KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN., 2. PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN;;

BUPATI SAROLANGUN vs PT. AGRINDO PANCA TUNGGAL PERKASA;;

SUBANDRIO VS BUPATI SAROLANGUN

Nama Jabatan : BUPATI SAROLANGUN,Tempat kedudukan : Komplek Perkantoran Gunung Kembang No.1Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. AHMAD NASRI,S.H. Jabatan : Kabag Hukum SetdaKabupaten Sarolangun;2. SYAHRONI,S.H., Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukumdan HAM Setda Kabupaten Sarolangun;3. MULYA MALIK,S.H., Jabatan : Kasubbag PenyusunanProduk Hukum dan Analisis Kebijakan Daerah BagianHukum Setda Kabupaten Sarolangun;4.

Arifin sebagai Kepala DesaPelawan Jaya Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun danMemberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Pelawan Jaya,dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor:429/BPMPD/2016 Tentang Penetepan Pemberhentian Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Pelawan Jaya Kecamatan PelawanKabupaten Sarolangun, tanggal 7 Oktober 2016 dan tindakan Tergugattersebut jelas telah merugikan Penggugat, yang telah diangkat olehTergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun

Bahwa akan tetapi setelah Tergugat pelajari dan croscek secaralangsung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten danBPMPD Kabupaten Sarolangun didapat fakta bahwa Panitia PemilihanKepala Desa Tingkat Kabupaten Sarolangun tidak mengambil suatukeputusan apapun terkait perselisihan hasil Pemilihan Kepala DesaPelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;.

Bupati Sarolangun dan selanjutnya membuat laporanpelaksanaan pemilihnan guna dijadikan bahan pertimbangan gunapenerbitan Surat Keputusan Bupati Sarolangun tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Pelawan Jaya atas nama H.

BuktiP1 : Surat Kepala BPMPD Kabupaten Sarolangun tanggal 7Oktober 2016 Nomor : = 140/327/BPMPD perihalPenyampaian Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor :429/BPMPD/2016 (Sesuai dengan aslinya beserta lampiranfotokopi);2. BuktiP2 : Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor328/BPMPD/2016 Tanggal 10 Juni 2016 TentangPenetapan Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang (Sesuai dengan aslinya);3.

HAMDAN, DKKVSKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN dan BUPATI SAROLANGUN

PT.ENERGI DUA RAJAWALI vs KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 2 BUPATI SAROLANGUN

SAM juga mengajukanPermohonan Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Sarolangun kepada Badan Koordinasi PenataanHalaman 42 dari 162 halaman Putusan Nomor: 23/G/2017/PTUN.JBI.13.14.15.16.17.Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sarolangun melalui SuratNo. 034/SAM/2014 tanggal 14 Agustus 2014;Bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RITRW)Kabupaten Sarolangun, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD) Kabupaten Sarolangun mengeluarkan Surat No.021/Rekom/TR/BKPRD/2014 tanggal

Energi Dua Rajawali kepada SekretarisDaerah Kabupaten Sarolangun selaku Ketua BKPRDKabupaten Sarolangun Nomor: 007/PT. EDR/JMB/SK/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 Perihal Surat KeteranganRencana Tata Ruang Wilayah (sesuai dengan asili);: Surat Ketua BKPRD Kabupaten Sarolangun kepadaDikrektur PT. Energi Dua Rajawali Nomor: 01/REKOM/TR/BKPRD/2015 tanggal 26 Maret 2015 Perihal RekomendasiTata Ruang (sesuai dengan asili);: Surat Direktur PT.

Energi Dua Rajawali kepada KetuaBKPRD Kabupaten Sarolangun Nomor: 017/PT.EDR/SK/JMB/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihalPemberitahuan Tanda Terima (Ssesuai dengan asli);: Nota Dinas dari Sekretaris Daerah selaku Ketua BKPRDKabupaten Sarolangun kepada Bupati Sarolangun tanggal4 Januari 2016 Nomor: 01/ND.2/BKPRD/2016 perihalPenyampaian Laporan Menanggapi Keberatan atasPerubahan Luas PT.

Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 298/Disbunhut/2016tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanPT.

