Menyatakan Terdakwa AHMAD ARYADI Bin SATELIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5.

AHMAD ARYADI Bin SATELIT

PUTUSANNomor 478/PID.B/2015/PN SKYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa:12Nama lengkap : AHMAD ARYADI Bin SATELIT;Tempat Lahir : Joho;Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 01 Agustus 1995;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Talang Joho RT 08 Kecamatan Banyuasin IIIKabupaten Banyuasin;Agama : Islam;Pekerjaan

478/Pen.Pid/2015/PN.Sky tanggal 6 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pen.Pid/2015/PN.Sky tanggal 6 Juli2015 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:13Menyatakan Terdakwa AHMAD ARYADI Bin SATELIT

terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasamamelakukan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanmelanggar pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD ARYADI Bin SATELIT dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalanidengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menyatakan barang bukti:2 (dua) unit baterai merk GS 50 Amper warna putih;2 (dua) unit baterai merk

GS 150 Amper warna putih;Dipergunakan dalam perkara Riduan Saputra Bin Agusdiono;4Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanmohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMABahwa ia Terdakwa Ahmad Aryadi Bin Satelit secara bersamasama

Sawit Mas Sejahtera mengalamikerugian sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP;AtauKeduaBahwa ia Terdakwa Ahmad Aryadi Bin Satelit secara bersamasama danbersekutu dengan saksi Riduan Saputra Bin Agusdion dan saksi Pedi Eka Saputra BinBoimin (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 04.00WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di DivisiIl

BINTANG PERSADA SATELIT, tersebut;2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 357/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn., tanggal 28 Januari 2021 sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

BINTANG PERSADA SATELIT, VS SUHAIMI, DKK

BINTANG PERSADA SATELIT, berkedudukan di Jalan B.Hamid, Gg. Ladang/Gg. Perdamaian, Nomor 34,Kelurahan/Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, KotaMedan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Susanto, selakuDirektur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, S.H.,dan kawankawan, Para Advokat beralamat di Jalan Prof. H M.Yamin, S.H., Nomor 40 E, Kota Medan, Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021;Pemohon Kasasi;Lawan:1.

BINTANG PERSADA SATELIT);Membatalkan Putusan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan Nomor 357/Pdt.SusPhi/2020/Pn.Mdntertanggal 28 Januari 2021;Mengadili SendiriDalam Rekonvensi:iP2:Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;menyatakan sah menurut hukum dengan Nomor sebagai berikut: Nomor 449/BP/08/MNG/2020, Nomor 447/BP/08/MNG/2020, Nomor 445/BP/08/MNG/2020, Nomor 448/BP/08/MNG/2020, Nomor 455/BP/08/MNG/2020, Nomor 450/BP/08/MNG/2020, Nomor 459/BP/08/MNG/2020, Nomor

BINTANGPERSADA SATELIT, tersebut;2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Nomor 357/Pdt.SusPHI/2020/PN.Mdn., tanggal 28Januari 2021 sekedar mengenai amar putusan sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

BINTANG PERSADA SATELIT; DHARMA PRAYUDA

BINTANG PERSADA SATELIT, berkedudukan di JalanWaru No.29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M.ROY P. PURBA, SH., beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH.No.40 E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2Pebruari 2011 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawanDHARMA PRAYUDA, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Dsn IlNo.196 Kp. Durian Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1. YOSAFATI WARUWU, 2. SUGIHARTY, 3.ADIJON JB SITANGGANG dan 4.

BINTANG PERSADA SATELIT berkedudukan Hukum di Medan dan berkantor di Jalan Brigjen ZeinHamid Gg. Ladang/Gg. Perdamaian No.34 Medan dan tidak pernahrenyandang nama Perusahaan BINTANG PARABOLA SATELIT,dimana hal ini seolaholah oleh Penggugat PT.

BINTANG PERSADA SATELIT tersebut harus di tolak ;Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihakpihak yangberperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 UndangUndang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Pasal pasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

BINTANGPERSADA SATELIT tersebut;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 oleh H. Dirwoto, SH., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Arief Soedjito, SH. MH. dan Jono Sihono, SH.

SATELIT PALAPA INDONESIA

SATELIT PALAPA INDONESIA, NPWP 01.611.028.0091.000, beralamat di Jalan Raya Daan Mogot KM. 11,Cengkareng, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 40791/PP/M.II/13/2012, Tanggal 18 Oktober 2012 yang telah berkekuatanhukum

Satelit Palapa Indonesia, NPWP: 01.611.028.0091.000, beralamat diJIl.Raya Daan Mogot KM. 11, Cengkareng, Jakarta dengan perhitungan sebagaiberikut : Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp.167.665.465.981 ,00PPh 26 Terutang Rp. 22.028.434.214,00Kredit Pajak Rp. 18.883.313.783,00PPh 26 Kurang (Lebih) dibayar Rp. 3.145.120.431,00Sanksi administrasi Rp. 1.509.657.806,00Jumlah PPh 26 YMH (lebih) Dibayar Rp. 4.654.778.237,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Satelit Palapa Indonesia, NPWP: 01.611.028.0091.000,beralamat di JI.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SATELIT PALAPA INDONESIA

Satelit Palapa Indonesia adalahpihak yang wajib membayarkan imbalan jasa berupa JasaRoaming Internasional sehingga PT.Satelit PalapaIndonesia mempunyai kewajiban memotong Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran Jasa Roaming Internasionalsesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang undangNomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang undang Nomor 17 Tahun 2000.Bahwa yang melakukan kontrak kerja sama dengan operatorluar negeri adalah PT.

Satelit Palapa Indonesia, bukanPelanggan PT.Satelit Palapa Indonesia, sehingga pemberikerja/pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak luar negeriHal. 9 dari 42 hal.Put. No. 54 B/PK/PJK/2006.10adalah PT.Satelit Palapa Indonesia, bukan pelangganPT.Satelit Palapa Indonesia.2.

Satelit Palapa Indonesia harus memotongPPh Pasal 26 sebesar 20 % dari pembayaran tersebut.7.

Satelit PalapaIndonesia mempunyai kewajiban memotong Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran Jasa Roaming Internationalsesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf d Undang undangNomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang undang Nomor 17 Tahun 2000.Bahwa suatu kewajiban perpajakan harus dipenuhi apabilaterdapat Subjek dan Objek Pajak.

Satelit Palapa Indonesia sebagai pihak yang wajibmembayar bagi Wajib Pajak luar negeri' lainnya (yaituWajib Pajak yang tidak mempunyai bentuk usaha tetap diIndonesia, dalam hal ini operator luar negeri). Dengandemikian, pendapat Majelis justru) = memperkuat Pemohon34Peninjauan Kembali dalam mengenakan Pajak PPh Pasal 26atas jasa Roaming Internasional yang dibayarkan oleh PT.Satelit Palapa Indonesia kepada operator luar negeri.19.

BINTANG PERSADA SATELIT

BINTANG PERSADA SATELIT, beralamat diJalan B. Hamid Gg. Ladang/Gg.PerdamaianNomor 34 Kedai DurianMedan Johor, KecamatanMedan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikuasa kepada Jeremi Sitompul, S.E., S.H. dankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.

BINTANG PERSADA SATELIT

JAKARTA DEPOT SATELIT, Dk

JAKARTA DEPOT SATELIT, berkedudukan di Jalan K. H.Hasyim Ashari Dalam Nomor 17 A, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada MOH. AGUS RIZA, S.H., dan M. IVANFALISHA, S.H., Para Advokat, Pada Kantor Hukum RIZAHUFAIDA & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan PanglimaPolim IV Nomor 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012;Hal. 1 dari 41 hal. Put.

prosedur dan proses pengurusansebagaimana lazimnya maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerangmengeluarkan Sertifikat HGB Nomor 31/Sumur Bandung dengan luastanah 199.910 meter persegi atas nama Penggugat;Bahwa sejak awal tahun 1999 Pembangunan Proyek Depot Satelit AJakarta dihentikan atas kehendak Turut Tergugat IV, karena terjadinyakrisis ekonomi yang melanda Indonesia dengan terhentinyapembangunan proyek tersebut, maka kemudian dokumendokumenProyek Depot Satelit A Jakarta dipindahkan dari lokasi

L&M23memenangkan lelang atas dipailitkannya suatu perusahaan Singapurayang bernama Van Per Horst Limited ("VDHL"), dimana SHGB Nomor31/Sumur Bandung adalah merupakan bagian dari aset yang menjadijaminan bank oleh karena proyek Jakarta Depot Satelit "A" tersebut telahdibiayai oleh konsorsium bank di Singapura.

Apabila diteliti dengan cermat dalam buktitersebut jelas disebutkan bahwa SHGB Nomor 31/Sumur Bandung adalahmerupakan bagian dari aset yang menjadi jaminan bank karena proyekJakarta Depot Satelit "A" tersebut dibiayai oleh konsorsium bank diSingapura.

