M E N G A D I L I - Menyatakan Terdakwa : SUYAMTI Binti LASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Penjualan Minuman beralkohol Golongan B Tanpa Memiliki Izin Siup M.B - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000 ,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama ( satu ) bulan

uraian singkat kepadanya, oleh karena itu iaharus dipidana ; Mengingat ketentuan pasal 43 ayat (3) Jo Pasal 26 dan Pasal 31Peraturan daerah Kabupaten Semarang No.9 Tahun 2013 tentang Pengawasan DanPengendalian Minuman beralkohol , serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini :MENGADILIe Menyatakan Terdakwa: SUYAMTI Binti LASMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Penjualan Minuman beralkohol GolonganB Tanpa Memiliki Izin Siup

M E N G A D I L I - Menyatakan Terdakwa DJUWARNO Bin HARJO SUMARTO: telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Penjualan Minuman beralkohol Golongan B Tanpa Memiliki Izin Siup M.B ----- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 ,- ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama

singkat kepadanya, oleh karena itu iaharus dipidana ; Mengingat ketentuan pasal 43 ayat (3) Jo Pasal 26 dan Pasal 31Peraturan daerah Kabupaten Semarang No.9 Tahun 2013 tentang Pengawasan DanPengendalian Minuman beralkohol , serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan dengan perkara ini :MENGADILIe Menyatakan Terdakwa DJUWARNO Bin HARJO SUMARTO:telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Melakukan Kegiatan Penjualan Minuman beralkoholGolongan B Tanpa Memiliki Izin Siup

Menyatakan Terdakwa I ONDEKA SIUP als ANDIK bin ASBI,Terdakwa II RANDY WIJAYA Als ADI Bin M. SALEH dan Terdakwa III RICO WIJAYA Als DONI Bin JAUHARI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan. Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;3.

ONDEKA SIUP ALS ANDIK BIN ASBI2. RANDY WIJAYA ALS ADI BIN M.SALEH3. RICO WIJAYA ALS DONI BIN JAUHARI

Yani samping toko oleholeh BTS Pangkalpinang timbul niatTerdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi untuk mengambil barangbarangmilik saksi NUR OKTARIA Als TARI Binti M.

Pangkalbalam Pangkalpinang dikarenakanterdakwa bersamasama dengan Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi danterdakwa RANDY WIJAYA Als ADI Bin M.

Yani samping toko oleholeh BTS Pangkalpinang timbulniat Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi untuk mengambil barangbarangmilik saksi NUR OKTARIA Als TARI Binti M. JUNAIDI yang ada dalam mobil;Bahwa lalu Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi turun dari mobil danmengintai isi dalam mobil milik saksi kKoroan kemudian Terdakwa Ondeka SiupAls Andik Bin Asbi memberitahukan kepada terdakwaRANDY WIJAYA Als ADIBin M.

PangkalbalamPangkalpinang dikarenakan terdakwa RICO WIJAYA Als DONI Bin JAUHARIbersamasama dengan Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi dan terdakwaRANDY WIJAYA Als ADI Bin M.

Pangkalbalam Pangkalpinangdikarenakan terdakwa RICO WIJAYA Als DONI Bin JAUHARI bersamasamadengan Terdakwa Ondeka Siup Als Andik Bin Asbi dan terdakwa RANDY WIJAYAAls ADI Bin M.

tahun ;Bahwa untuk melengkapi salah satu persyaratan pembuatan visa tersebut harusada Surat fjin Usaha Perdagangan (SIUP) clan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kemudianterdakwa diminta oleh TRI CAHYO ADI WIBOWO untuk mengurus pembuatan SIUPdan TDP lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)untuk menguruskan SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kemudian terdakwa untukmendapatkan SIUP dan TDP dari kekantor Dinas Perindustrian, Perdagangan danPertambangan (Disperindagtam