EDR;Bahwa secara hukum Surat Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah Kabupaten Sarolangun (in casu Tergugat 1!)

BUPATI SAROLANGUN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Panitia PengawasKecamatan Sarolangun pada tanggal 13 Mei 2016, gugatan tersebutditerima dan diproses pada tanggal 17 Mei 2016 oleh Pantia PengawasKecamatan Sarolangun. Sebagai tindak lanjut 5 orang calon Kadesmendapat Surat Undangan Resmi dari Camat Sarolangun untukmengadakan musyawarah penyelesaian sengketa Pilkades Desa SungaiBaung bertempat di Aula Kantor Camat Sarolangun.

Sarolangun Kab. Sarolangun periode 20162022; Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Mei 2016 jam 14.00 bertepat diRuang Aula Kantor Camat Sarolangun Kab. Sarolangun telahdilaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan hasil Pilkades DesaSungai Baung dalam kasus pengaduan Calon Kepala Desa No.

Sarolangun Kab. Sarolangun atas nama Amran layak danpatut untuk dibatalkan; 16.

Pengangkatan Kepala DesaDalam Kabupaten Sarolangun Gelombang tanggal 10 Juni 2016, atasnama Sdr.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2014 TentangPemerintahan Desa; 2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016 Tentang PemilihanKepala Desa; 3.

Menyatakan Batal Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/ 2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 atas nama Jhon Jasmin ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September 2018, Lampiran II Baris Romawi III Nomor 8 atas nama Jhon Jasmin ;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 270.500,- (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;

FAHRIL vs BUPATI SAROLANGUN -dk

OBJEK SENGKETA :Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 322/DPMD/2018 tentang PenetapanPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa DalamKabupaten Sarolangun Gelombang II Tahun 2018, tanggal 12 September2018, Lampiran I Baris Romawi III Nomor 8 Atas Nama JHON JASMIN ;ll.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibathukum bagi Para Penggugat, yaitu hilangnya kesempatan ParaPenggugat selaku Calon Kepala Desa Pulau Pandan, KecamatanLimun, Kabupaten Sarolangun untuk menjadi kepala Desa PulauPandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun periode 2018 IV.

pelaksanaan PemilihanKepala Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ;Bahwa proses pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa PulauPandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun yang diwarnaikecurangan serta upaya penyelesaian sengketa yang telah dilaluimenimbulkan keresahan dan trauma bagi Para Penggugat ;V.

Dasar Gugatan1.Bahwa Bupati Kabupaten Sarolangun dalam rangka pelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sarolangun telahmenerbitkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun 2018tentang Pemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 34 Tahun2018 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut kemudian BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Pulau Pandan membentuk PanitiaPemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Desa Pulau Pandanmelalui Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Hal ini melanggar PeraturanBupati Sarolangun No. 34 tahun 2018 tentang Pemilihan KepalaDesa pasal 21 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf h ;.

,S.Pd.I vs BUPATI SAROLANGUN

;Selanjutnya disebut sebagai............. eestor PEMOHON;MELAWANBUPATI SAROLANGUN, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran PemerintahKabupaten Sarolangun;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKH/HK/II/2018tertanggal 26 Maret 2018, memberikan kuasa kepada:1. AHMAD NASRI, S.H.;Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sarolangun2. SYAHRONI, S.H.;Halaman 1 dari 80 HalamanPutusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2018/PTUN.JBIPekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sarolangun2. MAIFUL EFENDI, S.H.,M.H.

;Pekerjaan AdvokatKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Bagian Hukum & HAM Setda KabupatenSarolangun dan Advokat, beralamat di Kompleks PerkantoranGunung Kembang Nomor 01 Kabupaten Sarolangun Telp.(0745) 91646.

Nomor 10 Tahun 2015tentang Pemerintahan Desa juncto Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 26 Tahun 2016tentang Pemilihan Kepala Desa) juga telah melanggar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (AUPB);I.2.

