Bahwa setelah tanggal 6 Januari 2011terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan / profit konsorsium kepada saksi korbanNi Gusti Ayu Julihari karena sejatinya usaha konsorsium tersebut tidak pernah ada dan padakenyataannya setelah tanggal tersebut uang milik saksi korban Ni Gusti Ayu Julihari telahhabis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

diinvestasikan dalam usahakonsorsium sebagaimana yang dikatakannya, karena sejatinya konsorsium yang dikatakanoleh terdakwa tersebut tidak pernah ada, melainkan oleh terdakwa uang milik saksi korbanI Made Parwata tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa oleh terdakwa uang milik saksi korban I MadeParwata sejumlah tersebut diatas tidak diinvestasikan dalam usaha konsorsium sebagaimanayang dikatakannya karena sejatinya usaha konsorsium tersebut tidak pernah ada, melainkanoleh terdakwa uang milik saksi korban I Made Parwata tersebut habis digunakan olehterdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa, sejatinya dalam gugatan Perkara No. 42/Pdt.G/2019/PN.Sda sudahdiperiksa baik itu Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim yangmemeriksa Perkara No.42/Pdt.G/2019/PN.Sda sudah diperiksa dalam pokokHalaman 11 dari 29 hal.

Bahwa pada point 1 s/d 19 sejatnya tidak benar dan mengadaada danmohon Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya dan sejatinya Tergugatadalah sebagai Pegawai yang menjabat sebagai kasir dari CV. HikmahBahagia Sakti mili H. Misradin berdasarkan Akta Pendirian CV. HikmahBahagia Sakti yang tidak ada hubungan hukum dengan Pengugat;11. Bahwa, pada point 1 s/d 19, sejatinya Penggugat melakukan AuditKeuangan dari CV.

Pasuruan,Penyidik hanya bertumpu pada kertaskertas tulisan tangan dari Audit dariBapak LUCKY KARTONO, SE, MSA AK, MH, BKP, CA, CPA, MOS yangdipakai untuk memberatkan kedudukan Tergugat selaku pegawai/anak buahdan tidak $=menginformasikan kepada Penyidik adanya = markup/penggelembungan Pajak yang sejatinya atas perintah H.

Hikmah Bahagia Sakti, terhadap hasil Penjualan barang/jasa,bukan merupakan kemauan atau kesengajaan dari diri Penggugat, danpenyidik seakanakan tidak mau tahu dan perlu tahu dan atau tidakmengetahui adanya permainan yan dilakukan oleh Penggugat yangmemutarbalikkan datadata yang ada, hal ini sejatinya melanggar asas nonself incrimination, untuk itu agar Gugatan penggugat ditolak setidaktidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSI12.

Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PN SDAcoratcoret laporannya yang membuat Penyidik Kepolisian Polres Pasuruanpercaya, padahal sejatinya ada perbedaan antara catatan perhitungan milikPenggugat Rekonpensi dengan catatan hitungan milik SAMSYIA yangberbeda karena ada mark up pajaknya yang disuruh oleh H.Misradin selakuDirektur CV.

Sejatinya : Surat aguo, TIDAK ADA ditujukan kepada HJ. NURAISYAH sebagai pemilik tanah yang diatasnya berdiriBangunan (rumah Permanen) sesuai Bukti P 1 milik Penggugat(HJ. NUR AISYAH);Putusan No. 466/Pat.G/2013/PN.MdnHalaman 10oesBerdasarkan uraian uraian diatas sejatinya Surat dari PengadilanNegeri Medan No.

Sejatinya yang berperkara adalah ABDUL KIRAM, DKK sebagaiPara Penggugat Melawan RUSLIM LUGIANTO sebagaiTERGUGAT;2. Sejatinya Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn,tanggal 1 Maret 2007, BUKAN MENUNJUKKAN atau BUKANsebagai BUKTI ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAHSELUAS 70.506, 45 M 2, sesuai nama nama yang tertera/tercantumdidalam Putusan Perkara aquo;3. Sejatinya Putusan Perkara aquo, TIDAK ADA PERINTAH untukmelaksanakan EKSEKUSI (NON EKSEKUTABLE) terhadap tanahseluas 70.506,45M2;4.

Sejatinya Putusan Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn,tanggal 1 Maret 2007, BUKAN MENUNJUKKAN atau BUKANPutusan No. 466/Pat.G/2013/PN.MdnHalaman 21sebagai BUKTI ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAHSELUAS 70.506, 45 M 2;3.

Perwira Il Lingk.IX.> Vide Surat Penetapan KPN Medan tertgl 7 09 2010; dan VidePutusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007;Berdasarkan uraian pada point 16 diatas, sejatinya SuratPENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs. H.

