Pol. : P9054VC warnah kuning dan 5batang gelodongan kayu tutup yang tidak dilengkapi SKHH. dibawa dikantorPolsek Senggon untuk diproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50Ayat (3) huruf, h, Jo pasal 78 ayat (1) U.U.

Bahwa anggota kepolisian dibantu dengan petugas perutani melakukan pemeriksaanternyata benar ditemukan ada 5 batang kayu gelondongan milik perhutani tidak memilikijin angkut (SKHH) dari yang berwajib. Selanjutnya terdakwa bersama saksiHARIYANTO selaku memilik Kayu serta barang bukti berupa Truk Mitsubisi No. Pol.

Pol. : P9054VC warnah kuning dan 5 batang gelodongan kayu tutupyang tidak dilengkapi SKHH. dibawa dikantor polsek Senggon untukdiproses lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 50 Ayat (3) huruf, h, Jo pasal 78 ayat (1) U.U.

Bahwa anggota kepolisian dibantu dengan petugas perutani melakukanpemeriksaan ternyata benar ditemukan ada 5 batang kayu gelondongan milikperhutani tidak memilik ijin angkut (SKHH) dari yang berwajib. Selanjutnyaterdakwa bersama saksi HARIYANTO selaku memilik Kayu serta barang buktiberupa Truk Mitsubisi No.

No. 288 K/PID.SUSLH/2017 Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tuntutannya, Jaksa PenuntutUmum telah berpendapat bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah dapatdibuktikan memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH)dan telah mempergunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH)yang palsu tersebut, yang dipertegas oleh Jaksa Penuntut Umum kemballdalam pertimbangan repliknya menanggapi pembelaan (pledooi) dari ParaTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya.

Bahwa mengenai pertimbangantuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan bahwa Terdakwa danTerdakwa Il telah memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKHH) dan telah mempergunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKHH) yang palsu tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa melaluimateri pembelaan (pledooi) serta dipertegas kembali dalam materidupliknya menyatakan pada intinya bahwa Terdakwa dan Terdakwa Iltidak dapat dibuktikan telah memalsukan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKHH) maupun

telah mempergunakan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKHH) yang palsu.

Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor 01 tanggal 30 Maret 2015yang diklasifikasikan sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKHH) palsu tersebut ataukah tidak; Menimbang, bahwa dalam membuktikan apakah Surat Keterangan AsalUsul (SKAU) Nomor 01 tanggal 30 Maret 2015 yang diklasifikasikansebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH) adalah Palsutaukah tidak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanapakah yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKHH) dan Surat Keterangan

Bahwa dari keduadefinisi mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH) danSurat Keterangan Asal Usul (SKAU) dapat diklasifikasikan sebagai SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH) karena tujuan dibuatnya SuratKeterangan Asal Usul (SKAU) tersebut adalah sebagai bukti legalitas hasilhutan;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan tidak menyebutkandefensi yuridis mengenai apa yang dimaksud dengan Memalsukan suratketerangan sahnya hasil

Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut tidak dilengkapi dokumenserta surat keterangan sahnya hasil hutan (SKHH) atau dokumenlainnya. Bahwa Terdakwa juga memerintahkan anak Terdakwa yaitu saksiFirman Ramadhan untuk membawa kayu Ulin, yang modalnya dariTerdakwa sendiri.

Kayukayu tersebut dimuat dalamlight truck warna putin, dengan nopol DA 9089 CA, kayu tersebut jugatidak dilengkapi dokumen serta surat keterangan sahnya hasil hutan(SKHH). Bahwa modal yang Terdakwa gunakan untuk membeli kayu ulintersebut adalah sebesar Rp. 4.252.000.. Bahwa Terdakwa belum menemukan orang akan membeli kayu ulintersebut, karena kayu ulin tersebut akan Terdakwa tawarkan kepadapenjual kayu di Liang Anggang dan tidak ada yang memesan duluan.