Sarolangun No. 5 Tahun2016, maka Termohon selaku Bupati Sarolangun tidak bisa atau tidakdibenarkan mencampuri tugas Panitia Pemilihan tersebut.Halaman 27 dari 80 HalamanPutusan Perkara Nomor : 1/P/FP/2018/PTUN.JBI17.18.19.Bahwa terkait dengan surat pengaduan dan keberatan Pemohon yangditujukan kepada Termohon tertanggal 02 Maret 2018, sebagaimanapenjelasan dari Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sarolangun danKepala Dinas Pemerintahan Desa, bahwa surat Pemohon tersebutditerima oleh Sekretariat Daerah

SaksiAHMADWILSON,menerangkansebagaiberikut ;Bahwa saksi menerangkan dikarenakan Kepala Desa yangmenduduki Jabatan tersebut tutup usia kemudian di tunjukoleh Pemerintah Daerah Sarolangun Penjabat (Pj) KepalaDesa yang diduduki oleh M.

H.Umri Widanta LAWAN PT.Agrindo Panca Tunggal Perkasa, Kebun Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa danmengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :Nama : H.Umri WidantaUmur : 69 tahunAgama : IslamPekerjaan : Pensiunan POLRIKewarganegaraan : IndonesiaAlamat : JIn.Kopral Ramli No.13 RT.16 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi SelatanJambiSelanjutnya disebut : PENGGUGATLawanPT.Agrindo Panca Tunggal Perkasa, Kebun Sarolangun

Sarolangun Provinsi Jambi yangberdomisili di JalanRaden Pamuk kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.Selanjutnya disebut : TERGUGATPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini ;Setelah mendengar kedua belah pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industriat pada Pengadilan NegeriJambi, pada tanggal 7

ALI HANAFIAH vs BUPATI SAROLANGUN, dk

CAHAYAMITRA SAWIT SAROLANGUN tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

CAHAYA MITRA SAWIT SAROLANGUN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SAROLANGUN., II. ARIYANTO, DKK

Sarolangun, tgl Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.237/ lidung/ 2009 tgl 31122009 luas 74.652 M2 atasnama JUWANTO.; Sertipikat No.237, Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.238/ lidung/ 2009 tgl 31122009 luas 73.566 M2 atasnama TARMIZI.; Sertipikat No.238, Desa Lidung Kab. Sarolangun, tgl Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.239/ lidung/ 2009 tgl 31122009 luas 85.842 M2 atasnama TESNO.; Sertipikat No.239 , Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg!

Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.241/ lidung/ 2009 tgl 31122009 luas 78.899 M2:atas nama ARIANTO.; Sertipikat No.235, Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.236/ lidung/ 2009 tgl 31122009 luas 65.584 M2atas nama H. TAMSL.; Sertipikat No.236 , Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.237/lidung/2009 tgl 31122009 luas 74.652 M2 atasnama JUWANTO.; Sertipikat No.237, Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg!

Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.239/ lidung/ 2009 tgl 31122009 luas 85.842 M2atas nama TESNO.; Sertipikat No.239 , Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.234/ lidung/ 2009 tgl 31122009 uas 93.408 M2atas nama AFRIZAL.N.:; Sertipikat No.240, Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.240/ lidung/ 2009 tgl 31122009 luas 52.609 M2atas nama RAHMADLI.; Sertipikat No.241, Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg!

Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.238/ lidung/ 2009 tgl 31122009 luas 73.566 M2atas nama TARMIZLI.; Sertipikat No.238, Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.239/ lidung/ 2009 tgl 31122009 luas 85.842 M2atas nama TESNO.; Sertipikat No.239 , Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg! Pembukuan 13 Juli2010,Surat Ukur No.234/ lidung/ 2009 tgl 31122009 uas 93.408 M2atas nama AFRIZAL.N.; Sertipikat No.240, Desa Lidung Kab. Sarolangun, tg!

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun ; DERAJAD bin ZAINI

Nomor : 1277 K/PID.SUS.LH/2017Selatan) yang beralamat di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun,Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan,dengan sengaja, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri DalamKawasan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b,dengan cara dan keadaan sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwamemasuki kawasan

Membebankan biaya perkara kepada Negara.Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus.K/2017/PNSrl, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sarolangun telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 29 Maret 2017 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri

Sarolangun pada tanggal 29 Maret 2017;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut telahdiucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwapada tanggal 8 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2017, serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 29 Maret2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasanalasannya telahdiajukan

tidakmenerapkanhukum pembuktian;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun khususpada pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapatdengan Ketua Majelis Hakim (menyatakan terbukti) dalam putusannyaHal. 9 dari 20 hal.