dan TDP atas nama TRI CAHYO ADIWIBOWO kemudian berkas tersebut dikirimkan kekantor Pelayanan Perijinan KotaKediri beberapa hari kemudian berkas tersebut bersamaan dengan SIUP clan TDPdikirimkan kembali kepada Disperindagtam Kota Kediri untuk diterbit dan Surat jinUsaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.54/358/419.43/2008 tanggal 16 Juni2008 dan TDP UD " NUR HAJAD " Nomor : 13.11.5.52.044360 tanggal 17 Juni 2008atas nama TRI CAHYO ADI WIBOWO ;Bahwa selanjutnya SIUP dan TDP atas nama Tri Cahyo

dengan memberikan SuratKeterangan dari Kelurahan Ngadirejo untuk mengurus kan SIUP dan TDP ke KantorDisperindagtam Kota Kediri dengan biaya Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah).Bahwa yang melengkapi persyaratan pengurusan SIUP dan TDP di KantorDisperindagtam adalah terdakwa saksi hanya mengurus Surat Keterangan diKelurahan Ngadirejo ;Bahwa SIUP nomor 503.54/358/419.43/2008 tanggal 16 Juni 2008 dan TDP dengannomor : 13.11.5.52.044360 tanggal 17 Juni 2008 yang berisi nama perusahaan UD "NUR HAJAD

keterangan dari kelurahan.Pas poto berwarna 4 x 6 sejumlah 4 lembar.Biaya sebesar Rp. 450.000. .Bahwa selama terdakwa mengurus SIUP dan TDP milik saksi TRI TJAHJO ADIWIBOWO dikantor DISPERINDAG terdakwa tidak pernah mengisi blanko12permohonan SIUP yang dimaksudkan, namun terdakwa pernah memberikankepada saksi EDI petugas DISPERINDAG selembar kertas yang berisikan antaralainnama UD NUR HAJAD, modal sebesar Rp. 900.000.000, No.

lembar.Biaya sebesar Rp. 450.000. .Bahwa benar selama terdakwa mengurus SIUP dan TDP milik saksi TRI TJAHJOADI WIBOWO dikantor DISPERINDAG terdakwa tidak pernah mengisi blankopermohonan SIUP yang dimaksudkan, namun terdakwa pernah memberikankepada saksi EDI petugas DISPERINDAG selembar kertas yang berisikan antaralain nama UD NUR HAJAD, modal sebesar Rp. 900.000.000, No.

Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (8) Surat KeputusanMenteri Perdagangan No. 1458/Kp/XI/84 tanggal 14 Desember 1984tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu :1. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan Surat Ilzin Usaha Perdagangan(SIUP);2. Melakukan kegiatan penyaluran amanat commodity future trading (CFT)yang dilarang;3. Melanggar pernyataan tertulis yang dibuat untuk tidak menggunakanSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk kegiatan CFT;2.

Tidak mempunyai syaratsyarat untuk melaksanakan kegiatan usahaperdagangan, yaitu : Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP); Menyalahgunakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yangmenyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yangtercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nya; Melanggar larangan dibidang perdagangan sesuai ketentuan yangberlaku;bahwa apabila berpedoman pada alasan/syarat Pencabutan Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana

yang ditentukan peraturanperundangundangan di atas, maka terhadap Penggugat tidak layak dijatunkansanksi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebab :a.

Darimana Tergugat memperoleh kepastianbahwa Penggugat melakukan halhal yang kemudian dijadikan alasanuntuk mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Penggugat itu ?bahwa sesungguhnya halhal yang dijadikan alasan oleh Tergugat untukmencabut SIUP Penggugat itu adalah hanya mengadaada dan tidak benar,sebab pada kenyataannya :a.

dicabut dan perusahaan ditutup;Bahwa secara keliru Majelis Hakim Agung, membenarkanpencabutan SIUP PT.