Dengan jumlah kubikasi adalah 2,2418 m* (dua koma empatsatu delapan meter kubik).Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut tidak dilengkapi dokumenserta surat keterangan sahnya hasil hutan (SKHH) atau dokumenlainnya.Halaman 15 dari 22, Putusan No. 24/Pid.Sus./2018/PN.Mrh.Bahwa Terdakwa juga memerintahkan anak Terdakwa yaitu saksiFirman Ramadhan untuk membawa kayu Ulin, yang modalnya dariTerdakwa sendiri.

Terdakwa membawa kayu tersebut tidak dilengkapi dokumenserta surat keterangan sahnya hasil hutan (SKHH) atau dokumen lainnya.Menimbang, bahwa Terdakwa juga memerintahkan anak Terdakwayaitu saksi Firman Ramadhan untuk membawa kayu Ulin, yang modalnyadari Terdakwa sendiri.

./2018/PN.Mrh.Kayukayu tersebut dimuat dalam light truck warna putih, dengan nopol DA9089 CA, kayu tersebut juga tidak dilengkapi dokumen serta suratketerangan sahnya hasil hutan (SKHH).

tersebut oleh Wasidi diisi kayu jati berbagaimacam ukuran, setelah selesai kemudian terdakwa disuruhWasidi mengangkut kayu tersebut ke Desa Beru, DesaTahunan Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, namunketika sampai di Dusun Beru, Desa Tahunan, KecamatanGabus, Kabupaten Grobogan tuck yang dikemudikan olehterdakwa dihentikan oleh saksi Atang Purnama, S.Hut dansaksi Puryono (petugas perhutani), kemudian dilakukanpemeriksaan dan petugas menanyakan suratsurat ataudokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/SKHH

semuanyaada 68 (enam puluh delapan) potong ;Bahwa kayu bentuknya kayu campuran ada batangan/glondong dan ada kayu tunggak ;Bahwa benar itu kayunya yang dimuatdi truck dan ini bekaspotongan/tunggak kayu tersebut ;Bahwa kalau tunggak itu biasanya Perhutani motong tidaksSampai mepet tanah tapi masih ada sisa sekitar 1 meterdiatas tanah dan itu untuk mencocokkan dengan kayu yangsudah dipotong ;Bahwa benar truck itu yang untuk menangkut (tunjukkanbarang bukti);Bahwa kalau kayu tunggak juga harus disertai SKHH

Waktu pagi hari adalah waktu di mana belumbanyak orang beraktifitas, sehingga belum banyak orang yang melihatperbuatan terdakwa dan Wasikin yang dengan demikian dari faktatersebut dapat disimpulkan terdakwa dan Wasikin berusaha agarperbuatannya tidak diketahui oleh bayak orang, demikian pula asalbarang yang tidak jelas, berdasarkan fakta hukum kayu tunggak yangdiangkut terdakwa seharusnya dilengkapi dengan suratsurat yaknidisertai SKHH, karena kayu tunggak seharusnya tidak boleh diambilkarena untuk

BG 8328 RT dihentikan petugas Polres Ogan llir yang sedang raziadan pemeriksaan suratsurat atas kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengansuratsurat yang sah sebagai bukti seperti Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKHH) dan FAKO sedangkan Truck Hino Nopol.

BG 8291 AC yangdikawal Saksi Kopka Isharulhak Lubis sempat lolos dari razia petugas tetapiberbalik arah menyusul para Terdakwa ke Polres Ogan llir yang akhirnya jugaikut diperiksa petugas, dokumen tidak ada Surat SKHH dengan FAKO (FakturAngkutan Kayu Olahan) sebagaimana yang ditentukan.8.

Saksi ROCHANI BIN PANDAM : e Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat diwilayah hutan KRPH Sukobubuk BKPH Muria Pati Ayam KHP Pati terdakwa telahkedapatan memanggul kayu jenis Mindi milik Perhutani Pati oleh saksi Sukahar Jarwo,saksi Margianto, Heri, Bambang dan Mus Sudjadi tanpa dilengkapi Surat KeteranganSyahnya hasil hutan (SKHH);e Bahwa setelah terdakwa dihentikan oleh petugas maka terdakwa diamankan berikutdengan barang butkinya;Bahwa setelah itu saksi

keterangan Terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat diwilayah hutan KRPH Sukobubuk BKPH Muria Pati Ayam KHP Pati terdakwa telahmenebang kayu Mindi diareal hutan dengan menggunakan parang kemudian dibawakeluar aeal hutan dan kedapatan memanggul kayu jenis Mindi milik Perhutani Pati olehsaksi Sukahar Jarwo, saksi Margianto, Heri, Bambang dan Mus Sudjadi tanpa dilengkapiSurat Keterangan Syahnya hasil hutan (SKHH

bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukumsebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat diwilayah hutan KRPH Sukobubuk BKPH Muria Pati Ayam KHP Pati terdakwa telahmenebang kayu Mindi diareal hutan dengan menggunakan parang kemudian dibawakeluar aeal hutan dan kedapatan memanggul kayu jenis Mindi milik Perhutani Pati olehsaksi Sukahar Jarwo, saksi Margianto, Heri, Bambang dan Mus Sudjadi tanpa dilengkapiSurat Keterangan Syahnya hasil hutan (SKHH

BG 8328 RT dihentikan petugas Polres Ogan Iliryang sedang razia dan pemeriksaan surat surat atas kayu olahantersebut tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah sebagai buktiseperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH) dan FAKOsedangkan Truck Hino Nopol.

BG 8291 AC yang dikawal Saksi KopkaIsharulhak Lubis sempat lolos dari razia petugas tetapi berbalikarah menyusul para Terdakwa ke Polres Ogan Ilir yang akhirnya jugaikut diperiksa petugas, dokumen tidak ada Surat SKHH dengan FAKOHal. 3 dari 10 hal. Put. No. 01PK/MIL/2010(Faktur Angkutan Kayu Olahan) sebagaimana yang ditentukan.8.

Terdakwa telahmeminta bantuan pada Saksi V (Pak Narto) untuk mengangkut 2 (dua) potong kayu jatiberbentuk persegi dengan ukuran panjang 1 meter, tebal 10 cm, lebar 12 cm akandigunakan untuk membuat patok orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan dimintaiongkos angkut oleh Saksi V sebesar Rp.75.000,(tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi barudibayar sebesar Rp.25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) diangkut Bambang Sucipto(Sopir) tetapi tertangkap petugas karena kayu jati tersebut tidak dilengkapi SKHH

terdakwa tidak mengajukan saksi yangmengetahui pada saat terjadinya transaksi tersebut serta tidak ada surat keterangan kepaladesa yang menerangkan kayu jati tersebut milik terdakwa karena membeli dari istri Kadus11Carat bernama Sugi yang berlokasi turut Dsn.Carat, Ds.Putatsari,Kac.Grobogan,Kab.Grobogan seharga Rp 80.000 merupakan kayu jati hutan tanamanrakyat sedangkan saksi I,saksi II,saksi HI pada saat menangkap Bambang Sucipto selakusopir truk yang mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi SKHH

berdasarkanketerangan saksi III kayu jati tersebut memiliki cirriciri kayu jati hutan Negara sehinggamemperkuat pembuktian yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum,Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan dilarang mengangkut,menguasai,atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sedangkanTerdakwa pada saat menguasai dan memiliki kemudian diangkut keluar wilayah dimanakayu jati tersebut tidak dilengkapi SKHH

dan atau A+ 2 mil laut di wilayah perairanPLTU Labuhan Angin Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah itu para saksi mendekatikapal tersebut dan melihat kapal tersebut sedang membawa kayu dengan cara ditarikatau dirakit dengan menggunakan kapal KM Sinar Rezeki tersebut, selanjutnya parasaksi menanyakan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH) yangmenyertai pengangkutan kayu tersebut akan tetapi terdakwa I ABDUL HAMID PODANselaku Nakhoda, terdakwa HT.

HERI SANTOSO selaku Anak Buah Kapal KM Sinar Rezeki IItersebut tidak dapat menunjukkan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKHH) terhadap pengangkutan kayu tersebut, setelah diinterogasi para terdakwamenerangkan kayu tersebut ditarik dari Pulau Mursala mulai hari Selasa tanggal 04Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 30 (tiga puluh) rakit dengan beberapajenis kayu dan beberapa jenis ukuran atas perintah SAUD SIMATUPANG (DPO) dankayu tersebut rencananya akan dibawa ke kilang kayu

GUFRON Bin ABDUL KIROM :Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hariSenin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 1.30 Wib, bertempatdikawasan Hutan petak 20 Al termasuk Dusun Jurangpelen, DesaBulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan karenamengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKHH;Bahwa terdakwa mengangkut kayu sono keeling sebanyak 19(sembilan belas) batang milik Perhutani di petak 20 Al KawasanResort Pemangkuan Hutan (RPH) Ngoro Dusun Jurangpelen DesaBulusari Kecamatan

FEBRIO YOGHASWARA Bin HERI :Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hariSenin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 1.30 Wib, bertempatdikawasan Hutan petak 20 Al termasuk Dusun Jurangpelen, DesaHalaman 7 dari 16 Putusan Nomor 233/Pid.SusL H/2018/PN.Bil.Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan karenamengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKHH; Bahwa terdakwa mengangkut kayu sono keeling sebanyak 19(sembilan belas) batang milik Perhutani di petak 20 Al KawasanResort Pemangkuan

EFENDHI Bin SUTRISNO : Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hariSenin tanggal 12 Maret 2018 sekira jam 1.30 Wib, bertempatdikawasan Hutan petak 20 Al termasuk Dusun Jurangpelen, DesaBulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan karenamengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKHH; Bahwa terdakwa mengangkut kayu sono keeling sebanyak 19(sembilan belas) batang milik Perhutani di petak 20 Al KawasanResort Pemangkuan Hutan (RPH) Ngoro Dusun Jurangpelen DesaBulusari Kecamatan

ini maka segala sesuatu yangtercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal , yaitusebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat 7Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang unsurunsurnya sebagaiberikut:1 Barang siapa;2 Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKHH

Unsur : Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (skhh) ;Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifat alternatif,yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, sehingga dengan terpenuhinyasalah satu perbuatan (cara dilakukan perbuatan) secara parsial, yang dalam hal ini meliputivarian cara (perbuatan) menguasai, atau memiliki hasil hutan, maka harus ditafsirkansebagai telah terpenuhinya

sawmil atau depot kayu milikTerdakwa adalah kayu kayu yang berasal dari Pohon yang tumbuh secara alami namunharus menggunakan dokumen pengangkutan SKSKB yang dilampiri berita acara perubahanbentuk.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diataas maka terdakwa telahterbukti mengangkut kayukayu tersebut tanpa disertai dengan suratsurat yaitu surat resmi,dengan demikian unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKHH

hasil hutan kayu olahan tersebut berasaldari pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah yangdapat merugikan negara baik kerusakan lingkungan maupun pendapatannegara secara ekonomi (PSDH, DR maupun GRT).Bahwa Jenis kayu yang di bawa terdakwa berjenis kayu campuran atauolahan, dan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kriteria pelanggaranpencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Bahwa berdasarkan telaah yang Ahli lakukan atas kayu jenis meranti yangtelah di bawa tanpa adanya izin SKHH

pernah menanyakan saudara Dadang soal izinmaupun dokumen atas kayukayu yang Terdakwa bawa tersebut;bahwa hasil hutan berupa kayu olahan dengan Kelompok jenis kayumeranti, yang asal usulnya tidak diketahui dan tidak ada legalitas kayuolahannya (Dokumen SKSHH Kayu Olahan) adalah termasuk dalam hasilhutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaratidak sah;Bahwa berdasarkan telaah yang Ahli lakukan atas 176 batang kayu jenismeranti yang telah di bawa Terdakwa tanpa adanya izin SKHH

