- HASTUTY HANDAYANI HARAHAP,SE.MSP

Menyatakan Eksepsi/ Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa HASTUTYHANDAYANI HARAHAP, SE.MSP, ditolak untuk seluruhnya.; 2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Register Perkara : PDS06 /Fd.2 / S.Rph / 09 / 2015, tanggal 4 September 2015, telah memenuhi syaratuntuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap terdakwa HASTUTY HANDAYANI3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkaraTerdakwa HASTUTY HANDAYANI HARAHAP, SE.MSP ;4.

Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah )Menimbang, bahwa terdakwa Hastuty Handayani, SE.MSP, mengajukanNota Pembelaan pribadi secara tertulis yang dibacakan didepan persidangantanggal 14 Desember 2015, pada pokoknya sebagai berikut :1. Bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki dasar hukum yangkuat bahkan sebaliknya perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsurtindak pidana korupsi yang didakwakan.2.

Membebaskan terdakwa HASTUTY HANDAYANI, SE.MSP, dari dakwaandakwaan tersebut (vrijsoraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa HANDAYANI HARAHAP, SE.MSP dari semuatuntutan hukum (Onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2)KUHAP. ;3. Membebaskan terdakwa HASTUTY HANDAYANI, SE.MSP, dari tahanan. ;4. Mengembalikan nama baik HASTUTY HANDAYANI, SE.MSP dimasyarakat. ;5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

tersebut di atas terdakwaHastuty Handayani Harahap, SE.MSP, yang dihadapkan dimuka persidanganadalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitasterdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orangtidak lain adalah terdakwa, oleh karenanyaunsur setiap orangtelah terbukti danterpenuhi.

;Halaman 79 dari 101.Putusan Pengadilan TipikorNomor :76/Pid.SusTP K/2015/PN.Madn.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan terdakwa Hastuty Handayani Harahap, SE.MSP, yang tidakmenyetorkan pembayaran daftar ulang retribusi izin gangguan (HO) dari PT.Indosat, Tbk dan menyetorkan sebahagian atas pembayaran daftar ulang izingangguan (HO) dan pembayaran izin gangguan (HO) baru dari PT.

FAISYAR, SE.MSP Sebagai PengugatLawan1. Zainab Binti A.Roni Sebagai Tergugat2. M. Tanjung Sebagai Turut Tergugat

Muhammad Salman,SE.MSP Selaku KepalaBidang Aset DPPKA Kab. Aceh Tamiang kepada sdr. Idris selaku DatokKampung Pengidam Kec. Bandar Pusaka.1 (Satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBDES tahun anggaran 2015 Desa PengidamKec. Bandar Pusaka Kab.

Muhammad Salman,SE.MSP Selaku KepalaBidang Aset DPPKA Kab. Aceh Tamiang kepada sdr. Idris selaku DatokKampung Pengidam Kec. Bandar Pusaka;> 1(Satu) Exemplar photo copy dokumen Laporan Pertanggungjawabanrealisasi pelaksanaan APBDES tahun anggaran 2015 Desa PengidamKec. Bandar Pusaka Kab.

Muhammad Salman,SE.MSP Selaku KepalaBidang Aset DPPKA Kab. Aceh Tamiang kepada sdr. Idris selakuDatok Kampung Pengidam Kec. Bandar Pusaka.> 1(Satu) Exemplar photo copy dokumen LaporanPertanggungjawabanireailisasi + pelaksanaan APBDES tahunanggaran 2015 Desa Pengidam Kec. Bandar Pusaka Kab.

Drs JHON ERYAWAN LUMBANGAOL,SE.MSP, dibawah sumpah dalampersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar Saksi menerangkan pada tahun 2009 saksi menjabatsebagai PNS di Setda Pemprovsu Jabatan selaku Kepala BagianPerbendaharaan pada biro kKeuangan setda Pemprov Su sejak BulanNovember 2006 sampai dengan Agustus 2010 dan digantikan olehERWANTO BUTAR BUTAR SE.

berikut :Benar saksi tidak tahu adanya permohonan dari SPPSPMA Asahan.Benar saksi tidak tahu siapa yang mengurus permohonan bantuan hibahkepada SPPSPMA Negeri Asahan.Bahwa mengenai pengurusan bantuan hibah bidang pendidikan pada biroBinkemsos Setda Provsu TA 2009 tidak saksi ketahui siapa orangnya danbahwa secara penglihatan saksi saat tahun 2009 yang lalu saksi lihat ramaiorang berhubungan diruangan Pak SYAWALUDDIN, SE, MAP untukmengurusi penyaluran dana bantuan hibah13.Drs.JHON ERYAWAN LUMBANGAOL,SE.MSP

LebihSubsidair dari Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai pasal 191ayat(1) KUHAPMenyatakan merahabilitasi nama baik Terdakwa MUHAMMADAZHARI DAHLAN SEMemerintahkan Jaksa Penuntu Umum untuk mengeluarkan TerdakwaMUHAMMAD AZHARI DAHLAN LUBIS SE dari TahananMenyatakan biaya perkara di bebankan kepda Negara39Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwaterhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana terdakwa dalammelakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Hastuti Handayani Harahap,SE.MSP

Muhammad Salman,SE.MSP Selaku Kepala Bidang Aset DPPKA Kab. Aceh Tamiang kepada sdr. Idris selaku Datok Kampung Pengidam Kec. Bandar Pusaka;