., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan BantuanHukum Sekditjen BUK; M. ZAENURI, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag.M.Hum.,Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen; FRANSISCA BUDYANTI S.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan No: 403/SET4/2011 tanggal 28 Oktober 2011, TimGabungan Sekditjen Bina Usaha Kehutanan dan ItjendKementerian Kehutanan yang beranggotakan Ir. TATOKSUBIANTORO, Ir. SAKTI HADENGGANAN, Drs.

JOKOPITONO, dan OSTEN SIANIPAR, SH, datang ke Lampunguntuk melaksanakan peninjauan dalam rangka pengadaan tanah/gedung kantor BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung terhadapbeberapa calon lokasi tanah yang telah direncanakan dandiajukan oleh Kepala BP2HP Wilayah VI Bandar Lampungkepada Sekditjen Bina Usaha Kehutanan melalui surat No:S.578/BPPHPVI1/2011 tanggal 10 Oktober 2011.Bahwa ketika Tim Gabungan Sekditjen Bina Usaha Kehutanandan Itjend Kementerian Kehutanan datang ke Lampung untukmelaksanakan peninjauan

JOKOPITONO, dan OSTEN SIANIPAR, SH, datang ke Lampunguntuk melaksanakan peninjauan dalam rangka pengadaan tanah/gedung kantor BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung terhadapbeberapa calon lokasi tanah yang telah direncanakan dandiajukan oleh Kepala BP2HP Wilayah VI Bandar Lampungkepada Sekditjen Bina Usaha Kehutanan melalui surat No:S.578/BPPHPVI1/2011 tanggal 10 Oktober 2011.e Bahwa ketika Tim Gabungan Sekditjen Bina Usaha Kehutanandan Itjend Kementerian Kehutanan datang ke Lampung untukmelaksanakan peninjauan

Siahaan;Bahwa Kepala BPPHP telah mengirim surat kepadaSekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) Bina UsahaKehutanan Kementrian Kehutanan No: S.578/BPPHPVI1/2011 tanggal 10 Oktober 2011, memintaSekditjen menugaskan tim untuk melaksanakan penilaiandan kepantasan terhadap beberapa calon lokasi yang sudahdirencanakan;Bahwa hasil peninjauan Tim dari Sekditjen tertuang dalamSurat Sesdirjen Bina Usaha Kehutanan No.

BILLY HINDRA, M.SC (Ka Biro Kepegawaian)hanya bisa memfasilitasi Mmembuatkan janji pertemuanPENGGUGAT dengan Sekditjen BPDAS dan PS. Pada waktu itubeliau menghubungi Ir. Eko Hadi Kuncoro, MP (saat itu KabagKepegawaian Setditjen BPDAS dan PS). Pada hari itu juga kurangHal. 25 dari 179 hal. PUTUSAN Nomor: 06/G/2013/PTUN YK.lebih pukul 12.00 WIB, PENGGUGAT menghadap Ir. Eko HadiKuncoro, MP untuk mendengarkan keterangan ' sebabpermasalahan atas kepindahan PENGGUGAT.

Pada saat itu beliaumengatakan bahwa Sekditjen BPDASPS tidak serta mertamengusulkan PENGGUGAT untuk dipindahtugaskan, karenasemua itu ada dasarnya yaitu surat usulan dari Ir AYU DEWIUTARI, M.Si (saat itu Kepala BPDAS Serayu Opak Progo)yang sifatnya RHS. Saat PENGGUGAT berusaha meminta untukdikasih tunjuk isi surat dimaksud Ir. Eko Hadi Kuncoro, MPmenolak dengan alasan surat tersebut sifatnya rahasia danmenurutnya kalau sampai dia berani menunjukkan yang menjaditaruhannya adalah jabatannya.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Sekditjen BPDAS dan PSmenerbitkan Surat Panggilan kepada PENGGUGAT untukmenghadap kepada petugas yang ditunjuk yaitu: 1) Ir.

Bahwa kemudian Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas Semarangmemberikan rekomendasi/ijin untuk bercerai yang diteruskan kepada KementrianKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan surat Kepala Balai MonitorSpektrum Frekuensi Radio Kelas Il Semarang Nomor XX/TU.3/BMSFRSMG/11/2011tertanggal 8 Nopember 2011 kepada Sekditjen SDPPI perihal permohonan kepadaPejabat terkait untuk memberikan ijin perceraian bagi Pemohon selaku staf di BalaiMonitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II

tercantum didalam SuratPengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BalaiPemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah VIBandar Lampung Tahun Anggaran 2011 Nomor:0271/02903.2.01/07/2011 tanggal 20 Desember 2010.Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pengadaan tanah tersebut,ANWAR PARRY selaku Kepala BP2HP Wilayah VI BandarLampung melalui Surat No: $.578/BPPHPVI1/2011 tanggal 10Oktober 2011 telah mengajukan beberapa rencana calon lokasitanah dan meminta kepada Sekretaris Direktorat Jenderal(Sekditjen

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan No: 403/SET4/2011 tanggal 28 Oktober 2011, TimGabungan Sekditjen Bina Usaha Kehutanan danItjendKementerian Kehutanan yang beranggotakan Ir. TATOKSUBIANTORO, Ir. SAKTI HADENGGANAN, Drs.

JOKOPITONO, dan OSTEN SIANIPAR, SH, datang ke Lampunguntuk melaksanakan peninjauan dalam rangka pengadaan tanah/gedung kantor BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung terhadapbeberapa calon lokasi tanah yang telah direncanakan dandiajukan oleh Kepala BP2HP Wilayah VI Bandar Lampungkepada Sekditjen Bina Usaha Kehutanan melalui surat No:S.578/BPPHPVI1/2011 tanggal 10 Oktober 2011.e Bahwa ketika Tim Gabungan Sekditjen Bina Usaha Kehutanandan Itjend Kementerian Kehutanan datang ke Lampung untukmelaksanakan peninjauan

JOKOPITONO, dan OSTEN SIANIPAR, SH, datang ke Lampunguntuk melaksanakan peninjauan dalam rangka pengadaan tanah/gedung kantor BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung terhadapbeberapa calon lokasi tanah yang telah direncanakan dandiajukan oleh Kepala BP2HP Wilayah VI Bandar Lampungkepada Sekditjen Bina Usaha Kehutanan melalui surat No:S.578/BPPHPVI1/2011 tanggal 10 Oktober 2011.Bahwa ketika Tim Gabungan Sekditjen Bina Usaha Kehutanandan Itjend Kementerian Kehutanan datang ke Lampung untukmelaksanakan peninjauan

Hofstra pada pidato penerimaan jabatan sebagai Guru Besardalam Hukum Pajak di Universitas Leiden, Negeri Belanda pada tanggal 7Oktober 1966 (terjemahan mantan Sekditjen Pajak: Hussein Kartasasmitatanggal 15 Oktober 1998) telah mensitir pendapat Agustinus (filsuf RomawiHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 192/B/PK/PJK/2016yang hidup 354430 Masehi) tentang pemungutan pajak yang menyatakan: romota justitia quid sunt regna nisi magna latrocinia, yang dalam bahasaIndonesia bermakna : Apabila unsur

oleh PENGGUGAT II di Rangkapan Jaya Depokyaitu bukti kepemilkannya yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 4 Desa/KelurahanRangkapan Jaya tanggal 13 September 1996, batas batasnya sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah dinas Ir.Roshadi Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Yohansdwika Graci W Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan komplek Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Totong WijayaHalaman 3 dari 50 Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT.BDG.7.10.11.Bahwa pada tahun 2005 Sekditjen

RI melalui Kepala BiroKepegawaian dan Perlengkapan memberi jawaban dengan SuratNo.207/PL120/A5/3/2005 yang menjelaskan bahwa berdasarkan Keppres No.81Tahun 1982 peningkatan Golongan tersebut baru dapat dilakukan satu tahun lagisetelah umur bangunan rumah dinas yang ada di Rangkapan Jaya Depok mencapai10 ( sepuluh ) tahun;Bahwa berdasarkan surat tersebut sebagaimana dalil Para PENGGUGAT padaangka 8 ( delapan ) diatas yang mana setelah 10 tahun umum bangunan rumahdinas Rangkapan Jaya Depok dimana Sekditjen

sembilan ) diatasdimana Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan suratNo.2820/PL.110/A.4/10/2012 meminta kepada Sekretaris Jendral Tanaman PanganKementan RI agar dapat memberikan kajian dan pertimbangan atas surat ParaPENGGUGAT tersebut diatas;Bahwa sebagaimana dalil Para PENGGUGAT pada angka 10 ( sepuluh ) diatas laludiadakan pertemuan antara Para PENGGUGAT dengan pihak pihak yangberkompeten di Kementan RI mengenai permohonan surat Para PENGGUGAT ,pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekditjen

No. 65 PK/Pid.Sus/200894.95.96.97.98.99.100.101.102.perihal Penghentian Proses Pembiayaan Pengadaan Komputer dariSumber Dana PNPB ;Asli Surat KU.26/10/403 kepada Sekjen Dephub dari a.n Direktur JenderalPerhubungan Laut oleh Sekditjen Perhubungan Laut tentang PenyampaianKonsep DIKS tahun 2003 Jasa Kenavigasian, tanggal 30 Juli 2003 ;Asli Surat KU.002/31/13 Phb03, kepada Dirjen Anggaran dan DirjenLembaga Keuangan Departemen Keuangan dari a.n Menteri Perhubunganoleh Sekjen Perhubungan perihal Revisi

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 4Desa/Kelurahan Rangkapan Jaya tanggal 13 September 1996, batas batasnyasebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah dinas Ir.Roshadi Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Yohansdwika Graci W Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan komplek Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Totong WijayaBahwa pada tahun 2005 Sekditjen Tanaman Pangan mengajukan permohonankepada Sekjen Departemen Pertanian terkait dengan peningkatan status rumahdinas Rangkapan

sembilan ) diatasdimana Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan suratNo.2820/PL.110/A.4/10/2012 meminta kepada Sekretaris Jendral TanamanPangan Kementan RI agar dapat memberikan kajian dan pertimbangan atas suratPara PENGGUGAT tersebut diatas;Bahwa sebagaimana dalil Para PENGGUGAT pada angka 10 ( sepuluh ) diataslalu diadakan pertemuan antara Para PENGGUGAT dengan pihak pihak yangberkompeten di Kementan RI mengenai permohonan surat Para PENGGUGAT ,pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekditjen

Wiranto Hadisusila, S.P mengirimkan suratkaleng;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Sekditjen BPDASPS menerbitkan suratpanggilan kepada Penggugat untuk menghadap kepada petugas yang ditunjukyaitu: 1) Ir. Eko Hadi Kuncoro, MP; 2) MulyawatiPrasetyaningtyas, S.Hut., MP; 3) Umma Aiman S., S.H.; 4) Zulfikar Ali, S.H.

., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan BantuanHukum Sekditjen BUK;; M. ZAENURI, S.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi Sekjen;KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag.M.Hum.,Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen; FRANSISCA BUDYANTI S. S.H.M.H., Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen; HERDIANTO S.H.M.H., Staf Biro Hukum dan Organisasi 13.

Putusan Nomor 153 K/TUN/20141) Penggugat sering membuat onar di kantor, padahal sekalipunPenggugat belum pernah berbuat onar ataupun mendapat sanksi darikantor;2) Penggugat mempunyai latar belakang keluarga yang tidak baik dantelah bercerai sebanyak 2 (dua) kali, padahal waktu itu Penggugatbelum pernah sekalipun bercerai;10.Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Sekditjen BPDAS dan PS menerbitkan11Surat Panggilan kepada Penggugat untuk menghadap kepada petugas yangditunjuk yaitu: 1) Ir.

YKEPSurat Sekditjen Pajak No. S88/PJ. 133/2002 tanggal 7 Oktober2002 dimjukan kepada Dirjen Anggaran DepKeu RI. isinya mohonpertimbangan mengenai langkah langkah yang harus dilaksanakanguna penyelesaian penghibahan atas tanah kepada YKEP, tapi tidakmendapat respon dari Tergugat JJSurat Kuasa Hukum YKEP tanggal 25 Juli 2003 dimjukan kepaaDirjen Anggran Depkeu RI. tentang permohonan rekomendasi untukpemisahan tanah seluas 20.000 M2 yang tercantum dalam SertifikatHak Pakai No. 248/Kebon Jeruk an.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Sekditjen BPDASPS menerbitkan SuratPanggilan kepada PENGGUGAT untuk menghadap kepada petugas yangditunjuk yaitu: 1) Ir.

MP.02/2012 Dari Kepala Seksi Perbendaharaan kepadaKepala Kantor, perihal Tindak Lanjut atas Kunjungan Tim DirektoratPengelolaan Kas NegaraDitjen Perbendaharaan, Bagian Keuangan Sekditjen DJBC, dan Direktorat PPKCKPDJBC.1 (satu) rangkap (foto copy) Surat Kepala Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong Nomor : S485/WBC.13/KPP.MP. 02/2012 tanggal 2 Nopember 2012, perihal PerubahanFormulir Dokumen Penyetoran kepada Kepala Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Sanggau

Impor, Penerimaan Negara dalam rangkaekspor, Penerimaan Negara atas barang kena cukai dan Penerimaan Negara yangberasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas pengangkutan barang tertentu.1 (satu) rangkap (fotocopy) NOTA DINAS Kantor Pelayanan dan Pengawasan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong Nomor : ND 189/WBC.13/KKP.MP.02/2012 Dari Kepala Seksi Perbendaharaan kepada KepalaKantor, perihal Tindak Lanjut atas Kunjungan Tim Direktorat Pengelolaan KasNegaraDitjen Perbendaharaan, Bagian Keuangan Sekditjen

Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2010, diterbitkan surat Rektor UndikshaNomor 2700/H.48/PR/2010 Perihal Usulan Revisi Penambahan Pagu dan PenggunaanPNBP Undiksha TA.2010 Kepada Sekditjen Dikti, Kemendiknas.

2010.Pihak Undiksha Singaraja mendapatkan tembusan surat tersebut pada tanggal20 Mei 2010 (ditulis tangan).Dalam surat tersebut, usul penggunaan anggarandari realisasi anggaran tahun 2009 sebesar Rp 8.846.449.000,00, dari jumlahtersebut usulan anggaran untuk pembebasan tanah tahun 2010 sebesar Rp6.068.191.000,00.Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2010, diterbitkan surat Rektor UndikshaNomor 2700/H.48/PR/2010 Perihal Usulan Revisi Penambahan Pagu dan PenggunaanPNBP Undiksha TA.2010 Kepada Sekditjen

2010.Pihak Undiksha Singaraja mendapatkan tembusan surat tersebut pada tanggal 20 Mei2010 (ditulis tangan).Dalam surat tersebut, usul penggunaan anggaran dari realisasianggaran tahun 2009 sebesar Rp 8.846.449.000,00, dari jumlah tersebut usulananggaran untuk pembebasan tanah tahun 2010 sebesar Rp 6.068.191.000,00.Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2010, diterbitkan surat Rektor Undiksha Nomor 2700/H.48/PR/2010 Perihal Usulan Revisi Penambahan Pagu dan Penggunaan PNBP Undiksha TA.2010Kepada Sekditjen

MP.02/2012 Dari Kepala Seksi Perbendaharaan kepada Kepala Kantor, perihal Tindak Lanjut atas Kunjungan Tim Direktorat Pengelolaan Kas Negara-Ditjen Perbendaharaan, Bagian Keuangan Sekditjen DJBC, dan Direktorat PPKC-KP-DJBC.31. 1 (satu) rangkap (foto copy) Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong Nomor : S-485/WBC.13/KPP.MP. 02/2012 tanggal 2 Nopember 2012, perihal Perubahan Formulir Dokumen Penyetoran kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

S.23NIBPHA/2007tanggal 5 Januari 2007; (sesuai dengan asli)33) Bukti 17.1133 :Undangan Sekditjen Bina Produksi Kehutanan No.UN.93NV/Set3/2007 tanggal 26 April 2007; (sesuai denganasli)34)Bukti T.I34 :Surat PT.

;Hal 13 dari275 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN Dps.Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2010, diterbitkan surat RektorUndiksha Nomor 2700/H.48/PR/2010 Perihal Usulan Revisi PenambahanPagu dan Penggunaan PNBP Undiksha TA.2010 Kepada Sekditjen Dikti,Kemendiknas.

Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2010, diterbitkan surat RektorUndiksha Nomor 2700/H.48/PR/2010 Perihal Usulan Revisi PenambahanPagu dan Penggunaan PNBP Undiksha TA.2010 Kepada Sekditjen Dikti,Kemendiknas.Dalam surat dinyatakan bahwa target penerimaan PNBPUndiksha Per 1 September 2010 setelah ditambahkan dengan sisa kelebihanrealisasi target dan sisa dari penggunaan penerimaan PNBP 2009 telahmelampaui target sebesar Rp 48.288.078.744,00 dari Rp 41.003.896.000,00yang ditargetkan, dengan data