Apabila ditelitidengan cermat dalam bukti tersebut jelas disebutkan bahwa SHGBNomor 31/Sumur Bandung adalah merupakan bagian dari aset yangmenjadi jaminan bank karena proyek Jakarta Depot Satelit "A"tersebut dibiayai oleh konsorsium bank di Singapura.

Satelit Plastik

BINTANG PERSADA SATELIT

JAKARTA DEPOT SATELIT;PT SIWANI MAKMUR,Tbk

., S.H.Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staff Bagian Hukum PT.Jakarta Depot Satelit, beralamatdi Jalan K.H.

Jakarta Depot Satelit (Tergugat IIIntervensi/Pembanding) yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian antaraPenggugat/Terbanding dengan PT. Mitra Investindo, Tbk.

Depot Jakarta Satelit) tidak pernahmengalihkan atau memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 31/ SumurBandung dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga ; Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Terbanding danbantahan Tergugat II Intervensi/Pembanding di atas maka yang harusdipertimbangkan lebih dahulu adalah :1) Apakah benar antara PT Siwani Trimitra, Tok. (PT. Mitra Investindo, Tbk.)dengan PT. Jakarta Depot Satelit tidak ada hubungan hukum ; 2) Apakah PT. Mitra Investindo, Tok.

No.46/B/2010/PT.TUN.JKT.proyek pipanisasi dan fasilitas depot penyimpanan bahan bakar dengan namaJakarta Depot Satelit (Selanjutnya disebut JDS Project) ; Menimbang, bahwa demikian juga dari sSuratsurat bukti yang diajukankedua belah pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding (PT. Depot Jakarta Satelit)dan tidak pernah memberikan kuasa kepada PT. Mitra Investindo, Tbk.

Jakarta Depot Satelit samasama anak perusahaanyang tergabung dalam VanDer Horst Ltd. dan L&M Group Investments Ltd. tidakdengan sendirinya masingmasing pihak lalu saling dapat mengikatkan hartaatau menjaminkan harta atas perikatan yang dibuatnya dengan pihak ketiga10kecuali ada pemberian kuasa untuk itu, sebab masingmasing anak perusahaanadalah berbentuk perseroan terbatas yang mempunyai harta dan tanggungjawab yang terpisah satu sama lain, dengan perkataan lain harta dari PT.Jakarta Depot Satelit

RASIMIN DKK VS PT DARMO SATELIT TOWN DKK

BINTANG PERSADA SATELIT

ANNA MARIALawan:PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU SURABAYA DARMO SATELIT, DKK

R.03/KCPIX/ADK/01/2016 tanggal 27 Januari 2016 dari PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok Kantor Cabang Pembantu Surabaya Darmo Satelit,selanjutnya diberi tanda bukti Plw. 8;9.

Capem Surabaya Darmo Satelit,selanjutnya diberi tanda bukti T.I/6;8. Fotocopi Surat Pernyataan Nomor : B.175/KCPIX/ADK/12/2015 tanggal16 Desember 2015 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Capem Surabaya Darmo Satelit, selanjutnya diberi tanda bukti T.II7;9.

Capem Surabaya Darmo Satelit,selanjutnya diberi tanda bukti T.l11;13.Fotocopi Surat Pernyataan Nomor : B.004/KCPIX/ADK/01/2016 tanggal18 Januari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok.

Capem Surabaya Darmo Satelit, yang menunjukkanbahwa Sertifikat HGB tersebut telah diserahkan oleh Pelawan kepadaTerlawan untuk kepentingan cek di BPN melalui notaris;Menimbang, bahwa dari bukti Plw.7 dan Plw.8 berupa suratpemberitahuan pelaksanaan lelang tanggal 2 Desember 2015 dan tanggal 27Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 29/Pat.Plw2016/PN SdaJanuari 2016 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok.

Capem SurabayaDarmo Satelit;Menimbang, bahwa dari bukti Plw.12 berupa tanda terima dokumen dariKuasa Pelawan dan Pelawan Il tentang blokir atas Sertifikat HGB NO. 4299tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan KabupatenSidoarjo;Menimbang, bahwa dari bukti Plw.14 surat permohonan penundaanlelang atas Sertifikat HGB NO. 4299 tahun 2003 atas nama Cahyono Soetiono(Pelawan Il) yang diajukan oleh Kantor Hukum Bintang Timur Amatus Sudin,S.H.

BINTANG PERSADA SATELIT

MEGA SARANA SATELIT

MEGA SARANA SATELIT, alamat Jl.

