HI/b.Jabatan : Staf Bagian WHukum danKomunikasi Publik, Sesditjen SDAHalaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 116/G/2019/PTUN.BDGKementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;3. Nama : NINDYO PURNOMO, S.H.,M.H.

NamaJabatanWarga Negara :Formul02/Proksi01/KimBagian Hukum dan KSLN Sesditjen HublaJalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta: Penyusun Bahan Bantuan Hukum BagianHukum dan KSLN,Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta PusatRICARDO ALFRED SIRINGORINGO,S.H;: Penyusun Bahan Bantuan Hukum BagianHukum dan KSLN,Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 5/B/2019/PT.TUNMDN3.6.3.7.3.8.Formul02/Proksi01/KimAlamat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat ;Nama : BHAYU INDRA KUSUMA, S.H ;Jabatan :Pengelola

JDIH Bagian Hukum danKSLN Sesditjen Hubla ;Warga Negara : Indonesia ;Alamat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat ;Nama ; KANDIK KURNIAWAN, S.H ;Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum BagianHukum dan KSLN ;Warga Negara : Indonesia :Alamat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat ;Nama ; FILKA SARI, S.H ;Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor : 5/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KimJabatan : Pengadministrasi Umum Bagian Hukumdan KSLN :Warga Negara : Indonesia ;Alamat Jalan Medan

persetujuan Sesditjen Bina Pelayanan Medik untuk penunjukkan langsungtersebut, Farid W.

Husein selakuDirjen Bina Pelayanan Medik memberikan disposisi kepada Sesditjen BinaPelayanan Medik untuk ditelaah.

Husein selaku Dirjen BinaPelayanan Medik memberikan disposisi kepada Sesditjen Bina Pelayanan Medikuntuk ditelaah.

Selanjutnya Mulya Hasjmy selaku Sesditjen Bina PelayananMedik menyetujui pengadaan alat kesehatan untuk melengkapi 56 (lima puluhenam) rumah sakit rujukan flu burung bisa dilakukan dengan PenunjukanLangsung dengan pertimbangan flu burung merupakan KLB dan perlupenanganan segera serta waktu pelaksanaan sudah mendekati batas akhir tahunanggaran 2007 sehingga tidak =memungkinkan~ dilakukan lelangAtas persetujuan Sesditjen Bina Pelayanan Medik untuk penunjukkan langsungtersebut, Farid W.

No.8/PID.SUSTPK/2020/PT.DKImemberikan disposisi kepada Sesditjen Bina Pelayanan Medik untuk ditelaah.Selanjutnya MULYA HASJMY selaku Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen)Bina Pelayanan Medik menyetujui pengadaan Reagen dan Konsumable bisadilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan pertimbangan flu burungmerupakan KLB dan perlu penanganan segera serta waktu pelaksanaan sudahmendekati batas akhir tahun anggaran 2007 sehingga tidak memungkinkandilakukan lelang umum; Atas persetujuan Sesditjen Bina

HUSEIN selaku Dirjen Bina Pelayanan Medikmemberikan disposisi kepada Sesditjen Bina Pelayanan Medik untuk ditelaah.Selanjutnya MULYA HASJMY selaku Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen)Bina Pelayanan Medik menyetujui pengadaan Reagen dan Konsumable bisadilakukan dengan Penunjukan Langsung dengan pertimbangan flu burungmerupakan KLB dan perlu penanganan segera serta waktu pelaksanaan sudahmendekati batas akhir tahun anggaran 2007 sehingga tidak memungkinkandilakukan lelang umum; Atas persetujuan

Sesditjen Bina Pelayanan Medik untuk penunjukkanlangsung tersebut, FARID W.

Tujunmakmur Asa Jaya) kepadaPanitia Pengadaan barang dan jasa SesDitjen Bina Yan medik.77. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Penawaran Hargabulan November 2007 (tanpa tanggal dan nomor surat) dari Freddy T(Direktur PT. Cahaya Prima Cemerlang) kepada Panitia Pengadaanbarang dan jasa SesDitjen Bina yan medik.Hal 25 Putusan.

Fotokopi 2 (dua) lembar disposisi dari Dirjen Bina Yanmed (FARID W.HUSAIN) kepada Sesditjen yang dilampirkan dengan fotokopi 1 (satu)lembar Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE628/MK.02/2007tanggal 12 September 2007.11. Fotokopi Legalisir Surat Laporan Tindak Lanjut Bantuan KFW Jermanpada Peralatan Laboratorium Deteksi Flu Burung tanggal 16 Maret 2007.12.

