BANK UMUM SERVITIA ; ACHMAD JULIMAN.

JIMMY HIDAYAT, LINA HALIM, ; PT BANK UMUM SERVITIA Tbk. (BBKU), dkk

PT BANK UMUM SERVITIA Tbk. (BBKU), berkedudukandan berkantor Pusat di Jakarta, Jalan Kopi Nomor 4050c.q. PT BANK UMUM SERVITA Tbk. CABANG MEDANq.q. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONALqq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24 diJakarta;2. PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PPA) dahulu(BADAN PENYEHATAN PERBANKAN' NASIONAL(BPPN), berkedudukan di Sudirman Square A, Lantai 30Jalan Jend.

Penggugat tersebut,sehingga penggunaan fasilitas kredit tersebut akan jelas terlinat dalamRekening Koran yang akan diterbitkan oleh Tergugat tersebut;Bahwa Penggugat tidak ada menggunakan seluruh fasilitas kredittersebut, apalagi melampaui batas plafon kredit yang diberikan olehTergugat , sampai Tergugat dinyatakan sebagai salah satu BankBeku Kegiatan Usaha (BBKU) berdasarkan Surat Direksi BankIndonesia Nomor 30/90/Dir/Upw B 2 bertanggal 16 Maret 1999tentang Penghentian Kegiatan Usaha PT Bank Umum Servitia

Tentang dasar gugatan yang obscuur libel.Bahwa dasar gugatan Penggugat dan Il tidak jelas, apakahmempermasalahkan tentang kreditnya ketika masih pada Tergugat /PT Bank Umum Servitia, atau mempermasalahkan tentang prosespelunasannya ketika telah diambil alin oleh Tergugat III/BPPN, ataumempermasalahkan cessie atau pengalihan ketika kreditnya telahdijual kepada Tergugat IV selaku investor.

Jimmy Hidayat (eks Debitur Bank Umum Servitia).

Nomor 192 PK/Pdt/2015dalam tuntutannya bahwa Bank di mana Para Pemohon PeninjauanKembali dan Il mengikat perjanjian kredit dan mendapat fasilitaskredit dengan plafond sebesar Rp200.000.000,00 yaitu PT BankUmum Servitia (Termohon Peninjauan Kembali ) telah dibekukankegiatannya (BBKU) oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. BankIndonesia. (vide Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 30/90/Dir/UpwB 2, bertanggal 16 Maret 1999 perihal Penghentian Kegiatan UsahaPT Bank Umum Servitia, Tbk.).

Bank Umum Servitia

pada tanagal 18Maret 1998:Bahwa pada tanggal yang telah dijanjikan, yaitu pada tanggal 18Maret 1998, pinjaman berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, PengakuanHutang No. 30 dan Pengakuan Hutang No. 31 tersebut jatuh tempo dan demihukum Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar seluruh pinjamantersebut kepada Bank Servitia.

Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No.SP77/BPPN/0600 antara Bank Servitia dan BPPN tertanggal 6 Juni2000 yang dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH., Notaris diJakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No.SP150/BPPN/0401 antara Bank Servitia dan BPPN tertanggal 6 April2001 ayng dilegalisasi oelh Hasanal Yani Ali Amin, SH., Notaris diJakarta jo. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 93 antaraBPPN dan PT.

Bank Umum Servitia;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP158/BPPN/0600tanggal 21 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. BIl;Menimbang, bahwa di samping bukti P6 tersebut, Termohon Pailitjuga di dalam jawabannya pada angka V menerangkan sebagai berikut oa;5.4.Bahwa utang Termohon pada Bank Servitia, Bank Pelita dan Bank Bildengan total utang Rp. 28.000.000.000, (dua puluh delapan milyar)yang seluruhnya dijamin dengan Corporate Quarantee PT.

SSI;Bahwa karena buruknya kondisi kKeuangan perusahaan, Termohonbelum mampu membayar hutangnya pada ketiga Bank tersebut padabutir 4.3 sampai pada akhirnya hutanghutang tersebut diambil olehBadan.....a26Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN;Menimbang, bahwa dari fakta yang terurai di atas maka tidak adaalasan untuk menyatakan bahwa tidak terbukti adanya peralihan piutang dariBank Servitia kepada BPPN: Bahwa andaikatapun perjanjian P6 dan lampirannya tersebut tidak ada,maka setelah Bank Servitia

Bahwa dari bukti P1 s/d P3 yang berupa pengakuan hutang Termohonyang diberikan kepada Bank Servitia, dan Bank Servitia menjual danmengalihkan hak piutang tersebut kepada BPPN (bukti P6 danlampirannya) dan dari BPPN dialihkan dalam bentuk jual beli piutang danperjanjian cessie (bukti P6 dan P7) kepada PT. Harita KencanaSecurities, dan dari PT.

Pembebanandan atau perhitungan bunga atas pinjamanPemohon Peninjauan Kembali juga terus dilakukan oleh Pihak BankUmum Servitia, sampai dengan bulan Desember 1998.Dengan telah di nota debetkan bunga pinjaman Pemohon PeninjauanKembali oleh Termohon Peninjauan Kembali Bank Umum Servitia kerekening Pemohon Peninjauan Kembali, maka tidak benar alasanHal. 15 dari 31 Hal.

(Vide bukti P3, P4).Dari Novum 2, terbukti management PT Bank Umum Servitia telahmensiasati untuk mengambil aset Pemohon Peninjauan Kembali untukHal. 22 dari 31 Hal.

seperti yangdilakukan PT Bank Umum Servitia, yaitu melakukan pelelangan yangdapat dibuktikan untuk keuntungan dan kepentingan sendiri dariPemilik PT Bank Umum Servitia atau dalam bahasan orang bisnisHal. 26 dari 31 Hal.

Apalagi, pada bulan Februari 1998 PTBank Umum Servitia sudah masuk dalam program penyehatan.Tindakan PT Bank Umum Servitia yang melakukan lelang secaratidak benar, membawa dampak dengan tidak diserahkannya assettersebut oleh PT Bank Umum Servitia kepada BPPN. Sedangkan PTBank Umum Servitia yang telah menerima pengucuran dana BLBI,dan dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi seharusnyamenyerahkan pengelolaan asetnya kepada BPPN, termasuk jaminanPemohon Peninjauan Kembali.

Bank Umum servitia dengan siasatnya telahmelakukan tipu muslihat menyusupkan asset debitur/PemohonPeninjauan Kembali tanpa sepengetahuan pemberi haktanggungan/Pemohon Peninjauan Kembali.Begitu juga Negara yang menerima asset piutang Bank Umum Servitia(BUS) yang dikelola oleh BPPN, terbukti tidak mengetahui adanya lelangtersebut.

Bank Umum Servitia, Tbk., Nomor 28 tanggal 17 Oktober 2000, dibuat dihadapan MARTIN ROESTAMY, SH., Notaris di Jakarta; i 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat uang pembayaran sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap ; 4.

Me ~PU TUS ANNo. 303/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESASdPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili= Sf ae a APU Servitia ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2000,BT eat ganadapen Martin Rustamy, S.H., Notaris di Jakarta (TURUT, TERGUGAT) oleh: (i) BPPN (TERGUGAT), diwakili oleh Drs.Oe Aungguk Gultom, Kepata Divisi Task Force BBKU BPPN,i berdasarkan curat kuasa yang copie collationenya dilekatkanpada APU Servitia; TERGUGAT dalam ha!

Untuk tindakan tersebut tidak memeriukanpersetujuan istri karena adanya pemisahan harta berdasarkanAkta Perjanjian Pernikahan No.34, tertanggal 6 Oktober 1993;(1) Bahwa ketentuan hukum yang berlaku untuk menentuxan keabsahan setiap perjanjian termasuk APU Servitia,adalah sebagai berikut: che ypPasal 1320 KUH Perdata menyatakan:Untuk suatu sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:(i) Kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dir;(ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;(ili) Adanya suatu

Apabila keempat syaratsyarat dari Pasal 1320 KUH Perdatadikaitkan dengan faktafakta yang terdapat di dalam APU Servitia, maka dapat dikemukakan halhal sebagai berikut:(1) Unsur Kesepakatan Diantara Mereka YangMengikatkan Diri:APU Servitia disetujui dan ditandatangani oleh PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga APU Servitiatelah memenuhi unsur kesepakatan para pihak bagisahnya suatu perjanjian; i(2) Unsur Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan:PARA PENGGUGAT sebagai pemilik, baik langsung maupun tidak

langsung, karenanya mengontrol Bank Servita,sebagai subyek hukum, mempunyai/memenuhi unsurkecakapan untuk menandatangani APU ~ Servitia;TERGUGAT...............Foy tke A ere 2 OER re TR eT= eee aid J =39 ERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf (c) PP4 ye we BPPN, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs.

Servitia Intimulya, berkedudukan di Jakartaditerbitkan tanggal 6 Juli 1995 Gambar Situasi tanggal 15 Juni1995, Nomor 15846/1995 luas 1.500 m2 (seribu lima ratus meterpersegi);3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 66 Desa Telajung, NamaPemegang Hak PT. Servitia Intimulya, berkedudukan di Jakartaditerbitkan tanggal 14 Agustus 1996 Gambar Situasi tanggal 05Agustus 1996, Nomor 19864/1996 luas 9.000 m2 (sembilan ribumeter persegi);B. GUGATAN DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU1.

Servitia Intimulya, berkedudukan di Jakartaditerbitkan tanggal 6 Juli 1995 Gambar Situasi tanggal 15 Juni 1995Nomor 15846/1995 luas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi);b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 66 Desa Telajung, NamaPemegang Hak PT. Servitia Intimulya, berkedudukan di Jakartaditerbitkan 14 Agustus 1996 Gambar Situasi tanggal 05 Agustus 1996Nomor 19864/1996 luas 9.000 m2 (sembilan ribu meter persegi);c.

Servitia Intimulya, berkedudukan di Jakartaditerbitkan tanggal 6 Juli 1995 Gambar Situasi tanggal 15 Juni 1995Nomor 15846/1995 luas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi);b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 66 Desa Telajung, NamaPemegang Hak PT. Servitia Intimulya, berkedudukan di Jakartaditerbitkan 14 Agustus 1996 Gambar Situasi tanggal 05 Agustus 1996Nomor 19864/1996 luas 9.000 m2 (sembilan ribu meter persegi);2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut:a.

Servitia Intimulya/Tergugat III/TermohonPeninjauan Kembali III tersebut kepada Para Penggugat/Para PemohonPeninjauan Kembali, bukti PK3, PK4, PK5 dan PK6 (foto copyterlampir);Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 47 PK/TUN/20137.

Servitia Intimulya dan Nomor 66 DesaTelajung tahun 1996 yang atas nama PT.

Bank Umum Servitia dalam bentukpinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dalamjangka waktu selama 12 bulan, dengan bunga sebesar 21% per tahun, provisi 1% pertahun dengan jaminan berupa Objek Sengketa tersebut;6. Bahwa PENGGUGAT memberikan kepada PT. Bank Umum Servitia jaminan ObjekSengketa tersebut diikat dengan Sertifikat Hipotik Nomor 572/S/1995 tertanggal 6November 1992 jo. Akta Hipotik Nomor 449/Hip/Kebayoran Lama/1995 tertanggal4 Agustus 1992;7.

Bank Umum Servitia, Sehingga PT. Bank Umum Servitia Melakukan Pelelangan Objek Sengketa 10.11.Bahwa pada tanggal 6 Desember 1995 PENGGUGAT sudah harus melunasi danmenyelesaikan kewajibannya kepada PT. Bank Umum Servitia tetapi sampai lewatbatas waktu, PENGGUGAT belum dapat menyelesaikan kewajiban melunasihutangnya tersebut karena usaha PENGGUGAT mengalami kemunduran;Bahwa utang berikut bunga, biayabiaya dan dendadenda yang wajib dibayarkanoleh PENGGUGAT kepada PT.

Bank Umum Servitia uang sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran sebagianhutang PENGGUGAT;14.

Bank Umum Servitia, bukan berarti Objek Sengketa menjadi aset PT.Bank Umum Servitia atau asset Negara;b. Mengingat Objek Sengketa milik PENGGUGAT diikat dengan HakTanggungan maka selayaknya apabila terjadi wanprestasi seharusnya dilakukanlelang secara umum sesuai dengan aturan Undangundang Hak Tanggungan;Cc.

Bank Umum Servitia terlebih lagi bukan aset milikDAVID NUSA WIJAYA alias NG TJUEN WIE. Objek Sengketa tersebutmerupakan jaminan accesoir dari perjanjian utangpiutang antaraPENGGUGAT dengan PT. Bank Umum Servitia (perdata);lll. Bahwa Pasal 39 ayat (1) KUPidana hanya membatasi barangbarang milik terpidana yang dapat dilakukan penyitaan.

Bahwa seperti diketahui bersama pada tahun 1998 terjadilah peristiwa"penggulingan" atas pemerintahan Presiden Soeharto dan diikuti oleh gejolakperekonomian, sehingga salah satu Bank yang terimbas masalah moneteradalah Bank Umum Servitia, yang kemudian bersamasama oleh PemerintahHalaman 3 dari 20 Hal. Put.

Maka sejakperceraian tersebut di atas, Penggugat mencoba untuk mencari keberadaanDeposito Berjangka yang dikeluarkan oleh Bank Umum Servitia atas namaPenggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Hal tersebutPenggugat lakukan dengan mendatangi Otoritas Tim Pengelolasementara/BPPN Bank Umum Servitia, maupun korespondensi pada tanggal15 April 1999;Bahwa disamping Penggugat melakukan pencaharian yang tidak pernah lelahsemenjak Tahun 1999 terhadap uangnya sendiri yang tersimpan di BankUmum Servitia, juga mencari Sertifikatsertifikat yang dijadikan jaminanhutang ke BPPN sebagai Badan yang dibentuk oleh Peraturan PemerintahRepublik Indonesia, dengan maksud untuk menebusnya;Bahwa ternyata setelah

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat melakukanpencarian yang tidak pernah lelah semenjak tahun 1999 terhadapuangnya sendiri yang tersimpan di Bank Umum Servitia, juga mencarisertifikatsertifikat yang dijadikan jaminan hutang ke BPPN sebagaiBadan yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, denganmaksud untuk menebusnya (vide gugatan halaman 3 angka 9);2.

Bahwa dengan demikian, sebenarnya Penggugat telah mengetahuisertifikatsertifikat atas nama Penggugat tersebut telah diserahkankepada BPPN oleh Bank Umum Servitia dimana David Nusa Wijayaberkedudukan sebagai Direktur Utamanya;4.

Bahwa tugas pokok saksi adalah memberikan penjelasan kepadakaryawan mengenai status PT Bank Umum Servitia dan halhal lain gunamempelancar dana masyarakat, melakukan kas opname terhadap KasBesar, Kas Kecil dan ATM melakukan penyegelan Kas, Komputer, RuangArsip dan lainlain guna menyimpan asset bank, meminta petugas PTBank Umum Servitia tentang daftar nominatif kewajiban bank tentangdana masyarakat, giro, tabungan dan lainlain untuk diserahkan kepadaTim Pengelola Sementara PT Bank Umum Servitia;Halaman

PT Bank Umum Servitia Tbk, untuk menghimpun danaantara lain menerbitkan NCD, secara berturutturut...

;Bahwa benar dalam keadaan PT Bank Umum Servitia Saldo Debetberdasarkan hasil Rapat Direksi Bank Indonesia, PT Bank UmumServitia masih diperbolehkan Kliring....;17.

Bahwa benar Fasdis diberikan kepada PT Bank Umum Servitia adakaitannya dengan Saldo Debet, karena untuk menutupi saldo debet PTBank Umum Servitia di Bank Indonesia, jadi dengan diterimanya Fasdistersebut telah mengurangi Saldo Debet PT Bank Umum Servitia diBank Indonesia;e. Bahwa benar jumlah nominal Fasdis yang diberikan kepada PT BankUmum Servitia berdasarkan jaminan yang diberikan kepada BankIndonesia;f.

Objek perkara a quo tidak pernah dan tidak terkait dengan kegiatan atauproduk perbankan apapun pada PT Bank Umum Servitia sehinggamengakibatkan objek perkara quo terikat dengan akibat hukum, apalagisebagai barang jaminan atas perikatan utang piutang/kredit yang dikelolaatau dilakukan oleh kegiatan perbankan PT Bank Umum Servitia;Halaman 10 dari 38 hal.Put. Nomor 1466 K/Pdt/201721.22.23.24.20.26.b.

Menyatakan Tergugat , telah melakukan perbuatan melawan hukumyaitu lalai/teledor dalam mengawasi pelaksanaan Badan PenyehatanPerbankan Nasional yang telah menetapkan jaminan Penggugat,sebagai aset badan hukum PT Bank Umum Servitia yang terlikuidasiyang saat ini telah dialinkan dan menjadi wewenang Tergugat II;3.

Menyatakan Tergugat II, telan melakukan perbuatan melawan hukumyaitu menetapkan secara sendiri jaminan Penggugat, sebagai asetbadan hukum PT Bank Umum Servitia yang terlikuidasi dan tidakmemberikan toleransi dan/atau pemberian hak penebusan kepadaPenggugat;4.

Menyatakan Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding telahmelakukan perbuatan melawan hukum yaitu lalai/teledor dalammengawasi pelaksanaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yangtelah menetapkan jaminan Penggugat, sebagai aset badan hukum PTBank Umum Servitia yang terlikuidasi yang saat ini telah dialinkan danmenjadi wewenang Tergugat II:3.

