Putusan Nomor 4238/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.tanggal 13 Juni 2016 mengenai keberatan atas SKPD bukanlahsuatu Surat Keputusan melainkan hanya surat pemberitahuan biasadan oleh karenanya Wajib Pajak meminta Majelis Hakimmembatalkan Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara;2.

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106906.06/2015/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 973/4466/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentangKeberatan Pajak Air Permukaan PT Indonesia Asahan Aluminium(Persero) atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : 973/4466/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Keberatan Pajak AirPermukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

Putusan Nomor 4314/B/PK/Pjk/2019Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111687.06/2016/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 2 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Surat KeputusanKeberatan Pajak Air Permukaan atas SKPD Nomor: 973/2249

/2017 tanggal23 Maret 2017, tentang Keberatan Pajak Air Permukaan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Masa Pajak Juni 2016 Nomor: 29851tanggal 24 November 2016, atas nama: PT Indonesia Asahan Alumunium(Persero), NPWP: 01.001.780.4092.000, beralamat di Gedung Summitmas Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 6162 PO BOX 6917 Jakarta 12190,tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2018,kemudian terhadapnya

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/2249/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Keberatan Pajak AirPermukaan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

Putusan Nomor 4138/B/PK/Pjk/2019PUT107318.06/2016/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 973/4870/2016 tanggal 24 Juni 2016, tentangKeberatan Pajak Air Permukaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Masa Pajak Januari 2016Nomor: 24689 tanpa tanggal bulan Maret 2016, atas nama: PT IndonesiaAsahan Aluminium

Putusan Nomor 4138/B/PK/Pjk/2019Permukaan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Masa Pajak Januari 2016 Nomor 24689 tanpa tanggal bulan Maret 2016atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.780.4092.000; adalah yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111692.06/2016/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 2 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Surat KeputusanKeberatan Pajak Air Permukaan atas SKPD Nomor 973/2254/2017,tanggal 23 Maret 2017, tentang Keberatan

Pajak Air Permukaan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Masa Pajak November 2016Nomor 29878, tanggal 17 Desember 2016, atas nama PT IndonesiaAsahan Alumunium (Persero), NPWP 01.001.780.4092.000, beralamat diGedung Summitmas Lt.15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 6162 PO BOX6917 Jakarta 12190, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/2254/2017, tanggal 23 Maret 2017, tentang Keberatan Pajak AirPermukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/296/Tahun 2016 tanggal 2 Agustus 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atasPajak Air Permukaan (SKPD PAP) masa pajak April 2016 terkaitpenetapan Pajak Air Permukaan kepada Pemohon Peninjauan Kembalinilai objek Pajak Air Permukaan sebesar Rp369.619.200.000,00;berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ProvinsiPapua No. 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan

Putusan Nomor 4237/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.16 September 2015 mengenai keberatan atas SKPD adalahbukanlan suatu) Surat Keputusan melainkan hanya suratpemberitahuan biasa dan oleh karenanya Pemohon Bandingmeminta Majelis Hakim membatalkan surat keputusan keberatanyang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;2.

Memberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran yang telahdisetor Pemohon Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT098531 .24/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Keberatan Pajak Air Permukaan atas SKPD Nomor973/8311/2015 tanggal 16 September 2015, tentang Keberatan PajakAir Permukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : 973/8311/2015 tanggal 16 September 2015, tentang KeberatanPajak Air Permukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

/Kwh) No SKPD Rp.

Menetapkan bahwa Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara nomor 973/9731/2015 tanggal 28Oktober 2015 mengenai keberatan atas SKPD bukanlah suatu SuratKeputusan melainkan hanya surat pemberitahuan biasa dan olehkarenanya Pemohon Banding meminta Majelis Hakim membatalkanSurat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Pemerintah ProvinsiSumatera Utara;Halaman 1 dari 10 halaman.

Sumatera Utara untuk memberikanimbalan bunga atas kelebihan pembayaran yang telah disetor PTIndonesia Asahan Aluminium (Persero);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut100139.24/2015/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Keberatan PajakAir Permukaan atas SKPD

Nomor: 973/9731/2015 tanggal 28 Oktober 2015,tentang Keberatan Pajak Air Permukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD) Masa Pajak Mei 2015 Nomor: 04628, tanpa tanggal bulan Mei 2015,atas nama: PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), NPWP:01.001.780.4092.000, beralamat di Gedung Summitmas Lt. 15 JalanJenderal Sudirman Kav. 6162 PO BOX 6917 Jakarta 12190;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2018,kemudian terhadapnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/9731/2015 tanggal 28 Oktober 2015, tentang Keberatan PajakAir Permukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111688.06/2016/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 2 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Surat KeputusanKeberatan Pajak Air Permukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

)Nomor 973/2250/2017 tanggal 23 Maret 2017, tentang Keberatan Pajak AirPermukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Masa Pajak Juli2016 Nomor 29852 tanggal 24 November 2016, atas nama PT IndonesiaAsahan Alumunium (Persero), NPWP 01.001.780.4092.000, beralamat diGedung Summitmas Lantai 15 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6162 POBOX 6917 Jakarta 12190, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2018,kemudian

has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhnadap Keputusan Terbanding Nomor973/2250/2017 tanggal 23 Maret 2017, tentang Keberatan Pajak AirPermukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

Menetapkan bahwa surat keputusan keberatan yang diterbitkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/8553/2015 tanggal 23September 2015 mengenai keberatan atas SKPD adalah bukanlah suatuSurat Keputusan melainkan hanya surat pemberitahuan biasa dan olehkarenanya Pemohon Banding meminta Majelis Hakim membatalkan suratkeputusan keberatan yang diterbitkan oleh Pemerintah ProvinsiSumatera Utara;Halaman 1 dari 10 halaman.

Memberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran yang telahdisetor Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098532.24/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat KeputusanKeberatan Pajak Air Permukaan atas SKPD Nomor 973/8553/2015 tanggal23 September 2015, tentang

Keberatan Pajak Air Permukaan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Masa Pajak Oktober 2014 s/d April 2015Nomor 04619, 04620, 0068018, 0068019, 0068020, 0068021, 0068022,tanpa tanggal bulan Juni 2015, atas nama PT Indonesia Asahan Aluminium(Persero), NPWP 01.001.780.4092.000, beralamat di Gedung Summitmas Lt. 15 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 6162 PO BOX 6917 Jakarta 12190;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2018,

created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 973/8553/2015 tanggal 23 September 2015, tentangKeberatan Pajak Air Permukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD

/Kwh) No SKPD Rp.

Menetapkan bahwa Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/1678/2016 tanggal 8Maret 2016 mengenai keberatan atas SKPD bukanlah suatu SuratKeputusan melainkan hanya surat pemberitahuan biasa dan olehkarenanya Pemohon Banding meminta Majelis Hakim membatalkanSurat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Pemerintah ProvinsiSumatera Utara;Halaman 1 dari 10 halaman.

Memerintahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikanimbalan bunga atas kelebinan pembayaran yang telah disetor PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104139.06/2015/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat KeputusanKeberatan Pajak Air Permukaan atas SKPD

Nomor 973/1678/2016 tanggal 8Maret 2016, tentang Keberatan Pajak Air Permukaan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Masa Pajak Juli 2015 s.d.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 973/1678/2016 tanggal 8 Maret 2016, tentang KeberatanPajak Air Permukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifatmenentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp/.927.012.320,00; dengan perincian sebagaiberikut: Satuan Kwh YangNo MasaPajak DihasilkandariPLTA Tarif HAD (Rp/Kwh) No SKPD

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111690.06/2016/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 2 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Surat KeputusanKeberatan Pajak Air Permukaan atas SKPD Nomor 973/2252/2017,tanggal 23 Maret 2017, tentang Keberatan

Pajak Air Permukaan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Masa Pajak September 2016Nomor 29854 tanggal 24 November 2016, atas nama PT IndonesiaAsahan Alumunium (Persero), NPWP 01.001.780.4092.000, beralamatdi Gedung Summitmas Lt.15 Jalan Jenderal Sudirman Kav.6162 POBOX 6917 Jakarta 12190, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/2252/2017, tanggal 23 Maret 2017, tentang Keberatan Pajak AirPermukaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD

Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2015 Nomor:973/1931/DISPENDA tanggal 1 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan Pajak Air Permukaan melalui SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan (SKPD

SKPD PAPtersebut diterbitkan oleh Termohon PK dengan berdasarkan ketentuanyang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah ("UU PDRD"), Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") dan Peraturan Gubernur Papua terkaitbesarnya tarif Pajak Air Permukaan ("Pergub") dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori

MIFTAHUDDIN melawan POKJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SKPD-TP Provinsi Bengkulu ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (SKPD) Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Minahasa Selatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (SKPD) Kabupaten MinahasaSelatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), beralamat di kantor DinasKesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Ranomea KabupatenMinahasa Selatan Amurang.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATI ; 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), beralamat di Kantor Dinas Kesehatan KabupatenMinahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Ranomea Kabupaten Minahasa SelatanAmurang. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ; 4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan AsetDaerah Minahasa Selatan, selaku pihak yang berwenang memfervikasi Surat PerintahMembayar (SPM) dari Bupati beralamat di Jalan Trans Sulawesi Ranomea KabupatenMinahasa Selatan Amurang.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ; Para Pihak tersebut diatas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan Perdata Nomor 33 / Pdt.G/ 2013 /PN.Amg yang terjadi diantara merekadengan jalan perdamaian yaitu melalui

Penggugat:
ARVID PRATAMA ARDIANTO
Tergugat:
1.Koperasi Esgeef Delapan Tujuh Delapan
2.DJUNAIDI NANDA, SH
3.Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Pembanding/Penggugat : ARVID PRATAMA ARDIANTO
Terbanding/Tergugat I : Koperasi Esgeef Delapan Tujuh Delapan
Terbanding/Tergugat II : DJUNAIDI NANDA, SH
Terbanding/Tergugat III : Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

KANTOR SKPD DINAS KOPERASI DAN UMKMKOTA SEMARANG, alamat Jalan Pemuda Nomor 175,Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, KotaSemarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSdr. BAMBANG SUGENG, S.H. dan Sdr. FARADEKIAt SUDRAJAT, SE., M.M., adalah Pegawai DinasKoperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, beralamatdi Gedung Pandanaran Lantai VII JI.

Bahwa selain hal tersebut di atas, ternyata izin Tergugat diterbitkan oleh Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang(Tergugat III) tetapi dalam operasionalnya Tergugat meliputi seluruh JawaTengah, dan hal tersebut dibuktikan dengan Penggugat adalah warga KotaSalatiga.17.

Dasar hukumWanprestasi pada Pasal 1243 KUHPerdata sedangkan untuk PerbuatanMelawan Hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata sehinggadengan demikian gugatan mengandung cacat secara hukum danmengaburkan gugatan Penggugat..Halaman 24 Putusan Nomor 431/PDT/2020/PT SMGGUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.Bahwa gugatan Penggugat salah subyek yang ditujukan kepada Tergugat IIIyaitu Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.Bahwa Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang adalahbukan badan

Penyebutan Kantor SKPDDinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sebagaimana dalam gugatanPenggugat adalah keliru yang menyebabkan kesalahan subyek.Bahwa Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang adalahsebutan untuk tempat yang digunakan secara rutin maka dapat diketahuibahwa Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarangmerupakan tempat keberadaan dan bukan badan hukum.

atasan dari Tergugat Ill.Bahwa Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bukanlahmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan yangmerupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia cq KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Walikota Kota Semarang.

lembar 1 No. 02207109 berlaku s/d 11 Januari 2020

li>SKPD lembar 1 No. 00013971 berlaku s/d 28 Mei 2021

>

SKPD lembar 1 No. 01878191 berlaku s/d 28 Januari 2021

SKPD lembar 1 No. 01346380 berlaku s/d 28 Januari 2022

SKPD lembar 1 No. 01346135 berlaku s/d 13 Januari 2022

SKPD lembar 1 No. 01345152 berlaku s/d 28 Nopember 2021

SKPD lembar 1 No. 01345114 berlaku s/d 28 Nopember 2021

SKPD lembar 1 No. 00307341 berlaku s/d 24 Mei 2022

SKPD lembar 1 No. 00306494 berlaku s/d 11 Mei 2022

SKPD lembar 1 No. 00307364 berlaku s/d 03 Juni

2022

berlaku s/d 17 Januari 2023

Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Puskesmas Galang Kota Batam Nomor : 1622/SP2D/LS/III/2009 Tanggal 17 Maret 2009 dengan jumlah Rp.13.000.000,-418. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Puskesmas Baloi Kota Batam Nomor : 1629/SP2D/LS/III/2009 Tanggal 17 Maret 2009 dengan jumlah Rp.17.750.000,-419. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Sei Pancur Kota Batam Nomor : 1634/SP2D/LS/III/2009 Tanggal 17 Maret 2009 dengan jumlah Rp.20.500.000,-420.

Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Kantor Camat Galang Kota Batam Nomor : 3531/SP2D/LS/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009 dengan jumlah Rp.26.000.000,-472. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Kantor Camat Nongsa Kota Batam Nomor : 3528/SP2D/LS/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009 dengan jumlah Rp.22.750.000,-473. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Inspektorat Kota Batam Nomor : 3563/SP2D/LS/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009 dengan jumlah Rp.23.250.000,-474.

Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Puskesmas Galang Kota Batam Nomor : 4694/SP2D/LS/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 dengan jumlah Rp.14.500.000,-517. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Puskesmas Baloi Kota Batam Nomor : 4689/SP2D/LS/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 dengan jumlah Rp.19.250.000,-518. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Sei Pancur Kota Batam Nomor : 4695/SP2D/LS/VI/2009 Tanggal 19 Juni 2009 dengan jumlah Rp.21.000.000,-519.

Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Puskesmas Baloi Kota Batam Nomor : 05753/SP2D/LS/VII/2010 Tanggal 09Juli 2010 dengan jumlah Rp.21.250.000,-906. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Sei Pancur Kota Batam Nomor : 05752/SP2D/LS/VII/2010 Tanggal 09Juli 2010 dengan jumlah Rp.24.000.000,-907. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Puskesmas Sambau Kota Batam Nomor : 05750/SP2D/LS/VII/2010 Tanggal 09Juli 2010 dengan jumlah Rp.17.250.000,-908.

Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Puskesmas Baloi Kota Batam Nomor : 01520/SP2D/LS/IV/2011 Tanggal 04 April 2011 dengan jumlah Rp.26.250.000,-1355. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD Sei Pancur Kota Batam Nomor : 01516/SP2D/LS/IV/2011 Tanggal 04 April 2011 dengan jumlah Rp.27.000.000,1356. Asli 1 (satu) Lembar SP2D SKPD SambauKota Batam Nomor : 01521/SP2D/LS/IV/2011 Tanggal 04 April 2011 dengan jumlah Rp.20.500.000,-1357.