Jati Medan pada tgl 24 Februari 2012.Putusan No. 466/Pat.G/2013/PN.MdnHalaman 4422.SEJATINYA SUBJEK HUKUM PARA PENGGUGAT/PARA PEMOHONEKSEKUSI TIDAK SAH/CACAT HUKUM OLEH KARENA 18 ORANGDARI 23 ORANG YANG NAMA NAMANYA DALAM PUTUSANPERKARA NO. 113/PDT.G/2006/PN.MDN, TGL 1 MARET 2007 TIDAKJURIDIS FORMIL (FIKTIF)Bahwa sejatinya orang orang nama namanya tertera dalam PutusanPerkara No.113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007 dihubungkan denganSurat dari Kepala Lurah Pulo Brayan Bengkel, Medan, sesuai uraianPenggugat

I ABSOLUT1) Bahwa dengan tidak disertakannya pihak ketiga (YAYASANNURUL FIKRI) yang sejatinya menjadi pemilik atas objek sengketadalam perkara ini, mka sesungguhnya perkara ini adlah mengenaisengketa hak milik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangberwenang mengadili tentang obyek yang menjadi sengketa tersebutadalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri vide Putusan MA nomor 162K/Pdt/1992 Tanggal 10 Pebruari 1994.

Bahwa TERGUGAT mengakui dan tidak membantah dalil positaPENGGUGAT pada Point 1 dan 2 Surat Gugatannya namun TERGUGATmenolak dan membantah Posita gugatan PENGGUGAT pada poin 3yang mendalilkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalamperkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum pernah dibagi.Adapun sejatinya perlu TERGUGAT sampaikan bahwas sejatinyaPENGGUGAT sudah menerima bagian dari haknya akan adanya hartabersama yang diperoleh semasa perkawinan aquo antara PENGGUGATdan TERGUGAT, pembagian

JenderalA yani sejatinya telah dijaminkan sertifikat hak milik (SHM) tanah danbangunan diperumahan Taman Nirwana sebagaimana sesuaidengan dalil PENGGUGAT, namun sesungguhnya SHM ataupunbagunan diperumahan taman nirmana tersebut adalah telah menjadihak milik TERGUGAT secara PRIBADI karena sejatinya telahdiserahkan kepemilikannya kepada TERGUGAT oleh PENGGUGATsendiri vide surat kompensasi harta bersama kepadaPENGGUGAT tertanggal 02 Agustus 2012 yang telahditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT jadi

apakah ini suatu dalil penyesatan atauPENGGUGAT yang tidak memahami perbed Xxx antara YAYASANHalaman 34 dari 65 halaman Putusan No. 1673/Pdt.G/2016/PA.Bksdan SEKOLAH yang sejatinya ada didalam YAYASAN, adapunmengenai sekolah tidak benar didirikan Oleh PENGGUGAT danTERGUGAT terlebih mengenai yayasan yang diberi namaNURUL FIKRI sebagaimana posita PENGGUGAT, perluTERGUGAT sampaikan bahwa sejatinya Yayasan NURUL FIKRIsudah ada dan berdiri pada tahun 1999 sebagaimana akta No 9tertanggal 12 Februari 1999

Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGATpada positapoin mengenai Uang dari hasil daftar ulang siswa: TKIT : Rp.1.500.000.000; SDIT : Rp.6.480.000.000; SMPIT: Rp.800.000.000;Jumlah =Rp.8.780.000.000; (delapan milyar tujuh ratusdelapan puluh juta rupiah),Sejatinya dalil tersebut adalah merupakan dalil yangtidak benar karena hal iuran siswa bukanlah menjadikewenangan TERGUGAT dan bukan merupakan milikatau ada dalam kekuasXxx TERGUGAT sebagaimanadidalilkan oleh PENGGUGAT, adapun sejatinya Uanguang tersebut

Sejatinya Tidak ada Perintah (Non Eksekusitable) untukmelaksanakan Eksekusi atas Tanah dan dua UnitBangunan sesuai Bukti P 1; P2; P3 dan P4, milikPenggugat (DARSONO HADY) dan atau Tidak ada Perintah(Non Eksekusitable) untuk melaksanakan Eksekusi atasTanah seluas 70.506,45M2;SEJATINYA STATUS HUKUM PARA PENGGUGAT(ABDUL KIRAM, DKK) YANG KAMI KUTIP SESUAIPUTUSAN PERKARA NO.113/ PDT.G/2006/PN.

,MH) tertanggal 7 November 2011, sejatinya tidak ada perintahuntuk Melaksanakan Eksekusi atas Tanah sesuai Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor : 654, seluas 1.034 M2, atas nama DARSONOHADY;8.2.

)Bahwa sejatinya Tidak Ada Hubungan Hukum aantara SuratPENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Medan (Drs.

