Mollengraaff dan Scholten dalampenjelassannya atas arrest ini menyatakan bahwa persoalannya disinibukanlah mengenai makna dari kata akta dalam Pasal 671 B.W., tetapi inimenyangkut kekuasaan Hakim. Menurut Scholten Hakim dapatmemerintahkan bahwa putusan Hakim menggantikan akta tersebut tetapi ituhanya terbatas dalam putusannya itu; putusan Hakim mana tetaplahmerupakan katakata yang mati;(Hier rijst de vraag, of het vonnis in plaats van de akte kan treden.

Naar aanleiding van dit arrest hebben Molengraaff (op biz.30 e.v. van het praeadvies voor de N.J.V. 1900) en Scholten (AsserScholten ll, blz.167) opgemerkt, dat de vraag niet door de beteekenis van hetword akte in art.671 B.W. wordt beslist, doch dat het hier gaat over derechtsmacht van den rechter.

Volgens Scholten kan de rechter bevelen, dathet vonnis 1.p.v. de akte kan treden louter en alleen om te voorkomen, dat hetvonnis een doode letter blijft);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Tergugat/Pembanding dapatdibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi padatanggal 18 Mei 2016 dan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Juli 2016dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan TinggiDenpasar

2007, tanggal 28 mei 2007 dalamFarianto & Darmanto, Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalamPerkara PHI tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai UlasanHukum Jilid 1, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 5960);Bahwa berdasarkan dasardasar hukum, buktibukti hukum, faktafaktahukum di atas, Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30UU Nomor 14 Tahun 1985;Bahwa Paul Scholten

Nomor 1227 K/Pdt.SusPHI/201712.13.konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya.Bagi Paul Scholten, hukum merupakan suatu sistem berarti semuaaturan saling berkaitan. Aturanaturan itu. dapat disusun secarasistematis, dan untuk yang bersifat knusus dapat dicarikan aturanaturanumumnya, sehingga berada/tiba pada asasasasnya.

Hakim bekerja atasdasar penilaian, dan hasil dari penilaian itu menciptakan sesuatu yangbaru (Het recht is er, doch het moet worden gevonden, in de vondst zithet niewe);Bahwa lebih lanjut Paul Scholten memandang bahwa sistem hukum itulogis dan tidak tertutup. Sistem hukum itu juga tidak statis, karena sistemhukum itu membutuhkan putusan putusan atau penetapanpenetapanyang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut.

Di sini kita bisa diingatkan kembali pada pendapat Paul Scholten,seorang pemikir hukum Belanda, yang mengatakan hukum itu ada dalamundang undang, tetapi masih harus ditemukan". Maka menjadi salah sekaligusdangkal bila orang hanya mengeja peraturan ;Cara lain adalah melakukan perenungan (contemplation) dan mencarimakna lebih dalam dari suatu peraturan. Ini sesuai gagasan Paul Scholten."Apabila pintu perenungan makna dibuka, terbentanglah panorama baru dihadapan Hakim.

yangberitikad baik dan bukti hak berupa sertifikat hakmilik yang telah dinyatakan sah ; Bahwa pihak yang menang dalam Putusan PeninjauanKembali No. 10/PK/Pdt/2002 tidak dapat meminta kembalitanah sengketa, karena telah dimiliki' pihak ketigamelalui prosedur yang sah kecuali hanya menuntut gantirugi nilai tanah sengketa pada pihak yang kalah dalamperkara tersebut ; Bahwa sesuai yurisprudensi (lama) pembeli yangberitikad baik harus dilindungi ; Bahwa dalam sistem BW, ada teori "legitimasi" dariPaul Scholten

bukti hak berupa sertifikat hak milik yang telahdinyatakan sah ; Bahwa selain dari pada itu. disebutkan pula : "pihakyang menang dalam Putusan Peninjauan Kembali No.10/PK/Pdt/2002, tidak dapat meminta kembali tanahsengketa, karena telah dimiliki pihak ketiga melaluiprosedur yang sah kecuali hanya menuntut ganti ruginilai tanah sengketa pada pihak yang kalah dalamperkara tersebut" ; Bahwa sesuai yurisprudensi (lama) pembeli yangberitikad baik harus dilindungi ; Bahwa teori "legitimasi" dari Paul Scholten

(Scholten, Kutipan Prawiro Hamidjojo dan Safioedin,1982, hlm 31);5. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selamamenjalankan roda kehidupan perkawinan dengan damai dan romatisantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihanperselisihan,dan setiap perselisihnan dapat diselesaikan secara baik dan bijaksanadalam menyelesaikan perselisinan tersebut ;6.

Di sini kita bisa diingatkan kembalipada pendapat Paul Scholten, seorang pemikir Hukum Belanda, yangmengatakan Hukum itu ada dalam undangundang, tetapi masih harusHal. 17 dari 25 hal. Put.