;Sehingga pertimbanganpertimbangan sosiologis ~ menjadipertimbangan utama dalam pengambilan keputusan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Sarolangun khusus pada pertimbangan2 (dua) Hakim Anggota yang berbeda pendapat dengan Hakim KetuaMajelis;A.5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam pengambilankeputusan didasarkan pada pertimbangan yang inkonsistensi;Bahwa 2 (dua) Hakim Anggota pada pertimbangan putusanhalaman 58 pada paragraf ke1 yang pada pokoknya menguraikanpertimbangan ...... apa

Pemohon:
Mahmud Kalfin
Termohon:
Bupati Sarolangun

;Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Sarolangun;Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Nomor 01Kabupaten Sarolangun;2. Nama MULYA MALIK, S.H., M.M.;Jabatan : Kabag Hukum Setda Kab. Sarolangun;Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Nomor 01Kabupaten Sarolangun;Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN. JBI.3. Nama ROSNELA GINTING, S.STP., M.P.A.;Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kab.

Sarolangun;Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Nomor 01Kabupaten Sarolangun;Ketiganya memilih domisili di Kantor Bagian Hukum Setda KabupatenSarolangun, Komplek Perkantoran Gunung Kembang Nomor 01 KabupatenSarolangun; domisili elektronik: hukumhamsarolangun@yahoo.com;selanjutnya disebut TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;Telah membaca:1.

JBI.Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaJuncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 junctoPeraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 junctoPeraturan Bupati Sarolangun Nomor 6 Tahun 2020 tentang PemilihanKepala Desa sebagaimana

Nomor10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7Tahun 2017 juncto Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 6 Tahun2020 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 12 Tahun 2021)juga telah melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);Bahwa dari sisi lain, substansi dari diajukannya Permohonan iniadalah juga untuk melaksanakan AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik (AUPB

Adapun peraturan dasar tersebutadalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun 2015tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015tentang Pemerintahan Desa juncto Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 6Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 12 Tahun 2021tentang Perubahan

Menyatakan batal Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/ 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi batubara PT. Tamarona Mas Internasional, tanggal 30 Desember 2014;---------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi batubara PT.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang mengembalikan luas wilayah IUP Penggugat seperti semula seluas 899 ha sesuai dengan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional seluas 899 Ha di Kecamatan Mandiangin;----------------------------------------------------5.

BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN

Berkedudukan di Kompleks Perkantoran1 NamaJabatanAlamat2 NamaJabatanAlamat3 NamaJabatanGunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01I/SKH.HK/II/2015tertanggal 17 Februari 2015 telah memberikan kuasakepada ;: Ahmad Nasri.,S.H.: Kabag Hukum Setda Kabupaten Sarolangun: Komplek Perkantoran Gunung Kembang nomor: 01 KabupatenSarolangun tepl. (0745) 91646: Syahroni .

) dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalamHalaman 171011menyelenggarakan Pemerintahan untuk menyelesaikan persoalantumpang tindih Wilayah antara Penggugat dengan 3 (tiga) UP lainnyadi Kabupaten Sarolangun.

Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun PropinsiJambi tertanggal 28 Mei 2014 (Fotokopi sesuai denganaslinya);16.Bukti P16: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 413/ ESDM/2014 tentangPenetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sarolangun Nomor :260/ESDM/2014 tentang Perubahan Izin Usaha PertambanganNomor: 40 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tamarona MasInternasional (Fotokopi sesuai denganAaSli);17.Bukti P17: Usulan penciutan KP/IUP PT.

Sarwa Sembada Karya Bumi Nomor :540/73/ESDM/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkanoleh Bupati Sarolangun (Fotokopi sesuai denganfotokopi );18.Bukti P18: Usulan pelepasan wilayah IUP PT. Sarwa Sembada Karya Bumi diKabupaten Sarolangun Nomor : 540/184/ESDM/ 2012 tertanggal11 juni 2012 (Fotokopi sesuai denganfotokopi);19.