Sejatinya Surat PENETAPAN Ketua Ketua Pengadilan NegeriMedan Nomor : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Medan,tertanggal 7 November 2011 2010 jo Putusan Perkara No.113/Pdt.G/2006/PN.

Bahwa Putusan Perkara Nomor :113/Pdt.G/2006/PN.Mdn, tgl 1 Maret 2007,sejatinya tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik Terbanding atauTermohon Banding/Penggugat, dengan alasan juridis sbb:5.1.

halhalyang diajukan lagi, dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini,maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalamberita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan penetapan ini;Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pat.P/2021/PN MowTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahmeminta Pengadilan a quo untuk menetapkan Pemohon untuk menggunakansatu akta lahir yang sejatinya

mengeluarkan penetapan atas halhal yangtermasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan olehPemohon, telah didapatkan suatu fakta bahwa terdapat 2 (dua) akta lahir yangPemohon miliki, dimana keduanya memiliki perbedaan penulisan nama danterdapat dua kali penerbitan akta lahir sehingga membuat adanya kegandaandaripada akta kelahiran yang Pemohon miliki, dan berdasarkan faktafakta yangtelah terungkap di persidangan bahwa sejatinya

dan suratsurat penting berupa KTP dan Kartu Keluargadengan nama GOW TJHANG IM ALIAS SUSANTI, adapun nama TJHENG IMsebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Tahun 1960 tidak digunakan dalamdokumendokumen penting yang telah Pemohon miliki, kondisi gandakepemilikan Akta lahir Pemohon a quo merupakan ketidaktertiban yang perludiperbaiki sesuai dengan amanat tertid administrasi pada Republik Indonesia,dan berdasarkan hal tersebut patut bagi Hakim untuk menetapkan salah satuAkta Lahir yang sesuai dengan sejatinya

digunakan oleh Pemohon untukmemiliki kekuatan tetap, yang mana Akta Kelahiran yang sesungguhnyadigunakan oleh Pemohon adalah yang dikeluarkan oleh Dukcapil pada tahun2014 dan selanjutnya Hakim akan menihilkan status hukum akta yang lain yangtelah diterbitkan pada tahun 1960 yang sejatinya tidak lagi pernah digunakandatanya oleh Pemohon, hal tersebut merupakan suatu perbaikan atas peristiwapenting sebagaimana telah dijelaskan secara general dalam Pasal 1 Angka 17UndangUndang tentang Administrasi

DEBBI; Bahwa saksi adalah selaku korban tindak pidana pengunaan akta otentikberupa KPT atas nama Saksi korban dengan NIK 1371066002870007 yangisinya tidak sesuai dengan sejatinya atau yang isinya telah dipalsukan oelhseseorang dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk meminjam sejumlah angke PT.

DAYAT;Bahwasaksi kenal dengan terdakwa, dimana terdakwa merupakan mantansuami dari saksi DEBBI FRESILIA;bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan terdakwa yang mempergunakanKTP yang isinya tidak sejatinya sama/sesuai dengan aslinya;bahwa terdakwa tellah mempergunakan KTP atas nama saksi Pgl. DEBBIyang NIK nya tidak sesuai dengan NIK KTP yang asli milik saksi Pgl. DEBBI;Bahwa saksi telah meilhat sendiri Foto Copy KTP an. Saksi Pgl. DEBBI yangNik nya berbeda dengan NIK KTP asli miiik saksiPGI.

PNM MikroSariah di Bandar Buat; Bahwa terdaka memperoleh KTP dengan NIK 1371066002870007 tersebutdari pihak Bank BRI yakni saksi AHMAD SYARIF; Bahwa terdakwa mempergunakan KTP dengan NIK 1371066002870007yang sejatinya bukanlah NIK DEBBI dikarenakan saksi DEBBI waktu itusedang tidak berhubungan baik dengan terdakwa; bahwa terdakwa memperoleh pinjaman dana dei PT. PNM sebesar Rp.400.000.000, dari PT.

PNM MikroSariah di Bandar Buat;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 454/Pid.B/2018/PN.Pdg Bahwa terdaka memperoleh KTP dengan NIK 1371066002870007 tersebutdari pihak Bank BRI yakni saksi AHMAD SYARIF; Bahwa terdakwa mempergunakan KTP dengan NIK 1371066002870007yang sejatinya bukanlah NIK DEBBI dikarenakan saksi DEBBI waktu itusedang tidak berhubungan baik dengan terdakwa; bahwa terdakwa memperoleh pinjaman dana dei PT. PNM sebesar Rp.400.000.000, dari PT.

DEBBI FRESILIA dengan NIK 1371066002870007yang sejatinya bukanlah NIK asli dari KTP DEBBI yang sebenamya. Bahwaterdakwa telah mempergunakan KTP dengan NIK yang tidak sesuai dengankeasliannya tersebut untuk mengajukan pinjaman kredit di PT.

