ANDREAN MURDIANTO, S.Si

BUPATI TEGAL VS ROELLY RISZTYO PRIYONO, S.Si;

., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenTegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Januari2020;Pemohon Kasasi;LawanROELLY RISZTYO PRIYONO, S.Si., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Balapulang Wetan RT.005/001, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, JawaTengah, pekerjaan PNS pada Pemerintahan KabupatenTegal (Staf Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal):Dalam hal ini diwakili oleh H.

Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketaberupa:Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1214 Tahun 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Roelly Risztyo Priyono, S.Si. tanggal26 Desember 2018;sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1214 Tahun 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Roelly Risztyo Priyono, S.Si., tanggal 26 Desember2018;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa:Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1214 Tahun 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Roelly Risztyo Priyono, S.Si., tanggal 26 Desember2018;4.

Menyatakan sahnya Keputusan Bupati Tegal Nomor: 888/1214 Tahun2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, atas nama Roelly Risztyo Priyono, S.Si.,tanggal 26 Desember 2018;4.

ROELLY RISZTYO PRIYONO, S.Si VS BUPATI TEGAL;

PUTUSANNomor 59 PK/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ROELLY RISZTYO PRIYONO, S.Si., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Balapulang Wetan,RT.005/001, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal,Jawa Tengah, pekerjaan PNS pada PemerintahanKabupaten Tegal (Staf Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal);Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H.

bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa berupaKeputusan Bupati Tegal Nomor 888/1214 Tahun 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Roelly Risztyo Priyono, S.Si

., tertanggal 26Desember 2018, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa KeputusanBupati Tegal Nomor 888/1214 Tahun 2018, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas namaRoelly Risztyo Priyono, S.Si., tertanggal 26 Desember 2018, sampaiadanya putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupaKeputusan Bupati Tegal Nomor 888/1214 Tahun 2018, tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, atas nama Roelly Risztyo Priyono, S.Si., tertanggal 26Desember 2018, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, harkat, martabat danmengembalikan kedudukan Penggugat

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali ROELLY RISZTYO PRIYONO, S.Si.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

,S.Si;

., jabatan Kepala Bagian HukumSetdaKabupaten Tegal, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanJUSRI SIHOMBING, S.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT.01, RW.03 Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;

., jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKota Tegal, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/018, tanggal 22 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanJUSRI SIHOMBING, S.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;

., jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Tegal, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanJUSRI SIHOMBING, S.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT.01, RW.03 Nomor30 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan

,S.Si;

., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenTegal, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanJUSRI SIHOMBING, S.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam

,S.Si;

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Tegal, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanJUSRI SIHOMBING, S.SI., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT. 10 RW. 03 Nomor30 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR VS AI MELANI, S.Si.,M.Sc.,Ph.D;

., jabatan Kepala Biro Hukum, Kerja Sama danKomunikasi Publik, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2197/HK 01 03/K/X1/2020,tanggal 12 November 2020;Pemohon Kasasi I, II;LawanAl MELANI, S.Si., M.Sc.

Surat Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tertanggal 22 Juni 2020 perihalBanding Administratif atas nama Saudari Ai Melani, S.Si.,M.Sc.,Ph.D., NIP.19780525200501 2 002 pegawai pada BadanPengawas Tenaga Nuklir;2.2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor0556/K/III/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil ternadap Sdri. AiMelani, S.Si., M.Sc.,Ph.D. tertanggal 14 Maret 2018;3.

AiMelani, S.Si., M.Sc.,Ph.D. tertanggal 14 Maret 2018;5. Memerintahkan Tergugat Il memberikan rehabilitasi dan memulihkanPenggugat dalam kedudukan status Pegawai Negeri Sipil pada BadanPengawas Tenaga Nuklir dengan segala hakhaknya;Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 194 K/TUN/20216.

Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D. tertanggal 14 Maret 2018 merupakankeputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yangterkait;3. Menolak agar Pemohon Kasasi II/Tergugat I mencabut Surat KeputusanKepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdri. Ai Melani, S.Si, M.Sc, Ph.D.tertanggal 14 Maret 2018;4.

Ai Melani S.Si., M.Sc. Ph.D, NIP19780525 200501 2 002, Pangkat Penata Tk. (III/d);2. Surat Pembentukan Tim Pemeriksa R.2420/KP0302/SET/IX/2017tanggal 13 September 2017;3.

VITRIA, S.Si., M.Biomed VS BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN) dahulu BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);;

AHMAD MUFTY, S.Si., DKK VS I. MUH. BASLI ALI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR;

PUTUSANNomor 369 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.AHMAD MUFTY, S.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Usman Muntu, Nomor 5, RT 01RW 02, Kelurahan/Desa Benteng, Kecamatan Benteng,Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;AHMAD MUHLIS, S.T., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Dusun Biring Balang, Desa

AHMADMUFTY, S.Si., 2. AHMAD MUHLIS, S.T., 3. AHMAD RUSAN, 4. AHMADMURSYID, 5. ANDI AHMAD IRFAN DATU, 6. PATTA NASRAH, 7. ZULJANWAR, S, 8. ANDI ACHMAD ICHSAN, 9. AHMAD FAUZAN, 10. ANDIFITRA, 11. NADRA KURAISY, 12. ANDI NURMAYA, S.Sos., 13.NURJAYA SAID, S.Sos., 14. TAJUL ARIFIN, 15. MUH. SAHRIL SAID, 16.ANDI MASSAIRANG DATU, 17. IR. ABDUL AZIS;2.

RINI SILALAHI, S.Si., DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR VS WALIKOTA PEMATANG SIANTAR (HEFRIANSYAH NOOR, SE.,MM);

Rini Silalahi, S.Si.;Wakil Ketua : Ferry SP Sinamo, S.H., M.H.;Halaman 20 dari 69 halaman. Putusan Nomor 1 P.KHS/2020Anggota 1. Suandi Apohman Sinaga, S.H.;2. Ir. Daud Simanjuntak, M.M.;3. Ddy Putra Manihuruk;4. Frengky Boy Saragih;5. Metro Bodyart Hutagaol, S.H.;6. Netty Sianturi, S.M.;7. Boy Iskandar Warongan, S.Sos., M.SP.;3.

Rini Silalahi, S.Si. menyatakan didalam pemeriksaanbahwa panitia angket merupakan Polisi, Jaksa dan Hakim yangmemeriksa dan memutus hukuman kepada WalikotaPematangsiantar, hal tersebut merupakan pernyataantendensius yang seakanakan objek pemeriksaan yakni WalikotaPematangsiantar telah jelas bersalah dan akan dijatuhihukuman;Halaman 28 dari 69 halaman. Putusan Nomor 1 P.KHS/2020Ill.

NUNUNG RUSMIATI, S.Si., M.S;;

GARTONO, S.Si

Terdakwa GARTONO, S.Si dariDakwaan Primair tersebutMenyatakan terdakwa GARTONO,S.Si telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana korupsi dengantujuan menguntungkan diri sendiri,menyalahgunakan wewenang, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara sebagaimana diatur dandi ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana

Wilayah Kecamatan Tanah : Edi SujanaSereale Dadang Sobari e Bahwa terdakwa GARTONO, S.Si selaku Koordinator Operasional Larasitakantor Pertanahan Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 5001602009tertanggal 16 April 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakankegiatan Larasita bersamasama dalam satu tim Larasita sesuai denganjadwal yang sudah ditetapkan.

Wilayah Kecamatan Tanah :Sereal Edi Sujanae Dadang Sobari Bahwa terdakwa GARTONO, S.Si selaku Koordinator Operasional Larasitakantor Pertanahan Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 5001602009tertanggal 16 April 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakankegiatan Larasita bersamasama dalam satu tim Larasita sesuai denganjadwal yang sudah ditetapkan.

