Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,

DAMAR JUNIARTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaanKaryawan Swasta/Ketua Umum Pembela KebebasanBerekspresi Asia Tenggara (SAFEnet), bertempat tinggaldi Jalan Pancoran Barat VIII/5, RT 009, RW 003,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;Halaman 2 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKT2.ANTON MUJAHIR, Warga Negara Indonesia, pekerjaanWartawan/Sekretaris Pembela Kebebasan BerekspresiAsia Tenggara (SAFEnet), bertempat tinggal di JalanJalak Subuk Dalem Gang V No. 18, Banjar/LingkunganTunjung, Kelurahan

Pengurus SAFEnet daerah di pimpin olehKetua Umum / Relawan. Salah satunya SAFEnet cabang /perwakilan Papua yang mengalami dampak pemutusan aksesinternet.f.

Bahwa sebagaimana dalam uraian di atas, Ketua umum PembelaKebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) mewakiliSAFEnet di daerah / di wilayah lain yang terdiri SAFEnetBanyuwangi, SAFEnet Bogor, SAFEnet Sagena, SAFEnetBojonegoro, SAFEnet Denpasar, SAFEnet Depok, SAFEnet Jakarta,SAFEnet Jayapura, SAFEnet Jember, SAFEnet Makassar, SAFEnetMalang, SAFEnet Mataram, SAFEnet Labuanbajo, SAFEnetPelembang, SAFEnet Pekanbaru, SAFEnet Pontianak, SAFEnetSamarinda, SAFEnet Surakarta, SAFEnet Surabaya, SAFEnetTemanggung

, SAFEnet dan SAFEnet Yogyakarta.Halaman 15 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTg.

(cetakan);Buku berjudul Jalan Terjal Memperjuangkan HakHakDigital Karya Riset dalam bentuk laporan yang dibuatoleh SAFEnet. (cetakan);Buku berjudul Memahami dan Menyikapi KekerasanBerbasis Gender Online Karya Riset yang dibuat olehSAFEnet. (cetakan);Laporan SAFEnet tentang Kebebasan Pers diIndonesia. (Sesuai cetakan);Riset SAFEnet berjudul Menertibkan Hoax SebagalDalinh Pengekangan Kebebasan Ekspresi di AsiaTenggara.

Berdasarkan atribut/sifattersebut maka seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya sudahseharusnya membuka telinga dan mata selebarlebarnya, bukan hanyaterhadap ketentuanketentuan hukum semata, tetapi juga terhadap kenyataansosiologis yang dihadapi oleh masyarakat;Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, berdasarkan Rilis Koalisi MasyarakatSipil terdiri dari ICUR, LBH Pers, URS, Elsam, SAFENet, YLBHI, KontraS,PBHI, Imparsial, LBH Masyarakat, AJl Indonesia, ICW, LelP, LBH Jakarta,Halaman 21 dari 29 Putusan

Laporan terakhir SAFEnet menyimpulkanbahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasidengan menggunakan pasalpasal karet yang cenderung multitafsirdengan tujuan membungkam suarasuara kritis.