Trust Investment, beralamat Sahid Sudirman Centre Lt. 3336, Jl.Jenderal Sudirman No. 86 RT 10 RW 11, Karet Tengsin, Jakarta Pusat.Padahal perikatan awalnya sejatinya klien kami sematamata hanya punyahubungan hukum keperdataan dengan pihak managemen PT. BankMutiara dan bukan dengan PT. J.Trust Invesment;3. Bahwa pasca collapsnya PT.

Bahwa bersandar dari peristiwa di atas, maka sejatinya penetapaneksekusi yang diterbitkan oleh PN Cibinong Kelas IA dengan nomor :09/PN.Padt./Sita.Eks.Akte/2018/PN.Cbi tertanggal 23 Maret 2018patutditenggarai telah terjadi adanya konstruksi hukum yang bersifat premature,dengan tanpa menggali lebih jauh tentang hakhak hukum klien kami sertaaspek aspek lain yang timbul (Termohon Eksekusi);7.

Padahal perikatan awalnya sejatinya klien kami sematamatahanya punya hubungan hukum keperdataan dengan pihak managemen PT. BankMutiara dan bukan dengan PT. J.Trust Invesment;Diperbaiki menjadi:Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor : 149/PDT./2019/PT.BDGBahwa dalam perjalanannya PT. Bank Mutiara collaps.

Padahal perikatan awalnya sejatinya klien kamisematamata hanya punya hubungan hukum keperdataan dengan pihakmanagement PT.BANK MUTIARA dan bukan dengan PT. J TRUSTINVESTMENTS INDONESIA;Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor : 149/PDT./2019/PT.BDG3.

J TRUST INVESTMENTS INDONESIA bukanmerupakan bank yang dapat dipersepsikan sebagai Bank Umum Konvensional,karena sejatinya PT. J TRUST INVESTMENTS INDONESIA hanya merupakanLembaga Keuangan dan atau Lembaga Pembiayaan"Menanggapi uraian Pemohon dalam quaatan point nomor 1, 2, 3. 4 & 5 vaitu:Bahwa terjadinya perubahan Anggaran Dasar terkait pergantian nama PT.BANKMUTIARA Tbk, menjadi PT..

pemohon dalam permohonannyabukanlah permohonan perwalian kepada anak yang akan bertanggung jawabdalam pengurusan anak serta menjadi pihak yang dapat mewakili anak dalamtindakan hukum utamanya keperdataan dikarenakan anak masih di bawah umurdan/atau dianggap belum cakap secara hukum dikarenakan oleh peristiwaperistiwa hukum tertentu termasuk, ketiadaan orang tua sebenarnya dari anakdalam keadaan yang utuh ataupun dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak.Menimbang, bahwa senyatanya dalam perkara aquo sejatinya

yangdimohon oleh pemohon adalah wali dalam urusan administratif sebagai syaratpendaftara Prajurit TNI AD yang secara kelembagaannya meminta adanyawali di tempat tugas calon prajurit tersebut mendaftarkan dirinya, sehinggahakim tunggal menemukan bahwa sejatinya apa yang diminta adalah bentukguarantor yang dalam Blacks Law Dictionary dimaknai sebagai seseorangyang membuat sebuah pernyataan dapat menjamin seseorang lainnya,sehingga dengan pertimbangan tersebut, permohonan dari pemohon incasuseharusnya

bernama MarianusMendatus Tokan guna memenuhi persyaratan administrasi Calon Prajurit TNIAD.Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN EndMenimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yang salah satu konsiderannyamenyatakan bahwa menambahkan alasanalasan hukum yang tidak diajukanoleh pihakpihak merupakan kewajiban Hakim, sehinga Hakim Menyimpulkanbahwa permohonan dari pemohon dapat sedikit di sesuaikan dengan tujuanintrinsik sejatinya

tanpa mengubah substansi apapun secara dasar daripermohonan pemohon aquo yang pada pokoknya memang memohon untukmenjadi wali dari anak bernama Marianus Mendatus Tokan sebagai persyaratanadministratif mendaftarkan diri dalam ujian calon Prajurit TNI AD.Menimbang, bahwa sejatinya anak yang bernama Marianus MendatusTokan masih memiliki keluarga sebagaimana dibuktikan dalam bukti Surat P9,P10 dan P11 dan belum ada bukti apapun tentang dicabutnya kekuasaan orangtua terhadap anak tersebut, perwalian yang

Bahwa apa yang didalilkan penggugat rumah tangga goyahmulai tahun 2010 adalah tidak benar melainkan rumah tangga kamikurang harmonis sekitar tahun 2015, kemudian tergugat merasakeberatan atas tuduhanpenggugat yang mendalilkan bahwa tergugatsering meminum minuman keras padahal sejatinya bahwa tergugatsejak berumah tangga dengan penggugat, tergugat sangat menjauhiminuman keras.b. Bahwa terguga ttelah menikah lagi dengan wanita lainHal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 1506/Pdt.G/2019/PA.