Bahwa, PENGGUGAT adalah pemilik atau yang berhak atas lIzin UsahaPerdagangan (SIUP) Nomor : 287/24.1PM/31.73/1.824.27/e/2016;2. Bahwa, setelah PENGGUGAT memiliki Izin SIUP sebagaimana dimaksuddalam pointt 1 Posita di atas, PENGGUGAT melakukan aktifitas usaha;3.

, yang tidak menghiraukanperingatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)atau Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupapemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan; Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 216/G/2016/PTUNJKT.23.24.25.Pasal 21 ayat (2) menentukan:Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkanKeputusan Pemberhentian Sementara SIUP;Pasal 21 ayat (3) menentukan:Keputusan

;5) Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas maka TERGUGAT mencabut SIUP PT.

Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentuguna kemanfaatan dan kepentingan umum.berupa pencabutan SIUP sebagaimana Surat Tergugat Nomor 2215/1.824.22 tanggal 23 Juni 2016 perihal Pencabutan SIUP PT.

) Menengah Nomor:287/24.1PM/31.73/1.824.27/e/2016 (bukti P2 = T.4) juga terdapat dan diaturmengenai ketentuan atau klausula larangan sebagaimana tersurat pada bagianakhir SIUP yang melarang penggunaan SIUP untuk kegiatan:a.

Nomor359/MPP/Kep/10/1997 yang bunyinya sebagai berikut :Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memperoleh SIUPdan SIUP MB ;Pasal 5 ayat (2) berbunyi : Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan minuman beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dantidak diwajibkan memperoleh SIUP MB;Dari bunyi pasal tersebut mudah dimengerti bahwa bagi siapapun tidakterkecuali termasuk diri Terdakwa dalam perkara

ini yang melakukan usahaperdagangan minuman beralkohol wajib memiliki Surat Jin UsahaPerdagangan (SIUP atau SIUP MB );Bahwa oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini yang terbukti telahmenjual minuman beralkohol di Restoran Hotel Nusantara disamping memiliki Surat Ijin Usaha Hotel juga diwajibkan memiliki Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) karena kedua Surat Ijin Usaha tersebut satu sama lainsangat berlainan, didalam SIUP tidak disinggung sama sekali mengenaimasalah perhotelan, sebaliknya didalam

No.359/MPP/Kep/10/1997 yang secara tegasmenentukan bahwa bagi siapa saja yang melakukan usaha perdaganganminuman beralkohol wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP dan SIUP MB untukpenjualan minuman beralkohol golongan B dan C ;Mengingat bahwa Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri kedudukannyalebih tinggi dari pada Keputusan Direktur Jenderal, terlebihlebih lagi dalamPasal 42 Kep. Menperindag R.I.

berpendapat bahwa ketentuanPasal 25 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Pariwisata tersebut sudah tidakberlaku ;Bahwa oleh karena Pasal 25 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen PariwisataNo.14/U/I/1988 sudah dinyatakan tidak berlaku dengan timbulnya KeputusanPresiden No.3 Tahun 1997 dan Keputusan Menperindag RI.No.359/MPP/Kep/10/1997, dan oleh karena terbukti Terdakwa telahmelakukan usaha perdagangan minuman beralkohol di Restoran HotelNusantara di Cilacap tanpa memiliki Surat Yin usaha Perdagangan (SIUP

No.359/MPP/Kep/10/1997, yang pokoknya menentukan bagisetiap perusahaan melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkoholgolongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB, sedangkan bagiperusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkoholgolongan A cukup memiliki SIUP dan diwajibkan memperoleh SIUP MB ;Bahwa in casu ternyata Terdakwa tidak mempunyai SIUP untuk melakukankegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, karena itu ia harus dinyatakanterbukti dengan sah dan meyakinkan

Adi Buana (Karaoke Inul Vista) belum mempunyai ijin SIUP MB (Surat ijin UsahaPerdagangan Minuman Beralkohoi) kemudian terdakwa selaku Manager Operasionalakan melakukan pengurusan SIUP MB tersebut dengan cara melengkapi beberapapersyaratan yaitu mengisi formulir dan termasuk membayar retribusi sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta uang ke bagianAcconting (keuangan) sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puiuh juta rupiah) untukpengurusan ijin SIUP MB yang di lakukan secara

Adi Buana (Karaoke Inul Vista) belum mempunyai ijin SIUP MB (Surat Hin UsahaPerdagangan Minuman Beralkohotykemudian terdakwa selaku Manager Operasionalakan melakukan pengurusan SIUP MB tersebut dengan cara melengkapi beberapapersyaratan yaitu. mengisi formulir dan termasuk membayar retribusi sebesarRp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta uang ke bagianAcconting (keuangan) sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) untukpengurusan ijin SIUP MB yang di iakukan secara

SIUP MB sehingga karena terdakwa sebagal Managermaka Sclr.

MB dan tidak pernah jugamenitip uang ;Bahwa ada kelas/level perijinan minumanberalkohol yaitu untuk A kadar alkohol 05%untuk B kadar alkohol 5%20% dan untuk Ckadar alkohol 20% keatas ;Bahwa ada biaya pengurusan SIUP MBsebesar Rp.35.000.000, (Tiga puluh limajuta rupiah) ;11Bahwa syarat pengurusan SIUP MB adalahKTP,NPWP.

e Bahwa menurut Terdakwa bahwa pengurusan SIUP MB, tidak selesaikarena terkendala sertifikasi Talam Selaka/Talam kencana, yang harusdiurus ke Pemprov.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang dengan nama NASUTION sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran milik Pemohon dengan orang yang bernama MUHAMAD NASUTION sebagaimana dalam surat surat Perusahaan milik Pemohon berupa Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP milik Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri

Bahwa, pemohon telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah dan Tanda Daftar Perusahaan dan nama pemohon dalam datatersebut tertulis/terbaca MUHAMAD NASUTION;5.

Menyatakan bahwa nama pemohon dalam Data Kependudukan seperti AktaNikah, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga(KK) nama pemohon tertulis/terbaca NASUTION, dan dengan datapemohon pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan TandaDaftar Perusahaan dan nama pemohon dalam data tersebut tertulis/terbacaMUHAMAD NASUTION, dan untuk seterusnya mengunakan NamaNASUTION;3.

Bahwa saksi menerangkan dalam surat usaha perusahaan berupa TandaDaftar Perusahaan dan SIUP milik Pemohon nama Pemohon terteraMUHAMAD NASUTION. Bahwa saksi menerangkan hal tersebut karena data data yang di berikanoleh Pemohon pada saat membuat Tanda Daftar Perusahaan dan SIUPmasih menggunakan data kependudukan Pemohon yang lama.

bahwa dalamSurat Surat perusahaan berupa Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP milikPemohon, nama Pemohon tertera MUHAMAD NASUTION.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi REZA FADELMUHAMAD AL QODRY, saksi Hj.

Menyatakan orang dengan nama NASUTION sebagaimana dalam KartuTanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiranmilik Pemohon dengan orang yang bernama MUHAMAD NASUTIONsebagaimana dalam surat surat Perusahaan milik Pemohon berupa TandaDaftar Perusahaan dan SIUP milik Pemohon adalah satu orang yang samayaitu Pemohon sendiri.3.

ini,dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipuHalaman 2 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.PwkForm 01/SOP/01.12/2016muslihat atau rangkaian perkataan bohong dan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi piutang ataumenghapuskan piutang, terhadap saksi Nanang Sulaeman berupa uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk biaya mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP

) Kolam Jaring Apung (KJA) terdakwa membuat kwitansi penerimaanuang tertanggal 6 Februari 2013, Saksi Nanang di rugikan kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caraantara lain sebagai berikut.Pada awalnya terdakwa Aa Sumarna Bin Parmanmenerima uang darisaksi Nanang Sulaeman sebanyak uang Rp1.000.000, (satu juta rupiah) untukmengurus Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6Februari 2013 uang di terima terdakwa Aa Sumarna Bin Parman

);Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edeng sukardi dan saksi Didi Sobirinyang mengurus Surat ljin Usaha Perikanan (SIUP), tidak dibenarkandalam anggaran dasar Koperasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;5.

