Fathoni Prawata Bin Atje Prawata, bersalahmelakukan tindak pidana *menghalanghalangi kegiatan SerikatPekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 28 UndangUndang No.21Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;2. Menjatuhkan pdiana terhadap Terdakwa Ir. Fathoni Prawata Bin AtjePrawata berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangiselama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan ;3.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa Ir.Fathoni Prawata Bin Atje Prawata adalah tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 43 ayat (1) juncto Pasal 28 UndangUndang Nomor : 21 tahun2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disingkat UUNo.21/2000).

bentuk apapun, dan (d) melakukan kampanye anti pembentukanSerikat Pekerja/Serikat Buruh.

No. 1038 K/Pid.Sus/2009mungkin ditafsirkan lain bahwa segala perbuatan yang dilarang dikaitkandengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;. Bahwa berikut ini peristiwa yang dialami Terdakwa.

Pasal 1 angka 4 UndangUndang No.21/2000, menegaskanFederasi serikat pekerja/ouruh adalah gabungan serikat pekerja/buruh.Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) UU No.21/2000 menegaskan Federasi SerikatPekerja/Buruh dibentuk oleh sekurangkurangnya 5 (lima) Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dua pasal ini memberikan kepastian hukum bahwa FederasiSerikat Pekerja/Buruh hanya bisa dibentuk oleh Serikat Pekerja/ SerikatBuruh.

SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI) vs SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI)

Bahwa secara formil, kedudukan Penggugat adalah pihak yangkepentingannya dirugikan atas keluarnya Objek gugatan perkara aquo,oleh karena sebagai Serikat Pekerja yang berdasarkan UndangundangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Nomor21/2000) bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dankepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerjadan keluarganya (vide Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 21/2000) ;.

Bahwa Penggugat sebagai Serikat Pekerja yang merupakan serikat parakaryawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilindungi hakhaknyaberserikat berdasarkan UndangUndang Nomor 21/2000, dan diakui dandijamin pula dengan berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UndangUndangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU Nomor19/2003) ;.

SurveyorIndonesia (Persero) tertanggal 12 Juli 2013 yang melanggar dan tidaksesuai dengan SKD Nomor 049 Tahun 2011 tentang Tata Tertib danSanksi; Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 15 Perjanjian Kerja Bersama, danPasal 28 Jo Pasal ayat (1) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;.

Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sehingga Penggugat cq SPASIselaku Serikat Pekerja membuat Laporan Pengaduan pidana atasperbuatan Direktur Utama PT. Surveyor Indonesia (Persero)menghalangi Serikat Pekerja dengan melakukan mutasi/dan ataudemosi kepada anggota dan pengurus inti Penggugat yakni dugaantindak pidana Pasal 28 huruf Jo.

buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja,memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, tidakmembayar atau mengurangi upah pekerja / buruh, melakukan intimidasi dalambentuk apapun, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja /serikat buruh.

Pasal 43 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSibolga tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Sanggaraja Sitompul, S.H. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MenghalanghalangiPekerja / Buruh untuk menjalankan kegiatan Serikat Pekerja / Serikat buruhsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Jo.

serikat pekerja / serikat buruhdengan cara :a.

Tidak terdapat cukupbukti bahwa Terdakwa menghalangi Pelapor untuk membentuk serikat pekerja,Terdakwa telah mencabut laporannya, dan Serikat Pekerja PK F. BUFELA SBSIyang dibentuk oleh Pelapor tidak sesuai dengan tempat pelapor bekerja,PT.

Samudera Wisata Indonesia (hotel), tapi serikat pekerja yang dibentukadalah serikat pekerja buruh pelabuhan, pelaut dan nelayan;Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya, tidak dapat dibenarkankarena hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan.

MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Partai Serikat Rakyat Independen tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Partai Serikat Rakyat Independen melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

PUTUSANNomor 153 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Partai Serikat Rakyat Independen, tempat kedudukan di KantorDewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Independen Jalan GunturNomor 57 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh:1.Damianus Taufan, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Nomor 10, RT 002/RW 004, Kelurahan Gunung, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta

Selatan, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PartaiSerikat Rakyat Independen;Yoshi Erlina, bertempat tinggal Jalan Cempaka Putih BaratV2, RT O08/RW 003, Kelurahan Cempaka Putih Barat,Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Sekretaris Nasional Dewan PimpinanNasional Partai Serikat Rakyat Independen;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tempat kedudukandi Jalan Imam Bonjol Nomor

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 05/Kpts/KPU/Th.2013 tentang Penetapan Partai Politik PesertaPemilihan Umum Tahun 2014 dan menerbitkan Keputusan baru yangmenyatakan Partai Serikat Rakyat Independen sebagai PesertaPemilihan Umum Tahun 2014;4.

dengan tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: Partai Serikat

GUBERNUR LAMPUNG VS FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA;;

SERIKAT PEKERJA TINGKAT PERUSAHAAN SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA (SPTP SP PECGI) PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA VS 1. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI., 2. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH atas nama PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA FEDERASI SERIKAT PEKERJA PANASONIC GOBEL (PUK PECGI FSPG);

SERIKAT PEKERJA OUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT. ASTRA OTOPARTS TBK-DIVISI ADIWIRA PLASTIK VS I. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR., II. SERIKAT PEKERJA MANDIRI ADIWIRA PT. ASTRA OTOPARTS TBK. DIVISI ADIWIRA PLASTIK (SPMA - A.O.P);

Unit KerjaSerikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen FederasiSerikat Pekerja Metal Indonesia PT Astra Otoparts TbkDivisiAdiwira Plastik;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparno,S.H., M.H., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Tim Advokat LembagaBantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(TALBHFSPMI), beralamat di Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018:Pemohon Kasasi;Lawanl.