Bahwa apa yang didalilkanpenggugat tidak tepat padahal sejatinya tergugat sangat bertanggung jawabterhadap nafkah istri dan anakanak kami, hal ini ditunjukan oleh tergugattidak keberatan dengan kebijakan yang diambil oleh penggugat padapengelolaan barang usaha bersama (barang dagangan hasil hutang di bankBNI dan BRI dengan agunan sertifikat milik keluarga penggugat)3.

PakHakim Yang mulia dalil yang dikemukakan tidaklah sepenuhnya benarpadahal sejatinya motor balap yang dibuat oleh tergugat dijual kembali olehpenggugat dengan sejumlah keuntungan dan tergugat ikhlas menjualnyaHal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 1506/Pdt.G/2019/PA. Seldengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya Pak Hakim Yang mulia usahamacet bukan disebabkan karena penggunaan uang untuk mainmain danbalap.

Padahal sejatinya usaha kami sangat berkembang pesat, barangdagangan cukup banyak, langganan banyak, hingga mampu membuatbengkel sperpart sepeda motor dengan pelayanan yang bagus. Pak Hakimyang mulia tidaklah benar tergugat menafkahi anakanak kami demikian,padahal sejatinya tergugat tidak mempermasalahkan atas kebijakan apayang diambil penggugat atas barang toko milik bersama, sebagai buktibahwa tergugat menafkahi anakanak kami4.

Sejatinya isteri saya tarik lengannya hingga mungkinberbekas dilengannya dan itupun kejadinaya tahun 2015;Bahwa untuk menguatkan dialildalil Qugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti sebagai berikut :1. Surat1.

Penggugat pada pokoknya adalah gugatan tentangwaris mal waris dan obyek waris mal warisdimaksud diuraikan pada halaman 4,5 point3 huruf a,b,c digugatan a quo, sedangkan jika dlitelusuri ke 3 obyek waris mal waris yangdidalilkan para penggugat pada gugatan a quo, kesemuanya bukanlah obyek warismal waris akan tetapi merupakan milik para tergugat selaku pemilik; Bahwa, quad noon obyek waris mal waris yang didalilkan para penggugat padagugatannya, pada kenyataannya tidak jelas alas haknya sehingga sejatinya

Ayah dankakek para Penggugat dan para Tergugat. .dst , dalil para penggugat ini padapokoknya menjadi sangatlah error in persona karena sejatinya para penggugat bukanmenggugat para tergugat jika mempersengketakan pengalihan harta Alm.

Ayah dankakek para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi sejatinya menggugat pihak lainyang dimaksud para penggugat pada petitumnya, pihak lain tersebut, hanya parapenggugat yang mengetahuinya berdasarkan bukti yang authentik; Bahwa, atas fakta, Para Penggugat salah menempatkan para Tergugat pada perkara aquo maka atas fakta ini maka terbukti adanya kesalahan formfl mengenal pihak yangdigugat (error in persona) sehingga beralasan gugatan para penggugat dinyatakantidak dapat diterima; Bahwa, oleh

Ayah dan kakekpara Penggugat dan para Tergugat sama sekali tidaklah pernah terganggu jiwanyasehingga sejatinya cakap bertindak dalam hukum dan fakta ini didukung olehkarena anak Alm.

ParaPenggugat mengajukan perkara a quo pada peradilan umum, atas fakta ini makasita marital/ sita jaminan (conservatoir beslaq) sejatinya juga sangat tidakberalasan untuk dipenuhi, dan sepatutnya haruslah ditolak, dikesampingkan;Tentang Sita Jaminan Bahwa, dasar gugatan Para Penggugat adalah sengketa waris mal waris dan perbuatantidak sahnya peralihan harta Alm.

Trust Investment bukanmerupakan Bank yang dapat dipersepsikan sebagai Bank UmumKonvensional, karena sejatinya J. Trust Investment hanya merupakanLembaga Keuangan dan atau Lembaga Pembiayaan;Halaman 2 Putusan Nomor : 169/Pdt.G/2018/PN.CbiForm02/SOP/06.8/20186. Bahwa bersandar dari peristiwa di atas, maka sejatinya penetapaneksekusi yang diterbitkan oleh PN Cibinong Kelas IA dengan nomor :09/PN.Padt.

JTrust Investment/Termohonbukan merupakan Bank yang dapat dipersepsikan sebagai Bank UmumKonvensional, karena sejatinya Termohon hanya merupakan LembagaKeuangan dan atau Lembaga Pembiayaan dan tidak melayani jasa KreditKepemilikan Rumah (KPR);Pada angka 6 sebelumnya berbunyi:Bahwa bersandar dari peristiwa di atas, maka sejatinya penetapan eksekusiyang diterbikan oleh PN Cibinong Kelas IA dengan nomor09/PN.Pdt.

Padahal perikatan awalnya sejatinya klienkami sematamata hanya punya hubungan hukum keperdataan denganpihak management PT.BANK MUTIARA dan bukan dengan PT. J TRUSTINVESTMENTS INDONESIA;Halaman 20 Putusan Nomor: 169/Pdt.G/2018/PN.CbiForm02/SOP/06.8/20183.

J TRUST INVESTMENTS INDONESIA bukanmerupakan bank yang dapat dipersepsikan sebagai Bank UmumKonvensional, karena sejatinya PT.

JTrust Investment/Termohonbukan merupakan Bank yang dapat dipersepsikan sebagai Bank UmumKonvensional, karena sejatinya Termohon hanya merupakan LembagaKeuangan dan atau Lembaga Pembiayaan dan tidak melayani jasa KreditKepemilikan Rumah (KPR);c.

ditahan.Setelah itu pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 terdakwa membaca pledoi yang didalamnya terdapat tulisan yang isinya kembali menyerang kehormatan Jaksa PenuntutUmum Lalu Rudy Gunawan, SH antara lain :JPU tidak pantas menjadi Jaksa Penuntut Umum, tapi lebih pantas disebut Jaksa PenipuUlung, karena terlibat dalam sekandal rekayasa kasus yang sangat merugikan saya dansaudara JPU lebih pantas disebut perampok dan penjahat hukum (pledoi halaman 11) ;Sepengetahuan saya kepanjangan dari kata JPU sejatinya

Bahwa permyataan terdakwa yang menyinggung perasaan saksi dalam pledoitanggal 12 Juni 2012 adalah :o JPU tidak pantas menjadi Jaksa Penuntut Umum, tapi lebih pantas disebutJaksa Penipu Ulung, karena terlibat dalam sekandal rekayasa kasus yangsangat merugikan saya dan saudara JPU lebih pantas disebut perampok danpenjahat hukum (pledoi halaman 11) ;o Sepengetahuan saya kepanjangan dari kata JPU sejatinya adalah JaksaPenuntut Umum hal tersebut sangatlah berbeda jika kepanjangan itu menjadiJaksa Penipu

Bahwa terdakwa pernah menyampaikan pernyataan dalam pledoi tanggal 12 Juni2012 kalimatkalimat yaitu :o JPU tidak pantas menjadi Jaksa Penuntut Umum, tapi lebih pantas disebutJaksa Penipu Ulung, karena terlibat dalam sekandal rekayasa kasus yang1920sangat merugikan saya dan saudara JPU lebih pantas disebut perampok danpenjahat hukum ;o Sepengetahuan saya kepanjangan dari kata JPU sejatinya adalah JaksaPenuntut Umum hal tersebut sangatlah berbeda jika kepanjangan itu menjadiJaksa Penipu Ulung ;o Segera

Bahwa pada saat menyampaikan Pledoi tertanggal 12 Jum 2012, terdakwa jugatelah mengeluarkan katakata antara lain : JPU tidak pantas menjadi Jaksa Penuntut Umum, tapi lebih pantas disebutJaksa Penipu Ulung, karena terlibat dalam sekandal rekayasa kasus yangsangat merugikan saya dan saudara JPU lebih pantas disebut perampok danpenjahat hukum (pledoi halaman 11) ;2627" Sepengetahuan saya kepanjangan dari kata JPU sejatinya adalah JaksaPenuntut Umum hal tersebut sangatlah berbeda jika kepanjangan itu

Dalam gugatan sebagai tergugatlladalah SUKARI yaitu pemilik sebidang sawah seluas 2.343 M2 yangbersertifikat hal milik (SHM) No.652, Surat Ukur tgl.1082007no.142/1608/2007 yang dituntut agar diserahkan kepada turut tergugatlll(Kantor Pertanahan Kota Mojokerto), padahal sejatinya SHM No.652tsb.sejak lama (th 2010) sudah berpindah hak menjadi milik orang lain,yang ternyata tidak diikutsertakan sebagai pihak. Oleh karenaitu gugatanPenggugat tidak dapat diterima.3.

Sejatinya yang ada hubungan hukum hanya antarapenggugat dengan tergugatlll dan tergugat mengenai dugaan perbuatanmelawan hukum. Oleh karena itu gugatan penggugat tidak dapat diterima.Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2018/PN Mijk, halaman 6DALAM POKOK PERKARA:. Bahwa, penggugat mendalilkan bahwa pada igl.23 januari 1999 telahmembeli sebidang tanah pekarangan dari tergugat seluas 2.512 M2 yangberlokasi didesa Jolotundo.

Sedang namanama saksi lainnya yangdisebutkan oleh penggugat sejatinya tidak pernah mengetahui dan tidakpernah hadir saat transaksi jual beli.

Sejatinya yang ada hubungan hukum hanya antarapenggugat dengan tergugatlll dan tergugat mengenai dugaan perbuatanmelawan hukum.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ELAN SUHERLAN, S.Pd Bin TARYO, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat palsu yang sejatinya benar sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;

PARA PENGGUGAT tidakmenguraikan berapa luas tanah Nuhari, kapan Nuhari memperoleh tanahtersebut, bagaimana Nuhari memperoleh tanah tersebut (beli, hibah, izingarap, dsb) dan apa alas hak Nuhari memperolah tanah sebagaimanaklaim PARA PENGGUGAT;Bahwa PARA PENGGUGAT mengklaim sebagai ahli waris dari Nuhari (videgugatan huruf A), namun faktanya pada uraian gugatan berikutnya, PARAPENGGUGAT sejatinya tidak konsisten sebagai ahli waris Nuhari.

Ketika PENGGUGAT telah menerima pemindahan penguasaan tanah, maka sejatinya tidakada lagi Nuhari sebagai pemilik tanah tersebut. PENGGUGAT lahpemilik tanah tersebut;b. Pada gugatan huruf D dan huruf E, PENGGUGAT II dan PENGGUGATIll menyatakan kepemilikan lahan dengan alas hak berupa sertifikat hakmilik (SHM) atas nama PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III.

Ketika PENGGUGAT telahmenerima pemindahan penguasaan tanah, maka sejatinya tidak ada lagiNuhari S sebagai pemilik tanah tersebut. PENGGUGAT lah pemilik tanahtersebut;Pada gugatan huruf D dan huruf E, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IIImenyatakan kepemilikan lahan dengan alas hak berupa sertifikat hak milik(SHM) atas nama PENGGUGAT II dan PENGGUGAT Ill.

PARA PENGGUGAT tidakmenguraikan berapa luas tanah Nuhari, kapan Nuhari memperoleh tanahtersebut, bagaimana Nuhari memperoleh tanah tersebut (beli, hibah, izingarap, dsb) dan apa alas hak Nuhari memperolah tanah sebagaimanaklaim PARA PENGGUGAT; Bahwa PARA PENGGUGAT mengklaim sebagai ahli waris dari Nuhari (videgugatan huruf A), namun faktanya pada uraian gugatan berikutnya, PARAPENGGUGAT sejatinya tidak konsisten sebagai ahli waris Nuhari.

Bahwa perkara ini sejatinya bukan perkara pidana, karana perkarapidana ini adalah perkara perdata sengketa hak, dan hal ini dipertegaslagi dengan adanya gugatan perdata No.723/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel,Nur Arif Jusuf sebagai Penggugat melawan Terdakwa sebagai Tergugat(copy relas panggilan sidang perdata terlampir ) ;2. Bahwa uraian tentang tindak pidana yang dibuat JPU dalam suratdakwaan dalam perkara ini, tidak cermat dan tidak lengkap ;3.

Bahwa jikalau JPU jujur, sejatinya pada proses penyidikan di Polisi telahH3 Put. No. 314/PID. B/2017/PT.DKIdiungkapkan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)atas nama Tersangka Rahmad Rahman, yaitu terdapat perjanjian jualbeli tanah tertanggal 28 Maret 2012 antara Terdakwa dengan Pelapor,yaitu Nur Arif Jusuf ( terlampir 2 );4.

Bahwa jikalau JPU jujur, sejatinya pada proses penyidikan di Polisitelah diungkapkan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) atas nama Tersangka Rahmad Rahman, yaitu terdapat Suratpernyataan pembatalan jual beli tanah tertanggal 28 Maret 2012 yangdibuat oleh Pelapor, yaitu Nur Arif Jusuf ( terlampir 3 ) ;5.

Bahwa jikalau JPU jujur, sejatinya pada proses penyidikan di Polisitelah diungkapkan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) atas nama Tersangka Rahmad Rahman, yaitu terdapat Suratpernyataan pengembalian Sertifikat tertanggal 28 Maret 2012 yangdibuat oleh Pelapor, yaitu Nur Arif Jusuf ( terlampir 4 ) ;Berdasarkan halhal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Tinggimemberikan putusan Sela sebagai berikut : Mengabulkan eksepsi dari Terdakwa ; Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum ;Menimbang

Bahwa sejatinya Narpika juga mempunyai harta peninggalan yangberasal dari harta bawaan (asal), yang tertulis dalam Buku DesaKarangrejo, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang atas namaNapikah bin B. Suyono berupa sebidang tanah kering (tegalan) Letter CHalaman 4 dari 23 hal.Put. Nomor 1824 K/Pdt/2017Nomor 302 Persil Nomor 18, Kelas Desa d II, Luas 1.900 m7, tertulis atasnama Napikah bin B.