No. 2385 K/Pdt/201 118ditemukan maka menjadi salah sekaligus dangkal bila orang hanyamengeja peraturan;Cara lain adalah melakukan perenungan (contemplation) dan mencarimakna lebih dalam dari suatu peraturan, ini sesuai gagasan Paul Scholten,apabila pintu perenungan makna dibuka, terbentanglah panorama baru dihadapan Hakim; Perenungan tidak akan berhenti pada dimensi subyektif, tetapijuga sosial Hakim tidak hanya mendengarkan dengan telinga subyektif, tetapijuga dengan telinga sosial;Seorang Hakim

Melakukan PenganiayaanAd.1 Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa samaartinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah sSiapa saja,artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum sertamMampu bertanggung jawab menurut pendapat Van Scholten dan VanApeldorn dikarenakan mempunyai hakhak subyektif dan kewenanganhukum.

Melakukan PenganiayaanAd.1 Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa samaartinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah Siapa saja,artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum sertamMampu bertanggung jawab menurut pendapat Van Scholten dan VanApeldorn dikarenakan mempunyai hakhak subyektif dan kewenanganhukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukunghak dan kewajiban (Salim HS, SH., MS.)

Scholten, dalam seri Asser, Algemeen Deel, cetakankedua, Tjeenk Willink, Zwolle, tahun 1934, halaman 184);Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.2579 K/PDT/2009Oleh karena itu di dalam Yurisprudensi telah diterima asas hukumtransistoir yang mengatakan bahwa hukum yang mengatur harta bendaperkawinan adalah hukum yang berlaku bagi suami isteri sewaktuperkawinan dilangsungkan;Catatan kaki pada halaman 24 buku tersebut di atas berbunyi sebagaimanatersebut dalam memori kasasi;Pendapat P.

Scholten, op.cit.nhal.193 menyatakan : Perubahan hukumharta benda perkawinan yang hanya merupakan hukum pelengkap, hanyaberlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut undangundangyang baru;Pendapat Retnowulan Sutantio, SH., dalam Hukum Intergentiel sebaiknyatinggalkan saja dimuat dalam Pro Justitia No.6 Juni 1979;Dengan demikian bagi mereka yang semula tunduk pada KUHPerdata(BW) yang telah melangsungkan perkawinannya sebelum tahun 1975tetap berlaku hukum harta perkawinan menurut KUHPerdata (BW

PAUL SCHOLTEN : bahwa keputusan Hakim bukan sajaberdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi jugasuatu keputusan berdasarkan hati nurani, jadi kesemuanya itu. menunjukkepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah sematamata soal teknisformalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dankesusilaan serta rasa keadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat yangsenada dengan pendapat para sarjana tersebut diatas, dimana pidana

PAUL SCHOLTEN : bahwa keputusan Hakim bukan sajaberdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi jugasuatu keputusan berdasarkan hati nurani, jadi kesemuanya itu. menunjukkepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah sematamata soal teknisformalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dankesusilaan serta rasa keadilan;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akandijatunkan

Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri;Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna;1213Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan SetiapPenyalahguna sama artinya dengan setiap orang dan didalamhukum pidana adalah Siapa Saja, artinya setiap orang yang dapatbertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab menurut pendapat Van Scholten dan Van Apeldorndikarenakan mempunyai hakhak subyektif dan kewenanganhukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadipendukung hak dan kewajiban (Salim HS, SH., MS.)

PAUL SCHOLTEN : bahwa keputusan Hakim bukan sajaberdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi jugasuatu keputusan berdasarkan hati nurani, jadi kesemuanya itu. menunjukkepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah sematamata soal teknisformalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dankesusilaan serta rasa keadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat yangsenada dengan pendapat para sarjana tersebut diatas, dimana pidana

PAUL SCHOLTEN : bahwa keputusan Hakim bukan sajaberdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi jugasuatu keputusan berdasarkan hati nurani, jadi kesemuanya itu menunjukkepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah sematamata soal teknisformalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dankesusilaan serta rasa keadilan;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN KagMenimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini memiliki pendapat yangsenada dengan

yang beritikad baik dan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milikyang telah dinyatakan sah ;Bahwa pihak yang menang dalam putusan Peninjauan Kembali No.10/PK/Pdt/2002, tidak dapat meminta kembali tanah sengketa, karena telahdimiliki pihak ketiga melalui prosedur yang sah kecuali hanya menuntut gantirugi nilai tanah sengketa pada pihak yang kalah dalam perkara tersebut ;Bahwa sesuai yurisprudensi (lama) pembeli yang beritikad baik harusdilindungi ;Bahwa dalam sistem BW ada teori legitimasi dari Paul Scholten

Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampumembuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukandengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positifdan kontruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;e Keadilan dalam arti banwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baikoleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral(ahlakhlul karimah) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dan menurut Prof.PAUL SCHOLTEN

Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri;Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan SetiapPenyalahguna sama artinya dengan setiap orang dan didalamhukum pidana adalah Siapa saja, artinya setiap orang yang dapatbertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab menurut pendapat Van Scholten dan Van Apeldorndikarenakan mempunyai hakhak subyektif dan kewenanganhukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadipendukung hak dan kewajiban (Salim HS, SH., MS.)