SERIKAT PEKERJA MANDIRI ADIWIRA PT ASTRAOTOPARTS' Tbk. DIVIS! ADIWIRA PLASTIKHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2019(SPMAA.O.P), beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 51.3, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja,Kabupaten Bogor, yang diwakili oleh TommyNugrahanto, jabatan Ketua Umum Serikat PekerjaMandiri Adiwira PT Astra Otoparts Tbk.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bukti Pencatatan yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang BuktiPencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT Astra Otoparts, DivisiAdiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor974/SPSB/SPMAAOP/91200/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017:3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bukti Pencatatan yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang BuktiPencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT Astra Otoparts, DivisiAdiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor974/SPSB/SPMAAOP/91200/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017:4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hariHalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2019Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT Astra Otoparts, DivisiAdiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor974/SPSB/SPMAAOP/91200/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017:4.

PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT. DADA INDONESIA., II. PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT. ANUGERAH ABADI BERSAMA., III. DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA., IV. DEWAN PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA NASIONAL;

Apparel:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gatot Prasetyoko, S.H.kewarganegaraan Indonesia, Advokat, pada KantorAdvokat & Konsultan Hukum Gatot Prasetyoko, S.H. danRekan, beralamat di Purwakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali II;LawanPIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA ANEKAINDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METALINDONESIA PT DADA INDONESIA, tempat kedudukan diHalaman 1 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 90 PK/TUN/2019jalan Raya SabangSubang Ciwangi Bungursari,Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh Elni Susantidan Yulia Rahmana Indriawati, selaku Ketua danSekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja AnekaIndustri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PTDada Indonesia dan Pekerja PT Dada Indonesia;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Muhamad Jamsari, S.H.

,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat Tim Advokasi Tolak Uapah Murah, beralamat diJakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal5 Maret 2019,Termohon Peninjauan Kembali ;PIMPINAN UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAMFEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PTANUGERAH ABADI BERSAMA, tempat kedudukan diPerum Gardenia Blok 11 Nomor 9 Cikeas Udik,Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;Dalam hal ini diwakili oleh:1.

Indah Suciati, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Cikupa RT 002, RW 003, DesaCikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,pekerjaan Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaLogam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PTAnugerah Abadi Bersama dan Pekerja PT AnugerahAbadi;2.

Euis Supaendah, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Pabuaran, RT 004, RW007 Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, KabupatenBogor, pekerjaan Sekretaris Pimpinan Unit KerjaSerikat Pekerja Logam Federasi Serikat PekerjaMetal Indonesia PT Anugerah Abadi Bersama danPekerja PT Anugerah Abadi:Halaman 2 dari 12 halaman.

SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA;;

GUBERNUR JAWA BARAT VS FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, DKK ;

KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;

DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA BARAT VS I. 1. FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PDFSP TSK SPSI)., 2. FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI)., 3. FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP KEP SPSI)., 4.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI)., II. GUBERNUR JAWA BARAT., III. DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) JAWA BARAT., Turut Termohon : DADAN DARUS ALAMSYAH, DKK;;

DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESI PROVINSI KEPULAUAN RIAU;

PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT, DKK., III. SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SPAI FSPMI), DKK;

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU (FSPPB) VS MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI;

PUTUSANNomor 241 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTAMINA BERSATU(FDPPB), beralamat di Jalan Perwira 24 R, 139, Jakarta10110, yang diwakili oleh Arie Gumilar, dan DickyFirmansyah, jabatan Presiden dan Sekretaris JenderalFederasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Janses E.Sihaloho,

PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;

Fotokopi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Federasi SerikatPekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(Bukti P9);10.Fotokopi Surat Keputusan Federasi Serikat Pekerja Pertanian danPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia No.Kep.50A/P.FSP.PP/SPSI/ORG/09/2016 tanggal 22 September 2016tentang Pengesahan / Pengukuhan Komposisi dan Personalia PengurusDaerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SerikatPekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Bukti P10

No. 41 P/HUM/2018Bahwa Pemohon bukanlah subyek hukum sebagaipenyandang hak dan kewajiban karena Pemohon adalahPengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian danPerkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ProvinsiSumatera Utara (PD FSPPSPSI Provinsi Sumatera Utara),dimana subyek hukum yang sesungguhnya adalah organisasiserikat pekerja seluruh Indonesia (SPSI) bukan PengurusDaerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan,karena yang merupakan subyek hukum adalah rechtspersoon(badan hukum

Pekerja/Serikat Buruh danUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,tujuan pembentukan serikat pekerja adalah untuk melindungitenaga perkerja/ouruh dalam hubungan ketenagakerjaan atauhubungan industrial.

Oleh karenanya tidak ada hubungankepentingan hukum antara Pemohon sebagai serikat pekerjadengan objek permohonan a quo.Dengan demikian, Pemohon yang merupakan PengurusDaerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunantidak memiliki legal standing terhadap objek yang dimohonkanuji materiilnya.2. Terhadap Pemohon IIVTentang Legal Standingnyaa.

PENGURUS DAERAHFEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERAUTARA (PD FSPPPSPSI PROVINSI SUMATERA UTARA), 2. JARNO, 3.RAHMAT, 4. KOMAR, 5. PONIRIN, mendalilkan selaku perseoranganwarganegara Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan denganadanya objek sengketa a quo, dengan alasanalasan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pemberlakuan 1.

DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI)., III. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT., IV. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP LEM SPSI) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT., V.

PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP KEP SPSI) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT., VI. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT;;

DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU., 2. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;

KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA (KSBSI) PROVINSI SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;