Edeng Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2017/PN.PwkForm 01/SOP/01.12/2016Bahwa Terdakwa dan saksi juga saksi Didi Sobirin merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatilunhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa saksi pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam

Didi Sobirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa dan saksi juga saksi Edeng Sukardi merupakanpengurus Koperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatilunhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa saksi pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur dari saksiEdeng Sukardi yang diperoleh dari

Menyatakan Terdakwa HERMANTO POPALO alias HERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PERIKANAN TANPA MEMILIKI SIUP (SURAT IZIN USAHA PERIKANAN);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO POPALO alias HERI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.

Dan butir(22) yaitu : Surat Ilzin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPIadalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukanpenangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;Bahwa sesuai dengan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 tentang UsahaPerikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia, pemberian kewenangan pemberian ijin adalah kapal perikanandiatas 5 GT (lima gross tone) kapal yang harus memliki dokumen SIUP danSIPI

INKA MINA931wajib memiliki dokumen SIUP dan SIPI;Bahwa pada saat kapal KM.

INKA MINA931diserahkan kepada Kelompok Usaha Karya Bersama, maka kelompokUsaha Karya Bersama melalui Dinas Kelautan dan Perikanan PropinsiGorontalo telah melakukan pengurusan SIUP dan SIPI di KementrianKelautan dan Perikanan, oleh karena kapal tersebut mempunyai berat lebihdari 30 GT (gross tonnage) yaitu 32 GT (gross tonnage);Bahwa kemudian sambil menunggu SIUP dan SIPI yang akan diterbitkan olehdi Kementrian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Gorontalo telah mengeluarkan

INKA MINA931 tidak memilikidokumen kapal yaitu SIUP dan SIPI;Menimbang, bahwa Ahli KADIR U. MENU, S.PI.

Gorontalomelakukan pengurusan dokumen SIUP dan SIPI di Kementrian Kelautan danPerikanan, namun oleh karena desakan kebutuhan hidup sebagai nelayan kecilkarena lama menunggu diterbitkannya SIUP dan SIPI oleh Kementrian Kelautan danPerikanan yang sesuai dengan fakta dipersidangan SIUP dan SIPI nanti diterbitkanpada bulan Juli 2015, maka Terdakwa sebagai ketua kelompok dan anggotakelompok "karya bersama sepakat untuk melakukan penangkapan ikan walaupunusaha perikanan tersebut belum mempunyai SIUP dan

KJA yang tidak jadikarena dari bulan Nopember 2013 sudah ditutup oleh Intansi terkait saksiNANANG SULAEMAN sebanyak uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untukmengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kwitansi tertanggal 6Februari 2013 uang di terima terdakwa EDENG SUKARDI Bin DARSIM awalbulan Maret 2015, dikarenakan pada tahun 2015 sudah tidak bisa lagimengurus SIUP, pada Kwitansi tertulis Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh riburupiah) selain dari Saksi NANANG SULAEMAN Terdakwa EDENG SUKARDIBin

);Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Edeng sukardi dan saksi Aa Sumarnayang mengurus Surat lin Usaha Perikanan (SIUP), tidak dibenarkandalam anggaran dasar Koperasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;5.

Didi Sobirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Aa Sumarna merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Bahwa Terdakwa pernah menerima uang titipan untuk membuat Surat jinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur dari saksiEdeng Sukardi yang diperoleh dari beberapa

Aa Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Didi Sobirin merupakan pengurusKoperasi Maju Bersama;Bahwa anggota dari koperasi tersebut adalah para petani Kolam JaringApung (KJA) Jatiluhur dan koperasi sudah banyak membantu dalampengurusan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

Kwitansi dibuat sejumlahRp550.000.,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda Tanganioleh saksi Aa Sumarna, dan kwitansi dibuat tertanggal 6 Februari 2013dan sisanya untuk biaya cek fisik;Bahwa pada kwitansi dibuat tanggal penyerahan uang yang tidak sesuaikenyataannya karena sejak bulan Nopember 2013, pengurusan Surat jjinUsaha Perikanan (SIUP) Kolam Jaring Apung (KJA) Jatiluhur sudahHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN.