Bahwa oleh karena objek sengketa dan objek sengketa Ildikuasai oleh Para Tergugat, yang sejatinya Para Tergugat tidak mempunyaihak atas objek sengketa dan objek sengketa II tersebut, maka tindakanyang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat;11.

Bahwa sejatinya Narpika juga mempunyai harta peninggalan yangberasal dari harta bawaan (asal), yang tertulis dalam Buku DesaKarangrejo, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, atas namaHalaman 10 dari 23 hal.Put. Nomor 1824 K/Pdt/2017Napikah bin B. Suyono berupa sebidang tanah kering (tegalan) Letter CNomor 302 Persil Nomor 18, Kelas Desa d II, Luas 1.900 m7, tertulis atasnama Napikah bin B.

Judex Facti telah mengabaikan asas keadilan dan bersikap parsial (beratsebelah) dalam membuat keputusan;Pemohon kasasi/Penggugat mohon perhatiannya kepada Judex Jurisbahwa perselisihan yang timbul antara Pemohon kasasi/Penggugat denganTermohon kasasi/Tergugat sejatinya diawali dan disebabkan oleh adanyaperbuatan sewenangwenang yang dilakukan oleh Termohonkasasi/tergugat terhadap Pemohon kasasi/Penggugat.

No. 371 K/Pdt.Sus/201 1pertimbangan hukum dan putusan yang sejatinya DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, tentu harusmengedepankan dan memperhatikan aspek dan filosofi dari nilainilaikeadilan itu sendiri, sehingga amar putusan yang diberikan mampumemberikan rasa keadilan bagi para pihak, khususnya bagi pencarikeadilan.Dengan demikian nyatalah bahwa Judex Factie telah melakukanpertimbangan hukum secara parsial/oerat sebelah dan memihak terhadapTermohon Kasasi/Tergugat, bahkan telah mengabaikan

No. 371 K/Pdt.Sus/2011Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Penggugat memohon perhatiannyakepada Judex Juris Yang Mulia untuk kiranya berkenan menimbang,memeriksa, mengadili perkara a quo, disamping didasarkan atas ketentuanjuridis formal juga didasari oleh nilainilai dan rasa keadilan serta hatinurani, karena sejatinya seorang hakim adalah representasi dan Tuhanyang Maha Adil dan Maha Bijaksana.Judex Factie telah salah menggunakan pertimbangan hukum yangberakibat telah salah pula dalam menerapkan hukum

Bahwa hal ini berarti baik Judex Facti maupun Mediator hanya berfungsisebagai corong dari kepentingan pihak Perusahaan in casu TermohonKasasi/Tergugat, padahal sejatinya baik Judex Factie maupun Mediatorberfungsi sebagai institusi yang mempunyai kompetensi memberikanpenyelesaian yang seadiladilnya dalam hal terjadi perselisihan dalamhubungan industrial yang berasaskan Pancasila. Bukan sebaliknyaberpihak kepada salah satu pihak yang sedang berselisih/bersengketa.

Jawabannya tentu tidak, karena sejatinya orang tersebut belumlahmenikah. Contoh ilustrasi tersebut sama persis dengan apa yang terjadipada Pemohon Kasasi/Penggugat.Kini fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah bahwa PemohonKasasi/Penggugat baru mengajukan surat "permohonan pengunduran diri",dengan maksud untuk diproses agar dapat direalisasikah hakhakperburuhannya, bukan Pernyataan pengunduranHal. 15 dari 20 hal. Put.

, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi, dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini,maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalamberita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahmeminta Pengadilan a quo untuk menetapkan Pemohon untuk menggunakansatu akta lahir yang sejatinya

Pemohonmemiliki kewenangan dalam mengeluarkan penetapan atas halhal yangtermasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan olehPemohon yaitu dan dihubungkan dengan keterangan SaksiSaksi sertaketerangan Pemohon, maka telah didapatkan suatu fakta bahwa terdapat 2(dua) akta lahir yang Pemohon miliki, dimana keduanya sama tanggal lahir nyaakan tetapi berbeda tahun lahirnya, dan berdasarkan faktafakta yang telahterungkap di persidangan bahwa sejatinya

Pemohon benar lahir pada tahunHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 159/Padt.P/2020/PN Mpw1996, dan kondisi ganda kepemilikan Akta lahir Pemohon a quo menjadipenghalang administrasi bagi Pemohon mengurus KTP, dan berdasarkan haltersebut patut bagi Hakim untuk menetapkan salah satu Akta Lahir yang sesualdengan sejatinya untuk memiliki kekuatan tetap dan menihilkan status hukumakta yang salah tahun lahirnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum danpertimbangantersebut, permohonan Pemohon tersebut sesuai