Diten Binapendagri Tahun Anggaran 2004kepada Sesditjen Binapendagri perihal PermohonanIjin Prinsip Penunjukan Langsung PengadaanPeningkatan Mesin dan Peralatan Pelatihan Sebagaitempat Uji Kompetensi pada ABI DPPKKTKI DitjenBinapendagri Tahun 2004.BB 5.43 : 3.

No.64 PK/Pid.Sus/2009ND.314A/ DP2TKDN/DPKKABT/2004 tanggal 8 Nopember2004 dari Sesditjen Binapendagri kepada DirjenBinapendagri perihal Permohonan Ijin PrinsipPenunjukan Langsung Pengadaan Peningkatan Mesindan Peralatan Pelatihan Sebagai tempat UjiKompetensi pada ABT DPPKKTKI Ditjen BinapendagriTahun 2004.BB 89.47 : 2 (dua) lembar foto copy Nota Dinas NomorND.06/ DP2TKDN/DPKKABT/2004 tanggal 5 Nopember2004 dariAtasan Langsung Bendaharawan ABTDPKK DitjenBinapendagriTahun Anggaran 2004 kepada Sesditjen

Binapendagri) ;Bahwa yang pertama kalinya memberikan ideatau arahan untuk melaksanakan dengan metodepenunjukan langsung adalah dari Pihak Sekjen(Tjepy F Aloewie) ;Bahwa secara administrasi, usulan penunjukanlangsung diajukan oleh Pimpinan Proyekkepada Sesditjen, Sesditjen mengajukanHal. 263 dari 278 hal.

No.64 PK/Pid.Sus/2009persetujuan kepada Menakertrans RI. untuk memberikanijin prinsip pengadaan barang dan jasa yang dibiayaiABT Tahun 2004, melalui proses penunjukan langsungdan bukan sebagaimana pertimbangan judex facti yangmenyatakan penggunaan metode penunjukan langsungtersebut terlebih dahulu diawali dengan permintaanpersetujuan prinsip oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melalui Nota Dinas No.B.39/DP2TKDN/X/2004tanggal 21 Oktober 2004 kepada Sesditjen PPTKDN,kemudian Sesditjen PPTKDN

(semua NotaDinas dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana,Sesditjen dan Dirjen tersebut di atas dibuat tanggalmundur / setelah ada pengarahan dan Surat Edarantanggal 10 Desember 2004 dari Sekjen DepnakertransSdr.Tjepy F Aloewie, bahwa terhadap kegiatan yangdidukung ABT dapat dilaksanakan dengan wmetodePenunjukan Langsung) ;Permintaan persetujuan prinsip oleh PemohonPeninjauan Kembali / Terpidana secara berjenjangkepada Sesditjen yang diteruskan oleh Dirjen kepadaMenakertrans adalah tindak lanjut

., Jabatan KepalaSubbagian Organisasi dan Kepegawaian,Sesditjen Tanaman Pangan;Uli Saut Buaton, S.H., Penelaah Pertimbangandan Litigasi Hukum, Biro Hukum;Sofyan Arifin, S.H., Perancang PeraturanPerundang undangan Pertama, Biro Hukum;Muhammad Fajri Sulaiman, S.H., PerancangPeraturan Perundang undangan Pertama, BiroHukum;Halaman2dari51 Halaman Putusan Perkara Nomor :141/G/2019/PTUNJKT.12. Achmad Suhaedy, S.H., Penelaah Pertimbangandan Litigasi Hukum, Biro Hukum;13.

Jabatan tanggal 31 Desember 2018, karena tidaksesual asasasas Umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundangundangan, terutama yang berkaitan dengan aspek substansi, kKewenangandan prosedur dalam penerbitan surat pemberhentian Penggugat sebagaiPNS;Penggugat selama bekerja sebagai PNS telah dengan seksama mengikutiketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh Negara/ Pemerintah, tetapiakibat konspirasi dan cara kerja yang tidak profesional dari pengusaha,PPK, Pokja Pelelangan, Direktur, PPSM dan Sesditjen

Hanya karena Penggugatsebagai KPA melaksanakan ketentuan Peraturan Dirjen PerbendaharaanNo: Per37/PB/2012 yang menandatangani Berita Acara PenyelesaianPekerjaan yang telah diverifikasi secara berjenjang oleh PPK Ditlin, PPKSesditjen, Pejabat Penguji SPM, yang dibuktikan oleh paraf dari Sesditjen,Dirlitan, Kabag Keuangan, dan PPK dalam dokumen BAPP.