Menyatakan Terdakwa DJISMAN Alias DJISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) ;2.

MADIDIHANG; Dirampas untuk Negara ;- 1 (satu) lembar asli SIUP-K (Surat Izin Usaha Perikanan) No. 523/DKP-03/SIUP/01/IV 2015, Perusahaan/Pemilik an. Djisman berlaku sejak tanggal 08 April 2015 s/d 08 April 2016, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Gorontalo Utara Nasution Djou,SE.M.AP dan dikeluarkan di Kwandang tanggal 08 April 2015 ;- 1 (satu) lembar asli SIPI-K (Surat Izin Penangkapan Ikan) Nomor : 523/DKP-03/SIPI/01/IV/2015, perusahaan pemilik an.

5 GT (gross tone) harus memiliki dokumenSIUP, SIPI dan SPB;Bahwa Sesuai dengan PERMEN Nomor : PER/30/MEN/2012 bahwadokumen SIUP (surat izin usaha perikanan) berlaku sejak usaha kapalberjalan, akan tetapi karena ada PERDA Propinsi Gorontalo yang mengaturbahwa dokumen SIUP berlaku hanya sampai 3 (tiga) tahun, maka DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara berlakukan dokumenSIUP tersebut hanya sampai 3 (tiga) tahun;Bahwa Kapal KM.

Madidihang berukuran 10 GT (gross tone) makawajib memiliki dokumen SIUP (surat izin usaha perikanan);Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal perikanan adalah orang yangmemimpin di kapal penangkap ikan dan sebagai penanggung jawab penuhdiatas kapal;Bahwa Terhadap orang atau kapal penangkap ikan yang dapat menunjukkandokumen SIUP (surat izin usaha perikanan) namun dokumen tersebut sudahtidak berlaku lagi atau kadaluarsa, maka orang atau kapal tersebut dianggaptidak memiliki dokumen SIUP (surat izin usaha

perikanan);Bahwa yang mengeluarkan Dokumen SIUP (surat izin usaha perikanan)untuk kapal KM.

Madidihang denganberat kotor kapal 10 GT (Gross Ton) ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa SIUPK (Surat Izin UsahaPerikanan) No. 523/DKP03/SIUP/01/N 2015, yang ditandatangani oleh KepalaDinas Perikanan Kab.

MADIDIHANG memang dapatmenunjukan SIUP namun SIUP tersebut telah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi,maka Terdakwa tersebut dianggap tidak memiliki dokumen SIUP (surat izin usahaperikanan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas makaMajelis berkesimpulan unsur dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP telah terpenuhidari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari

GASSING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP dan Yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa tersebut memiliki SIUP danSIPI tetapi Surat lzin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor248/SIUP/BKPM/APPT/VII2016 tertanggal 24 Agustus 2016 dan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 261/SIPVBKPM&PPT/VII2016tertanggal 25 Agustus 2016 yang masingmasing dikeluarkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduPemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut telah habis masa berlakunyapada tanggal 31 Desember 2016 sehingga pada saat kami melakukanpenangkapan

tidak pernah ada yang menunjukan kepada saksiSIPI atau SIUP Kapal KM.

Sembari 02 GT. 60 No. 553/AAa yang telahdiperbaharui tetapi jika ada yang menunjukan setelah penangkapan kepadaPenyidik saksi tidak tahu, yang pasti pada saat ditangkap tidak ada ;Bahwa SIPI dan SIUP ada masa berlakunya sampai dengan kapan,sehingga dengan demikian SIPI dan SIUP bisa diperpanjang selamamemenuhi persyaratan, jika SIPI dan SIUP tersebut masih dalam prosesperpanjangan izinnya maka pasti ada surat keterangan dari instansi terkaityang menyatakan SIPI dan SIUP sedang dalam proses pengurusanperpanjangan

Sembari 02 Gt. 60 No. 553/Aaa tersebut memiliki SIUP danSIPItetapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor248/SIUP/BKPM/APPT/VII2016 tertanggal 24 Agustus 2016 dan Surat IzinHalaman 14 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN GstPenangkapan kan (SIPI) Nomor : 261/SIP/BKPM&PPT/VII2016tertanggal 25 Agustus 2016 yang masingmasing dikeluarkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduPemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut telah habis masa berlakunyapada tanggal 31 Desember

dan SIUP tersebut masih dalam prosesperpanjangan izinnya maka pasti ada surat keterangan dari instansi terkaityang menyatakan SIPI dan SIUP sedang dalam proses pengurusanperpanjangan;Bahwa semua kapal Nelayan yang melakukan penangkapan ikan diwilayahperairan Indonesia mulai dari 10 GT wajib memiliki SIP! dan SIUP bahkankapal 5 GT juga diwajibkan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatanatas keterangan saksi tersebut ;3.

) minuman beralkohol yang dijual di Toko Klontongan saksi LENNYIDA, kemudian saksi LENNY IDA menjawa bahwa Tokonya sudahmemiliki (Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Golongan A danGolongan B sedangkan untuk Golongan C masih diurus, selanjutnyamendengar penjelasan saksi LENNY DIA kemudian saksi SOFYAN BinBAMBANG mengancam akan mencabut (Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) miliknya, lalu Sdr.DENIS (DPO) menelepon temannya yangdiakuinya sebagai komandannya kemudian orang tersebut berbicaradengan

saksi LENNY IDA agar berkordinasi dengan para terdakwa yangdiakuinya sebagai anak buahnya dan apabila tidak ada kesepakatanmaka Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) akan dicabut.

Dikarenakansaksi LENNY DIA takut (Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dicabutkemudian saksi LENNY DIA nego dengan saksi DENNY SUGITO BinJOHAN BINTALIM dan saksi SOFYAN Bin BAMBANG, Bersama denganSdr.

Bahwa setelah pemohon menikah oleh orang tua diberi nama tua menjadi PANGKAT RAKHMADI WIYONO, sehingga nama pemohon didalam dokumen kependudukan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu yang bernama Aulia Rakhmadianti, Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga yang bernama As-Shobani Faras Rakhmadi serta dokumen legalitas usaha pemohon berupa SIUP dan NPWP pemohon tertulis Pangkat Rahmadi Wiyono; --------------------4.

Bahwa karena perbedaan nama pemohon yang tercantum dalam dokumen KTP, KK, dokumen legalitas usaha pemohon berupa SIUP, NPWP Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu yang bernama Aulia Rakhmadianti, Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga yang bernama As-Shobani Faras Rakhmadi dengan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua yang bernama Ridlo Fauzi Rakhmadianto tersebut, pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi kependudukan; ------------------------------------------------------------5.

Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/809/11.34/SIUP PK/X/2010 atas nama Pangkat Rakhmadi Wiyono, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar, tertanggal 25 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-8; ------------------------------------------------9. Foto copy NPWP atas nama Pangkat Rakhmadi Wiyono, yang dikeluarkan KPP Pratama Karanganyar, diberi tanda bukti P-9; ---------------------------------------10.

nama tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Pernikahan, dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon, KTP, KK, SIUP dan NPWP adalah satu orang yaitu Pemohon;----------------- Bahwa memang benar nama Rakhmadi dan Pangkat Rakhmadi Wiyono tersebut orangnya sama; -----------------------------------------------------------2.

), telah diperoleh fakta bahwa dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pemohon mempunyai usaha dengan nama CV.

Rahmadisebagaimana nama tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.44.930/1986, KutipanAkta Nikah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua yang bernama RidloFauzi Rakhmadianto;Bahwa setelah pemohon menikah oleh orang tua diberi nama tua menjadi PANGKATRAKHMADI WIYONO, sehingga nama pemohon didalam dokumen kependudukanKTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Anak kesatu yang bernama Aulia Rakhmadianti,Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga yang bernama AsShobani Faras Rakhmadi sertadokumen legalitas usaha pemohon berupa SIUP

dan NPWP pemohon tertulis PangkatRahmadi Wiyono; Bahwa karena perbedaan nama pemohon yang tercantum dalam dokumen KTP, KK,dokumen legalitas usaha pemohon berupa SIUP, NPWP Pemohon, Kutipan AktaKelahiran anak kesatu yang bernama Aulia Rakhmadianti, Kutipan Akta Kelahirananak ketiga yang bernama AsShobani Faras Rakhmadi dengan Kutipan AktaKelahiran anak kedua yang bernama Ridlo Fauzi Rakhmadianto tersebut, pemohonmengalami kendala dalam mengurus administrasi kependudukan;Bahwa untuk memperlancar urusan

Shobani FarasRakhmadi yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tertanggal02 Juni 2008, diberi tanda bukti P7; Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/809/11.34/SIUP PK/X/2010 atas nama Pangkat Rakhmadi Wiyono, yang dikeluarkan oleh BadanPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar, tertanggal 25 Oktober 2010,diberi tanda bukti P8; Foto copy NPWP atas nama Pangkat Rakhmadi Wiyono, yang dikeluarkan KPPPratama Karanganyar, diberi tanda bukti P9; Asli surat

Akta Kelahiran anakanak pemohon, KTP,KK, SIUP dan NPWP adalah satu orang yaitu Pemohon;Bahwa memang benar nama Rakhmadi dan Pangkat Rakhmadi Wiyono tersebutorangnya sama; 2.

dan NPWP dengan nama PANGKAT RAKHMADI WIYONO;Bahwa karena ada perbedaan nama tersebut maka Pemohon mengajukanpermohonan persamaan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran,Kutipan Akta Pernikahan, dan Kutipan Akta Kelahiran anakanak pemohon, KTP,KK, SIUP dan NPWP adalah satu orang yaitu Pemohon;Bahwa memang benar nama Rakhmadi dan Pangkat Rakhmadi Wiyono tersebutorangnya sama; Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Pemohon menyatakanMenimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang

MASDE bin MASJURIterbukti bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja di wilayah pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan tanpa memiliki surat ijin UsahaPerikanan (SIUP) dan mengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananIndonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)2.

terdakwaBahwa pada waktu pemeriksaan tersebut kapal sedang mengangkut ikan sekitar6 mil arah utara dari pelabuhan kota PasuruanBahwaterdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIKPI(Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan) untuk kapal Barokah II4.

Bahwa kapal Barokah Il yang memiliki 14 GT sudah wajib memiliki SIUP danSIKPI7. Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin usaha perikanan untuk kapal BarokahIl adalah Gubernur Jawa Timur8.

tersebut nomor 1., 3., 4dan 6e Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 08.00 WIB saksi melakukanpemeriksaan dokumen kapal Barokah IImilik terdakwae Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIKPI(Surat Ijin Pengangkutan Ikan)untuk kapal Barokah IIe Bahwa kapal Barokah II adalah betul milik terdakwa sesuai dengan Pas tahunanKapal Ikan memiliki GT 14e Bahwa kapal Barokah Il yang memiliki 14 GT sudah wajib memiliki SIUP danSIPIDengan demikian unsur Dengan sengaja di wilayah

pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SuratIjin Usaha Perikanan (SIUP) telah terpenuhiMenimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaankedua yaitu melanggar pasal 94 Jo pasal 28 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur unsur pokoknyaadalah sebagai berikut :1.