum (PMH);Menyatakan nilai pengganti wajar yang ditetapkan oleh tim pengadaantanah adalah tidak wajar;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il serta Turut Tergugat untukmelakukan perubahan gambar (site plan) dan pemindahan/penggeserantrase rencana pembangunan ruas jalan tol ruas KrianLegundiBunder daribagian tengah atau membelah tanah milik Penggugat menjadi ke bagianpinggir sebelah Barat tanah milik Penggugat, dengan

Ruas 002 Kec.

Jalan Pasar V Pasar IV Ruas No. 002 Kec.

Ruas 002 Kec. Kisaran Timur dan 1(satu) lembar catatan pekerjaan Peningkatan Hotmix Ruas JalanPasar V Pasar IV No. Ruas 002 Kec.