Mega Sarana Satelit);e Bahwa, saksi bekerja pada Tergugat III sejak Februari 2013, dengan jabatan GeneralManager Marketing dan keluar pada bulan Juli 2013;e Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaan, saksi selalu melapor kepada Tergugat I (Bp.Handoyo);e Bahwa, Tergugat II di PT. Mega Sarana Satelit sebagai Vice President Marketing;e Bahwa, PT.

Mega Sarana Satelit, selanjutnya diberi tanda T IIII ;Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Mega SaranaSatelit PT, selanjutnya diberi tanda T IIIIII 2 ;Fotocopy Surat dari Kementerian Perdagangan tentang Angka Pengenal Importir Umum (APIU) atas nama PT. Mega Sarana Satelit, yang diberikan kepada k,selanjutnya diberi tanda T IIIIII 3 ;Fotocopy Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) atas nama PT.

Mega Sarana Satelit,selanjutnya diberi tanda T IIIIII 5 ;Fotocopy Surat Perjanjian antara PT. Mega Sarana Satelit dengan Thuraya ServicePartner Agreement, selanjutnya diberi tanda T IIIIII 6;Fotocopy Surat Sertifikat Ref. No.

Mega Sarana Satelit, selanjutnya diberi tanda T IIIIl 13;Fotocopy Surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI Direktorat JenderalSumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktorat Operasi Sumber Dayatentang Izin Stasiun Radio (ISR) yang diberikan kepada PT.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I PT DARMO SATELIT TOWN dan Pemohon Peninjauan Kembali II BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA JAKARTA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA I tersebut;- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali III:

PT DARMO SATELIT TOWN, dk Para ahli waris dari SEGER P. RASIMIN:1. WARNI, dkk

PUTUSANNomor 549 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT DARMO SATELIT TOWN, yang diwakili olen PresidenDirektur, Josephine Amelia Widagdo juga ditulis AmeliaWidagdo dan Direktur, Maria Christine Haniwati Handoyojuga ditulis Maria Christine Kuntjoro, berkedudukan dahuludi Jalan Mayjen Sungkono B5, Surabaya sekarang di JalanSukomanunggal Jaya, Nomor 1115

TJIPTO:=a Oo OND OM11.DJAYADI,SIWANG,MANIK, bertempat tinggal di Tanjungsari, KelurahanTanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, KotaSurabaya;SUTIANIK, bertempat tinggal di Tanjungsari 4/47,Kelurahan Tanjungsari, KecamatanSukomanunggal, Kota Surabaya;WARTIAH (Almarhum),BUDI PRIYONO,IDUL FITRIA RAHAYU,YANUAR HADI,YETI,YULIANTO,Nomor 5 sampai dengan 10 bertempat tinggal diTanjungsari V//76, Kelurahan Tanjungsari,Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;SUHARTOYO, bertempat tinggal di Satelit TimurKK.1, Kelurahan

:Bahwa dengan demikian objek sengketa telah dikuasai olehPemohon Peninjauan Kembali sejak terbit sertifikat hak guna bangunantersebut hingga gugatan diajukan pada tahun 2016, sehingga secara hukumPenggugat kehilangan hak untuk menuntut kepemilikan dan ganti rugi atasobjek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PTDARMO SATELIT TOWN dan Pemohon Peninjauan

membayar biaya perkarapada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali:Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT DARMO SATELIT

Bintang Satelit

Bintang Satelit Airmadidi sejakbulan April 2020 ; Bahwa Perusahaan PT.

Bintang Satelit adalah packingbarang ; Bahwa saksi tahu keuntungan perusahaan PT.

Bintang Satelit Ada 65 karyawan termasuksaya dan para Penggugat sewaktu kami masih bekerja, dan sejak kamiberhenti tinggal 50an karyawan di Perusahaan PT. Bintang Satelit ; Bahwa setahu saksi, kondisi Perusahaan PT.

Bintang Satelit; Bahwa maksud saksi mengatakan para Penggugat di PHK secara tidakwajar oleh Perusahaan PT.

BINTANG SATELIT MANADO, bukan PT. BINTANG SATELIT sebagaimana isigugatan Para Penggugat, sehingga gugatan ini telah salah pihak;Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok eksepsi dari Tergugat tersebut,dalam hal ini Majelis Hakim mengutip pendapat dari M.

Pemohon:
1.PT Alpha Prima Network
2.CV Anugrah Jaya
Termohon:
PT Telkom Satelit Indonesia

SATELIT PERSADA PERKASA
3.NOTARIS LIE NA RIMBAWAN, SH