.578/ Disp / Srt / 2009;Bahwa Penggugat pernah menjumpai di pesan masuk akun facebook milikTergugat dimana Tergugat mengirimkan foto foto vulgar dirinya kepadateman lakilakinya;Bahwa Tergugat selama tinggal dengan Penggugat dirumah milik orangtuaPenggugat kerap bersikap tidak sopan kepada orangtua Penggugat semisaljika makan bersama Tergugat duduk sambil menyilangkan kakinya didepanorangtua Penggugat;Bahwa selama dirumah, Tergugat juga kerap menelepon orang lain yangtidak jelas asal usulnya secara simultan

Sgr.e Bahwa Tergugat selama tinggal dengan Penggugat dirumah milik orangtuaPenggugat kerap bersikap tidak sopan kepada orangtua Penggugat semisaljika makan bersama Tergugat duduk sambil menyilangkan kakinya didepanorangtua Penggugat;e Bahwa selama dirumah, Tergugat juga kerap menelepon orang lain yangtidak jelas asal usulnya secara simultan dan dalam durasi yang lama;e Bahwa Penggugat dan orangtua Penggugat sudah sering menasehatiTergugat agar berubah kearah sikap yang lebih baik akan tetapi Tergugattidak

Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yangdiperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usahausahapembangunan, namun ekses negatipnya lebih besar daripada ekses positipnya.Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BABII huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiiltidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebutharus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan

evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani olehAparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegas untuk memberhentikandengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara hukummelakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaantersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri;Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakinmerajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkah yang simultan

dipertimbangkan dengan alasan atas kedua Surat Keputusantersebut telah diajukan permohonan banding kepada badan Peradilan Pajak dan tidakmencabut atas permohonan banding tersebut; bahwa Penggugat telah memasukkan surat Permintaan Pelaksanaan Prosedur PersetujuanBersama (Mutual Agreement Procedure atau MAP) kepada Tergugat; bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraIndonesia dan Singapura, Penggugat dapat menempuh prosedur kesepakatan bersama(MAP) secara simultan

akan digunakan ;bahwa sesuai dengan :i) Induk dari perjanjian internasional yang tertuang dalam "Vienna Conventionon the Law of Treaties" tahun 1969,o Article 26: "Pacta sunt servanda",o Article 27: "Internal law and observance of treaties",o Article 46: "Provisions of internal law regarding competence to concludetreaties" danii) Pasal 25 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danSingapura diatur :diatur bahwa Penggugat dapat menempuh prosedur kesepakatan bersama (MAP)secara simultan

tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2006 Nomor: 00011/204/06/092/08, tanggal 28 Maret 2008;bahwa berdasarkan Induk perjanjian international yang tertuang dalam "ViennaConvention on the Law of Treaties" tahun 1969, article Article 26, Article 27, Article46 dan Pasal 25 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danSingapura mengatur mengenai Masalah MAP yang intinya Penggugat dapat menempuhprosedur kesepakatan bersama (MAP) secara simultan

Putusan Nomor 110 PK/TUN/2020Aparatur Sipil Negara Juncto Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakinmerajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkah yang simultan dan komprehensif.

evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani olehAparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegas untuk memberhentikandengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara hukummelakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaantersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri;Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakinmerajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkah yang simultan

dan Kaffein.KESIMPULAN:Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkanbahwa barang dengan nomor:= 8259/2014/NOF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:e Karisoprodol mempunyai efek sebagai analgesic (pereda nyeri), tidaktermasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar ObatKeras;e Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasasakit) dan antipiretik (pereda demam), tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika;e Kaffein mempunyai efek simultan

Kalimat terus menerusmerupakan sifat pertama bermakna kontinyu, simultan, berkesinambungan,sambung menyambung dan bisa pula perarti berkelanjutan, atau suatukeadaan yang tidak pernah berhenti, dan kalimat tidak ada harapan akanhidup rukun lagi merupakan sifat kedua, yang bermakna dimana pihak pihak(Suami isteri) baik sepihak maupun bersama sama tidak ada kehendak atau'tikad baik untuk melanjutkan hubungan suami isteri atau rumah tanga.Kedua sifat tersebut merupakan persyarat dan kualitas perselisian

mengerjakan blok B4 dan B5, Rombongan V mengerjakanblok B6 dan B7, selanjutnya blok B8, blok A6 dan A7, A8 dikerjakan secarakeroyokan oleh rombongan yang telah selesai mengerjakan blokbloksebelumnya.Bahwa pekerjaan imas tumbang telah diselesaikan saksi sampai bulan Juli2005 dan biaya/ uang yang diterima saksi dari terdakwa sekitar Rp.228.375.000, (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah), selanjutnya saksi menarik pekerjaannya.Bahwa lokasi lahan terdakwa terbakar secara simultan

mengerjakan blok B4 dan B5, Rombongan V mengerjakanblok B6 dan B7, selanjutnya blok B8, blok A6 dan A7, A8 dikerjakan secarakeroyokan oleh rombongan yang telah selesai mengerjakan blokbloksebelumnya;Bahwa pekerjaan imas tumbang telah diselesaikan saksi sampai bulan Juli2005 dan biaya/ uang yang diterima saksi dari terdakwa sekitar Rp.228.375.000, (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh limaribu rupiah), selanjutnya saksi menarik pekerjaannya;Bahwa lokasi lahan terdakwa terbakar secara simultan

Hal ini jika diartikanlebih jauh, maka dalam setiap putusan yang dikeluarkan, Hakim seharusnyamengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu (lI) kepastian hukum, (ll)kemanfaatan hukum dan (Ill) keadilan hukum.Sehubungan dengan uraian di atas, berikut akan dikemukakan ringkasansebuah artikel yang dimuat pada Harian Kompas tanggal 3 Juli 2002, denganjudul Dari "Law Enforcement" ke "Justice Enforcement", oleh A. Ahsin Thohari,Hal.11 dari 15 hal. Put.

Artikel tersebut menguraikan bahwaHakim yang akan memutus suatu) perkara di Pengadilan harusmengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu kepastian hukum,kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa :(l).

evaluasi terhadap semua proses hukum yangsedang dijalani oleh Aparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegasuntuk memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yangterbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sertamelaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri;Bahwa secara de facto tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela,sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkahyang simultan

untuk melakukanmonitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedangdijalani oleh ASN, mengambil langkah tegas untuk memberhentikandengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindakpidana Korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepadaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danMenteri Dalam Negeri:bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakinmerajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkah yang simultan

Hal ini jika diartikan lebihjauh, maka dalam setiap putusan yang dikeluarkan, hakim seharusnya13mengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu (i) kepastian hukum, (1)kemanfaatan hukum dan (iii) keadilan hukum;Sehubungan dengan uraian di atas, berikut akan dikemukakan ringkasan sebuahArtikel yang dimuat pada Harian Kompas tanggal 3 Juli 2002, dengan judul DariLaw Enforcement ke Justice Enforcement, oleh A.

Artikel tersebutmenguraikan bahwa hakim yang akan memutus suatu perkara di Pengadilan harusmengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu kepastian hukum, kemanfaatanhukum dan keadilan hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa:(1). Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindunganyustisiabel atas tindakan seseorang terhadap orang lain karena hukum adalahrujukan terakhir untuk mengatasi konflik dalam masyarakat.

evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani olehAparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegas untuk memberhentikandengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara hukummelakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaantersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri;Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakinmerajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkah yang simultan

Hal ini jika diartikanlebih jauh, maka dalam setiap putusan yang dikeluarkan, Hakim seharusnyamengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu (Il) kepastian hukun, (Il)kemanfaatan hukum dan (Ill) Keadilan hukum.Sehubungan dengan uraian di atas, berikut akan dikemukakan ringkasansebuah artikel yang dimuat pada Harian Kompas tanggal 3 Juli 2002, denganjudul Dari "Law Enforcement" ke "Justice Enforcement", oleh A. Ahsin Thohari,Hal.11 dari 15 hal. Put.

Artikel tersebut menguraikan bahwaHakim yang akan memutus suatu perkara di Pengadilan harusmengkombinasikan tiga hal secara simultan yaitu kepastian hukum,kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa :(l).

untuk menjaga harkat dan martabat ASN, serta untukmemenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, ASN yang sudahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut sertamelakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau yang adahubungannya dengan jabatan harus dijatuhi hukuman disiplinsebagaimana tercantum pada keputusan tata usaha negara objeksengketa; Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakinmerajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkah yang simultan

Putusan Nomor 199 K/TUN/2020Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara hukum melakukan tindakpidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepadaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danMenteri Dalam Negeri:Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakinmerajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkah yang simultan dan komprehensif.

MelakukanTindak Pidana Korupsi, PPK dan PyB diminta untuk melakukan monitoringdan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN,mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASNyang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana Korupsi sertamelaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri PANRB dan MenteriDalam Negeri;Bahwa secara sosiologi tindak pidana korupsi sudah semakinmerajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkah yang simultan

danevaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani olehAparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegas untuk memberhentikandengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara hukummelakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaantersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri;Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakinmerajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkahlangkah yang simultan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan PencapaianKebutuhan Hidup Layak;Pasal 6 ayat (2) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Gubernur harus membahassecara simultan dan mempertimbangkan faktorfaktor sebagai berikut:a. Nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan darihasil survei;b.

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, bahwa upah minimum ditetapkan olehGubernur dengan memperhatikan rekomendasi, saran dan pertimbanganDewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;Bahwa selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 menegaskan bahwa Gubernur dalammenetapkan upah minimum tersebut harus membahas secara simultan