(tiga ribu meterpersegi) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor14/Desa Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya,sebagaimana Gambar Situasi tanggal 10 April 1972 Nomor 79/U/1972yang dahulu pernah dijaminkan pada PT Bank Umum Servitia Tbksebagai bagian bank yang terlikuidasi, yang pada saat ini pengalinan haktaginnya pada Tergugat II;6.

Servitia mengajukanpermohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilakukan eksekusi terhadapjaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 14 atas nama Penggugat dan kemudian telahdilakukan lelang eksekusi pada tanggal 6 Agustus 1998 terhadap barang dandimenangkan Andre Sunyoto (Tergugat IV) (vide bukti T.II.IIl4):Bahwa lelang eksekusi dilaksanakan sebelum PT Bank Umum Servitiadialinkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), karenanya PTBank Umum Servitia belum berstatus sebagai bank dalam likuidasi

Bank Umum Servitia ;Bahwa Tergugat pada saat ditunjuk sebagai pemenang lelang berstatussebagai karyawan PT Bank Umum Servitia, tidak hanya diakui oleh keluargaTergugat akan tetapi juga diakui oleh kuasa hukum Tergugat yang bertindakuntuk dan atas nama Tergugat .

Bank Umum Servitia sebesarRp. 1.859.798.758, (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan jutatujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapanrupiah). Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat mengenai total11kewajiban Penggugat kepada PT. Bank Umum Servitia berbeda denganfakta yang ada berdasarkan surat PT. Bank Umum Servitia dimaksud ;Bahwa untuk membuat lebih jelas dan terang duduk permasalahankhususnya untuk membuktikan kewajiban Penggugat kepada PT.

Bukti P 3Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Umum Servitia periodeJanuari 1997 Desember 1997 No Rek 001.0 . 007888.0. atas nama TIwan Wijaya ;4.

BankUmum Servitia dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 April1999.

Akan tetapi, sebelum jangka waktu pelunasan kredit yangdiberikan oleh Bank Umum Servitia tersebut.

Bank Umum Servitia,seharusnya yang menjadi barang bukti serta disita akibat perbuatanHukum dari Tindak Pidananya tersebut adalah asetaset milik PT. BankUmum Servitia tersebut, tidak sertamerta hartaharta dan hakhak milikdebitur dari PT. Bank Umum Servitia yang telah melakukan segalakewajibannya dan berhak menerima haknya kembali juga turutdisamakan dan dimasukkan pada aset PT.

Bank Umum Servitia), dan menghukum Para Tergugat(dhi. PT. Bank Umum Servitia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN) untuk mengembalikan objek sengketa perkara a quo kepadaPenggugat ;6.

;Fotokopi Surat Bank Umum Servitia No.

BankUmum Servitia karena adanya fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atasnama Jenny Irwan (Penggugat) menjadi jaminan di PT. Bank Umum Servitia,kemudian PT.

Bank Umum Servitia, telahmelakukan penggeledahan, penyegelan dan penyitaan terhadap seluruh assetPT.

Bank Umum Servitia Tok, melakukan pembayaranpinjaman kepada Bank Sanho dan menggunakan dana BLBI denganmenerbitkan Nota Kredit sedang Nota Kredit PT. Bank Umurn Servitia Tbk,ditanda tangani olen Dewan Direksi yaitu Terdakwa DAVID NUSA WLJAYAselaku Direktur Utama Bank Umum Servitia Tok, dan salah seorang direkturatau orang yang diberi wewenang untuk itu yaitu saksi Indriani dan Kartika,karyawan PT. Bank Umum Servitia Tok, dan PT. Bank Sanho mengembalikansurat sanggup PT.

Bank Umum Servitia Tbk, dilarang melakukan ekspansikredit;Bahwa realisasi pencairan kredit dari PT. Bank Umum Servitia Tok, kepadaPT. Mitra Rona Wana Sejahtera dilaksanakan melalui kantor Cabang KPO BankUmum Servitia Tok, yang dipimpin oleh WIRYATIN NUSA sebagai berikut :Hal. 7 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/20071. Sesuai drawdown memo tanggal 19 Februari 1999, ditarik dengan BGB564696 tanggal 8 Januari 1999, sebesar Rp.3.750.000.000,;2.

Bank Umum Servitia Tbk, yang telah memperoleh fasilitasdari Pemerintah (Bank Indonesia) dimana PT. Bank Umum Servitia Tbk,diijinkan ikut kliring meskipun rekening PT. Bank Umum Servitia Tbk, di BankIndonesia dalam keadaan saldo debet untuk melakukan pembayaran danapihak ketiga agar tidak terjadi rush, namun dalam kedudukan Terdakwa DAVIDHal. 15 dari 58 hal. Put. No.17 PK/Pid/2007NUSA WIJAYA seiaku Direktur Utama PT.

