MARTUA AMBARITA VS KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA

Bahwa Penggugat sangat kecewa atas tindakan yang dilakukan olehPengurus Koperasi Pengangkutan Kota Medan (KPUM) tersebut dimanaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak jelas alasanalasan sebagaidasar dilakukannya PHK dimaksud tanpa memandang pengabdian danpengorbanan Penggugat selama ini yang telah berjuang secara fisik danmental guna mempertahankan keberadaan KPUM dari beragam gangguangangguan ataupun ancamanancaman di sekitar Terminal Amplas dantempattempat lain di Wilayah Kota Medan sekitarnya

UangPenghargaan Masa Kerja, Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatanserta Upah selama proses sebesar Rp62.643.000, (enam puluh dua jutaenam ratus empat puluh tiag ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp606.000, (enamratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/Pdt.SusPHI/2014 tanggal 28 November 2014 sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASIPENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA, tersebut;

KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA VS MARTUA AMBARITA

Penggugat;Bahwa Penggugat sangat kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh PengurusKoperasi Pengangkutan Kota Medan (KPUM) tersebut dimana PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang tidak jelas alasanalasan sebagai dasardilakukannya PHK dimaksud tanpa memandang pengabdian dan pengorbananPenggugat selama ini yang telah berjuang secara fisik dan mental gunamempertahankan keberadaan KPUM dari beragam gangguangangguan ataupunancamanancaman di sekitar Teminal Amplas dan tempattempat lain di wilayahKota Medan sekitarnya

tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASIPENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA

KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS), DKK LAWAN BUDI WIJANA, DK

KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA(KTPHS) sebagaimana dimaksud Akta No. 01 tanggal 02 April2007 yang dibuat oleh Haji Djatim Solin, SH Notaris/PPAT diRantau Prapat, yang berkedudukan dan beralamat di Dusun IVNo. 04 Desa Panigoran Kecamatan Aek Kuo, dahulu KabupatenLabuhan Batu sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara, yangmempunyai anggota 2.040 KK (dua ribu empat puluh KepalaKeluarga) yaitu :A.

NARSIT Umur 83 Tahun beralamat di Desa PurworejoKecamatan Aek KuoDalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani PadangHalaban Dan Sekitarnya (KTPHS) atas nama :1. SUMARDI SYAM, Umur : 78 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Desa Karang Anyar, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten LabuhanBatu ;2.

biayabiaya yangtimbul dalam pemeriksaan perkara ini;Atau jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugatdan Turut Tergugat , Il dan Ill telah mengajukan jawaban pada pokoknyasebagai berikut :TERGUGATDalam Eksepsi:Gugatan Penggugat Mengandung kekurangan pihak (PluriumLitis Consortium)Bahwa dalam gugatannya, Penggugat dan Penggugat II telahmenggugat Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya

(KTPHS)yang mempunyai anggota 2.040 (dua ribu empat puluh) KepalaKeluarga (KK) yang dalam gugatan a quo diwakili oleh KetuaKelompok Tani yaitu Sumardi Syam dan sekretaris yaitu MaulanaSyafii, SH Selaku Tergugat.Bahwa Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS) adalahsuatu perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Akta No. itanggal 2April 2007 yang dibuat di hadapan Haji Djatim Solin, SH, Sp.NNotaris di Rantauprapat, namun hingga saat ini perkumpulantersebut belum berbentuk Badan Hukum karena belum

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA, tersebut;

KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA VS KARTINI SIRINGO-RINGO, SE

sebagaimanadimaksud Pasal 156 (2), (3), (4) dan hak lainnya sebagaimana telah dipertimbangkandan diputuskan sesuai amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PENGANGKUTAN UMUMKOTA MEDAN DAN SEKITARNYA

tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASIPENGANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN DAN SEKITARNYA (KPUM) tersebut;

KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN DAN SEKITARNYA (KPUM) VS LIDYA PURBA, S.E

Hubungan Kerja (Upah Proses) sudah sesuai ketentuanPasal 155, Pasal 93 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 100 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:KOPERASI PENGANGKUTAN UMUM MEDAN DAN SEKITARNYA

tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 497 K/Padt.SusPHI/2015MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASIPENGANGKUTAN UMUM MEDAN DAN SEKITARNYA

Ir.GM.CHANDRA PANGGABEAN VS KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA, DKK

KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA,bertempat tinggal di Jalan HM.Said No.1 Medan;2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, ber tempattinggal di Jalan SM.Raja Km.10,5 No.60 Medan;3.

Pidana- BUDI WIJANA dan JIMMY PRAMONOLawan- KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS)

diwakili oleh kuasanya Liberty Sinaga, SH,Santun Sianturi, SH, Fiktor Panjaitan, SH.MH, Advokat/Penasehat Hukum dariKANTOR HUKUM ANUGERAH KEADILAN, beralamat dan berkantor di JalanMenteng VII No. 64 G Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tertanggal 04 November 2013 yang telah di daftar di kepaniteraanHalaman 1 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 65/Pdt.G/2013/PNRapPengadilan Negeri Rantauprapat No: 188/Pkc/2013/PNRap tanggal 08 November2018 ;Lawan:1, KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA

NARSIT Umur 83 Tahun beralamat di Desa Purworejo KecamatanAek KuoDalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani Padang HalabanDan Sekitarnya (KTPHS) atas nama :1. SUMARDI SYAM, Umur : 78 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :Desa Karang Anyar, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu ;2.

GEREJA ADVENT HARI KETUJUH KONFERENS DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA, DKK

yang didasarkan atasSurat Keputusan Komite Administratif Gereja Advent Hari KetujuhKonferens DKI Jakarta dan Sekitarnya (AdCoro) Nomor 13177 tanggal 18Juni 2013;Bahwa dari Surat Sekretaris Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKIJakarta dan Sekitarnya Penggugat dipekerjakan di Klinik Advent Jakartatidak sesuai dengan upah Upah Minimum Propinsi atau UMP yangditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada saat itu, karena pada saatitu Penggugat hanya dihargai dengan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satujuta

DKIJakarta dan Sekitarnya (Tergugat ) adalah lembaga yang membawahiKlinik Advent Jakarta;Bahwa pada tanggal 17 September 2014, tibatiba diminta oleh baikTergugat maupun Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk hadirdalam pertemuan yang diadakan secara dadakan yang mana ketika ituyang dihadiri oleh Penggugat, Direktur Klinik Advent Jakarta, ControllerKlinik Advent Jakarta dan Sekretaris Daerah Gereja Advent Konferens DKIJakarta dan Sekitarnya serta Bendahara Daerah Gereja Masehi AdventHari Ketujuh

Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya.

Dengan demikiandapat dijelaskan bahwa Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta& Sekitarnya seharusnya ditulis sebagai Gereja Masehi Advent HarlKetujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya adalah merupakan daerahatau wilayah yang berada dibawah Badan Hukum Gereja Masehi AdventHari Ketujuh (GMAHK) Di Indonesia, yang tidak dapat melakukanperbuatan hukum keluar dan ke dalam organisasi, oleh karena itu makagugatan Penggugat kepada Gereja Advent Hari Ketujun Konferens DKIJakarta & Sekitarnya yang

Gereja Masehi AdventHari Ketujuh Konferens DKI Jakarta & Sekitarnya Cq. Klinik Advent Jakartayang digugat dalam perkara ini;4.

KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA(KTPHS) DKK VS BUDI WIJANA dan JIMMY PRAMONO DKK

PUTUSANNomor 3485 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KELOMPOK TANI PADANG HALABAN' SEKITARNYA(KTPHS) sebagaimana dimaksud Akta Nomor 01 tanggal 02April 2007 yang dibuat oleh Haji Djatim Solin, S.H.

SAENA bertempattinggal di Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau;BASRI DALIMUNTHE, Ahli Waris Almarhum TARMINbertempat tinggal di Desa Aek Hitetoras, KecamatanMarbau:SAPIR, bertempat tinggal di Desa Purworejo,Kecamatan Aek Kuo;SAIMIN, Ahli Waris Almarhum SAIRUN bertempattinggal di Desa Purworejo, Kecamatan Aek Kuo;NARSIT, bertempat tinggal di Desa Purworejo,Kecamatan Aek Kuo;Dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris KelompokTani Padang Halaban Dan Sekitarnya (KTPHS) atas nama:1.