Wilayah Kecamatan Tanah : Edi SujanaSereale Dadang Sobari Bahwa terdakwa GARTONO, S.Si selaku Koordinator Operasional Larasitakantor Pertanahan Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 5001602009tertanggal 16 April 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakankegiatan Larasita bersamasama dalam satu tim Larasita sesuai denganjadwal yang sudah ditetapkan.

Menyatakan Terdakwa GARTONO,S.Si tidak teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa GARTONO,S.Sioleh karena itu dari dakwaan primertersebut;3. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaanSubsidair;4.

Menyatakan terdakwa RAMADAHAN,S.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa RAMADHAN,S.Si tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;4.

-RAMADHAN,S.Si

Tympanometer @ Rp. 175.500.000, 176.500.000,Total 5.477.750.000, Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui olehKementrian Kesehatan RI, saksi dr.HSSUPARMAN diserahkan kepadaterdakwa RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dengan mengarahkan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku PPKuntuk membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan mempedomaniTOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr.H.SUPARMAN.Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnyaspesifikasi merk sebagaimana

Sulbar tanggal 2september 2013 tersebut akan tetapi terdakwa RAMADHAN,S.Si membukaranges/batasan minimal dan maksimal terhadap spesifikasi barang berupaAlat kesehatan menjadi spesifikasi yang umum sebagaimana KerangkaAcuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh terdakwa RAMADHAN,S.Si yangmana KAK tersebut sebagian masih mengadopsi dari TOR (Term OfReference) yang dibuat oleh saksi dr.

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dengan mengarahkan kepada terdakwa RAMADHAN,S.Si selaku PPKuntuk membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) dengan mempedomaniTOR (Term Of Reference) yang dibuat saksi dr.H.SUPARMAN.Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si tidak mengikuti sepenuhnyaspesifikasi merk sebagaimana yang ditetapkan / disetujui oleh KementerianKesehatan RI yang tertuang dalam RAB RSUD Prov.

;Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si disamping ada menerima uang dari SUWARDIberupa Cek sebesar Rp.50.000.000,lima puluh juta Rupiah dan tunai diberikandidepan Bank Mandiri Mamuju sebesar Rp.50.000.000,lima puluh juta Rupiahdan di Makassar sebesar Rp.1.000.000,satu juta Rupiah hingga keseluruhanterdakwa Ramadhan,S.Si telah menerima uang dari saksi Suwardi sebesar187.500.000,seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah;Bahwa terdakwa RAMADHAN,S.Si dari dana yang ditransper saksi SUWARDIkemudian

Atas nama penyetor Ajlan, S.Si.- Surat tanda setoran (STS) tanggal 3 Mei 2013 Rp. 7.106.639.- (tujuh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah) ; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AFDUL GAFUR LIKU, dk.II. 1. SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 03 Mei 2013 dari AJLAN, SSi., pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening Gubernur Sulawesi Tengah Cq.

AJLAN, S.Si

:;SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa AJLAN, S.Si.

Dan saat ituSaksi memerintahkan kepada Kepala UPTD Wilayah IV Morowali, agaryang Terdakwa AJLAN, S.Si di usulkan untuk penggantian.

SawitJaya Abadi).Dengan jumlah total 22 (Dua Puluh Dua) unit kendaraan sedangkan sisanya 29unit kendaraan tersebut Terdakwa AJLAN S.Si tidak mengetahui pasti danyang mengetahui hal tersebut adalah rekan Terdakwa AJLAN S.Si yakniABDUL GAFUR LIKU, SE dan sdr.

SawitJaya Abadi).184Dengan jumlah total 22 (Dua Puluh Dua) unit kendaraan sedangkan sisanya 29unit kendaraan tersebut Terdakwa AJLAN S.Si tidak mengetahui pasti danyang mengetahui hal tersebut adalah rekan Terdakwa AJLAN S.Si yakniABDUL GAFUR LIKU, SE dan sdr.

Bahwa Terdakwa AJLAN, S.Si bersamasama dengan PARHAMRAHMAN, SE dan ABD.

AJLAN, S.Si.

Pasal 64ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dalam dakwakan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJLAN, S.Si. dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama TerdakwaAJLAN, S.Si. berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar TerdakwaAJLAN, S.Si. ditahan ;Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa AJLAN, S.Si. sebesarRp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

AJLAN, S.Si., sesuaitemuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah (Angsuran Pertama) : sejumlah Rp 7.106.639,00(tujuh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 29 Agustus 2013 dari AJLAN,S.Si., pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening GubernurSulawesi Tengah Cq.

AJLAN, S.Si., sesuaitemuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah (Angsuran Kedua) sejumlah Rp 8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 06 November 2013 dariAJLAN, S.Si., pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke RekeningGubernur Sulawesi Tengah Cq.

AJLAN, S.Si., sesuaitemuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pendapatan DaerahHal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1185 K/PID.SUS/2014Provinsi Sulawesi Tengah (Angsuran Kelima) sejumlah Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;6 SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 18 Februari 2014 dari AJLAN,S.Si., pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke Rekening GubernurSulawesi Tengah Cq.

AJLAN, S.Si.,sesuai temuan Bidang Pengawasan Dan Pembinaan Dinas PendapatanDaerah Provinsi Sulawesi Tengah (Angsuran Keempat) sejumlahRp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;5 SURAT TANDA SETORAN (STS) tanggal 18 Februari 2014 dariAJLAN, S.Si., pada Bank Sulawesi Tengah Cabang Palu ke RekeningGubernur Sulawesi Tengah Cq.

YOHAN KURNIAWAN, S.Si

PUTUSANNOMOR: 125/PID/2010/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa danmengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwaNama LengkapYOHAN KURNIAWAN, S.Si ;Tempat lahir : Yogyakarta ;Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 07Maret 1977 ;Jenis kelamin : Laki laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Perum Jongke Asri Kav ClRT.008 RW.24, Sendang Adi,Mlati, Sleman ;Agama : Kristen ;Pekerjaan

Mlati,Kabupaten Sleman atau setidak tidaknya di wilayahhukum Pengadilan Negeri Sleman, terdakwa telahdengan maksud hendak menguntungkan diri sendiriatau. orang lain dengan memakai nama palsu ataukeadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihatmaupun dengan karangan karangan perkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan suatu barang,membuat utang atau menghapus piutang yangdilakukan dengan cara sebagai berikutBahwa Ia terdakwa YOHAN KURNIAWAN, S.Si padawaktu dan tempat tersebut diatas, berawalterdakwa

ABDUL MUIZ, S.Si.,

PENETAPANo.266/Pdt.P/2014/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan)pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonanyang diajukan oleh:ABDUL MUIZ, S.Si., Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 18 Juli 1978, Pekerjaan Guru, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Perum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datangmenghadap ke persidangan ;Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakantetap pada isi permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan suratsurat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan suratsurataslinya, sebagai berikut :1Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573051807780006 tanggal22012014 atas nama ABDUL MUIZ, S.Si

Keluarga (KK) No.3573051401100007 tanggal22012014, atas nama Kepala Keluarga ABDUL MUIZ, S.Si., tertandaP23Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 747/77/XII/2008, Kediri, 01051960perkawinan atas nama ABD. MUIZ, S.Si. dan SUCI AMALIA, dan padacatatan status perkawinan didalam kutipan akta nikah tertanggal 10 Juli2014 dibenarkan namanya seharusnya ABDUL MUIZ.

S.Si., tertandaP.3;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4229/2012, atas namaMUHAMMAD FAYYAD MUMTAZ, Malang, 26 April 2012, tertandaP.4;Surat Keterangan dari Kelurahan Lowokwaru, Nomor: 470/16/35.73.05.1004/2014, Malang 09 September 2014, tertanda P.5;6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/34252/1993, atas namaABDUL MUIZ, Malang, 29 Desember 1993, tertanda P.6 ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksisaksi gunadidengar keterangannya di persidangan di mana