ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113203.16/2011/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00040/KEB/WPJ.21/2017tanggal 28 Februari 2017 tentang Keberatan atas SKPN

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00040/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113227.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding atas SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00064/KEB/WPJ.21/2017tanggal 28 Februari 2017 tentang Keberatan atas SKPN

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00064/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

Putusan Nomor 2831/B/PK/Pjk/2020telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2015 menurut PemohonBanding adalah sebagaimana yang telah dilaporkan didalam SPT PPN MasaPajak Juni 2015, sebagai berikut:Tabel Perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2015 menurut PemohonBanding dan Koreksi Terbanding yang harus dibatalkan (dalam Rp) URAIANMENURUT Terbanding(SKPN)Pemohon Banding(sesuai SPT MasaPPN)

Putusan Nomor 2831/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00239/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20 Juni 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015 Nomor:00031/507/15/067/16 tanggal 1 September 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.745.124.6063.000

Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00220/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 20April 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113222.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00059/KEB/WPJ.21/2017tanggal 28 Februari 2017 tentang Keberatan atas SKPN

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00059/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113207.16/2012/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 24 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00044/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28Februari 2017 tentang Keberatan atas SKPN

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00044/KEB/WPJ.21/2017 tanggal 28 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2446/WPJ.19/2014, tanggal 10 Desember 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

Putusan Nomor 307/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00264/KEB/ WPJ.06/2017 tanggal 31Mei 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00004/506/1 1/076/16tanggal 07 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.574.597.7076.000; sehingga

Putusan Nomor 952 B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put118238.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01407/KEB/WPJ.07/2017tanggal 22 Agustus 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01407/KEB/WPJ.07/2017 tanggai 22 Agustus 2017, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKPTidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2011Nomor 00001/567/11/052/16 tanggal 27 Mei 2016, atas nama PT3M Indonesia, NPWP 01.000.560.1052.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 8 & 9, Jalan Letjen.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2011 Nomor00001/567/11/052/16 tanggal 27 Mei 2016, atas nama PT 3MIndonesia, NPWP 01.000.560.1052.000, beralamat di PerkantoranHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 952 B/PK/Pjk/2020Hijau Arkadia Tower F Lantai 8 & 9, Jalan Letjen.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01407/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Agustus 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

Putusan Nomor 2423/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00216/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 20Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00152/507/13/067/16 tanggal 26 Agustus 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.745.124.6063.000

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2449/WPJ.19/2014, tanggal 10 Desember 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00702/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 April2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2111/WPJ.07/2014, tanggal 19 Agustus2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86162/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00429/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00429/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPenghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak September 2010 Nomor00022/541/10/092/15 tanggal 28 April 2015, atas nama PT PindoDeli Pulp And Papermills, NPWP 01.001.855.4092.000, beralamatdi Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00429/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN

KEP275/WPJ.02/2015 tanggal 12Maret 2015 yang merupakan keputusan keberatan atas SKPN PPh BadanHalaman 1 dari 9 halaman.

intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP275/WPJ.02/2015 tanggal 12 Maret 2015, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN