Ditemukan 10507 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : serda setia setya sekda senda
Penelusuran terkait : Pt. urampi indah pratama vs i. kelompok kerja (pokja) 4 biro perlengkapan dan layanan pengadaan setda provinsi ppaua barat tahun anggaran 2018. Ii. pt. indoprima mankwari perkasa;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 07-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — KELOMPOK KERJA (POKJA) 4 BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN SETDA PROVINSI PPAUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018., II. PT. INDOPRIMA MANKWARI PERKASA;
361 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) 4 BIRO PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN SETDA PROVINSI PPAUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018., II. PT. INDOPRIMA MANKWARI PERKASA;
    SemiLatunussa & Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2019:Pemohon Kasasi;LawanKELOMPOK KERJA (POKJA) 4 BIRO PERLENGKAPANDAN LAYANAN PENGADAAN SETDA PROVINSI PAPUABARAT TAHUN ANGGARAN 2018, tempat kedudukan diJalan Brigjen (Purnawirawan) Abraham O. Atururi ArfaiManokwari, Provinsi Papua Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Demianus Waney, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN VS HAERUDIN,
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN VS HAERUDIN,
    Bahwa PEMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidakmemberikan informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN samasekali tidak melakukan perbuatan melanggar hukum (OnrechtmatigeOverheidsdaad);4. Bahwa PEMOHON KEBERATAN (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidakmemberikan informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN tidakHalaman 13 dari 73 halaman.
    Putusan Nomor 451 K/TUN/2016(BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN) SEHINGGA TIDAKMENGETAHUI ADANYA SURAT EDARAN DIMAKSUD, MAKATIDAK MELAKSANAKAN SURAT EDARAN KOMISI INFORMASINOMOR 1 TAHUN 2011 TERSEBUT;1.Bahwa TERMOHON INFOMASI/PEMOHON KASASI (BiroUmum Setda Provinsi Banten) merupakan Unit Kerja yangberada di bawah koordinasi Asisten Daerah dan atasanAsisten Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;.
    Dengan demikian TERMOHON INFOMASI/PEMOHON KASASI(Biro Umum Setda Provinsi Banten), bukan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi;.
    Bahwa dengan demikian Biro Umum Setda Provinsi Banten(PEMOHON KASASI) tidak mengetahui adanya Surat EdaranKomisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011; Sehingga menjadi tidak berdasarkan hukum, apabilaPEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) harusmelaksanakan Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun2011; Halaman 39 dari 73 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2016F.
    Bahwa PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten)merupakan Unit Kerja yang berada di bawah koordinasi AssistenDaerah dan atasan Asisten Daerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiBanten dengan demikian;2. PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten), bukanPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;3.
Pengadilan PTUN SERANG TUN KIP
Register : 11-04-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 6/P/KI/2016/PTUN-SRG
Tanggal 30 Juni 2016 — KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN MELAWAN : HAERUDIN
96 — 23
  • KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN MELAWAN :HAERUDIN
Pengadilan PN SAMPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-01-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 10/PDT.G/2012/PN.Spg
Tanggal 22 Januari 2013 — Juwaini, SH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sampang;
2. H. Slamet Satuli, SH, Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;
3. Nasrul Hidayat, Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten sampang;
4. Syarifuddin, SH, Staf Bantuan Hukum Setda Kabupataen Sampang;
5. Rizkika Putri Adinda, SH, Staf Bantuan hukum Setda Kabupaten Sampang;
6. Arman Saputra, SH, Advokat PERADI;
95 — 27
  • Juwaini, SH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sampang;
    2. H. Slamet Satuli, SH, Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang;
    3. Nasrul Hidayat, Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten sampang;
    4. Syarifuddin, SH, Staf Bantuan Hukum Setda Kabupataen Sampang;
    5. Rizkika Putri Adinda, SH, Staf Bantuan hukum Setda Kabupaten Sampang;
    6. Arman Saputra, SH, Advokat PERADI;
    disebut sebagai TERGUGAT VI ;Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenSampang, berlamat di Jalan Jamaluddin Sampang selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT VII; Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan KabupatenSampang, berlamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 55 Sampang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;Dalam perkara ini Tergugat hingga VIII tersebut diatas, diwakili oleh Kuasanya :oa fF wN > Juwaini, SH, Kepala Bagian Hukum Setda
    Slamet Satuli, SH, Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sampang; Nasrul Hidayat, Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten sampang; Syarifuddin, SH, Staf Bantuan Hukum Setda Kabupataen Sampang; Rizkika Putri Adinda, SH, Staf Bantuan hukum Setda Kabupaten Sampang;Arman Saputra, SH, Advokat PERADI; No. 1 s/d 5 tersebut di atas adalah para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sampang yang beralamat kantor di Pemerintah Kabupaten Sampang, JI.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 11-01-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 3/G/2024/PTUN.PLG
Tanggal 29 Mei 2024 — Penggugat:
Ema Zahara
Tergugat:
1.Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuasin
2.Analisis Pelayanan Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuasin
54 — 50
  • Penggugat:
    Ema Zahara
    Tergugat:
    1.Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuasin
    2.Analisis Pelayanan Bagian Umum Setda Kabupaten Banyuasin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 1/G/KI/2018/PTUN.Mks
Tanggal 4 April 2019 — BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KABUPATEN MAROS
152 — 60
  • BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KABUPATEN MAROS
    BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KABUPATEN MAselanjutnya disebut TERMOHON.>Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 01/G/K1/2018/PTUN.Mks.Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah Me@mbaca: 222 nnn nnn nn nn nnn nnn n nnn en nn nen nnn nee1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 01/G/KI/PEN.MH/2018/PTUN.Mks., tanggal 12 Februari 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim 2.
    Bahwa apabila obyek sengketa tidak ditunda maka penggungattidak akan mendapatkan apa yang dimohonkan oleh penggugatterhadap Pemerintah Kabupaten Maros pada Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Maros, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pengawasannya sebagaimana dalam Angaran Dasar LSM PEKAN 21, Pasal 4 danV. Dasar Gugatan (Posita);Adapun hal yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:1.
    Selatanadalah Registrasi Nomor: 001/I/KIPSS/2018 atau tanggapanKuasa Hukum Termohon Bagian Pembangunan dan BagianLayanan Setda Maros, bukanlah obyek yang dimohonkan Penggugat sebagaimana Nomor Registrasi Perkara di atas;5.
    Pemkab Maros; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) Pelopor Gerakan Pembaharuan Pekan 21Nomor: 058/LSM/PEKAN21/X1/2017, tanggal 24 Nopember2017, perihal: Permintaan Daftar Harga Barang, yang ditujukankepada Sekretariat Daerah (Setda) Up.
    Bagian Pembangunandan Layanan Setda Pemkab Maros; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah TerimaBerkas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:001/BAPSI/I/2018, tanggal 23 Januari 2018, dari H.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lelang
Register : 14-07-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 3 September 2015 — HARDIAN, diwakili oleh NANI WANGSIH MELAWAN : KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROPINSI BANTEN
103 — 43
  • HARDIAN, diwakili oleh NANI WANGSIHMELAWAN :KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROPINSI BANTEN
    AdangBahrudin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, TempatTinggal di Griya Permata Asri Blok B. 15/01 RT/RW 02/05 Dalung,Kota Serang.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROPINSI BANTEN, TempatKedudukan Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten ( KP3B )Jalan Syekh Nawawi, Curug, Kota Serang ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.
    Samsir, S.H, M.Si, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda PropinsiEREILQED, j mn mmm am teHalaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUNSRG2. Untung Saritomo, S.Sos, S.H, M.Si, Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum, Biro Hukum Setda Propinsi Banten ; 3.
    Setiawandi Hakim, S.Sos, S.H, M.Si, M.H, Jabatan KasubagPelayanan Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Propinsi Banten ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Kepala Biro Humas dan Protokol Setda PropinsiBanten, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten( KP3B ), Jalan Syekh Nawawi, Curug, Kota Serang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 489/484HMSP/2015 tanggal 28 Juli 2015; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Wanprestasi
Register : 17-11-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 18-02-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 102/PDT/2015/PT.PLG
Tanggal 4 Februari 2016 — KEPALA BIRO UMUM dan PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI SUMSEL VS ARTAMAN
70 — 9
  • KEPALA BIRO UMUM dan PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI SUMSEL VS ARTAMAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-02-2019 — Upload : 09-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt/2019
Tanggal 6 Februari 2019 — KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN VS ARTAMAN
139 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROVINSISUMATERA SELATAN, tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    KEPALABIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROVINSISUMATERA SELATAN VS ARTAMAN
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 05-08-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44 /Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 5 Agustus 2015 —
42 — 11
  • KEPALA BIRO UMUM dan PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI SUMSEL
    Kepala Biro Umum Tergugat danPerlengkapan Setda Provinsi Sumsel, tetapi juga Gubernur SumateraSelatan harus dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini, hal inikarena Gubernur Sumatera Selatan adalah sebagai penanggungjawab keuangan dalam lingkup Setda Provinsi Sumatera Selatanbukan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi SumateraSelataan in casu Penggugat. Tanpa ada persetujuan Gubernur,keuangan tidak bisa cair atau tidak bisa dikeluarkan.
    Photo Copy Berita Terima Pekerjaan tertanggal 4 April 2008 mobilBG.1629 LZ, dan Lampirannya;e Lampiran 1 :Fotocopy Berita Acaraa Awal KerusakanKendaraan Dinas Milik Setda Propinsi Sumatera Selatan,tertanggal 25 Maret 2008;Lampiran 2 :Fotocopy Order Perbaikan tertanggal 25 Maret2008;Lampiran 3 :Fotocopy Rincian Pajak Pekerjaan/Penggantiansuku Cadang Kendaraan Operasional Setda PropinsiSumatera Selatan, tahun Anggaran 2008;Semuanya telah dicocokan dan sesuai aslinya, telah diberi materai yangcukup
    Photo Copy Berita Terima Pekerjaan tertanggal 27 Maret 2008mobil BG.1038 Z, dan Lampirannya :Lampiran 1 :Fotocopy Berita Acaraa Awal KerusakanKendaraan Dinas Milik Setda Propinsi Sumatera Selatan,tertanggal 25 Maret 2008;Lampiran 2 :Fotocopy Order Perbaikan tertanggal 25 Maret2008;Lampiran 3 :Fotocopy Rincian Pajak Pekerjaan/Penggantiansuku Cadang Kendaraan Operasional Setda PropinsiSumatera Selatan, tahun Anggaran 2008;Semuanya telah dicocokan dan sesuai aslinya, telah diberi materaiyangB.
    ;Bahwa lebih kurang Tahun 2008 saksi mengerjakan ataumemperbaiki 3 mobil yaitu 1 mobil merek Nisan Terano warnahitam BG 66, mobil grand levina warna hitam BG nya saksilupa , mobil Toyota kijang inova warna silver BG nya saksi lupa;Bahwa mobil itu kKepunyaan setda Pemerintah Provinsi SmateraSelatan;Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 44/Pat.G/2015/PN.
    KEPALA BIRO UMUMdan PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI SUMSEL;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam uraian gugatannyaPenggugat mendalilkan tentang kerusakan mobil kepunyaan dari SetdaProvinsi Sumsel dan yang berhubungan langsung dengan Penggugat adalahBiro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan;Menimbang, bahwa cq singkatan dari Casu Quo yang dapatditerjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti dalam hal ini atau lebihspesifik lagi, cq digunakan untuk hubungan yang bersifat hirarkis
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Putus : 04-02-2011 — Upload : 14-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 84/PDT/2010/PT.BTN
Tanggal 4 Februari 2011 — Melawan PEMDA PROPINSI BANTEN Cq BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk.