Sarwa SembadaKarya Bumi (Fotokopi sesuai denganfotokopi);10.Bukti T10: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 260/ESDM/2014 tentangperubahan izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT.Tamarona Mas Internasional atas keputusan Bupati Sarolangun Nomor40 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usahapertambangan operasi produksi PT.

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding, PT CAHAYA MITRA SAWIT SAROLANGUN, tidak diterima ; --------------------------------------------------------2. Menghukum Penggugat/Terbanding, PT CAHAYA MITRA SAWIT SAROLANGUN, membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ------------------------------------------------------------------------

CAHAYA MITRA SAWIT SAROLANGUN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN, tempatkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang KabupatenSarolangun, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:SYAFRIZAL, SH., dan DIDIET MARSUDI, keduanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun beralamat di KomplekPerkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : /1503600/VII/2012, selanjutnya disebut2.

Tembesi,Kecamatan Bathin Lapan, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi,Pekerjaan Dagang, selanjutnya disebut TERGUGAT IlINTERVENSI7/PEM BANDING. 7; === ==JUWANTO, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Pasar Sarolangun,Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi,Pekerjaan Anggota POLRI, selanjutnya disebut TERGUGAT IIINTER VENSI8/PEMBANDING 83Dalam sengketa ini Tergugat II Intervensi1/Pembanding sampaidengan Tergugat II Intervensi8/Pembanding dengan Surat KuasaKhusus Nomor: 210/BTP

CAHAYA MITRA SAWIT SAROLANGUN, yang didirikan berdasarkan AktaPendirian No. 46 tanggal 21 November 2007 dihadapan Notaris FENTIARIANI, SH yang telah disahkan melalui keputusan Menteri Hukumdan HAM RI Nomor: AHU16113.1H.01.01 Tahun 2008 tanggal 02April 2008 berdasarkan Pasal 20 jo Pasal 1112. Dalam hal ini diwakilioleh EVI FIRDAUS, S.Sos.,kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur PT. CAHAYA MITRA SAWIT SAROLANGUN,berkedudukan di Jalan SMA 1 Kelurahan Aurgading Kec. SarolangunKab. Sarolangun.

atas nama JUWANTO ; Sertipikat Hak Milk Nomor 237, Desa Lidung Kabupaten Sarolangun, tanggalPembukuan 13 Jul 2010, Surat Ukur Nomor 238/Lidung/2009. tanggal 31Desember 2009, luas 73.566 m atas nama TARMIZI ; Sertipikat Hak Milk Nomor 238, Desa Lidung Kabupaten Sarolangun, tanggalPembukuan 13 Jul 2010, Surat Ukur Nomor 239/Lidung/2009. tanggal 31Desember 2009, luas 85.842 m2 atas nama TESNO ; 6) Sertipikat ...6) Sertipikat Hak Milk Nomor 239, Desa Lidung Kabupaten Sarolangun, tanggalPembukuan 13 Juli

CAHAYA MITRA SAWIT SAROLANGUN ,yang diwakili oleh EVI FIRDAUS, S.Sos., selaku DIREKTUR PT.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Nomor : 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr.Syaiful Adri, Kolom tiga (3) Nomor 14 ; 3. Menyatakan batal Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016 ; 4.

Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor : 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Sarolangun Gelombang I, tanggal 10 Juni 2016, Khusus Sdr.Syaiful Adri, Kolom tiga (3) Nomor 14 ; 5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Tahun 2016, tanpa nomor, tanggal 11 Mei 2016 ; 6.

BUPATI SAROLANGUN, 2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN DEWA KECAMATAN MANDIANGIN, KABUPATEN SAROLANGUN, 3. SYAIFUL ADRI

., Staf Pelaksana Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun; Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Kompleks Perkantoran GunungKembang No. 1, Kabupaten Sarolangun, PropinsiJambi; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;1.4 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN DEWA KECAMATANMANDIANGIN, KABUPATEN SAROLANGUN,yang berkedudukan di jln.

Lintas Sarolangun Ma.Tambesi Desa Taman Dewa,Kecamatan Mandiangi, Kabupaten Sarolangun;Untuk Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN.JBI1.5 SYAIFUL ADRI, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan KepalaDesa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin,Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29Agustus 2016, Dalam hal ini memberikan kuasakepada: MAIFUL EFENDI, S.H.

Kabupaten Sarolangun(Tergugat Il) yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan BupatiNomor: 329/BPMPD/2016 tentang Penetapan PemberhentianHalaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN.JBIPenjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa DalamKabupaten Sarolangun Gelombang , tanggal 10 Juni 2016, KhususSdr SYAIPUL ADRI kolom tiga (8) nomor 14; Bahwa Tergugat (Bupati Sarolangun) adalah Kepala DaerahKabupaten Sarolangun dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor.54 Tahun 1999, tentang Pembentukan

Bukti P 1 : Keputusan Bupati Sarolangun Nomor329/BPMPD/2016 Tentang Penetapan PemberhentianPenjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala DesaDalam Kabupaten Sarolangun Gelombang , Tanggal 10Juni 2016 beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi); 2. Bukti P 2 : Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada PemilihanKepala Desa Taman Dewa Kecamatan MandianginKabupaten Sarolangun Tahun 2016 tanpa nomor.Tanggal 11 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi); 3.

Bukti T. 4Bukti T. 5Bukti T. 6Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 329/BPMPD/2016Tanggal 10 Juni 2016 #4Tentang PenetapanPemberhentian Penjabat Kepala Desa DalamKabupaten Sarolangun Gelobang SebagaimanaLampiran . Huruf A.

Kantor Cabang Sarolangun Unit Sarolangun
Tergugat:
Najmi

Penggugat ;Hernayawati Tergugat ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAROLANGUN.

Pembanding :BUPATI SAROLANGUNBENI TARMULISTerbanding :ALI HANAFIAH

Penggugat:
IBNU KHOLDUN,SH,MH
Tergugat:
1.Bupati Sarolangun
2.Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun

SAROLANGUN BARA PRIMA 17. PT. SAROLANGUN KATALO COAL 18. PT. SAROLANGUN PRIMA COAL 19. PT. SINAR WIJAYA PRATAMA 20. PT. SURYA GLOBAL MAKMUR 21. PT. TAMARONA MAS INTERNATIONAL 22. PT. TEMBESI COALINDO 23. PT. TRANS POWER INDONESIA 24. PT. WAHANA SURYA ABADI 12.

Namunsebaliknya kekayaan alam Kabupaten Sarolangun akan HABIS danpastilah berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini tentulahMERUGIKAN MASYARAKAT KABUPATEN SAROLANGUN;30.

kabupaten sarolangun;31.

Print out Berita Tentang Kondisi Pasar Sarolangun; Print out Berita Jambi update Online tanggal 16 Oktober 2019 :Anggota DPRD Sarolangun Sorot Pasar Semrawut, selanjutnya diberitanda bukti P.6.1; Print out Berita Sarko Pos Online tanggal 02 Desember 2016:Tumpukan sampah dibiarkan berserakan di Pasar Atas Sarolangun,selanjutnya diberi tanda bukti P.6.2; Print out Berita Sarolangun News Online tanggal 11 April 2018:Pasar Tradisional Sarolangun masih Kumuh, selanjutnya diberi tanda buktiP.6.3 Print

Saksi MUSWANDI ; Bahwa saksi merupakan warga Kabupaten Sarolangun danbertempat tinggal di Sarolangun; Bahwa saksi adalah pensiunan TNI dan sebelum pensiunsaksi pernah menjabat sebagai Babinsa di beberapa desa di wilayahKabupaten Sarolangun dengan jabatan terlama sebagai Babinsa diKecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun; Bahwa Cek Endra menjabat sebagai Bupati Sarolangunawalnya pada tahun 2010, dimana sebelumnya Cek Endra menjabatsebagai Wakil Bupati Sarolangun mendampingi Bupati Hasan Basri Agus(HBA