Bank Umum Servitia Tok, dengan melawan hukum dengan maksudmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yaitu PT.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yangnyata dalam menyimpulkan bahwa penerbitan Nota Kredit olehBank Umum Servitia merupakan suatu perbuatan korupsi tanpamengaitkannya dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu SK DireksiNo.31/32/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1998, suratsurat permohonanBank Umum Servitia kepada Bank Indonesia dan Rekening KoranGiro Bank Umum Servitia di BI.

PT Bank Umum Servitia Tbk, untuk menghimpun danaantara lain menerbitkan NCD, secara berturutturut...c.

Bahwa benar Fasdis diberikan kepada PT Bank Umum Servitia adakaitannya dengan Saldo Debet, karena untuk menutupi saldo debet PTBank Umum Servitia di Bank Indonesia, jadi dengan diterimanyaFasdis tersebut telah mengurangi Saldo Debet PT Bank UmumServitia di Bank Indonesia.e.

Menyatakan secara hukum 3 obyek perkara tidak masuk menjadi Asset PTBank Servitia, tidak terkait kegiatan usaha bank Servitia dan tidak terkaitdengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Turut Tergugat ;8.

Bukti P.3.1 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa Perseroan Terbatas PT Bank Umum Servitia Toktanggal 23 Juni 1998No. 94.;13. Bukti P.3.2 : Surat dari Bank Umum Servitia kepada Bank IndonesiaNo. 001.015.579.33.I199 tanggal 25 Februari 1999perihal : daftar Jaminan PT.

Bank Umum Servitia yang telah dinyatakan BekuHal 80 dari 87 Hal Putusan No. 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SelKegiatan Usaha dan selanjutnya untuk segala permasalahan yang menyangkutPT. Bank Umum Servitia diserahkan kepada Tergugat Il ;Menimbang, bahwa dalam perkara No. 504/Pid.B/2001/PN.Jkt.Bar,Turut Tergugat sebagai Direktur Umum PT.

Bahwa tugas pokok saksi adalah memberikan penjelasan kepadakaryawan mengenai status PT BANK UMUM SERVITIA dan halhal lainguna mempelancar dana masyarakat, melakukan kas opname terhadapKas Besar, Kas Kecil dan ATM melakukan penyegelan Kas, Komputer,Ruang Arsip dan lainlain guna menyimpan asset bank, meminta petugasPT BANK UMUM SERVITIA tentang daftar nominatif kewajiban banktentang dana masyarakat, Giro, Tabungan dan lainlain untuk diserahkankepada Tim Pengelola Sementara PT BANK UMUM SERVITIA.7.

Bahwa dengan dibekukannyakegiatan serta dilakukanpenyegelan oleh Tim BBKU PTBANK UMUM SERVITIA, makatidak ada lagi akses dari PARAPENGGUGAT termasuk otoritasTURUT TERGUGAT untukmengambil Objek Perkara yangdisimpan dalam brankas PTBANK UMUM SERVITIA yangberalamat di Jalan Kopi Nomor4050 Jakarta Barat.9.

Bahwa benar Fasdis diberikan kepada PT Bank Umum Servitia adakaitannya dengan Saldo Debet, karena untuk menutupi saldo debet PTBank Umum Servitia di Bank Indonesia, jadi dengan diterimanya Fasdistersebut telah mengurangi Saldo Debet PT Bank Umum Servitia di BankIndonesia..

obyek perkarayang disimpan dan dititipkan dalam brankas yang terdapat di strongroommilik kantor pusat PT Bank Umum Servitia.

Menyatakan secara hukum 3 obyek perkara tidak masuk menjadi Asset PTBank Servitia, tidak terkait kegiatan usaha bank Servitia dan tidak terkaitdengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Turut Tergugat I;8.

No: 344/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR6 Bahwa ke5 (lima) Sertifikat Milik dari Penggugat tersebut di jadikan jaminanhutang atas fasilitas kredit Bank Umum Servitia Seperti tertuang dalam :1 Salinan Akta "PENGAKUAN HUTANG" tanggal 28 Oktober 1996 No.56,dihadapan Notaris Ny. Julia Mensana, SH ; 2 Salinan Akta "PENGAKUAN HUTANG" tanggal 28 Oktober 1996 No.57,dihadapan Notaris Ny. Julia Mensana, SH ; 3 Salinan Akta "PENGAKUAN HUTANG" tanggal 28 Oktober 1996 No.58,dihadapan Notaris Ny.

