NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU576/PJ/2019, tanggal 8 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00187/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor:00009/167/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Januari 2014yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 001434.99/2018/PP, atasnama: PT Nippon Shokubai

GunungSugih, Ciwandan, CilegonBanten, terkait sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa BungaPasal 9 ayat (2a) UU KUP pada Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00009/167/14/052/16tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Januari 2014, atas nama PTNippon Shokubai

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU582/PJ/2019, tanggal 8 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP0164/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 18 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor:00010/167/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Februari 2014yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 001435.99/2018/PP, atasnama: PT Nippon Shokubai

GunungSugih, Ciwandan, CilegonBanten, terkait sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa BungaPasal 9 ayat (2a) UU KUP pada Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00010/167/14/052/16tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Februari 2014, atas namaPT Nippon Shokubai

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 16/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU581/PJ/2019, tanggal 08 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00253/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 26 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor00012/167/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak April 2014 yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 001436.99/2018/PP, atas nama PTNippon Shokubai

Gunung Sugih,Ciwandan, Cilegon, Banten, terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa BungaPasal 9 ayat (2a) UU KUP pada Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00012/167/14/052/16tanggal 8 November 2016 Masa Pajak April 2014, atas nama PTNippon Shokubai

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 76/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU577/PJ/2019, tanggal 08 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

Putusan Nomor 76/B/PK/Pjk/2020 nama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000,beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 25 Februari 2019 dengan disertai

penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP03209/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 27Desember 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00013/167/14/052/16tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Mei 2014 yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor 000650.99/2018/PP, atas nama PTNippon Shokubai

Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten, terkait sengketa aquo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa BungaPasal 9 ayat (2a) UU KUP pada Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00013/167/14/052/16tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PTNippon Shokubai

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 12/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU580/PJ/2019, tanggal 08 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00185/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor:00008/167/14/052/16 tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Juni 2014 yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor 001437.99/2018/PP, atas nama PTNippon Shokubai

Gunung Sugih,Ciwandan, Cilegon, Banten, terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa BungaPasal 9 ayat (2a) UU KUP pada Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00008/167/14/052/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PTNippon Shokubai

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU578/PJ/2019,tanggal 8 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

Putusan Nomor 4534/B/PK/Pjk/201900011/167/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000649.99/2018/PP, atasnama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000,beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP03208/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 27Desember 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 0001 1/167/14/052/16Tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014 yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor 000649.99/2018/PP, atas nama PTNippon Shokubai

Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa BungaPasal 9 ayat (2a) UU KUP pada Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 0001 1/167/14/052/16Tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PTNippon Shokubai

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

./2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA, beralamat di JalanKawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122Gunung Sugih, Cilegon, Banten, yang diwakili oleh NaokiHijikuro, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan

berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP00456/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September 2011 dan membatalkanSurat Tagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013Masa Pajak September 2011 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 111575.99/2011/PP, atas nama PT Nippon Shokubai

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00456/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor0021 7/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September2011, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP:01.071.713.0052.000, Alamat: Jalan Kawasan Industri Panca Puri,Jalan Raya Anyer KM.122 Gunung Sugih, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

./2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA, beralamat diKawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122,Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten, 42447, yangdiwakili oleh Naoki Hijikuro, jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00216/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Januari2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c atas Surat TagihanPajak Nomor 00218/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 MasaPajak Maret 2011, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia,NPWP: 01.071.713.0052.000, Alamat: Jalan Kawasan IndustriPanca Puri, Jalan Raya Anyer KM.122 Gunung Sugih, Cilegon,Banten, adalah telah sesuai dengan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 2106/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4063/PJ/2019, tanggal 23 September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00079/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa PajakMaret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:002978.16/2018/PP, atas nama: PT Nippon Shokubai

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00079/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 11 Januari 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00458/207/14/052/16 tanggal 8 November 2016 Masa PajakMaret 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:002978.16/2018/PP, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia,NPWP 01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan IndustriPanca Puri, Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan,Halaman

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00458/207/14/052/16tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama: PTNippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000,beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km.122 Gunung Sugih, Ciwandan, CilegonBanten 42447, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1992/PJ/2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor : KEP00455/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00211/107/11/052/13 tanggal 28Juni 2013 Masa Pajak Februari 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00211/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Februari2011 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 111572.99/2011/PP,atas nama PT Nippon Shokubai

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00455/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor0021 1/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Februari2011 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:0021 1/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Februari2011 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:111572.99/2011/PP, atas nama : PT Nippon Shokubai Indonesia

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh = Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2074/PJ/2019, tanggal 22 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01840/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 November 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor 00143/407/14/052/16, tanggal 19 Oktober 2016, atasnama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan RayaAnyer Kilometer 122 Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon Banten,adalah telan sesuai dengan ketentuan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor00143/407/14/052/16, tanggal 19 Oktober 2016, atas nama atasnama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan RayaAnyer Kilometer 122 Gunung Sugih, Ciwandan, CilegonBanten,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1993/PJ/2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor : KEP00458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00212/107/11/052/13 tanggal 28Juni 2013 Masa Pajak April 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor : 00212/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak April 2011yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor : 111573.99/2011/PP, atasnama PT Nippon Shokubai

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00458/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Januari2017 tentang pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor00212/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak April2011, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP:01.071.713.0052.000, Alamat: Jalan Kawasan Industri Panca Puri,Jalan Raya Anyer KM.122 Gunung Sugih, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1995/PJ/2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

MengadiliMengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP00217/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Januari 2017tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00210/107/11/052/13 tanggal 28Juni 2013 Masa Pajak Januari 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00210/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Januari2011 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 110970.99/2011/PP,atas nama PT Nippon Shokubai

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00217/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Januari2017 tentang pembatalan Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor00210/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Januari2011, atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP:01.071.713.0052.000, Alamat: Jalan Kawasan Industri PancaPuri, Jalan Raya Anyer KM.122 Gunung Sugih, Cilegon, Banten,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan

NIPPON SHOKUBAI INDONESIA;

2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1997/PJ/2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP08821/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 Desember2016 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00214/107/11/052/13 tanggal 28Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00214/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 110012.99/2011/PP, atasnama PT Nippon Shokubai

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP08821/NKEB/WPJ.07/2017tanggal 15 Desember 2016 tentang pembatalan SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c atasSurat Tagihan Pajak Nomor 00214/107/11/052/13 tanggal28 Juni 2013 Masa Pajak Juni 2011, atas nama:PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP:01.071.713.0052.000, Alamat: Jalan Kawasan Industri Panca Puri,Jalan Raya Anyer KM.122 Gunung Sugih, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman

PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 166/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1998/PJ/2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP00457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00215/107/11/052/13 tanggal 28Juni 2013 Masa Pajak Juli 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00215/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Juli 2011yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 111574.99/2011/PP, atasnama PT Nippon Shokubai

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor00215/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Juli 2011,atas nama: PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP:01.071.713.0052.000, alamat Jalan Kawasan Industri Panca Puri,Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4062/P J/2019, tanggal 23 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

Tahun 2019, tanggal 26 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor 02140/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 September2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 008234.99/2018/PP yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor 008234.99/2018/PP, atas nama PTNippon Shokubai

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02140/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 September 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor008234.99/2018/PP, atas nama PT Nippon Shokubai Indonesia,NPWP 01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan IndustriPancapuri Jalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan,CilegonBanten 42447, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00025/167/15/052/17tanggal 9 Juni 2017 Masa Pajak Januari sampai dengan November2015 atas nama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri PancapuriJalan Raya Anyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan, CilegonBanten 42447, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA

PUTUSANNomor 412/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU2075/PJ/2019, tanggal 22 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NIPPON SHOKUBAI

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01751/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 13 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00456/207/14/052/16 tanggal 08 November2016 atas nama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014Nomor 00456/207/14/052/16, tanggal 08 November 2016, atasnama PT Nippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000, beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan RayaAnyer Km. 122 Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA