No. 179 K/TUN/2000Pemberian Izin Penambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian C(Sirtukil) PT.

Bintang Jaya Adapun alasan Tergugatmelakukan pembatalan surat izin tersebut, hanya berdasarkan padapertimbangan, bahwa Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang dikeluarkanoleh Tergugat, terdapat kekeliruan penomoran/kode pengolahan ;Bahwa dengan dicabutnya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)Ekploitasi Bahan Galian Golongan C (Sirtukil) CV.

Oleh karena fakta hukum telah terungkap dalam bentuk maupunmodel surat, format baku SIPD yang ditetapkan oleh Peraturan DaerahTingkat Sulawesi Tengah Nomor : 4 Tahun 1993 tidak mengatur secarategas atau menunjuk untuk dijadikan dasar pemberian SIPD bahan galian C(sirtukil) kepada PT. Argasari Pratama, dengan adanya pemberian surat izintersebut, akibat dari adanya pembatalan SIPD kepunyaan pihak lain in casuCV. Bintang Jaya ;8.

Dan demikian pula halnya terhadap PT.Argasari Pratama, jika hendak diberikan SIPD bahan Galian golongan C(Sirtukil), seharusnya cukup diberikan izin saja sesuai permohonannya,tanpa diembeli dengan pembatalan SIPD pihak lain, dalam rangkapenerbitan SIPD bersangkutan. Jika kenyataannva proses penerbitan SIPDPT.

No. 179 K/TUN/2000Mei 1999 Nomor : 540/182/Distam/1999, tentang Pembatalan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor :545/44/1996 tanggal 12 Februari 1996 tentang Pemberian Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian C (Sirtukil) PT.Argasari Pratama dan Pemberian Surat Izin Pemberian Izin PertambanganDaerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian C (Sirtukil) kepada CV.

Guntur Nomor: 541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003 ;

2001 tentang Kerjasama Penambangan bahan Galian C ;

Foto copy Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD An. Perhutani Nomor :189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004.j. Foto copy SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 274/KPTSII/1999tanggal 7 Mei 1999;k. Foto copy Surat Perum Perhutani KPH Garut Perihal Kemitraan PenambanganBahan Galian C Nomor : 381/045.8/Grt/III tanggal 18 Juli 2001..

Foto copy Surat Nomor : 189/045.8/Grt/IIl tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani.q. 1 (Satu) berkas foto copy legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam.r. Foto copy Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAP tanggal 25Juni 2001.s. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian C Nomor :04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001.t. Surat Pemberitahuan PT.

Guntur Nomor:541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003.Foto copy Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD An.

Tanjung GiriMutiara Hitam maupun terdakwa selaku General Manajer sekaligus kuasa DirekturUtama, yang bermodalkan dokumen Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) No.541.3/50/SDAP tentang Pemberian Ijin Eksploitasi Bahan Galian C (Pasir/Situ) atasnama Perum Perhutani KPH Garut yang habis masa berlaku pada bulan Juni 2011karena tidak didaftar ulang dan Surat Perjanjian No. 04/044.3/Grt/2001 tentangKerjasama Penambangan Galian C antara PT.

Foto copy Surat Nomor : 189/045.8/Grt/IIl tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani;q. 1 (Satu) berkas foto copy legalitas Perusahaan PT. Tanjung Giri MutiaraHitam;r. Foto copy Surat ljin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001;s. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian CNomor : 04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001;t. Surat Pemberitahuan PT.

Bahwa penetapan perpanjangan surat ijin Usaha pertambangan daerah yangditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan PERATURAN DAERAH KOTABANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001 BAB V Pasal 15 angka 3 ,hurup c,Tentang Tata Cara Memperoleh SIPD, Permohonan SIPD ekplorasi harus dilampiritentang Status tanah yang bersangkutan yang telah direkomendasi oleh pejabat yangbersangkutan dan PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 18TAHUN 2009 Pasal 16 ayat 3 > yaitu sebelum penerbitan SIPD wajibmempertimbangkan Aspek

P.2 : Fotocopy sesuai dengan copynya Keputusan Walikota BanjarbaruNomor 17 Tahun 2001 Tentang Prosedur Pemberian IzinPertambangan Daerah (SIPD) Untuk Bahan Galian Golongan C ;3. P3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan PihakKelurahan Tidak Pernah Mengeluarkan Rekomendasi UntukPerpanjangan SIPD Galian C atas nama H. Zaini Salim ;4.

SIPD Eksplorasi, b. SIPD Eksploitasi,c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian, d.

SIPD Pengangkutan dan Penjualan,Pasal 10 ayat (4) SIPD Eksplotasi dapat diberikan untuk jangka waktu palinglama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya (satu) tahun selamapemegang SIPD telah melaksanakan ketentuan yang berlaku dan berproduksipada kapasitas normal, (5) Permohonan perpanjangan SIPD eksploitasisebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Walikota melalui KepalaKepala Daerah selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD.Bab V Tentang Tata Cara Memperoleh SIPD Pasal 15

Kepala Dinas Pertambangan Dan Lingkungan Hidup berdasarkankelayakan upaya reklamasi yang akan dilaksanakan oleh pemohon.1 Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai SIPD yangdimohon dan menanggung segala resiko biaya akibat adanya usahapertambangan.Halaman 23 dari 29 Putusan No. 34/G/2012/PTUNBJM24m Laporan hasil eksplorasi bagi pemohon SIPD Eksploitasi atau FotocopySIPD Eksploitasi bagi pemohon SIPD Pengolahan dan Pemurniann Rekomendasi wilayah usaha pertambangan dari kepala BadanPertanahan

541.9/051/Kpis/ESDM/2011 tentang PenyesuaianSuratBin' Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi ein "Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas NamaQV Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani)tanggal 21 Januari 2011,sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap atau sampai ada penetapan lain di kemudian hari;Il.

No. 203/B/2016/PT.TUN.JKTMengabulkan gugatan Para Penggugat;Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa SuratKeputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha PertambanganDaerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi PrimerKaryawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggab21 Januari 2011;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanTergugat berupa Surat Keputusan Bypati Bogor Nomor541.3/051/Kpts/

ESDM/201 1 tentang Peryesuaian Surat IzinUsaha Pertambangan Daerait(SiPD) Eksploitasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan,, (IUP) Operasi Produksi Atas NamaKoperasi Primet YRaryawan Perum Perhutani (Primkokar) fainggal 21 Januari 201 1 ;PerhutaniMembbankan kepada Tergugat dan Tergugat Il Intervensisetara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara inic sebesar Rp. 5.766.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Enam PuluhEna ISU PRUPIG)j~ nnn nnn imeem nnnnmnnnnnBahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk

Bupati Bogor, Nomor541.3/051/Kpts/ESBMI2011, tanggal 21 Januari 2011, TentangaNPenyesuaian, Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) ExploitasiMenjadi, in "Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Atas~~nama.

Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar : Perhutani) dalam hal ini objek sengketa (bukti T3), merupakanv penyesuaian dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor : 540/SK.1223Perek/1997 tentangPemberian Surat Izin Pertambangan (SIPD) Ekploitasi BahanGalian Golongan C (Andesit) atas nama Primer KaryawanPerum Perhutani (Primkopar Perhutani) yang diterbitkan olehGubernur Jawa Barat pada tanggal 17 September 1997,penyesuaian tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 112Hal

Bahwa, terdakwa memang pernahmemiliki Surat Perpanjangan Izin Pertambangan Daerah (SIPD) nomor 503/215/C/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang masa berlakunya hanya 3 (tiga) tahun yaituhingga tanggal 18 Juni 2010 sehingga tanggal 19 juni 2010 Surat PerpanjanganIzin Pertambangan Daerah (SIPD) sudah tidak berlaku lagi tetapi terdakwa tetapmelakukan penambangan' sehingga Dinas Perindustrian PerdaganganKabupaten Tegal mengirimkan surat Penghentian Sementara Kegiatan UsahaPertambangan Nomor; 157/548/2013 tanggal

SAP hanyamenunjukkan Surat Ijin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD)Nomor 503/215/C/2007 tanggal 18 Juni 2007 yangdikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan masaberlaku 3 (tiga) tahun yaitu tanggal 18 Juni 2007 hinggatanggal 18 Juni 2010. Dan tidak bisa menunjukkan suratperpanjangan SIPD yang dikeluarkan oleh instansi manapun.Bahwa di lokasi tambang ditemukan alat berat (escavator)dan alat angkut (dump truck).Bahwa yang menunjukkan lokasi PT.

SAP memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Nomor503/215/C/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh GubernurJawa Tengah dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun yaitu tanggal 18 Juni2007 hingga tanggal 18 Juni 2010.Bahwa lokasi pertambangan PT.

SAP memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)Nomor 503/215/C/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang dikeluarkan olehGubernur Jawa Tengah dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun yaitu tanggal18 Juni 2007 hingga tanggal 18 Juni 2010.Bahwa benar lokasi pertambangan PT.

SAP) memiliki Surat IjinPertambangan Daerah (SIPD) Nomor 503/215/C/2007 tanggal 18 Juni2007 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan masaberlaku 3 (tiga) tahun yaitu tanggal 18 Juni 2007 hingga tanggal 18 Juni2010.Bahwa benar lokasi pertambangan PT.

Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang SURAT IZIN PERTAMBANGANDAERAH (SIPD) EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C NOMOR :541.3/45 DISTAMB, tanggal 10 November 2008, yangselanjutnya dikukuhkan oleh SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOGORNOMOR: 541.3/050/Kpts/ESDM/2010 TENTANG PENYESUAIAN SURATIJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) .EKSPLOITASI MENJADI IJINUSAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI ATASNAMA PT.ABDI GUNA ~~ BAHARI tanggal 21 Januari 2011 ;3.

Bahwa dengan berdasarkan SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH(SIPD) EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C NOWVOR541.3/45 DISTAMB tanggal 10 November 2008 dan SURATKEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR: 541.3/050/Kpts/ESDM/2010TENTANG PENYESUAIAN SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH(SIPD) .EKSPLOITASI MENJADI IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)OPERAS! PRODUKSI ATASNAMA PT.

PENGGUGAT sudah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuaidengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT yang termuat dalam SURAT IZINPERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) EKSPLOITASI BAHAN GALIANGOLONGAN C NOMOR : 541.3/45 DISTAMB tanggal 410November 2008 dan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR:541.3/050/Kpts/ ESDM/2010 TENTANG PENYESUAIAN SURAT IJINPERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) .EKSPLOITASI MENJADI IJINUSAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI ATASNAMA PT.ABDI GUNA BAHARI tanggal 21 Januari

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BogorNomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat IzinUsaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama KoperasiPrimer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani),tertanggal 21 Januari 2011:3.

Bahwa di dalam ketentuan tersebut dinyatakan SIPD yang diterbitkansebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan masihberlaku sampai jangka waktunya berakhir. Sedangkan SIPD tersebuttetap berlaku;c.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan BupatiBogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian SuratIzin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama KoperasiPrimer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21Januari 2011;3.

Putusan Nomor 113 K/TUN/2017Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD)Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi ProduksiAtas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (PrimkokarPerhutani) tanggal 21 Januari 2011 merupakan penyesuaian KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 540/SK.1232Perek/1997 tanggal 17September 1997 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah(SIPD) Eksploitasi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan PerumPerhutani (Primkokar Perhutani);Bahwa merujuk

Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan BupatiBogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentangPenyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) EksploitasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas NamaKoperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);3.

Sarifudin dengan Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD) Nomor : 545/108/2006 tanggal 15November 2006 yang berlaku selama 5 (lima) tahun berakhir sampaidengan 15 November 2011, selanjutnya sekira bulan Maret 2011usaha penambangan tersebut sering buka tutup (sering berhenti)karena banyak masalah, kemudian Terdakwa Kunarto Alias Adam BinMuhroni berminat untuk meneruskan penambangan dan bertemudengan Soeharto, PS. Bin Supar selaku pemilik tanah dan terjadilahkesepakatan di mana Soeharto, PS.

Bin Supar selaku pemilik lahan; Selanjutnya setelah beberapa kurun waktu usaha penambangantersebut berlangsung, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebutpada awal dakwaan datang petugas Kepolisian Daerah Polda Jatengsebanyak 4 orang berpakaian preman ke lokasi penambangan yangdipimpin oleh Kompol Allen Sirait kemudian menanyakan perizinankegiatan penambangan serta pengelolanya yang kemudian oleh Sdr.Paidi dijawab bahwa SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) sudahberakhir sejak tanggal 15 November

Bin Suparpada pokoknya menerangkan di lokasi tambang batu di Leyangan adaSurat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atas nama Sarifudin yangdikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan EnergiKabupaten Semarang,berlaku selama 5 (lima) tahun berakhir sampai dengan 15 November2011, sementara berdasarkan keterangan ahli DF. Witjaksono HariRahwanto dalam putusan tersebut menerangkan bahwa untuk izinHal. 7 dari 11 hal. Put.

No. 1747 K/Pid.Sus/2013perorangan tidak bisa dipindahtangankan dan diatasnamakan orang lainsehingga harus menggunakan izin baru, hal ini sesuai juga dengan bunyisalah satu klausula pada lampiran SIPD mengenai laranganmemindahtangankan SIPD, sehingga pertimbangan Majelis Hakimtersebut adalah tidak berdasarkan fakta yang ada; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atasternyata juga tidak sama dengan pertimbangan Majelis Hakim yang samadalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa Soeharto

Bin Supar(kurang lebih sejak bulan Maret 2011) adalah illegal karena tidak memilikiIzin Usaha Penambangan (SIPD bukan atas nama mereka danpemerintah belum menerbitkan Izin Usaha Pertambangan atas namamereka) dan bukannya sejak berakhirnya masa berlaku Surat IzinPertambangan Daerah untuk penambangan di lokasi penambangan batubelah milik saksi Soeharto, PS.

bukit, kreikil sungai, batu kali, kerikik sungai ayaktanpa pasiir urug, pasir pasang, kerikil berpasor alami (sirtu), bahantambag pilinhan (tanah), urukan tanah setempat, pasir laut, dan pasiryang tidak mengandung logam dan non logam dalam jumlah yangberarti ditinjau dari segi pertambangan;Unqoute.Bahwa selanjutnya objek izin pertambangan, PUK HM Baidir telahmengantongi Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No.545/13/KEP/BPP2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian IzinPertambangan Daerah (SIPD

No. 1649 K/Pid.Sus/201510.Bahwa sebelumnya PUK telah menjalin kontrak penjualan dengan PT.11.LMKP Padang, yang berlangsung hingga Januari 2013, bahan tambanggalian C tersebut pada Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No.545/13/Kep/BPP2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian IzinDaerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HMBAIDIR masih berlaku (dalan tenggang operasi), tapi disebabkan PT.LMKP memutuskan hubungan secara sepihak, akibat putusnya kontrakpenjualan tersebut, maka

No. 1649 K/Pid.Sus/2015dimaksud Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No.545/13/Kep/BPP2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian IzinDaerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HMBAIDIR, dengan lokasi di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 KayuTanam, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, luas lahan 3Ha, izin berlaku selama 28 Juni 2010 s/d 28 Juni 2013;.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi SumateraBarat No. 503.545/50/EXPL/DTB1997 tentang Pemberian = IzinPertambangan Daerah (SIPD EKSPLOITASI) kepada PUK HM BAIDIRUntuk Bahan Galian Golongan C (Sirtukil), dengan luas lahanpenambangan 2.5 Ha, yang terletak di Dusun Padang Pulai, Desa PasirLawas, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;Hal. 32 dari 42 hal. Put.

2 September 2009 tentang Pemberian Izin SIPD(Insedentil) Pembuatan Tanggul Bencana Alam dan PembuatanBendungan Kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Joron SikayanPaku, luas lahan 3 Ha, Izin berlaku selama 6 (enam) bulan terhitungsemenjak dikeluarkan izin;Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/05/Kep/BPP2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Daerah(SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR,dengan lokasi di Korong Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung,

Tergugat Ill menguasai tanah tersebut dengantanpa hak dan melawan hukum ....Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan seizindan jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah Surat Izin PertambanganDaerah (SIPD), maka jelas gugatan Penggugat yang diajukan ke PengadilanNegeri sangat keliru/tidak benar, oleh karena SIPD tersebut adalah KeputusanTata Usaha Negara, dimana pengujiannya dapat melalui Banding Administratifatau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;Di dalam Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1993Pasal 14, secara tegas disebutkan bahwa : Mereka yang mempunyai hakatas tanah yang mungkin akan mendapat ganti kerugian karena adanyapemberian SIPD tersebut, maka keberatan dapat diajukan kepadaBupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.Dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenangmengadili mengenai SIPD yang dikeluarkan oleh Tergugat dan yangberwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) ;.

Sebelum Gubernur menerbitkan SIPD, maka terlebih dahulu Gubernur memintapendapat Bupati/Walikotamadya atau Instansi Teknis lainnya yangberkepentingan tentang adanya hakhak atas tanah (Pasal 18 PERDA ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 1993), sehingga oleh karenanya seharusnyaPenggugat sekarang ini menggugat juga Bupati Sinjai serta Instansi lainnyayang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek SIPD ;Tidak digugatnya Bupati Siniai dan Instansi lainnya menunjukkan bahwagugatan Penggugat tidak

Il) sepanjang mengenai tanah sengketayang dikuasai oleh Mappeajo Ali (Tergugat Ill) maka menurut hukumPengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, melainkan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata UsahaNegara (vide UU Nomor 5 tahun 1986) ; Bahwa yang berhak menguji keabsahan Surat Izin Pertambangan Daerahyang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat )adalah peradilan Tata Usaha Negara, sebab yang menerbitkan Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD

Bahwa Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha pertambanganberdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah SIPD/IUP) telahmemenuhi semua syaratsyarat ketentuan, kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi sebagai pemegang SIPD/IUP, sehingga secara hukumPenggugat sangat layak untuk mendapatkan Surat Izin PertambanganDaerah (SIPD/IUP) untuk jangka waktu selanjutnya, atau Surat Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Jenis Batuan yang batu ;4, Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011, Penggugat menerima

Mappeangka);Memerintahkan kepada Bupati Enrekang Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD/IUP)Operasi Produksi Jenis Batuan kepada CV.

Bahwa pernyataan Penggugatpada angka tiga yang menyatakan secara hukumlayak untuk mendapatkan Surat Izin Perfambangan Daerah (SIPD/IUP) untukjangka waktu selanjutnya, sama sekali tidak jelas dan kabur karena :a.

, tentang Pemberian Surat Izin PertambanganDaerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C kepada CV.USAHA MAJU, tertanggal 08 Juli 2002, (sesuai asili);: Foto copy Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 224/KEP/ViV2006, tentang Perpanjangan Pertama Surat izinPertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian GolonganC CV.

Bukti T1516.Bukti T16. :17.Bukti T16.a.:18.Bukti T16.b.:19.Bukti T16.c.:: Foto copy Buku Realisasi Penerimaan Ber SIPD bahwa CV.

Margasari KabupatenTegal dan mengetahui adanya kegiatan penambangan tanah urugdengan menggunakan excavator merk Kobelco SK 200 warnahijau dan dump truk dan pada saat kejadian saksi sedang beradadi lokasi.Bahwa Terdakwa pernah mempunyai surat ijin pertambangandaerah (SIPD) namun sudah tidak berlaku lagi.Bahwa lokasi penambangan itu berbukit dan tanahnya kurangsubur untuk pertanian.Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi Kusumantosebagai pemilik lahan untuk mengambil tanah urug denganperjanjian

Benza Cipta Kreasi dengan cara sewa dariSumit Mas Finance.e Bahwa sebelum saksi mengadakan perjanjian kerjasama denganTerdakwa, Terdakwa pernah menunjukkan SIPD yang sudah mati tahun2013.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya.8. M. Fatkhuri Bin H.

Tegal danmenemukan kegiatan penambangan tanah urug yang dilakukanoleh beberapa orang dengan menggunakan 1 (satu) unit excavatormerk Kodelco SK 200 dan dump truck.Bahwa benar sejak SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah) milikTerdakwa berakhir tanggal 5 Maret 2013, Terdakwa belummemiliki lagi perpanjangan SIPD (Surat Ijin PertambanganDaerah) yang dikeluarkan oleh instansi manapun.Bahwa benar pada bulan Maret 2014, Terdakwa bertemu dengansaksi Yandri Adriman dan saksi Kusumanto untuk membicarakantentang

Slw.Angka 11 menyebutkan: Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayahizin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas:Bahwa benar Terdakwa selaku perorangan memiliki ijin usahapenambangan SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah) No.503/05/C/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Dan EnergiProvinsi Jawa Tengah dan berlaku 5 tahun sejak tanggal 5 Maret2008 sampai dengan tanggal

2016 tentang masuknya Koperasi Primer Karyawan PerumPerhutani/Primkokar Perhutani sebagai Tergugat IIIntervensi;e Telah membaca buktibukti surat dan mendengarkan keterangan saksidan pihakpihak yang bersengketa di dalam persidangan;e Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 155/G/2015/PTUNBDG, tanggal 3 Mei 2016 tentang Penundaan Pelaksaanan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ ESDM/ 2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD

tertanggal 29Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 155/G/2015/PTUNBDG,tanggal 29 Oktober 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 November2015, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagaiEXT TIRUIL sp mmm cn I I Objek Sengketa :Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah:Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentangPenyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD

Bahwa Objek Sengketa adalah suatu keputusan yang bersifat konkret,dimana keputusan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud,tertentu. atau dapat ditentukan (in casu Keputusan terkait Izin Pertambangan yaitu tentangPenyusunan Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Koperasi Primer Karayawan Perum Perhutadi(Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011); .

Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusanyang individual yang tidak ditujukan untuk umum, namun tertentumengenai hal yang dituju (in casu Pemberian Izin Penyesuaian SuratIzin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi IzinUsah Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama KoperasiPrimer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) yang manajelas diberikan hanya kepada satu subyek hukum dan tidakkepada masyarakat secara umum, dalam hal ini Primkokar);.

Bahwa Penggugat Rekonpensi memulai kegiatan tambang pasirnyadengan membebaskan lahanlahan milik masyarakat dengan caramembeli tanahnya dan juga menyewa dengan masyarakat setelahmembebaskannya tahun 1988 mengajukan Izin Pertambangan Daerah(SIPD) dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat RiauNo. Kpts 381.a/VIII/1988 tentang Pemberian Izin Pertambangan DaertahKepada PT.

Nomor: 545/PPD/2175, Tanggal, 10Agustus 1992 (Bukti TI.II13) ;Foto Copy Surat Perpanjangan SIPD Nomor: 545/PPD/3272, tertanggal,11 Nopember 1992 (Bukti TI.II14) ;Foto Copy Surat Perpanjangan SIPD Nomor: 545/PPD/416, tertanggal 12Februari 1993 (Bukti TI.II15) ;Foto Copy Surat Perpanjangan SIPD Nomor: 166/DistambBUP/540.303/93, Tanggal, 13 Mei 1993 (Bukti TI.II16) ;Foto Copy Surat Perpanjangan SIPD Nomor: 279/DistambBUP/540.303/93, tertanggal, 13 Agustus 1993 (Bukti TI.II17) ;Foto Copy Surat Perpanjangan

SIPD Nomor: 389/DistambBUP/540.303/93, tertanggal, 13 Nopember 1993 (Bukti TI.II18) ;Foto Copy Surat Perpanjangan SIPD Nomor: 047/DistambBUP/540.303/94, tertanggal, 14 Februari 1993 (Bukti TI.II19) ;Foto Copy Surat Perpanjangan SIPD Nomor: 161/DistambBUP/540.303/94, Tanggal, 09 Mei 1994 (Bukti TI.II20) ;21.22.23.24.25.26.Zt.28.29.30.31.40Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan PropinsiDaerah Tingkat Riau Nomor: Kpts55/V/1995, tertanggal, 09 Mei 1995(Bukti TI.121) ;Foto Copy Surat Keputusan

Pulau Batu Muliaseluas 368,257 M2, tertanggal 13 Juni 1995 (Bukti TI.II57b) ;Foto Copy Peta Perluasan SIPD PT.Pulau Batu Mulia seluas 50 Hasebagai lampiran SIPD Nomor KPTS,608/X/1996, tertanggal 29 Oktober1996 (Bukti TI.II58) ;Foto Copy Peta Lokasi Pertambangan Pasir Perpanjangan SIPDPT.Pulau Batu Mulia seluas 50 Ha, tertanggal 18 Juli 2000 (Bukti TI.II59);4461.

Foto Copy Peta Perpanjangan Dan Peluasan Lokasi Pertambangan PasirPT.Pulau Batu Mulia seluas 89,30 Ha sebagai Lampiran SIPD Nomor;288/VII/2003, tertanggal 28 Juli 2003 (Bukti TI.II60) ;62. Foto Copy Peta Perpanjangan SIPD Pasir Bangunan PT.Pulau BatuMulia seluas 8930 sebagai Lampiran SIPD Nomor; 288/IX/2006,tertanggal 12 September 2006 (Bukti TI.II61) ;63. Foto copy Akta Perseroan PT. Libra Agrotaman Asri, Nomor : 6,tertanggal 11 September 1995 (Bukti TI.II68) ;64.

Memerintahkan barang bukti berupa :- 3 (tiga ) lembar foto copy surat ijin pertambangan Derah (SIPD) Nomor 541.3/023- Distamb tanggal 14 Juli 2006 ;Tetap dalam berkas perkara ;----------------------------------------------------------------- -1(satu) buah kunci alat berat becho merek hitachi;---------------------------------------1( satu) buah kunci mesin pemecah batu (bleker) merk hitachi ;--------------------Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi supian ;----------------------------

,(delapan juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulanpenjara;3 Menetapkan barang bukti berupa :3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Nomor :541.3/023Distamb tanggal 14 Juli 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkarae 1 (satu) buah kunci alat berat becho merek hitachi;;e 1 (satu) buah kunci mesin pemecah batu (blecker) merek hitachi;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supiane 1 (Satu) unit exavator becho merek hitachi berikut kuncie 1 (satu) unit kendaraan dump truck

pemilik adalah mengurus bidang perizinan, memeriksa keuanganpenjualan, dan penggajian karyawan;Bahwa perusahaan terdakwa berbadan hokum resmi berdiri sejak 09 Juni 2006berlokasi di Kp Pagutan Rt 06/02 Ds Rumpin Kec Rumpin Kab Bogor, bergerakdibidang pertambangan; Bahwa perusahaan terdakwa melakukan penambangan batu andesit dan pasir ayaktersebut sejak perusahaan berdiri sampai dilakukan frazia dari PoldaBahwa dalam melakukan keguatan penambangan tersebut, terdakwa memiliki IzinUsaha Pertambangan (SIPD

,keterangan Ahli dan terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangandiketahui bahwa terdakwa selaku pemilik dari CV Nur Eva Tina Pratama suatu perusahaanberbadan hukum resmi yang didirikan sejak 09 Juni 2006 berlokasi di Kp Pagutan Rt 06/02Ds Rumpin Kec Rumpin Kab Bogor, bergerak dibidang pertambangan telah melakukankegiatan penambangan batu andesit (batu belah) dan pasir ayak yang dilakukan sejak tanggal1414 Juli 2006 dengan menggunakan Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD

Menimbang, bahwa selain itukepada Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana denda, dengan hukuman pengganti bila Terdakwatidak membayar denda tersebut ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD) Nomor : 541.3/023Distamb tanggal 14 Juli 2006 Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara, (satu) buahkunci alat berat becho merek hitachi,!

Guntur Nomor :541 .3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003 ;Fotokopi Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD a.n.

Guntur Nomor:541 .3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003 ;Fotokopi Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD a.n.

Fotokopi Surat SK Menteri Kehutanan Nomor : 195/KptsII/2003 perihalfungsi kawasan hutan di wilayah Propinsi Jawa Barat ;Fotokopi Surat Direksi Nomor : 324/044.9/Kum/Dir tanggal 22 Agustus2001 ;Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT.

GunturNomor: 541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2008 ;Fotokopi Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD a.n. PerhutaniNomor : 189/045.8/Grt/Ill tanggal 20 April 2004 ;Fotokopi SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 274/KPTS11/1999 tanggal 7 Mei 1999 ;.

Fotokopi Surat Nomor : 189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004 perihalPermohonan Pencabutan SIPD atas nama Perum Perhutani ;. 1 (satu) berkas fotokopi legalitas Perusahaan PT. Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian CNomor : 04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001 ;Surat Pemberitahuan PT.

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksuddengan izin dan jika yang dimaksud oleh Penggugat dengan izin yangdikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat izin Pertambangan Daerah(SIPD), maka jelas gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negerisangat keliru/tidak benar, oleh karena SIPD tersebut adalah keputusan TataUsaha Negara, dimana pengujiannya dapat melalui Banding Administratifatau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;Di dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 7

Tahun1993 Pasal 14 secara tegas disebutkan bahwa : Mereka yang mempunyai hak atas tanah yang mungkin akanmendapat ganti kerugian karena adanya pemberian SIPD tersebut, makakeberatan dapat diajukan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerahyang bersangkutan.

Dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan NegeriSinjai tidak berwenang mengadili mengenai SIPD yang dikeluarkan olehTergugat dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara(Kompetensi Absolut) ;.

Sebelum Gubernur.menerbitkan SIPD, maka terlebin dahulu Gubernurmeminta pendapat Bupati/Walikotamdya atau Instansi Tehnis lainnya yangberkepentingan tentang adanya hakhak atas tanah (Pasal 13 Perda ProvinsiSulawesi Selatan No. 7 tahun 1993), sehingga oleh karenanya seharusnyaPenggugat sekarang ini menggugat juga Bupati Sinjai serta Instansi lainnyayang ada kaitannya dengan tanah yang menjadi obyek SIPD ;Tidak digugatnya Bupati Sinjai dan Instansi lainnya menunjukkanbahwa gugatan Penggugat tidak sempurna

Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPMPTSP/SIPD/V/2019 Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:o Berdasarkan temuantemuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar ataskorban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang lakilaki, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matangdari pemeriksaan ditemukan luka robek pada pembatas lubang hidungdan adanya kelainan bentuk pada hidung yang mengakibatkan keluarnyacairan berwarna merah.

Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPMPTSP/SIPD/V/2019 Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:o Berdasarkan temuantemuan yang didapatkan dari pemeriksaan luaratas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorangperempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulitsawo matang dari pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat sebuahpembengkakan di dahi dengan kecurigaan pendaharan di otak danbeberapa luka lecet di kaki kanan dan luka robek di kaki kin.

Eka MaranathaTambunan SIP. 503/074/DPMPTSP/SIPD/V/2019 Dengan kesimpulan HasilPemeriksaan:o Berdasarkan temuantemuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar ataskorban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang lakilaki,umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang daripemeriksaan ditemukan luka robek pada pembatas lubang hidung danadanya kelainan bentuk pada hidung yang mengakibatkan keluarnya cairanberwarna merah.

Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPMPTSP/SIPD/V/2019Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:o Berdasarkan temuantemuan yang didapatkan dari pemeriksaan luaratas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorangperempuan, umurkurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit Sawomatang dari pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat sebuahpembengkakan di dahi dengan kecurigaan pendaharan di otak danbeberapa luka lecet di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri.

Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPMPTSP/SIPD/V/2019 Dengankesimpulan Hasil Pemeriksaan:o Berdasarkan temuantemuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar ataskorban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang lakilaki,umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang daripemeriksaan ditemukan luka robek pada pembatas lubang hidung danadanya kelainan bentuk pada hidung yang mengakibatkan keluarnya cairanberwarna merah.

SIP. 503 / SIPD/DPMPTSP/0012/IV/2020 Tertanggal 19-10-2021 sehingga tidak cakap untuk bertindak di bidang hukum untuk dan atas dirinya sendiri;