14 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN MpwMenimbang, bahwa hasil hutan berupa kayu olahan dengan Kelompokjenis kayu meranti, yang asal usulnya tidak diketahui dan tidak ada legalitaskayu olahannya (Dokumen SKSHH Kayu Olahan) adalah termasuk dalam hasilhutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidaksah;Menimbang, Bahwa berdasarkan telaah yang telah dilakukan oleh AhliPNS Kemen LHK atas 176 batang kayu jenis meranti yang telah di bawaTerdakwa tanpa adanya izin SKHH

78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan ;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004tentang Kehutanan mengandung unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;2.Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya Hasil Hutan (SKHH);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwatelah menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 51 (lima puluh satu ) batang kayu yangterdiri dari 20 (dua puluh) batang kayu jenis kwanitan berbentuk balok dan 31 (tiga puluhsatu) batang kayu jenis iseh berbentuk balok, dengan kublikasi

ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan ;Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004tentang Kehutanan mengandung unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umumdalam Surat Dakwaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa, keterangan saksi dan keteranganTerdakwa bahwa Terdakwa I KETUT DENTRA adalah pelaku tindak pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona, maka dengandemikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;2.Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH

land clearing dariperkebunan kelapa sawit milik PT Agro Planindo Utama, akan tetapi benarTerdakwa / Pembanding adalah sebagai Mandor di perkebunan kelapa sawitmilik PT Agro Planindo Utama, dan truk KB 9088 BA benar milik saksi LEVISUHADI adalah truk yang dikemudikan oleh Terdakwa / Pembanding yangbiasa untuk mengangkut kelapa sawit, dan pada saat kejadian digunakan olehTerdakwa / Pembanding untuk mengangkut kayu meranti campuran yang tidakdilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ( SKHH

LC) yang dipakai untukkeperluan pembuatan jendela dan rumah pribadi juga harus memiliki surat izinyaitu izin pemungutan kayu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,Undangundang tidak mempersoalkan, apakah kayu yang diangkut Terdakwadengan menggunakan truk No.Pol KB 9088 BA, berasal dari hasil landclearing (LC) PT Agro Planindo Utama atau dari hutan, yang jelas Undangundang mengatur ketika kayu tersebut diangkut harus dilengkapi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan ( SKHH

menerangkan kayutersebut diperoleh dengan cara membeli dari Pak Kadus dan diberi surat PakKadus tetapi dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang mengetahuipada saat terjadinya transaksi tersebut serta tidak ada surat keterangan kepala desayang menerangkan kayu jati tersebut milik terdakwa karena membeli Pak Kadusmerupakan kayu jati hutan tanaman rakyat sedangkan saksi I,saksi II,saksi III padasaat menangkap Bambang Sucipto selaku sopir truk yang mengangkut kayutersebut tidak dilengkapi SKHH

termasuk surat dari Pak Kadus jika kayu tersebut diperoleh dengan caramembeli dari hutan rakyat,sehingga memperkuat pembuktian Jaksa/Penuntut Umum,;Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan dilarang mengangkut,menguasai,atau memilikihasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnyahasil hutan sedangkan Terdakwa pada saat menguasai dan memiliki kemudiandiangkut keluar wilayah dimana kayu jati tersebut tidak dilengkapi SKHH

bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan surat palsu;

Menyatakan barang bukti berupa : Asli Surat keterangan hilang nomor : SKHH / 1933 / XI / 2016 / ResBitung, tertanggal 21 November 2016; Asli rapor semester II dari SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon,tertanggal 16 Juni 2015; Asli rapor semester Ill dari SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon,tertanggal 16 Desember 2015;Halaman 9 dari 37 halaman putusan Pidana Nomor 25/PID/2019/PT MNDdiMNDAsli Kartu Keluarga No. 3375012707100016, tertanggal 28 Mei2015;1 (satu) rangkap asli Buku Kesehatan (Health Book) KM.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Halaman 13 dari 37 halaman putusan Pidana Nomor 25/PID/2019/PTMNDMNDMenetapkan barang bukti berupa:b.Asli surat keterangan hilang nomor : SKHH / 1933 / XI / 2016 /Res Bitung, tertanggal 21 November 2016;. Asli rapor semester Il dari SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon,tertanggal 16 Juni 2015;. Asli rapor semester Ill dari SMA Lokon St. Nikolaus Tomohon,tertanggal 16 Desember 2015;.

Asli Surat keterangan hilang nomor : SKHH / 1933 / X/ 2016 / Res Bitung, tertanggal 21 November 2016;. Asli rapor semester II dari SMA Lokon St. NikolausTomohon, tertanggal 16 Juni 2015;. Asli rapor semester Ill dari SMA Lokon St. NikolausTomohon, tertanggal 16 Desember 2015;. Asli Kartu) Keluarga No. 3375012707100016,tertanggal 28 Mei 2015;. 1 (satu) rangkap asli Buku Kesehatan (Health Book)KM.

izinantara lain TUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), (UPHHBK(Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu).Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.55/ MENHUTII/2006tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hasil hutan negara,dokumen yang harus dilengkapi dalam pengangkutan hasil hutan kayu sertadalam pemindahan hasil hutan kayu dari satu tempat ketempat lain agar bisamemenuhi kategori pengangkutan hasil hutan yang sah dalam kawasan hutan(Hutan Produksi Konversi) adalah SKHH

Bahwa surat izin yang harus dimiliki terdakwa maupun saksi Ruslanadalah :1 IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)atau UPHHK (IzinUsaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu);2 SKHH (Surat Keterangan Hasil Hutan)berupa :e SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat);e FAKB (Faktur Angkutan Kayu Bulat); dane FAKO (Faktur Amgkutan Kayu Olahan).e Bahwa pemerintah melalu Dinas Perkebunan dan Kahutanan KabupatenNatuna jarang melakukan sosialisasi UndangUndang Kehutanan padamasyarakat setempat dan sosialisasi pernah

memunguthasil hutan berupa kayu, menurut hukum baru ada setelah seseorang memiliki izindari pejabat yang berwenang.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli dari DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Natuna, untuk dapat menebang, memanen danmemungut hasil hutan berupa kayu papan dan broti serta bulatan atau rimbacampuran, seseorang harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang berupa :1 IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu)atau UPHHK (IzinUsaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu);2 SKHH

dijalani selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan menurut Pengadilan Tinggi adalah sangattidak seimbang ;Hal ini jelasjelas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambitersebut dibuat dengan mengada ada tanpa mempertimbangkan faktafakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama terbukti bahwaterdakwa Eko Armayandi alias Eko bin Arifin akan mendapat upah daripemilik kayu, selain itu juga Terdakwa mengetahui bahwa dokumentersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau Surat SahnyaHasil Hutan (SKHH

MADIDIHANG 855 yaitu. pada hari Rabu tanggal 24 Maret tahun2021 kapal KLM Merdeka Jaya ditangkap dan diperiksa oleh KRIMadidihang 855 diperairan laut Pulau Obimayor, dimana Kapal KLMMerdeka Jaya sebelum diperiksa KRI Madidihang 855 kapal KLMMerdeka Jaya berlayar dari Wayaloar Tapaya pada hari Senin malamtanggal 22 Maret 2021 menuju pelabuhan Laiwui dengan membawamuatan Kayu Meranti untuk dibawa ke Pelabuhan Laiwui serta pemilikkayu yaitu Pak Abu Karim yang dilengkapi dengan Surat KeteranganHasil Hutan (SKHH

telah mengemudikan KLM Merdeka Jaya berlayar daripelabuhan Tapaya di Desa Gam Baru menuju pelabuhan Laiwui, ketikamelintas di atas laut Seram Barat Daya pada posisi 0136LSHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Amb12723'448BT dideteksi oleh radar navigasi KRI Madidihang855 dankemudian dihentikan dan dilakukan pemeriksaan; Bahwa Kapal Layar Motor (KLM) Merdeka Jaya memuat 6 (enam) orangAnak Buah Kapal (ABK) dengan muatan Kayu meranti yang dilengkapidengan Surat Keterangan Hasil Hutan (SKHH