Julia Mensana, SH ; 7 Bahwa seperti diketahui bersama pada tahun 1998 terjadilah peristiwa"penggulingan" atas pemerintahan Presiden Soeharto dan diikuti oleh gejolakperekonomian, sehingga salah satu Bank yang terimbas masalah moneteradalah Bank Umum Servitia, yang kemudian bersamasama oleh PemerintahRepublik Indonesia dibuatkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999tentang BPPN ; 8 Bahwa sebagai janda yang telah bercerai sesuai Kutipan Akta PerceraianNo.62/1998 pada tanggal 9 Maret 1998 No.249/Pdt.G

Maka semenjak perceraiantersebut diatas, Penggugat mencoba untuk mencari keberadaan DepositoBerjangka yang dikeluarkan oleh Bank Umum Servitia atas nama Penggugatsebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah,).

Hal tersebut Penggugatlakukan dengan mendatangi Outhoritas Team Pengelola sementara/BPPN BankUmum Servitia, maupun korespondensi pada tanggal 15 April 1999 ;9 Bahwa disamping Penggugat melakukan pencaharian yang tidak pernah lelahsemenjak Tahun 1999 terhadap uangnya sendiri yang tersimpan di BankUmum Servitia, juga mencari Sertifikatsertifikat yang dijadikan jaminanhutang ke BPPN sebagai Badan yang dibentuk oleh Peraturan PemerintahRepublik Indonesia, dengan maksud untuk menebusnya ; 10 Bahwa ternyata

Bank Umum Servitia kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), guna menjamin Pelunasan KewajibanPemegang Saham PT. Bank Umum Servitia kepada Pemerintah RI ;4 Bahwa kemudian Sdr. David Nusa Wijaya terbukti bersalah dalam tindakpidana korupsi, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tingkatPeninjauan Kembali No. 17 PK/Pid/2007 tanggal 16 Januari 2008 Jo.

SERVITIA INTIMULYA, berkedudukandi Jakarta diterbitkan tanggal 6 Juli 1995Gambar Situasi tariggal 15061995, Nomor: 15846/1995luas 1500 nf (seribu lima ratus meter persegi) ;2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 66 Desa Telajung,Nama Pemegang Hak PT. SERVITIA INTIMULYA, berkedudukandi Jakarta diterbitkan tanggal 14 Agustus 1996Gambar Situasi tanggal 05081996, Nomor: 19864/1996luas 9000 ne (sembilan ribu meter persegi) ;B. GUGATAN DIA JUKAN DALAM TENGGANG WAKTU ;1.

SERVITIA INTIMULYAadalah nyata nyata diterbitkan terhadap tanah milik dandikuasai oleh Para Penggugat ;.

SERVITIA INTIMULIA yang kini bernama PT. PURIASRI MULIA adalah sah menurut hukum dan berkekuatan4.

SERVITIA INTIMULYA, berkedudukandi Jakarta diterbitkan tanggal 6 Juli 1995 GambarSituasi tanggal 15061995 Nomor 15846/1995 luas 1500ne (seribu lima ratus meter persegi) ;2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 66 Desa Telajung,Nama Pemegang Hak PT. SERVITIA INTIMULYA, berkedudukandi Jakarta diterbitkan 14 Agustus 1996 Gambar Situasitanggal 05081996 Nomor: 19864/1996 luas 9.000 re(Sembilan ribu meter persegi) ;3.

SERVITIA INTIMULYA,berkedudukan di Jakarta diterbitkan tanggal 6 Juli 1995Gambar Situasi tanggal 15061995, Nomor : 15846/1995luas 1.500 me (seribu) lima ratus meter persegi) ;2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 66 Desa Telajung,Nama Pemegang Hak PT. SERVITIA INTIMULYA, berkedudukandi Jakarta diterbitkan tanggal 14 Agustus 1996 GambarSituasi tanggal 05081996, Nomor : 19864/1996 luas9.000 ne (sembilan ribu meter persegi) 43.

pada tanagal 18Maret 1998:Bahwa pada tanggal yang telah dijanjikan, yaitu pada tanggal 18Maret 1998, pinjaman berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, PengakuanHutang No. 30 dan Pengakuan Hutang No. 31 tersebut jatuh tempo dan demihukum Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar seluruh pinjamantersebut kepada Bank Servitia.

Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No.SP77/BPPN/0600 antara Bank Servitia dan BPPN tertanggal 6 Juni2000 yang dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, SH., Notaris diJakarta jo. Adendum Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No.SP150/BPPN/0401 antara Bank Servitia dan BPPN tertanggal 6 April2001 ayng dilegalisasi oelh Hasanal Yani Ali Amin, SH., Notaris diJakarta jo. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 93 antaraBPPN dan PT.

Bank Umum Servitia;Perjanjian jual beli dan penyerahan piutang No. SP158/BPPN/0600tanggal 21 Juni 2000 antara BPPN dengan PT. BIl;Menimbang, bahwa di samping bukti P6 tersebut, Termohon Pailitjuga di dalam jawabannya pada angka V menerangkan sebagai berikut oa;5.4.Bahwa utang Termohon pada Bank Servitia, Bank Pelita dan Bank Bildengan total utang Rp. 28.000.000.000, (dua puluh delapan milyar)yang seluruhnya dijamin dengan Corporate Quarantee PT.

SSI;Bahwa karena buruknya kondisi kKeuangan perusahaan, Termohonbelum mampu membayar hutangnya pada ketiga Bank tersebut padabutir 4.3 sampai pada akhirnya hutanghutang tersebut diambil olehBadan.....a26Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN;Menimbang, bahwa dari fakta yang terurai di atas maka tidak adaalasan untuk menyatakan bahwa tidak terbukti adanya peralihan piutang dariBank Servitia kepada BPPN: Bahwa andaikatapun perjanjian P6 dan lampirannya tersebut tidak ada,maka setelah Bank Servitia

Bahwa dari bukti P1 s/d P3 yang berupa pengakuan hutang Termohonyang diberikan kepada Bank Servitia, dan Bank Servitia menjual danmengalihkan hak piutang tersebut kepada BPPN (bukti P6 danlampirannya) dan dari BPPN dialihkan dalam bentuk jual beli piutang danperjanjian cessie (bukti P6 dan P7) kepada PT. Harita KencanaSecurities, dan dari PT.

(TERMOHON PK II) DIBAYARKAN KE BPPN SEBAB TAHUN 1999 BANK UMUMSERVITIA (TERMOHON PK II) BELUM DI BAWAH BPPN, KARENA PT BANKUMUM SERVITIA BARU DIBEKUKAN DAN MASUK DIBAWAH BPPN PADATANGGAL 9 OKTOBER 2001.

Karena ternyata Pemohon PK tidak pernah mencicil utang karena tidakmempunyai utang ke Termohon PK II dan TIDAK MUNGKIN CICILANPEMBAYARAN PIUTANG DARI BANK UMUM SERVITIA (TERMOHONPK II) DIBAYARKAN KE BPPN TELAH DILAKUKAN SEJAK TAHUN 1999,sebab tahun 1999 PT Bank Umum Servitia (Termohon PK II) BELUM MASUKDIBAWAH BPPN, sehingga tidak mungkin pembayaran dilakukan ke BPPN direkening Bapindo dan BCA sejak tahun 1999 sebab PT Bank Umum Servitia(Termohon PK II) BARU MULAI DIBAWAH BPPN SEJAK BULANOKTOBER

Bank Umum Servitia Tbksebelum maupun pada saat pembekuan (BBKU) PT.

= 1631979,TENTANG RISALAH RAPAT PT BANK UMUM SERVITIA NO.62 (BUKTI P.PK2),BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.60, TAMBAHAN NO.3435 TANGGAL2871992, TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK UMUMSERVITIA NO.19 (BUKTI P.PK3), BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.21,TAMBAHAN NO.108 TANGGAL 1331979, TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSANRAPAT PT BANK UMUM SERVITIA NO.48 (BUKTI P.PK4), BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA NO.63, TAMBAHAN NO.3700 TANGGAL 781992, TENTANGBERITA ACARA PT BANK UMUM SERVITIA NO.13 (BUKTI

Bank Umum Servitia (Termohon PK II)b Bahwa bukti yang sah untuk menentukan kepemilikan saham adalahdaftar pemegang saham di Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatasyang telah diumumkan di BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIANO.80 TAMBAHAN NO.187 TANGGAL 6101967, TENTANGPERSEROAN TERBATAS BANK UMUM SERVITIA NO.18 (BUKTIP.PK1), BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.22,TAMBAHAN NO.111 TANGGAL 1631979, TENTANG RISALAHRAPAT PT BANK UMUM SERVITIA NO.62 (BUKTI P.PK2),BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.60, TAMBAHANNO