51 — 35
  • Melawan PEMDA PROPINSI BANTEN Cq BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Putus : 10-04-2012 — Upload : 04-06-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 13/PDT/2012/PT.BTN
Tanggal 10 April 2012 — BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk melawan PT. HANA KREASI PERSADA, dkk
71 — 32
  • BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk melawan PT. HANA KREASI PERSADA, dkk
    BIROUMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN,beralamat di Jalan Brigjen. K.H. Syamun No. 05 Serang,selanjutnya disebut sSebagai ..........ccceccceceeeeeeeeeescee eee eee e eee eee e eee eee eee PEMBANDING I semulaTERGUGAT I;PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. DINASSUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROPINSI BANTEN,beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten(KP3B), JIn.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Tender
Register : 30-05-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 15 September 2016 — RAKHA PRATAMA MELAWAN KETUA KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN 09/Dis.BM/L UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI
94 — 28
  • RAKHA PRATAMA MELAWANKETUA KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN 09/Dis.BM/L UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI
    Disini jelas Tergugat pada PelelanqganKegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam ini membuat aturan sendini ;Bahwa Penggugat menduga Tergugat (Ketua Kelompok KerjaLayanan Pengadaan 09/Dis.BM/L Unit Layanan Pengadaan (ULP)Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau) tidakmempunyaietika seperti yang diatur pada Pasal 6 huruf fPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : Para pihak yang terkaitdalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus
    Usaha Negara ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat daneksepsi serta Jawaban Tergugat keseluruhan jawab jinawab antaraPenggugat dan Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkaraini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugatyang merupakan badan usaha swasta yang termasuk kategori orang ataubadan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah Ketua KelompokKerja Layanan Pengadaan 09/Dis.BM/L Unit Layanan Pengadaan (ULP)Biro Administrasi Pembangunan Setda
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 11-10-2023 — Putus : 20-12-2023 — Upload : 22-12-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 226/Pdt.G/2023/PN Plg
Tanggal 20 Desember 2023 — Penggugat:
PT SOLUSI MEDIA GROUP
Tergugat:
1.PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
2.KEPALA BAGIAN UMUM Setda Kota Palembang
31 — 14
  • Penggugat:
    PT SOLUSI MEDIA GROUP
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
    2.KEPALA BAGIAN UMUM Setda Kota Palembang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-02-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 20/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 8 Juli 2020 — NAGA KARYA DIWAKILI OLEH HERY ARMEN SINAGA
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ASAHAN
161 — 101
  • NAGA KARYA DIWAKILI OLEH HERY ARMEN SINAGA
    Tergugat:
    POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ASAHAN
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-02-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 19/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 8 Juli 2020 — WIDYA KENCANA DIWAKILI OLEH WIDI ASTUTI
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ASAHAN
185 — 96
  • WIDYA KENCANA DIWAKILI OLEH WIDI ASTUTI
    Tergugat:
    POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ASAHAN
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 06-10-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mjl
Tanggal 30 Desember 2021 — Lima Putra Mandiri
Tergugat:
1.Pokja 89 Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
2.Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
3.Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Cideres Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
Duta Indah Abadi
228 — 88
  • Lima Putra Mandiri
    Tergugat:
    1.Pokja 89 Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
    2.Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Majalengka
    3.Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Cideres Kabupaten Majalengka
    Turut Tergugat:
    Duta Indah Abadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 11-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2809 K/Pdt/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — ., KABAG PEMDES pada Setda Kabupaten Sumba Timur cq. Kepala Kelurahan Kawangu, dkk.
105 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., KABAG PEMDES pada Setda Kabupaten Sumba Timur cq. Kepala Kelurahan Kawangu, dkk.
    PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, Cq KABAGPEMDES PADA SETDA KABUPATEN SUMBA TIMUR, CqKEPALA KELURAHAN KAWANGU, berkedudukan di JalanWaingapuMelolo, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;2. PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, CQ KEPALADINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBA TIMUR, CQ,KEPALA PUSKESMAS KAWANGU, berkedudukan di JalanWaingapuMelolo, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;3.
Pengadilan PN TERNATE Perdata
Register : 15-03-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tte
Tanggal 5 Juli 2023 —
Tergugat:
1.DIHIR BAJO, S.H,
2.SAFRIN TEHUAYO,
3.SETDA PROVINSI MALUKU UTARA Cq. KARO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
73 — 0

  • Tergugat:
    1.DIHIR BAJO, S.H,
    2.SAFRIN TEHUAYO,
    3.SETDA PROVINSI MALUKU UTARA Cq. KARO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 1 Juli 2020 — Karya Siak Kecil dalam hal ini diwakili oleh SANDRA ALFIA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN I UKPBJ SETDA KABUPATEN BENGKALIS
171 — 83
  • Karya Siak Kecil dalam hal ini diwakili oleh SANDRA ALFIA
    Tergugat:
    KELOMPOK KERJA PEMILIHAN I UKPBJ SETDA KABUPATEN BENGKALIS
    PENGGUGAT ;MELAWANKELOMPOK KERJA PEMILIHAN I PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DANJASA SETDA KABUPATEN BENGKALIS berkedudukandi Jalan A. Yani Nomor 70 Bengkalis;Dalam perkara ini member kuasa pada MaryansyahOemar, S.H., Mohammad Fendro Arrasyid, S.H.,Wahyudi Hidayat, S.HI., Nabilla Putri Nofan, S.H.,Sudadi, S.H., Hendra Saputra, S.St.