Nomor 3485 K/Pdt/2015Bahwa dalam gugatannya, Penggugat dan Penggugat II telah menggugatKelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS) yang mempunyai anggota2.040 (dua ribu empat puluh) Kepala Keluarga (KK) yang dalam gugatan a quodiwakili oleh Ketua Kelompok Tani yaitu Sumardi Syam dan sekretaris yaituMaulana Syafii, SH Selaku Tergugat;Bahwa Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS) adalah suatuperkumpulan yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 April 2007yang dibuat di hadapan Haji

kk anggota Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS); Bahwa hingga saat ini Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya(KTPHS) bukanlah sebuah Perkumpulan yang berbadan hukum (videBukti T1, Bukti T9 dan Bukti Tambahan T10): Bahwa memang benar Sumardi Syam (Pemohon Kasasi) adalah KetuaKelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS), namun karenaKelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS) bukanlah suatuPerkumpulan berbadan hukum sebagaimana diatur oleh Staatsblad 1870Nomor 64, maka Sumardi Syam

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : KELOMPOKTANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS):A. Warga Masyarakat Desa Sukadame Panigoran, Kecamatan Aek Kuo,Kabupaten Labuhan Batu dengan jumlah warga sebanyak 175 KKyaitu:Halaman 159 dari 218 hal. Put.

Abdurahman bin Dullah alias Derahman; Polri Daerah Metro Jaya dan sekitarnya Cq. Resort Metropolitan Jakarta Timur

KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN SEKITARNYA ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, cq. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN SEKITARNYA cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLTABES MEDAN SEKITARNYA,, dkk. ; TUAN AMHADI RADAR,

KEPALAKEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN SEKITARNYA,beralamat di Jl. H.M. Said No.1 Medan;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALAKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, cq. KEPALAKEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN SEKITARNYA cq.KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLTABES MEDANSEKITARNYA, beralamat di JI. H. M. Said No.1 Medan;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALAKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, cq.

KEPALAKEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN SEKITARNYA cq.KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLTABES MEDANSEKITARNYA, cq. KEPALA UNIT JAHTANRAS POLTABESMEDAN SEKITARNYA, beralamat di JI. H.M. Said No.1 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kompol Budiman, S.H., /Advokat Bid.Binkum Polda Sumut dan Kompol Didik Miraharja,S.H., / Advokat Bid. Binkum Polda Sumut berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 30 Agustus 2007;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon , II dan IIImelawanHal. 1 dari 11 hal. Put.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq.KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN SEKITARNYA Cq. KEPALASATUAN RESERSE KRIMINAL Cq. KEPALA UNIT JAHTANRAS selakupenyidik/Termohon Praperadilan yang termasuk dalam tindakan dan fungsiyustisial.

KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESARMEDAN SEKITARNYA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, cq. KEPALA KEPOLISIANKOTA BESAR MEDAN SEKITARNYA cq. KEPALA SATUAN RESERSEKRIMINAL POLTABES MEDAN SEKITARNYA, 3. PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, cq. KEPALAKEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN SEKITARNYA cq. KEPALA SATUANHal. 10 dari 11 hal. Put.

No. 20 PK/Pid/2008RESERSE KRIMINAL POLTABES MEDAN SEKITARNYA, cq. KEPALA UNITJAHTANRAS POLTABES MEDAN SEKITARNYA, tersebut ;Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembalitersebut tetap berlaku ;Membebankan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500, (dua ribu limaratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 22 September 2008 oleh Djoko Sarwoko, S.H.

KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA dan Sekitarnya Cq. Kepala BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA dan Sekitarnya tersebut ;

KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA dan Sekitarnya Cq. Kepala BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA dan Sekitarnya. terhadap YANA SUPRIATNA, SH. dan Kepala BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kantor PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

KEPOLISIANDAERAH METRO JAKARTA RAYA dan Sekitarnya Cq. KepalaBADAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYAdan Sekitarnya., beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.55,Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP AMINULLAH,SH., KOMPOL ARROW L.

Suryana SH, Msi kepada (Polda Metro Jaya dan Sekitarnya(Tergugat ) dengan Register Laporan Polisi No. LP/492/II/2010/SPK.UNIT.II tertanggal 11 Februari 2010 (Bukti P9) ;13.Bahwa sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, Penyidik Polda MetroJaya dan Sekitarnya (Tergugat I) telah mengirimkan surat No. B/ 241 /1/2011 / Dit.Reskrimum tentang Bantuan Pemblokiran Sertifikat Hak Milikan.

S1182/WKN.06/KNL.03/2011 tertanggal 05 Oktober 2011 yang pada intinya KPKNLSerpong belum dapat menetapkan jadwal lelang sampai dicabutnyapemblokiran dari kepolisian/selesainya kasus pidana (Bukti P17) ;22.Bahwa untuk dapat melancarkan proses pemberesan, melalui SuratNo.114/Kurator/TIRA/XII/2011 tertanggal 06 Desember 2011, Penggugatkemudian mengajukan Permohonan Pencabutan Blokir terhadap SHMNo.00105, SHM No. 00106, dan SHM No. 00108 kepada pihakKepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dan Sekitarnya

KEPOLISIAN DAERAH METROJAKARTA RAYA dan Sekitarnya Cq.

KEPOLISIAN DAERAH METROJAKARTA RAYA dan Sekitarnya Cq. Kepala BADAN RESERSE KRIMINALUMUM POLDA METRO JAYA dan Sekitarnya tersebut ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi yang ditetapbkan sebesar Rp.5.000.000, (lima juta Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 oleh PROF. DR. VALERINEJ.L.KRIEKHKOFF, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.

HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSATPASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERAUTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULANMEDAN SEKITARNYA VS WALIKOTA MEDAN, DK

PUTUSANNomor 32 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSATPASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERAUTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULANMEDAN SEKITARNYA, beralamat di Jalan Bulan, KelurahanPusat Pasar, Kecamatan Medan, Kota Medan, yang diwakilioleh Lailani, jabatan Ketua Umum;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aperius Gea,S.H., M.H., kewarganegaraan

Walikota Medan Nomor: 800/3780,tanggal 12 April 2017, Perihal Uraian Tugas Penertiban PedagangKaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan Sekitarnya):. Objek Gugatan II (Pengumuman Direktur Utama PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017,tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengosongan Tempat BerjualanKios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan);Halaman 2 dari 9 halaman.

Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan;Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor:911. 3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017 Tentang Perihal Peringatan;Mewajibkan para Tergugat untuk

Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5)disekitar Jalan Sutomo Medan dan Sekitarnya;Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli2017 tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/MejaPasar Penampungan Jalan Bulan Medan;Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor:911. 3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan;Menghukum para Tergugat membayar

KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA ; SUPANDI KUSUMA

KEPALAKEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA, berkanitor diJalan H.M. Said No.1 Medan, Pemohon Peninjauan kembali, dahuluTermohon Praperadilan ;melawan:SUPANDI KUSUMA, jenis kelamin Lakilaki, tempat tanggal lahir Medan27 Oktober 1942, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaanPimpinan Umum Harian Analisa Medan, pendidikan SLTA, beralamat diJalan Ir.

Dengan demikianputusan Praperadilan aquo ini dijatunkan oleh Pengadilan Negeri Medanadalah berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan adalah penyelesaiansengketa antara tersangka / Pemohon Praperadilan dengan Polri dalam hal iniKapoltabes Medan Sekitarnya selaku penyidik / Termohon Praperadilan yangtermasuk dalam tindakan dan fungsi yustisial.

KEPALAKEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA tersebut ;Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembalitersebut tetap berlaku ;Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp.Nihil ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa,tanggal 8 Agustus 2006 oleh Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Mudayang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arbijoto,SH. dan H.

HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSATPASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERAUTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULANMEDAN SEKITARNYA VS WALIKOTA MEDAN, DKK

PUTUSANNomor 468 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSATPASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERAUTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULANMEDAN SEKITARNYA, berdasarkan Akta Pendirian Nomor:01 tanggal 16 Februari 2015, beralamat di Jalan Bulan,Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan, Kota Medan,yang diwakili oleh Lailani, jabatan Ketua Umum

Walikota Medan Nomor: 800/3780,tanggal 12 April 2017, perinal Uraian Tugas Penertiban PedagangKaki Lima (PK5) di sekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya);b. Objek gugatan Il (Pengumuman Direktur Utama PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/201/7,tanggal 18 Juli 2017, tentang Pengosongan Tempat BerjualanKios/Stand/Meja Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan);c.

Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;b. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017,tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan;c. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Nomor:511.3/1913, tanggal 17 Juli 2017, tentang Perihal Peringatan;3.

Walikota Medan Nomor: 800/3780, tanggal 12 April 2017,perihal Uraian Tugas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PK5) disekitar Jalan Sutomo Medan dan sekitarnya;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 468 K/TUN/2018b. Pengumuman Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan Nomor: 511.3/3745/PDPKM/2017, tanggal 18 Juli 2017,tentang Pengosongan Tempat Berjualan Kios/Stand/Meja PasarPenampungan Jalan Bulan Medan;c.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HIMPUNANKELOMPOK PEDAGANG PUSAT PASAR USAHA KECIL DANMENENGAH SUMATERA UTARA (HKP3UKMSU) KIOS STANDJALAN BULAN MEDAN SEKITARNYA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

WALI KOTA MEDAN, DK VS HIMPUNAN KELOMPOK PEDAGANG PUSAT PASAR USAHA KECIL DAN MENENGAH SUMATERA UTARA (HKP3UKMSU) KIOS STAND JALAN BULAN MEDAN SEKITARNYA, DKK

KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS) vs 1.PT. SMART COORPORATION di Jakarta Cq. PT. SMART COORPORATION Perwakilan Medan Cq. PT. SMART COORPORATION KEBUN PADANG HALABAN,

;Tanah seluas 250 Ha (dua ratus lima puluh Hektar), yang terletak di DesaPurworejo Aek Ledong Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batuadalah milik yang sah dari 170 KK Anggota KTPHS dari warga masyarakatDesa Purworejo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu;Tanah seluas 165 Ha (seratus enam puluh lima Hektar), yang terletak di DesaSidomulyo sekitarnya sekitarnya Kecamatan Aek Kuo Kabupaten LabuhanBatu adalah milik yang sah dari 110 KK Anggota KTPHS dari wargamasyarakat Kampung Lalang Desa Aek Hitetoras

MAULANA SYAFIl, SH.I, Umur : 31 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Desa Panigoran, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu, selakuSekretaris Umum Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS);PenggugatPenggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap:1. PT. Smart Coorporatian di Jakarta Cq. PT. Smart CoorporatianPerwakilan Medan Cq. PT.

Tentang Legitima Persona Standi In Judicio dan Pemberian Kuasa Yang TidakSah.1.Bahwa dalam gugatan PenggugatPenggugat pada bahagian ldentitas,dengan jelas menguraikan bahwa Penggugat tergabung dalam wadah yangmenamakan diri Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS) yangterdiri dari 2.040 (dua ribu empat puluh) Kepala Keluarga yang memberikanKuasa kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Kelompok Tani PadangHalaban Sekitarnya (KTPHS) yang kemudian memberikan kuasa pulakepada Advokat (ic.

No.2207 K/Pdt/2011terdiri dari 2.040 (dua ribu empat puluh) orang, menyatakan dengan tegasbahwa PenggugatPenggugat yang tergabung dalam Kelompok TaniPadang Halaban sekitarnya adalah pemilik tanah seluas + 3.000 Ha (objeksengketa a quo) dengan uraianuraian gugatan perdata biasa, artinya bukanmerupakan gugatan legal standing ataupun class action;Bahwa dengan konstruksi hukum gugatan yang sedemikian, yang menjadipertanyaan adalah apakah PenggugatPenggugat (ic Kelompok TaniPadang Halaban Sekitarnya),

Bahwa dalil gugatan Penggugat Penggugat menyatakanpermasalahan tanah garapan Kelompok Tani Padang Halabandan sekitarnya diatas tanah Perkebunan Padang Halaban sejakdikuasai oleh PT. Plantagen A.G hingga saat ini dikuasai olehPT. Smart Corporation Tok, PT. PP. Panigoran, danPT. SerikatPutra telah berlangsung selama 39 tahun;3.

Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya c.q. Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara c.q. Kepolisian Sektor Pademangan

Terima Barang Pengadaan Bantuan Ikan Untuk Lubuk Larangan Wilayah Panyabungan Dan Sekitarnya;

QQ KEPOLISIAN DAERAH METRO JAKARTA RAYA DAN SEKITARNYA QQ SATUAN II JATANRAS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM