Penggugat:
SA'ADIA SAEHAMI
Tergugat:
WALI KOTA PALU

Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks.MELAWAN:Nama : SAADIA SAEHAMI S.Pd, SD;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Cemara!No.121, Kelurahan DonggalaKodi Kecamatan Palu Barat Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ARIF SULAEMAN, S.H;2. MISBAHUDIN, SH.MH;3. MARNI MASYITA, SH;4.

Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah DiLingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai denganLampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD.,dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017.

TentangPemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu,Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan WalikotaPalu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 AtasNama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluhtiga);4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan Nama Baik (Rehabilitasi), HakPenggugat dalam Kemampuan Harkat dan Martabatnya, sebagai KepalaSekolah di Lingkungan Kota Palu, seperti semula sebelum Surat Keputusandisengketakan ;5.

TentangPemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu,Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat KeputusanWalikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (duapuluh tiga);e Bahwa Terbanding dahulu Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwaSurat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyekgugatan telah bertentangan dengan peraturan Perundangundangan danbertentangan dengan Azasazas

Putusan Nomor 89/B/2018/PTTUN Mks.dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dengan melibatkan unsurPengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Akademisi, sehinggaPenerbitan Obyek Sengketa secara hukum telah sesuai denganprosedur/formal;e Bahwa dari segi substasi telah disebutkan dalam obyek sengketa terhadapSAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD dengan Surat Keputusan Walikota PaluNomor : 880/685/BKPSDMD/2017.

Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, sesuai dengan nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);

Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, sesuai dengan nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);

Penggugat:
SA'ADIA SAEHAMI
Tergugat:
WALI KOTA PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:Nama : SAADIA SAEHAMI S.Pd, SD;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Cemara No.121, Kelurahan DonggalaKodi Kecamatan Palu Barat Kota Palu, ProvinsiSulawesi Tengah;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

TentangPemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu,Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai dengan Lampiran Surat KeputusanWalikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (duapuluh tiga) (vide bukti P4 = T2) tidak memerlukan persetujuan instansiatasan atau instansi lain ;Ad. 6.

Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah DiLingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuai denganLampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor: 880/685/BKPSDMD/2017tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama SAADIA SAEHAMI, S.Pd., SD.

Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah DiLingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuaiHalaman 77 dari 79 Halaman Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.PIdengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu) = Nomor:880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas NamaSA'ADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugatberupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor880/685/BKPSDMD/2017.

Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah DiLingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 sesuaidengan Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu) = = Nomor:880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas NamaSAYADIA SAEHAMI, S.Pd., SD., dengan nomor urut 23 (dua puluh tiga);4.

SAADIA SAEHAMI S.Pd. 3). ASRUN HASAN S.Pd. Terhadapmasing masing indentitas para saksi tersebut secara lengkap tercatat dalamberita acara persidangan dan pada pokoknya telah memberi keterangansebagai berikut;1.

Keterangan saksi yang bernama SA'ADIA SAEHAMI S.Pd padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi mengetahui adanya pendaftaran seleksiKepala Sekolah pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh DinasPendidikan Kota Palu dan saksi mengetahui keikutsertaanPenggugat dalam seleksi tersebut; Bahwa saksi mengetahui jika mengetahui adanyarekruitmen tersebut dari adanya surat yang dikirimkan; Bahwa saksi mengetahui jika masa tugas Penggugatsebagai Kepala Sekolah telah melewati 2 (dua) periode samadengan saksi;e Bahwa

Pd dansaksi Saadia Saehami yang pada pokoknya menerangkan jikaPenggugat telah menjadi Kepala Sekolah Dasar sejak tahun2005):3.Bahwa setelah menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Palu,Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Kepala Sekolah DasarHalaman 31Negeri 11 Palu Barat yang kemudian pada tanggal 10 Oktober2013 melalui Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.2/1063/BKD/2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar DiLingkungan Pemerintahan Kota Palu, Penggugat dimutasikanmenjadi Kepala Sekolah

Pd dansaksi Saadia Saehami maupun dalil pengakuan Penggugat dalamkesimpulannya poin 6 hal 2);Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentangPenugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dinyatakan bahwa Guru dapatdiberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhipersyaratan umum dan persyaratan khusus;Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Pasal 10 PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010

Pd, saksi Saadia Saehami dan saksiAsrul Hasan S.Pd menunjukkan fakta hukum yang tidak terbantahkan jikaKepala Dinas Pendidikan Kota Palu) membentuk Panitia dan TimPertimbangan Penugasan Guru untuk diberikan tugas tambahan sebagaikepala sekolah di Kota Palu tahun 2017 melalui Surat Keputusan DinasPendidikan Kota Palu Nomor : 420/286/Pend tanggal 3 Februari 2017 yangmelibatkan unsur Pengawas Sekolah , Dewan Pendidikan dan Akademisi,hal mana terkait dengan tugas Panitia dan Tim Pertimbangan PenugasanGuru

Kepala Dinas Pendidikan KotaPalu tanggal Maret 2017 (Sesuai dengan asili);Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat, Penggugat juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saadia Saehami, dan Hj. ErnaDj. Hi.