Dalam keuangan negara ada tiga tingkatanakuntabilitas, yaitu: (a) akuntabilitas politik yang merupakantanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya, (b)akuntabilitas kinerja, yang merupakan tanggungjawab pejabat eselon atau setingkat, dan (c) akuntabilitas keuangan yang bersifat teknismenjadi tanggung jawab pejabat eselon Il (Sesditjen, direktur, danseluruh jajarannya).

SiswoSuyanto, DEA., Mantan Sesditjen Perbendaharaan Negarapada hari Selasa tanggal 23 September 2014 di KantorKejaksaan Tinggi DKI Jakarta, (fotokopi sesuai dengan asili);Halaman34dari51 Halaman Putusan Perkara Nomor :141/G/2019/PTUNJKT.20. Bukti P20: Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) Drs. Siswo Suyanto, DEA.

tiga ratus delapan puluh juta rupiah)dantelah digunakan untuk pengadaan inventaris kantor (mesin danelektronik);Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/20188.10.11.12.13.14.18.1 (satu) lembar surat SPM (surat perintah membayar) Nomor284788X/088/118, tanggal 18 September 2003:2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran pembangunan kode.448/586639/P2MPT/2003 tertanggal 11 September 2003;1 (satu) lembar kwitansi pemberian subsidi dalam rangkapenanggulangan masalah khusus PT sesuai surat Sesditjen

laporan daya serapbulanan;1 (satu) lembar surat SPM (surat perintah membayar) Nomor8801 56Y/088/118 tanggal 14 Desember 2004:2 (dua) lembar fotocopy surat permintaan pembayaranpembangunan (lembar A) yang dibuat di Jakarta tanggal 6 Desember2004;Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 44 PK/PID.SUS/201816.17.18.19,20.21.22.23.1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan untuk SPPPLS tanggal 6Desember 2004:1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pemberian bantuanpenanggulangan masalah khusus PT sesuai surat Sesditjen

., M.M. sebagai Bidang Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian,Sesditjen Pendidikan Vokasi (Kuasa Hukum Tergugat).Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengartur:(1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum Tergugatmemberikan Jawaban;(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutangugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabiladisetujui Tergugat;Menimbang, bahwa pemeriksaan

MARUFI tanggal 17 April 2013 sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar Asli Laporan pemeriksaan peralatan Yankes Dasar Satker Peningkatan Yankes Gakin (tahap) tanggal 21 April 2006, yang ditujukan kepada Sesditjen Bina Kesmas dari Tim Penerima dan pemeriksa barang beserta lampiran berupa 6 (enam) lembar foto kegiatan pemeriksaan Alat kesehatan (alkes).2. 1 (satu) lembar Surat Ses Ditjen selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker peningkatan Yan Gakin Nomor : PL.00.03.2.02.1039, tanggal 19 April 2006, perihal

Tarufie Alhayas28. 3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Daftar Rincian DIPA-L TA 2006 Nomor SP : 2321.0.L/024-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 ditandatangani oleh an Menteri Kesehatan Sekretaris Jendral Sjafi Ahmad.29. 1 (bundel) Fotocopi legalisir Laporan Dinas kepada Ibu Dirjen Bina Kesmas dari Sesditjen Bina Kesmas tanggal 1 Februari 2006P. Dokumen/surat-surat dari saksi SITI AKHADIYAH tanggal 20 juni 2016 sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus PT.

Damarus Panen Utama perihal pesanan barang beserta 1 (satu) lampiran daftar kuantitas dan harga.26. 1 (satu) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.06.2.03.976, tanggal 6 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr.

Kimia Farma. 28. 2 (dua) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.03.2.03.982, tanggal 7 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat Komitmen Satuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku Manager Institusi PT. Kimia Farma. 29. 1 (satu) lembar Asli surat PT.

Damarus Panen Utama perihal pesanan barang beserta 1 (satu) lampiran daftar kuantitas dan harga85. 1 (satu) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor : PL.00.06.2.03.976, tanggal 6 April 2006, kepada PT. Kimia Farma, TD perihal Penunjukan Penyedia B

Kimia Farma TD Nomor :047/00/AH/TRD/04/06 tanggal 7 April 2006 kepada PT.Damarus Panen Utama perihal pesanan barang beserta 1(satu) lampiran daftar kuantitas dan harga.1 (satu) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor :PL.00.06.2.03.976, tanggal 6 April 2006, kepada PT. KimiaFarma, TD perihal Penunjukan Penyedia Barang PengadaanPeralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatanganioleh Dr.

Kimia Farma.2 (dua) lembar Asli Surat Sesditjen Bina Kesmas Nomor :PL.00.03.2.03.982, tanggal 7 April 2006, kepada PT. KimiaFarma, TD perihal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar, yang ditandatanganioleh Dr. Bambang Sardjono, MPH selaku Pembuat KomitmenSatuan Kerja Peningkatan Pelayanan Kesehatan KeluargaMiskin TA. 2006, dan Drs. Ateng Hermawan selaku ManagerInstitusi PT. Kimia Farma.1 (satu) lembar Asli surat PT.

Tarufie Alhayas28.3 (tiga) lembar Fotocopi legalisir Daftar Rincian DIPAL TA2006 Nomor SP : 2321.0.L/02403.0//2006 tanggal 31Desember 2005 ditandatangani oleh an Menteri KesehatanSekretaris Jendral Sjafi Anmad.29.1 (bundel) Fotocopi legalisir Laporan Dinas kepada lbu DirjenBina Kesmas dari Sesditjen Bina Kesmas tanggal 1 Februari2006P. Dokumen/suratsurat dari saksi SIT AKHADIYAH tanggal 20 juni2016 sebagai berikut:1. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Khusus PT.

Tergugat 1 telah membuat surat nomor 2010/B.12/LL/2011 tanggal13 Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasil pekerjaanphisik pembangunan Asrama BPPNFI regional VII Mataram , didalamsurat dinyatakan bahwa Tergugat 1 meminta surat sertifikat jaminanmutu pekerjaan pondasi konstruksi sarang labalaba (KSLL), surattersebut ditembuskan ke Sesditjen PAUDNI Kemdikbud diJakarta, ternyata surat ini dilanggar oleh Tergugat 1, karenaPenggugat bellum menerbitkan surat sertifikat seperti yangdimaksud oleh

Tergugat 1 telah melampaui batas kKewenangan nya yaitu denganmelanggar surat yang ditembuskan kepada Sesditjen Paudni yangmewakili Menteri Dikbud ;Tergugat 1 telah membuat surat nomor 2088 /B.12/LL/2011tanggal 27 Desember 2011 perihal Penundaan realisasi sisapembayaran hasil pekerjaan pembangunan gedung asramaBPPNFI regional VII Mataram , didalam surat menyatakan bahwaselama sertifikat jaminan mutu yang diterbitkan oleh Penggugat13tidak diserahkan, maka sisa pembayaran sebesarRp.1.505.585.924, akan

diblokir, ternyata dana tersebutdicairkan seharusnya Tergugat 1 meminta bantuan kepolisianuntuk melakukan pemblokiran, tetapi Tergugat 1 tidakmelakukannya, sehingga dalam kasus ini Tergugat 1 denganmembiarkan dana Tergugat 2 cair, berarti Tergugat 1 telahmelanggar aturan yang telah disepakati, yaitu bahwa jikasertifikat jaminan mutu belum diserahkan, maka dana tetapdiblokir, dan Tergugat 1 telah melanggar perintah dariSesditjen Paudni Jakarta, karena surat mengenai kasus itutelah diterima oleh Sesditjen

Setelah menerima uangtersebut, uang yang terisi dalam 3 kantong tas Bank Mandiri tersebutdimasukkan ke dalam tas saksi dan kemudian saksi dan Sdr BudiSulistiyo menyerahkan langsung kepada Pak Sesditjen di ruaangannyadan tak berapa lama kemudian Pak Paniran ikut masuk ke dalamruangan Pak Sesditjen dan sempat berbincang dengan Pak Sesditjenkemudian keluar lagi.

Berdasarkan daftar yang disampaikan oleh PakSesditjen tersebut, bertempat di ruangan Pak Sesditjen, saksimenuliskan nama di amplop dan membantu juga Sdr Budi Sulistiyomenghitung dan memasukkan uang ke dalam amplop.

Setelahuang dibagikan, selanjutnya list/daftar tanda terima dan sisa amplopdiserahkan kembali kepada Pak Sesditjen;Bahwa benar tidak semua pegawai Ditjen Bimas Buddha menerimaamplop yang berisi uang yang saksi bagikan. Pegawai yang tidakmau menerima amplop yang dibagikan tersebut yaitu Pak Parwadi(Kasubdit Kelembagaan), lbu Ning Subekti (Kasi PengembanganAkademik dan Akreditasi) dan Pak Suliarna (Kasi Kurikulum danEvaluasi).

Amplop berisi uang yang tidak mau diterima oleh ketigaorang tersebut saksi serahkan kepada Pak Sesditjen;Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkanoleh Pak Edy kepada yang bersangkutan di Bank Mandiri Jatinegara,ia hanya menerima sebanyak 3 kantong tas kertas yang berisi uangyang kemudian langsung saksi serahkan kepada Pak Sesditjen;Bahwa benar saat saksi disuruh oleh Sesditjen untuk membagikanamplop yang berisi uang kepada Pegawai Ditjen Bimas Buddha, PakSesditien tidak menyampaikan

berisi uang jumlahnya ada 3 kantong tas, uang yang saksibagikan diambilkan dari kirakira satu setengah kantong tas tersebut,dan masih ada kirakira sisa satu setengah kantong tas isi uang yangtidak dibagikan dan tetap dipegang oleh Pak Sesditjen;e Bahwa benar yang menerima amplop berisi uang yang saksi bagikantersebut yang berisi kolom nama, kolom jabatan, kolom paraf dandiatas terdapat tulisan Tanda Terima Kesra yang diperlinatkan olehPak Sesditjen kepada saksi;e Bahwa uang tersebut telah dikembalikan

olehPenggugat ;Bahwa Tergugat 1 dengan sengaja melakukan pembiaran , menyetujui ,melaksanakan atas masuknya dana kerekening Tergugat 3 di Bank NTBcabang Mataram ;Tergugat 1 telah membuat surat nomor 2010/B.12/LL/2011 tanggal 13Desember 2011 perihal Pengajuan pembayaran hasil pekerjaan phisikpembangunan Asrama BPPNFI regional VII Mataram , didalam suratdinyatakan bahwa Tergugat 1 meminta surat sertifikat jaminan mutupekerjaan pondasi konstruksi sarang labalaba (KSLL) , surat tersebutditembuskan ke Sesditjen

PAUDNI Kemdikbud di Jakarta , ternyatasurat ini dilanggar oleh Tergugat 1, karena Penggugat belummenerbitkan surat sertifikat seperti yang dimaksud oleh Tergugat 1tetapi Tergugat 1 menganggap hubungan dengan Kontraktor dianggapselesai dan Tergugat 1 menunjuk kontraktor lain untuk melanjutkanpekerjaan (Bukti terlampir ) ;Tergugat 1 telah melampaui batas kewenangan nya yaitu denganmelanggar surat yang ditembuskan kepada Sesditjen Paudni yangmewakili Menteri Dikbud ;Tergugat 1 telah membuat surat nomor

tidak diserahkan ,maka sisa pembayaran sebesar Rp.1.505.585.924, akan tetapdiblokir , ternyata dana tersebut dicairkan seharusnya Tergugat 1meminta bantuan kepolisian untuk melakukan pemblokiran , tetapiTergugat 1 tidak melakukannya, sehingga dalam kasus iniTergugat 1 dengan membiarkan dana Tergugat 2 cair, berartiTergugat 1 telah melanggar aturan yang telah disepakati , yaitubahwa jika sertifikat jaminan mutu belum diserahkan , makadana tetap diblokir , dan Tergugat 1 telah melanggar perintahdari Sesditjen

Paudni Jakarta , karena surat mengenai kasus itutelah diterima oleh Sesditjen Paudni Jakarta, bahwa danadilaporkan diblokir , untuk pencairan harus paling tidakmelapor kembali, tetapi Terugugat 1 tidak melaporkan ;10 Tergugat 1 sampai dengan tanggal surat gugatan ini belummenandatangani Berita Acara serah terima kedua , meskipun serah terimakedua dan surat permohonan dilakukannya serah terima kedua telahdiajukan oleh Penggugat kepada Tergugat 1;11 Bahwa Tergugat 1 telah mengetahui , Penggugat telah

tidak diserahkan , maka sisapembayaran sebesar Rp.1.505.585.924, akan tetap diblokir ,ternyata dana tersebut dicairkan seharusnya Tergugat 1 memintabantuan kepolisian untuk melakukan pemblokiran , tetapiTergugat 1 tidak melakukannya, sehingga dalam kasus iniTergugat 1 dengan membiarkan dana Tergugat 2 cair,berarti Tergugat 1 telah melanggar aturan yang telahdisepakati , yaitu bahwa jika sertifikat jaminan mutu belumdiserahkan , maka dana tetap diblokir , dan Tergugat 1 telahmelanggar perintah dari Sesditjen

., (Kasubag Tata Usaha Sesditjen PLS)selaku Ketua merangkap Anggota ;e YANDI FIRLIANSYAH, selaku Sekretaris merangkap Anggota ;e WENDI KUSWENDI, selaku Anggota ;e DIMPOS, selaku Anggota ;e ASMAWI, selaku Anggota ;Panitia Verifikasi sebagai berikut ;e Drs. ABDUL KAHAR M.Pd selaku Ketua merangkap Anggota ;e Ir. ZULMANI M.Pd selaku Sekretaris merangkap Anggota ;e Drs.

TOGAR SITOMPUL, M.M., (Kasubag Tata Usaha Sesditjen PLS)selaku Ketua merangkap Anggota ;e YANDI FIRLIANSYAH, selaku Sekretaris merangkap Anggota ;e WENDI KUSWENDI, selaku Anggota ;e DIMPOS , selaku Anggota;e ASMAWI, selaku Anggota;Panitia Verifikasi sebagai berikut ;e Drs. ABDUL KAHAR M.Pd selaku Ketua merangkap Anggota ;e Ir. ZULMANI M.Pd selaku Sekretaris merangkap Anggota ;e Drs.

TOGAR SITOMPUL, M.M., (Kasubag Tata Usaha Sesditjen PLS)selaku Ketua merangkap Anggota ;e YANDI FIRLIANSYAH, selaku Sekretaris merangkap Anggota ;e WENDI KUSWENDI, selaku Anggota ;e DIMPOS , selaku Anggota ;e ASMAWI, selaku Anggota;Panitia Verifikasi sebagai berikut ;e Drs. ABDUL KAHAR M.Pd selaku Ketua merangkap Anggota ;e Ir. ZULMANI M.Pd selaku Sekretaris merangkap Anggota ;e Drs.

TOGAR SITOMPUL,M.M., yang ketika itu menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Sesditjen PLStelah diangkat menjadi Ketua Panitia Lelang dengan anggotaanggota ;YANDI FIRLIANSYAH, WENDI KUSWENDI, MPOS , ASMAWI ;Setelah pengangkatan itu kemudian Panitia Lelang menyiapkan dokumendokumen seperti formulir penilaian kualifikasi yang berisikan surat pernyataanminat, fakta integritas dan datadata perusahaan, Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang berisikan syaratsyarat umum, syaratsyarat administrasidan syaratsyarat

., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKasubbag Hukum Sesditjen Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Depnakertrans ;5. Bambang Adi Imam Brojo, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Staf Biro Hukum Depnakertrans ;6. Eduard Feco H, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan StafBiro Hukum Depnakertrans ;Halaman 1 dari 13 halaman.

pada Desember 2004 UKIT mendapat bantuan dana sebesarRp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan telahdigunakan untuk pengadaan inventaris kantor (mesin dan elektronik);1 (satu) lembar surat SPM (surat perintah membayar) Nomor 284788X/088/118, tanggal 18 September 2003;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan kode.448/ 586639/P2MPT/2003 tertanggal 11 September 2003;1 (satu) lembar kuitansi Pemberian Subsidi Dalam RangkaPenanggulangan Masalah Khusus PT Sesuai Surat Sesditjen

Nomor P.009.11/P2MPT/2003 tanggal 02 September 2003bersama fotokopi blangko laporan daya serap bulanan;1 (satu) lembar Surat SPM (surat perintah membayar) Nomor 880156Y/088/118 tanggal 14 Desember 2004;2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan(lembar A) yang dibuat di Jakarta tanggal 06 Desember 2004;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Untuk SPPPLS tanggal 06Desember 2004;1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Pemberian Bantuan PenanggulanganMasalah Khusus PT sesuai Surat Sesditjen

NomorP.009.11/ P2MPT/2003 tanggal 02 September 2003 bersama fotokopiblangko laporan daya serap bulanan;1 (satu) lembar Surat SPM (surat perintah membayar) Nomor 880156Y/088/118 tanggal 14 Desember 2004;2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan(lembar A) yang dibuat di Jakarta tanggal 06 Desember 2004;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Untuk SPPPLS tanggal 06Desember 2004;1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pemberian Bantuan PenanggulanganMasalah Khusus PT Sesuai Surat Sesditjen

No.1857 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan telahdigunakan untuk pengadaan inventaris kantor (mesin dan elektronik);1 (satu) lembar Surat SPM (surat perintah membayar) Nomor 284788X/088/118, tanggal 18 September 2003;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Kode448/586639/P2MPT/2003 tertanggal 11 September 2003;1 (satu) lembar Kuitansi Pemberian Subsidi Dalam RangkaPenanggulangan Masalah Khusus PT Sesuai Surat Sesditjen

Nomor P.009.11/ P2MPT/2003 tanggal 02 September 2003bersama fotokopi blangko laporan daya serap bulanan;1 (satu) lembar Surat SPM (surat perintah membayar) Nomor 880156Y/088/118 tanggal 14 Desember 2004;2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan(lembar A) yang dibuat di Jakarta tanggal 06 Desember 2004;1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Untuk SPPPLS tanggal 06Desember 2004;1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pemberian Bantuan PenanggulanganMasalah Khusus PT Sesuai Surat Sesditjen

Kelas II TanjungBalai Karimun Nomor : HK.03.05/VII.26/423/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentangPejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KantorKesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa II RIZALDIjuga selaku Pegawai Negeri Sipil pada kementerian Kesehatan Republik Indonesia(RI) yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor serta KuasaPengguna Anggaran pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung BalaiKarimun berdasarkan Surat Keputusan SesDitjen

Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II TanjungBalai Karimun tahun 2013, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepalakantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun Nomor :HK.03.05/VII.26/423/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang PejabatPengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KantorKesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun, Terdakwa IMUHAMMAD ZEN ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK);e Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan SesDitjen

surat bukti mengenai hak tagih NegaraMembuat dan menandatangani SPPMelaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA.Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA denganBerita Acara PenyerahanMenyimpan dan menjaga keutuahn seluruh dokumen pelaksanaan kegiatanMelaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakanyang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.e Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan SesDitjen

Kwitansi tanggal 13 Juli 2007 diterima oleh Sjafruddin uang sebesar Rp.1.500.000, dari Ditjen AHU untuk biaya operasional Sesditjen AHU ;1274. Kwitansi tanggal Juli 2007 diterima oleh Sjafruddin uang sebesar Rp.2.000.000, dari Ditjen AHU untuk biaya operasional Dirjen ke Kalimantan ;1275. Kwitansi Juli 2007 diterima oleh Sjafruddin uang sebesar Rp.1.500.000, dariDitjen AHU untuk biaya operasional Dirjen ke Bandung ;1276.

Kwitansi tanggal 20 Agustus 2008 diterima Djoko Ismaun Cholidi, SE. dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pembelian olie untukkendaraan dinas Sesditjen AHU No. Pol B 1935 WQ sebesar Rp. 500.000. ; Hal. 219 dari 504 hal. Put.

PolB 1303 WQ sebesar Rp. 400.000. ; 200.Kwitansi tanggal 20 Agustus 2008 diterima Djoko Ismaun Cholidi, SE. dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pembelian olie untukkendaraan dinas Sesditjen AHU No. Pol B 1935 WQ sebesar Rp. 500.000. ; 201.Kwitansi tanggal 20 Agustus 2008 dari Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum untuk biaya representatif Dirjen ke Ujung Pandang sebesar Rp.3.000.000. ; 202.

Kwitansi tanggal 15 September 2008 diterima Djoko Ismaun Cholidi, SE. dariDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pembelian BBM bensinuntuk kendaraan dinas Bapak Sesditjen sebesar Rp. 400.000, ; Hal. 381 dari 504 hal. Put.

Selanjutnya SUGITO menyanggupinya dengan cara akan berkoordinasi dengan para SekretarisDirektorat Jenderal (Sesditjen), Sekretaris Badan (Sesbadan), Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) serta Karo Keuangan dan BMN di lingkungan Kemendes PDTT ;Pada awal Mei 2017 SUGITO menemui Terdakwa dalam ruang kerjanya dilingkungan kantor BPK RI dengan maksud untuk menanyakan infomasi dariCHOIRUL ANAM tentang permintaan agar Kemendes PDTT memberikanatensi berupa sejumlah uang kepada Terdakwa dan ALI SADLI

;Bahwa dalam rangka memenuhi kesepakatan pemberian uang untukmendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016,pada awal Mei 2017 bertempat di ruang rapat Irjen Kemendes PDTT, SUGITOatas sepengetahuan ANWAR SANUSI mengumpulkan para Sesditjen,Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN.

Selanjutnya SUGITO menyanggupinya dengan cara akan berkoordinasi dengan para Sekretaris DirektoratJenderal (Sesditjen), Sekretaris Badan (Sesbadan), Sekretaris InspektoratJenderal (Sesitjen) serta Karo Keuangan dan BMN di lingkungan KemendesPDTT ;Pada awal Mei 2017 SUGITO menemui Terdakwa dalam ruang kerjanya dilingkungan kantor BPK RI dengan maksud untuk menanyakan infomasi dariCHOIRUL ANAM tentang permintaan agar Kemendes PDTT memberikanatensi berupa sejumlah uang kepada Terdakwa dan ALI SADLI

;Bahwa dalam rangka memenuhi kesepakatan pemberian uang untukmendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016,pada awal Mei 2017 bertempat di ruang rapat Irjen Kemendes PDTT, SUGITOatas sepengetahuan ANWAR SANUSI mengumpulkan para Sesditjen,Sesbadan, Sesitjen sertaKaro Keuangan dan BMN.

Selanjutnya SUGITO menyanggupinya dengan cara akanberkoordinasi dengan para Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen),Sekretaris Badan (Sesbadan), Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) sertaKaro Keuangan dan BMN di lingkungan Kemendes PDTT ;Pada awal Mei 2017 SUGITO menemui Terdakwa dalam ruang kerjanya dilingkungan kantor BPK RI dengan maksud untuk menanyakan infomasi dariCHOIRUL ANAM tentang permintaan agar Kemendes PDTT memberikanatensi berupa sejumlah uang kepada Terdakwa dan ALI SADLI

;Bahwa dalam rangka memenuhi kesepakatan pemberian uang untukmendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016,pada awal Mei 2017 bertempat di ruang rapat Irjen Kemendes PDTT, SUGITOatas sepengetahuan ANWAR SANUSI mengumpulkan para Sesditjen,Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN.

;Bahwa dalam rangka memenuhi kesepakatan pemberian uang untukmendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016,halaman 21 Putusan 11/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIpada awal Mei 2017 bertempat di ruang rapat Irjen Kemendes PDTT, SUGITOatas sepengetahuan ANWAR SANUSI mengumpulkan para Sesditjen,Sesbadan, Sesitjen sertaKaro Keuangan dan BMN.

meminta dana untuk keperluan pemberian kepadaDirjen Perhubungan Laut sejumlah 1500 USD (seribu lima ratus dolarAmerika), Sekretaris Direktorat Jendral Perhubungan Laut sejumlah 500USD (lima ratus dolar Amerika) dan Rp 12.500.000, (dua belas juta limaratus ribu rupiah) dengan perincian untuk TERDAKWA II sejumlah Rp7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), TERDAKWA sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan sisanya untuk Pejabat Eselon Ill dilingkungan Ditjen Hubla, para sekretaris Dirjen, sesditjen

Barang bukti nomor 98 sampai dengan 100 dikembalikan kepada Sesditjen Hubla melalui SugengTrenggono. Barang bukti nomor 110 di kembalikan kepadaSesditjen Hubla melalui Carto. Barang bukti nomor 113 sampai dengan 117 dikembalikan kepada Direktorat KPLP melalui DidikSoehartono. Barang bukti nomor 6 sampai dengan 22; 26 sampaidengan 35; 40; 41; 92; 93; 97; 101 sampai dengan109; 111, 112, 118 tetap terlampir dalam berkasperkara.5.

TetraDua Sisi melalui Siti Nawangsari.Barang bukti nomor 98 sampai dengan 100 di kembalikan kepada SesditjenHubla melalui Sugeng Trenggono.Barang bukti nomor 110 di kembalikan kepada Sesditjen Hubla melaluiCarto. Barang bukti nomor 113 sampai dengan 117 di kembalikan kepadaDirektorat KPLP melalui Didik Soehartono. Barang bukti nomor 6 sampai dengan 22; 26 sampai dengan 35; 40; 41; 92;93; 97; 101 sampai dengan 109; 111, 112, 118 tetap terlampir dalam berkasperkara.